Ade Komarudin Ketum Soksi Lawrence Siburian Sekjen

Ade Komarudin Ketum Soksi Lawrence Siburian Sekjen
  Lawrence bacakan susunan pengurus soksi 2010-2015 di H.Crown Jakarta
PENDIRI SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Suhardiman mengumumkan susunan lengkap pengurus SOKSI periode 2010-2015 dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ade Komaruddin.
Susunan pengurus tersebut dibacakan Lawrence Siburian di Jakarta, Jumat malam, disaksikan Suhardiman, Ade Komaruddin, dan puluhan calon pengurus lainnya.Dalam susunan kepengurusan itu Ade Komaruddin dibantu seorang wakil ketua umum, yakni Ria Ru-mata Aritonang, serta 22 orang ketua. Sekjen dijabat Lawrence Siburian dengan 23 wakil sekjen, serta bendahara umum dijabat Melchias M Mekkeng yang dibantu 23 wakil bendahara umum. Kepengurusan itu juga dilengkapi 22 departemen. Dengan demikian, total pengurus sebanyak 150 orang.
Kepengurusan tersebut disusun Suhardiman setelah Munas IX SOKSI di Cisarua, Bogor, pada Minggu (23/5), gagal membentuk kepengurusan.Pada kesempatan itu. Suhardiman menegaskan SOKSI harus menjadi ormd-- penjaga moral sekaligus menentang budaya moiuy fKilitic atau transaksi politik demi kekuasaan. "SOKSI harus menjadi pelopor pnM. demokratisasi yang menentang transaksional politik atau praktik money politic serta menjadi gardj terdepan menantang xmua bentuk transaksional politik demi mencapai kekuasaan," ujar dia.
Sementara itu. Ade Komaruddin menyatakan, ke depan SOKSI akan mengembangkan pola kepemimpinan yang bersih dan amanah. Karvna itu, SOKSI harus dibersihkan dari praktik politik uang. "SOKSI akan memelopori dan memerangi politik uang untuk mencapai kekuasaan," katanya.Dikemukakan, SOKSI harus tampil dengan karya nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

Resmi dilantik 25 Juni 2010

Jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI

di bawah pimpinan Ade Komarudin untuk masa bakti 2010-2015 resmi dilantik.

Pelantikan dilakukan pendiri SOKSI Prof Suhardiman yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, di Jakarta, Jumat (25/6) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Aburizal berharap konflik yang terjadi di tubuh SOKSI bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi, sehingga tak ada perpecahan.

Ia juga meminta agar pihak yang berseteru tidak memaksakan kehendaknya. Untuk itu, kedua pihak harus bersatu dalam kepemimpinan SOKSI. "Jika tidak mau, kita bikin mau," katanya.

Selain dihadiri 33 jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI dan juga pimpinan lembaga konsentrasi, acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, di antaranya Bendahara Umum Setya Novanto, Ketua Rully Chairul Azwar dan Firman Subagyo, Wakil Sekjen Ricky Rachmadi, Wakil Bendahara Melchias Markus Mekeng, dan anggota F-PG DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Pada kesempatan ini, pendiri SOKSI Prof Suhardiman mengakui, dinamika dan romantika yang terjadi di internal SOKSI belakangan ini, harus dihadapi sebagai pelajaran sekaligus tantangan bagi pengurus Depinas SOKSI 2010-2015.

"Depinas SOKSI ke depan harus mampu menjawab tantangan dengan melakukan konsolidasi dan program aksi yang jelas demi kepentingan rakyat kecil. Jika ada gerakan liar yang ada saat ini, jangan terlalu dipusingkan. Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu.

Buktikan eksistensi pengurus dengan kegiatan yang berorientasi bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Saya kira, hanya dengan cara seperti itu eksistensi SOKSI akan tetap terjaga," ujarnya.

Suhardiman juga mengimbau kader-kader SOKSI untuk senantiasa membangun semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sebagai wujud kecintaan kepada organisasi. "Wujud jawaban terhadap dinamika dan romantika tantangan SOKSI saat ini adalah melakukan revitalisasi fungsi dan peran organisasi. Revitalisasi gerakan yang dimulai dengan kembali ke jati diri SOKSI, back to origin, kembali ke semangat awal pendiriaanya, yaitu semangat sosialisme Pancasila. Itulah dasar dan fondasi bagi gerakan dan langkah SOKSI ke depan," ujarnya.

Selain itu, Suhardiman juga mengingatkan soal fenomena anomali krisis multidimensi akan mengerucut menjadi lima bencana nasional di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bencana alam.

"Untuk mengantisipasi hal itu, Depinas SOKSI ke depan harus terpanggil menyuarakan kebenaran dan keadilan melalui semangat solidaritas, kesetiakawanan sosisal serta membangun komunikasi yang lebih manusiawi dan beradab," katanya.

Menurut Suhardiman, masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tingginya angka pengangguran, lemahnya penegakan dan supremasi hukum, munculnya berbagai praktik mafia hukum dan mafia peradilan, makelar kasus, aksi terorisme, perilaku sadis dan tidak bermoral, serta menguatnya semangat aliran ada kedaerahan, menunjukkan betapa individualis, materialis, dan hedonisme semakin mengerogoti karakter generasi muda sebagai bangsa beradab.

"Kondisi ini harus menjadi keprihatinan dan perhatian Depinas Soksi ke depan. Adalah suatu fakta sejarah yang tidak dapat dimungkiri bahwa SOKSI adalah salah satu pendiri Partai Golkar. Selaku pendiri, SOKSI tidak pernah melupakan apalagi melepaskan tanggung jawabnya untuk tetap berjuang bersama Golkar," ujarnya.

Catur Bangkit SOKSI

Sementara itu, Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin dalam sambutannya mencanangkan program Catur Bangkit SOKSI sebagai implementasi dari program kepengurusan Soksi lima tahun ke depan.

"Saya menyadari bahwa setiap periode kepengurusan memiliki tantangan yang berbeda dan akan dihadapi dengan strategi dan cara yang berbeda pula. Yang pasti ke depan, saya akan menciptakan sejarah baru kebangkitan kembali SOKSI," ucapnya.

Karena itu, tutur dia, dia meminta pengurus Depinas SOKSI menngimplementasikan program Catur Bangkit SOKSI.

Menurut Ade, program ini adalah bagian dari keinginan dan tujuan untuk mewujudkan era emas kebangkitan SOKSI dalam lima tahun ke depan.

"Saya optimistis, hanya dengan kerja keras, ketekunan, kejujuran dan hati yang bersih, kesetiaan dan komitmen, kerja sama dan dukungan semua pihak akan menjadi kekuatan mewujudkan program ini," katanya.

Menurut Ade Komarudin, program pertama yang akan dicapai adalah menguatkan struktur kelembagaan SOKSI sampai ke tingkat dewan pimpinan ranting di seluruh Tanah Air. /HALIM

Hasil Munas Soksi yang menghasilkan Rusli Zainal sebagai Ketau Umum sudah dilaporkan ke Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Partai Golkar pun menerima hasil keputusan tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Majid mengungkapkan hal itu dalam perbincangan Proteksi, Jumat (25/06/2010). "Malam ini kita melakukan pelantikan pengurus dewan pimpinan nasional yang baru di bawah tampuk Rusli Zainal," kata mantan gubernur tersebut.

Pelantikan dilaksanakan di Hotel Royal Garden, di Cisarua, Bogor. Menurut Ali, hasil Munas Soksi sudah disampaikan kepada Ketua Umum Golkar, Sekjen Golkar dan Bendahara.

"Bila tida ada halangan, Sekjen Golkar akan menghadiri acara pelantikan ketua umum Soksi yang baru," kata Ali.

Menjawab adanya upaya penunjukan ketua umum Soksi di luar Munas yang konon dilaksanakan kelompok Suhardiman selaku pendiri Soksi, menurut Ali, sesuai AD/ART ketua umum Soksi hanya dihasilkan lewat munas.

"Kalau ada penunjukan ketua umum tanpa melalui Munas, jelas langkah tersebut illegal karena bertentangan dengan aturan organisasi," kata Ali.

Dia menjelaskan, lanjutan Munas Soksi ini diikuti 28 provinsi. Seluruhnya memberikan dukungan kepada Rusli Zainal.

"Munas yang kita laksanakan sudah memenuhui ketentuan AD/ART dan memenuhui kourum. Hanya ada 5 provinsi yang tidak ikut. Bagaimana mungkin lima provinsi mau menunjuk ketua umum yang lainnya tanpa jalur munas. Kalau itu dilaksanakan juga, ya, jelas tidak sah," kata Ali Mazi.

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengamankan 19 perempuan warga negara asing (WNA)

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengamankan 19 perempuan warga negara asing (WNA). Para WNA itu diduga menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah spa di kawasan Jakarta Pusat.
“Tadi pukul 17.30 WIB, Ditjen melakukan pemeriksaan di suatu tempat di Jakarta Pusat, 19 wanita berhasil diamankan. Mereka diduga melanggar ketentuan imigrasi karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen keimigrasian, seperti paspor dan visa,” ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, M Husein Alaydrus.
Hal itu disampaikan dia kepada wartawan di Kantor Imigrasi Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/5/2010).
Dijelaskan Husein, para WNA yang diamankan tersebut berasal dari China, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Uzbekistan. “RRC 5 orang, Thailand 4 orang, Filipina 1 orang, Vietnam 4 orang, dan Uzbekistan 5 orang,” terangnya.
Husein lantas menuturkan, operasi tersebut diawali dengan adanya informasi dari Intelijen Keimigrasian. Kemudian, sebanyak 23 petugas melakukan eksekusi penangkapan terhadap para WNA tersebut.
“Tidak ada perlawanan. Karena petugas kami resmi, dilengkapi dengan surat,” tutur Husein.
Saat ini, kata Husein, pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 19 wanita tersebut. Mereka diduga melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
“Perihal penyalahgunaan izin keimigrasian,” ungkapnya.
19 perempuan WNA tersebut masih berusia sekitar 20-an tahun. Mereka tampak cantik dan hampir semua berpakaian minim

Ariel dan Luna Maya Penuhi Panggilan Mabes Polri

Jumat, 11 Juni 2010, 16:01 WIB

   

Video porno yang diduga mirip ketiga artis dalam gambar di atas, membuat masyarakat resah.

--Artis yang diduga berperan dalam video asusila, Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan dan Luna Maya menghadiri panggilan Mabes Polri hari ini. Kedua artis tersebut tampak memasuki Bareskrim Mabes Polri melalui pintu belakang dengan mobil Alphard hitam bernomor polisi B 1 SZI.

Sebelum keluar dari mobil, Ariel tampak sempat menarik tangan Luna untuk menghindari wartawan. Saat memasuki Bareskrim pada pukul 15.05 WIB, tampak pengacara kondang OC Kaligis mendampingi mereka. Selain itu, Direktur 1 Kamtrannas, Saut Usman, juga mengawal dua artis tersebut.

Sayangnya, tidak ada satu pun dari pihak Luna atau pun Ariel yang mau diwawancara. Mereka malah sempat mengecoh para wartawan yang sudah seharian menunggu keduanya.

Wakadiv Humas Polri, Brigjen Pol Zainuri Lubis, mengatakan pemeriksaan terhadap kedua artis tersebut untuk mengklarifikasi tentang kebenaran video yang sudah beredar luas tersebut. Dia juga mengatakan, baik pelaku dan pengedar video porno tersebut dapat dikenakan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Telematika dan Pasal 282 KUHP tentang pasal asusila. Hingga saat ini, kedua orang tersebut masih ada di Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa.

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU

Pasangan Pengantin Berbahagia  Dewi Chandra Perdana Kusuma Dengan Akhmad Dwiyoga M

Resepsi di adakan di Hotel Mulia Jakarta 21 Maret 2010

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU

"Silahturahmi kepada Sesepuh" Ibunda Ian Santoso

Menjelang bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, silaturahmi kepada para sesepuh  merupakan tindak lanjut untuk meningkatkan komitmen, perhatian dan mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi para sesepuh menikmati masa tuanya, yang telah berjasa pada bangsa dan Negara tercinta, Republik Indonesia. Demikian keterangan Komandan Lanud Surabaya Kolonel Pnb Gatot Purwanto saat silahturrahim di kediaman Ibu Kosadelina Halim Perdana Kusuma, Kolonel Purn Suhartinah, Letkol Purn Tin Sapartinah dan beberapa kediaman sesepuh lainnya di Jl. Kencana Sari 4 Surabaya, diikuti oleh Ketua PIA Ardhya Garini Cab. 4/D II Lanud Surabaya beserta pengurus dan Staf Lanud Surabaya. Selasa (18/8).

Menurut Kolonel Pnb Gatot Purwanto, kegiatan-kegiatan rutin seperti mengunjungi para sesepuh yang sudah lansia di tempat kediaman masing-masing, merupakan suatu peristiwa yang akan disambut dengan tangan terbuka oleh semua pihak. tentunya dan menumbuhkan budaya silaturahmi yang menyejukkan dan memacu semangat kebersamaan untuk membangun masa depan TNI AU Khususnya yang lebih maju, karena dalam kesempatan siahturrahmi tersebut Kita dapat berbagi pengalaman juga menerima saran, pendapat bahkan kritikan yang membangun guna kemajuan TNI AU khususnya di masa mendatang.

Dalam Kesempatan tersebut, Ibu Kosadelina yang merupakan istri dari (alm) Bapak Halim Perdana Kusuma dan orang tua dari Marsekal Madya Purn Ian Santoso Halim Perdana Kusuma, masih bisa bercerita dengan jelas tentang perjuangan Alm Bapak Halim Perdana Kusuma di mulai dari Beliau dilahirkan di Sampang, 18 November 1922. kemudian beliua menamatkan HIS, MULO dan sekolah Pamongpraja di Magelang. Selanjutnya beliau masuk Sekolah Angkatan Laut di Surabaya. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan Royal Canadian Air Force bagian navigator di Inggris. Pada tahun 1947, kemudian ditugaskan untuk membina AURI di Sumatra, dan pada bulan Desember tahun 1948, Alm. Bapak Halim Perdana Kusuma dan Marsma Ismayudi ditugaskan membeli kelengkapan senjata di Thailand. Keduanya ditugaskan dengan pesawat terbang jenis "Enderson". Pesawat terbang itu dipenuhi dengan berbagai senjata api, di antaranya karbin, sten-gan, pistol dan bom tangan. Tanggal 14 desember 1948, dalam perjalanan pulang, pesawat terbang tersebut jatuh dan diketemukan di sebuah kawasan hutan berdekatan dengan Lumut, Perak, Malaysia. Jasad beliau kemudian  dibawa balik ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sementara Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan atas jasa dan perjuangan Bapak Halim Perdana Kusuma, dengan menganugerahi gelar Pahlawan Nasional dan mengabadikan namanya di sebuah lapangan terbang (Bandar Udara) internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta. Juga dengan mengabadikan namanya pada kapal perang KRI Abdul Halim Perdanakusuma.

Dewi Chandra Perdanakusumah dgn Akhmad Dwiyoga M

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU
semoga Menjadi Pasangan Pengantin Yangf Sakhinah Mawardah
Resepsi Pernikahan Putri Kabais Marsekal Ian Santoso Perdana Kusumah Di Hotel Mulia 21 Mei 2010

Munas SOKSI dilanjutkan Agustus Mendatang

Senin, 24 Mei 2010

Munas SOKSI dilanjutkan Agustus mendatang


Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) IX sempat memanas. Perserta ricuh dengan melayangkan kursi di arena Munas. Ini dipicu tata tertib (tatib) yang mengharuskan calon
ketua umum ormas pendukung Golkar itu berdomisili di Jakarta.
Munas SOKSI berlangsung di Hotel Ever Green, Cisarua, Bogor. Pada Minggu (23/5) sekitar pukul 01.00 WIB, dibacakan pandangan umum soal batasan calon ketua umum harus berdomisili di Jakarta. Peserta meminta agar pasal 41 soal ketua umum berdomisili di Jakarta diganti menjadi berdomisili di wilayah NKRI.
Ketika akan dibahas, seorang perserta yang diduga dari Jawa Barat, membanting kursi. Kondisi ini memancing kemarahan perserta lainnya yang balas melayangkan kursi ke arah tempat duduk ‘kontingen’ Jawa Barat. Perserta dari Sumatera, Indonesia Bagian Timur dan Kalimatan marah kepada tim Jawa Barat. Perang kursi tak terhindarkan.
Peserta Jawa Barat yang merupakan pendukung Ade Komaruddin kabur meninggalkan arena munas. Tidak jelas siapa wakil Jawa Barat yang memancing keributan itu.
Akibat keributan ini, kandidat ketum Rusli Zainal, Ade Komaruddin dan pendiri SOKSI, Suhardiman, langsung dievakuasi oleh panitia. Keributan ini berlangsung sekitar 30 menit. Situasi mulai reda ketika perserta lain menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Tatib pasal 41 yang menyebut calon ketum harus berdomisili di Jakarta merupakan pemicu keributan antarpeserta. Pasal itu untuk menjegal kandidat dari Riau Rusli Zainal dan menguntungkan posisi Ade Komaruddin yang berdomisili di Jakarta. Perlu diinformasikan bahwa lebih separoh pengurus Soksi dari berbagai provinsi meminta soal batas wilayah calon kandidat itu dihapus.
“Batasan calon ketum tidak boleh dari daerah, ini jelas akal-akalan saja,” kata Wakil Sekretaris Soksi Kaltim, S Wijaya, kepada Wartawan.
Tatib Larang Ketua dari Luar Jakarta, Kandidat Lain Protes
Jadwal pemilihan calon ketua umum di Munas Soksi terus molor. Ini sehubungan dalam tata tertib ada pasal yang mengatur kandidat harus berdomisili di Jakarta. Sontak kandidat dari luar Jakarta protes.
Seharusnya Munas Soksi sudah berakhir pada Sabtu (22/05) malam. Namun urusan memilih calon orang nomor satu ini terus molor.
Ini sehubungan saat pembahasan di komisi A bidang organisasi soal tatib pasal 41, di mana pasal itu menyebutkan calon ketua umum harus berdomisili di Jakarta.
Pasal ini tentunya menguntungkan posisi Ade Komaruddin yang memang berdomisili di ibukota negara. Sementara kandidat ketum lain, Rusli Zainal dari Riau.
Menurut Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Kalimantan Timur, Sutarno Wijaya, pasal tersebut dianggap sebagai upaya untuk menjegal kandidat dari luar Jakarta.
“Zaman sudah semaju ini, kenapa pola pikir kita justru mundur. Sekarang ini transportasikan sangat mudah untuk ke Jakarta. Jadi saya kira pasal 41 itu tidak relevan. Ini hanya akan-akalan saja untuk menjegal kandidat dari daerah,” kata Sutarno.
Dia juga menjelaskan, menjadi ketua umum merupakan jabatan kolektif. Struktur jabatan, ada sekretaris, wakil ketua dan jajaran pengurus lainnya. Jajaran pengurus lainnya bisa saja berdomisili di Jakarta.
“Jadi tidak masalah kan kalau ketuanya dari luar Jakarta. Pasal tersebut seakan dipaksanakan untuk menghalangi kesempatan pengurus soksi dari daerah,” katanya.
Suhardiman Tutup Munas SOKSI Tanpa Hasilkan Ketua Umum Baru
Musyawarah Nasional (Munas) IX Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) telah ditutup tanpa dihadiri 24 Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) se-Indonesia. Munas gagal memilih ketua umum yang baru.
Secara tiba-tiba pendiri SOKSI yang juga Ketua Dewan Penasihat Suhardiman menutup Munas yang hanya dihadiri dua pimpinan sidang pada Minggu (23/5) di Hotel Ever Green, Cisarua, Bogor.
Suhardiman menganggap Munas SOKSI ini dead lock. Padahal, peserta Munas yang memberikan dukungan kepada Rusli Zainal merasa Munas tidak buntu.
Dalam pidatonya, Suhardiman menyatakan dia menutup acara Munas tersebut. Munas dia ambil alih dan akan menentukan kepengurusan yang baru tiga bulan mendatang.
Pendukung calon ketum SOKSI Rusli Zainal, berpendapat Munas sengaja diciptakan deadlock sehingga Suhardiman bisa mengambil alih.
“Ini sebagai upaya untuk menjegal kandidat kita, Rusli Zainal. Padahal Munas tidaklah dead lock. Kita tidak terima atas semua ini,” kata Jusam, pendukung Rusli.
Calon ketua umum SOKSI yang berseteru adalah Rusli Zainal dan Ade Komarudin. Kubu Rusli memprotes Tatib yang mengharuskan kandidat berdomisili di Ibukota yang merugikan mereka. Rusli maupun Ade adalah ketua DPP Golkar. SOKSI merupakan ormas pendukung utama Golkar.
Pendukung Rusli Tolak Deadlock, Lanjutkan Munas SOKSI ke Hotel Lain
Penutupan Munas IX SOKSI yang dilakukan pendiri Soksi, Suhardiman, dengan alasan deadlock dianggap inkonstitusionall. Utusan 23 provinsi sepakat melanjutkan jalannya Munas.
Suhardiman menutup Munas sekitar pukul 10.45 WIB yang berlangsung di Hotel Ever Green, Cisarua, Bogor, Minggu (23/5). Ketua Dewan Penasihat SOKSI ini mengambil kesimpulan Munas menemui titik buntu karena tidak ada kesepakatan soal domisili kandidat ketua umum.
“Keputusan Suhardiman ini jelas inkonstitusional. Tidak benar sidang paripurna munas itu mengalami kebuntuan. Kami 23 provinsi menolak keputusan Suhardiman,” kata Ketua SOKSI Kepri, Yun Wahyudi.
Itu sebabnya, peserta dari 23 provinsi kini melanjutkan jalannya Munas. Hanya saja acara Munas berpindah ke Hotel Royal Safari Garden, Cisarua.
“Kita pindah dari lokasi Munas awal, demi keamanan. Karena itu 23 provinsi menolak apa yang menjadi keputusan Suhardiman,” kata Ketua SOKSI Maluku, R Lou Hen Dessy.
Mereka menilai, Suhardiman selaku pendiri tidak punya kewenangan membuat kesimpulan bahwa Munas dead lock.
“Yang memutuskan dead lock itu seharusnya pimpinan sidang Munas, bukan keputusan Suhardiman. Ini jelas sebuah tindakan yang melanggar AD/ART Soksi,” kata Lou.
Utusan 23 provinsi saat ini berada di Aula Badak, Hotel Safari Garden. Mereka berkomitmen untuk mendukung Rusli Zainal, kandidat dari Riau, untuk menjadi ketua umum. Saingan Rusli adalah Ade Komarudin. Kedua tokoh ini adalah ketua DPP Golkar.
25 Depidar Sepakat Pemilihan Ketum SOKSI Ditentukan Agustus
Munas IX SOKSI yang dilanjutkan peserta dari 25 provinsi (sebelumnya 23 provinsi) memutuskan memilih ketua umum baru pada Agustus mendatang. Munas lanjutan ini digelar di Hotel Royal Safari Garden, di Cisarua, Bogor, Jabar, Minggu (23/5).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, kepada detikcom, para peserta Munas meminta agar penentuan ketua umum ditunda sampai Agustus mendatang.
Walau demikian, 25 Depidar se-Indonesia menyampaikan pada pimpinan sidang Munas dukungannya kepada kandidat Rusli Zainal.
“Hasil Munas ini hanya mengesahkan hasil sidang komisi. Di antaranya AD/ART, program kerja dan pokok-pokok pikiran. Tapi belum menentukan ketua umum yang baru. Pimpinan sidang kita minta penentuan ketua umum diskorsing sampai Agustus mendatang,” kata Ali yang juga menjabat sebagai gubernur itu.
Dia menjelaskan, dalam Munas SOKSI, tidak mengenal istilah deadlock. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, keputusan akhir dilakukan voting.
“Di mana letak Munas mendatang, akan ditentukan belakangan,” katanya.
Para 25 Depidar juga meminta Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pembina SOKSI periode 2010-2015. Selain itu meminta Bobby Suhardiman menjadi Sekretaris Dewan Penasihat

POLISI JEPANG TERTARIK INOVASI POLANTAS JAKARTA

POLISI JEPANG TERTARIK INOVASI POLANTAS JAKARTA

Rabu, 26 Mei 2010

Banyak Inovasi, Kepolisian Jepang Kunjungi TMC
25-05-2010 18:14:37

Banyaknya inovasi yang dibuat oleh TMC seperti Twitter TMC, Face book TMC maupun penambahan CCTV disetiap ruas jalan, dalam mengatasi kemacetan di Jakarta membuat kepolisian Jepang mengunjungi TMC. Selasa ( 25/05) Sore.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono serta para pejabat TMC lain seperti Koordinator TMC, AKBP Aries Syahbudin, Wakil Koordintor TMC, Kompol Indra Jafar, Ketua analis TMC Kompol Adhie Santika serta para petinggi Polda Metro Jaya lainnya.

Kedatangan kepolisian jepang ini berjumlah sekitar 36 orang. Mereka ingin mengetahui lebih dekat tentang penerapan teknologi di TMC.

Dalam kunjungan ini kepolisian jepang disuguhkan film mengenai profil Ditlantas Polda Metro Jaya . Juga disuguhkan program unggulan Quick Wins diantaranya meliputi kecepatan mendatangi TKP, transparansi pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan transparansi penyidikan kejahatan ( SP2HP)

Setelah itu, Koordinator TMC, Akbp. Aries Syahbudin memaparkan fungsi dan peranan TMC kepada rombongan Kepolisian dari Jepang . Dalam pemaparan itu Aries menjelaskan mengenai struktur organisasi TMC beserta fungsi dari masing- masing bagian dalam unit TMC, diantaranya Website Lantas, GIS (Geografic Information Sistem), Call Centre, CCTV, Laka Lantas Online dan SMS 1717 dan juga Twitter dan Face book TMC.

Dalam sesi tanya jawab salah peserta rombongan menanyakan fungsi dan peranan dari TMC dalam mengatasi kemacetan akibat demo yang sering terjadi di Jakarta. Menjawab pertanyaan ini Koordintor TMC pun langsung memberikan penjelasan bahwa dalam memonitor unjuk rasa TMC telah menempatkan CCTV di setiap lokasi unras.

“ Oleh karenanya TMC dapat mengendalikan anggota dilapangan untuk mengatasi kemacetan di setiap titik unjuk rasa melalui CCTV,” ujar nya .

Ketua Rombongan Police Superintendent Kazuhiro Vehare mengatakan TMC sangat Inovatif dalam mengikuti perkembangan teknologi. “ Cukup modern dengan teknologinya ,” ujar Kazuhiro setelah diterjemahkan oleh penerjemah.

Setelah di TMC, rombongan kunjungan jepang pun disuguhi atraksi oleh para polwan BM dilapangan Polda . Atraksi berdiri di atas sepeda motor dan pembentukan sejumlah formasi saat pengawalan pejabat negara diperlihatkan, aplaus pun didapatkan dari para rombongan kepolisian jepang.

Bahkan salah seorang rombongan mengapresiasi atraksi dari para polwan ini. “ Hebat , Hebat ,” ujarnya. (erw).

Jadi Komisaris Pertamina

Evita Legowo Diizinkan Rangkap Jabatan

Kamis, 6 Mei 2010

Foto: Koran SI

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo baru saja dilantik menjadi komisaris PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Evita mengatakan, dirinya telah mendapat izin dari Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh untuk merangkap menjadi Komisaris Pertamina.

"Waktu saya tanya pertama apakah diizinkan merangkap dan dikatakan diperbolehkan, saya bilang oke," tuturnya usai pelantikan Dewan Komisaris Pertamina di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis
Menurutnya saat dirinya baru menjabat sebagai Dirjen Migas, memang ada peraturan yang menyatakan pejabat Dirjen Migas secara otomatis diangkat menjadi sekretaris Dewan Komisaris. Tapi saat ini tidak ada lagi aturan seperti itu.

"Dulu automatis seperti itu, tapi kemudian tidak lagi. Tapi ini seakan-akan hampir kembali seperti dulu. Aturan dulu begitu Dirjen Migas langsung sekretaris Dewan Komisaris," ungkapnya.

Namun demikian, dia mengatakan tidak ada perubahan tugas. Tapi menurutnya memang dia akan lebih memerhatikan Pertamina.

"Salah satunya adalah BBM bersubsidi. Memang BBM bersubsidi kami upayakan volumenya tidak lebih dari target. Kami harus sangat hati-hati, terutama untuk 2010," tuturnya….HALIM

Sebelum Munas SOKSI, Atribut Rusli Zainal Sudah Dicopot

Sebelum Munas SOKSI, Atribut Rusli Zainal Sudah Dicopot

Jelang Munas XI SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) diwarnai pencopotan atribut salah satu calon ketua umum.

Wakil Ketua Umum Focus Maker, organisasi sayap SOKSI, Johnson Silitonga, menyesalkan pencopotan spanduk dukungan pada Rusli Zainal yang terpampang di halaman arena Munas ke XI SOKSI, Bogor, Jawa Barat.

Pencopotan spanduk Rusli dinilainya tidak memberikan pendidikan politik. Kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 18/5), ia mengatakan, seharusnya tindak pencopotan atribut itu tidak terjadi.

"Ini ulah oknum yang tidak menghendaki Rusli Zainal maju sebagai calon ketua umum," ucapnya.

Yang lebih disayangkan Johnson, pencopotan itu terjadi sebelum pemilihan. Sebagai organisasi sayap yang mendukung pencalonan Rusli, apalagi track record Rusli tidak diragukan lagi baik sebagai Gubernur maupau salah seorang Ketua DPP Golkar, terus terang ia merasa geram.

Rusli Zainal sendiri mengaku siap maju dalam pemilihan Ketua Umum SOKSI dalam Munas ke-XI yang berlangsung tanggal 20-23 Mei.

“Ya saya siapa maju pada pemilihan ketua umum SOKSI periode 2010-2015 nanti,” katanya.

Menurutnya keberdaan SOKSI tidak lepas dari Golkar. Apalagi, dirinya sudah berkiprah sebagai kader bertahun-tahun. Sehingga, tekadnya maju dalam bursa pemilihan ketua umum SOKSI nantinya semata untuk membesarkan dan memajukan SOKSI.

Terkait rangkap jabatan sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dia memastikan dalam AD/ART tidak ada larangan rangkap jabatan baik sebagai Ketua DPP Golkar dan SOKSI.

“Dalam AD dan ART tidak ada larangan rangkap jabatan tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Riau, Hermansyah, menegaskan majunya Rusli Zainal sebagai salah seorang kandidat, didasarkan atas pengalaman di dalam SOKSI. Menurutnya, Rusli sudah diakui kemampuannya baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Informasi yang diterima, besok (19/5), Rusli Zainal akan deklarasi pencalonan di salah satu hotel di Jakarta.

Sejumlah rival Rusli Zainal dalam bursa calon di antaranya HN Serta Ginting, Alzier D Thabrani dan Paimin Napitupulu

ENDIDIKAN POLITIK KADER BANGSA (P2KB Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) segera dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional SOKSI pada tanggal, 17 Mei sd 19 Mei 2010,

Tanggal: Senin, 17 Mei 2010
PP2KB diselenggarakan di Hotel Ever Green, Bogor, Jawa Barat sebelum penyelenggaraan MUNAS SOKSI IX 2010 yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Mei sd 23 Mei 2010.

Inilah dewan pengurus
MASA BHAKTI 2005-2010
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
DEWAN PIMPINAN NASIONAL SOKSI
MASA BHAKTI 2005-2010

Ketua Umum : Syamsul Mu'arif
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Thomas Suyatno

Ketua Bid. Ekonomi & Keuangan : Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja
Ketua Bid. Hutan & Lingk. Hidup : KGPH. Joyokusumo
Ketua Bid. OKK : Ir. Ali Wongso H Sinaga
Ketua Bid. Hukum & HAM : Lawrence TP Siburian, S.H., M.H.
Ketua Bid. SI & IS & Pera : Drs. Hardisusilo
Ketua Bid. Industri & Perdagangan : Ir. T. Suriansyah, M.Sc.
Ketua Bid. Ketenagakerjaan : Drs. Serta Ginting
Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat : Drs. Firman Subagyo
Ketua Bid. Pertanian & Perkebunan : Ir. Awal Kusumah
Ketua Bid. Seni Budaya & Pariwisata : Endang Agustina Syarwan Hamid
Ketua Bid. Perikanan & Kelautan : Ir. SM. Tampubolon
Ketua Bid. Energi & SD. Mineral : Ir. Ahmadi Noor Supit, M.B.A.
Ketua Bid. Wira usaha & Koperasi : Drs. Malkan Amin
Ketua Bid. Cendekiawan & Litbang : Drs. Ade Komaruddin
Ketua Bid. Mahasiswa & Pelajar : Dewi Asmara, S.H.
Ketua Bid. Pemuda & Olahraga : Jack M. Napitupulu
Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan : Dra. Ambar Yuniarti
Ketua Bid. Hublu & Hankam : Drs. Sukoco Said
Ketua Bid. Kerohanian : Nafsiah Umar Salim
Ketua Bid. Pendidikan : Hardjrianto Tohari. M.A.
Ketua Bid. Kependudukan & Trans. : Drs. Patrice Morin

Seketaris Jenderal : Drs. FMT. Radjagukguk
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Endang Prihatini, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Mathias Tambing
Wakil Sekretaris Jenderal : Emir Baramuli, M.B.A.
Wakil Sekretaris Jenderal : Langlang Wilangkoro (Ongko)
Wakil Sekretaris Jenderal : Capt. Anton Sihombing
Wakil Sekretaris Jenderal : Rasyidi Darmawan
Wakil Sekretaris Jenderal : Saud L Tobing
Wakil Sekretaris Jenderal : Fatomy Ashari, S.H., MSi.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Djoko Purwogemboro
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Erwin Ricardo Silalahi
Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifuddin Sinaga, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Kiki Ungaro
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Manggaradja Hutauruk
Wakil Sekretaris Jenderal : Rahman Akil, M.A.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Valentino Barus
Wakil Sekretaris Jenderal : Anshori Sinungan, S.H., LLM
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Efi Rusfian, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Max Tehusalawany
Wakil Sekretaris Jenderal : K. Sius Pahur
Wakil Sekretaris Jenderal : dr. Charles Mesang
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Imam Addaruqutni, M.A.

Bendahara Umum : Bobby Suhardiman
Wakil Bendahara Umum : Rudy S Sanyoto, S.E.
Bendahara : Dr. Markum Singodimedjo
Bendahara : Ir. Suharsoyo
Bendahara : Ir. Yohanes W. Nurwono
Bendahara : Dr. Amri Siregar
Bendahara : Drs. Reza Kamarullah
Bendahara : Drs. Hamka Yandu
Bendahara Drs. Syukur Sarto
Bendahara : Yeti Nurni , S.H.
Bendahara : Ir. Moh. Harry Jaya Pahlawan, GKN
Bendahara : Rachmad Taher, M.B.A.
Bendahara : Rae Sita Supit, M.A.
Bendahara : Drs. Yacob Purwanto
Bendahara : Dra. Eva Tarigan
Bendahara : Dra. Maya Lucyda
Bendahara : Drs. Setiawan Sebayang
Bendahara : Drs. Sujudi


DEPARTEMEN - DEPARTEMEN

Organisasi Kaderisasi Keanggotaan
Koordinator : Syukur Achmad
Sekretaris : Drs. R. Hadymartono
Anggota Drs. Syarifuddin Sabang
Drs. Otto Talahattu
Drs. Imam Djuweni
Bella Saphira, S.E.
Drs. Victus Murin
Helman H. Simandjuntak
Evi Latifah, SH

EKONOMI & KEUANGAN
Koordinator : Budi Ruseno, MBA
Sekretaris : Kirwan Soni Harsono
Anggota Hotman Hutabarat, SE
Arisetianto Nugroho, SE
Drs. Azhar Muchlis
Roberto Hutapea, SE
Drs. Ranendra Dangin, Msc

INDUSTRI & PERDAGANGAN
Koordinator : Ir. Eko Budi Santoso
Sekretaris : Dra. Farida Efendi
Anggota Ir. Dipa Malik
Bambang Samuel, S.H.
Drs. Eka Nusa
Hamzah Kosasih
Mustafa Kemal, S.H.

ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Koordinator : Ir. Husni Thamrin
Sekretaris : Ir. Casper Edo Sitta
Anggota Drs. Indro Hananto
Dondry Candra Kusuma, M.B.A.
Ir. Daniel PJ. Hutabarat
Kara Mustafa, S.H.
Hidayat Jahya, S.E.

KETENAGAKERJAAN
Koordinator : Reyna Usman, M.B.A.
Sekretaris : Drs. Halomoan Hutapea
Anggota Fien Waas
Achmad Mundji
Dra.Anie Simanjunak
Rambun Sumardi, S.E., M.Si.
Bahder Napitupulu, SE, M.B.A.
Johnie Prianto, S.E.

WIRAUSAHA & KOPERASI
Koordinator : Fatahillah, S.E.
Sekretaris : Ir. T. Putut Dariadi, M.Sc.
Anggota Abdul Azis, S.E.
Slamet Pramono, S.E.
Ir. Muzakir Ridha
Dra. Winora Siregar
Abdullah Pala, S.E.
Supriadi Syarif

PERTANIAN & PERKEBUNAN
Koordinator : Ir. Harris Ali Murfi, M.Si.
Sekretaris : Dra. Antarini Malik
Anggota Ir. Irfan Syahrial
Ir. Luvie Triadi
Ir. Muzakir Ridha
Victor Aritonang
Basuki

PERIKANAN & KELAUTAN
Koordinator : Drs. Leo Tomasoa
Sekretaris : Hotman Naiborhu, S.E.
Anggota Drs. Yosef Naisoi
M. F. Horrison, S.H.
Chandra Dewi, S.E.

HUTAN & LINGKUNGAN HIDUP
Koordinator : Drs. Mahredje Wahab
Sekretaris : Drg. Sri Hariningsih
Anggota Heru Purnomo, S.H.
Ir. Hot Asi Simamora
Ir. Iswan Abdulrahman, M.M.
Drs. R. Yoga Kumala, Dipl. P.R.

SISTEM INFORMASI & INFRASTRUKTUR. & PERUMAHAN RAKYAT
Koordinator : Ir. Boyke Muhammad
Sekretaris : Ir. Budi Nasution
Anggota Achmad Yani Siata, S.T.
Ir. Raldi Doy
Erwan Maluyu
Yuniarto

PENDIDIKAN
Koordinator : Y.R. Dandono , MBA
Sekretaris : Lasti Handini, Msc
Anggota Arus Silondae, S.H, LLM
Sunarto, SE, M.M.
Drs. Darsono, M.Si.
Drs. Marihot Simorangkir, M. Sc.
Dr.Ir. Franky Teupere. M.P.

PENGABDIAN MASYARAKAT
Koordinator : dr. Hernalom Gultom
Sekretaris : dr. Betwen Luthan
Anggota Dra. Eni Maulani Singih
Nindy Eleesy Laoh
dr. Rony Rifanie
Hj. Peggy Draupady Wachjo
dr. Elzarida Arbain, M.K.
dr. Mangantar Marpaung

SENI BUDAYA & PARIWISATA
Koordinator : Diana Nasution
Sekretaris : Vivi Efendi
Anggota Vina Panduwinata
Drs. Dewa Rai Budiasa
Connie Nurlita
Lina Efendi
Joseph Hutabarat
Jen Retno
Raymond Pardede, S.H.

KEPENDUDUKAN& TRANSMIGRASI
Koordinator : Dra. Sri Hartini
Sekretaris : Drs. Lutsar Lumbanraja, S.H, Msi
Anggota Drs. Normansyah Sophan
Suli Suwarni, S.H, M.H
Drs. Admiral Faisal
Rony Wawungan
Drs. Mahmud K. Sinaga

HUKUM & HAM
Koordinator : Tisnaya Kartakusumah, S.H.
Sekretaris : Domoli Simanjuntak, S.H.
Anggota Victor Nadapdap, S.H., M.B.A., M.M.
Ferry Juan, S.H.
Ronald Simanjuntak, S.H.
Rini Kamaluddin, S.H.
MF. Harrison, S.H.
Gousta Feriza, S.H, M.H
J. Kamaru, S.H.
Jahifni Y.Ishak, S.H., M. Sc.

KEROHANIAN
Koordinator : KH. Maktub Efendi
Sekretaris : Drs. S.M.S Sadana, M.Si.
Anggota Ir. Efendi Hutahayan
Hj. Arofah Nizarwan
Drs. Nyoman Dharma Setiawan
Andi Asmara, S.H.
Drs. M. Radjagukguk

PEMUDA & OLAHRAGA
Koordinator : Drs. Rushadi, M.Si.
Sekretaris : Syaikul Azhar
Anggota Bachtiar R. Ujung
Boy Kaligis
Steve Wawulangi
Soraya Sultan, S.H
Drs. JB. Achmad Puhar, S.Sos
Ferry Tanto

MAHASISWA & PELAJAR
Koordinator : David Situmorang, SE, M.Si.
Sekretaris : Drs. Nico Silitonga, MM
Anggota Dedi Arianto
Agung Giantoro
Suharyono
Junianto Simanjuntak
Ir. Nefonta Sembiring

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Koordinator : Tyas Indah, S.H, M.K.A.
Sekretaris : Taty Abdi
Anggota Dra. Dewi Permatasari
Debby Amelia
Dra. Sri Suhartini
Mulat Hapsari, M. Arch
Ir. Rini Siregar
Nung widaningsih Frans
Erna Tahang

CENDEKIAWAN & LITBANG
Koordinator : Dr. Reny Hawadi
Sekretaris : Dr. Syamsudin Manan, S.H., M.H.
Anggota Prof. Suryanto
Ir. Prasetyo Sunaryo, M.T.
Zulfikar Lukman, M.B.A.
Ani Suryani, M.A.
Sidi Mawardi, S.S., M.Si

HUBUNGAN LN & HANKAM
Koordinator : Wendhy Nugraha Tuswandi
Sekretaris : Drs. FO Era Era Harefa
Anggota Drs. Henry Gultom, M.P.P,
Tjandra Mulia, S.H

Mubes WKI Tetapkan Lawrence Siburian Ketua

 Mubes WKI Tetapkan Lawrence Siburian Ketua

Sempat deadlock sehubungan muncul dua kandidat ketua yang punya dukungan sama, akhirnya Musyawarah Besar (Mubes) VI Wira Karya Indonesia (WKI) menetapkan Lawrence TP Siburian sebagai ketua umum dan rivalnya di perhelatan akbar itu, Dewi Asmara Utoyo SE sebagai wakil ketua umum serta sekretarias Johannes Nugroho. Kepengurusan tersebut dilantik pada 30 Agustus 2007 di hotel Shangri-La Jakarta.
Ketua WKI Sumut Drs Iman Swadiri Ginting yang dihubungi, Kamis (23/8) membenarkan hal itu. “Yang paling membahagiakan, wakil Sumut ke Mubes VI WKI mengusulkan banyak kepentingan daerah, diterima di pesta demokrasi itu,� tandasnya. Sumut mengirim utusan ke Mubes yakni Iman Swadiri Ginting yang sebagai pimpinan rombongan, Indra Mada Ritonga, Sunardi Ali, Indrayani Nasution SH, Rusli, Enda Sinaga, Cicik Iskandar, T Sulaimana, M Yusuf, H Marbun.
Sebagiamana diwartakan, Mubes digelar di Hotel Shangri-La Jakarta paa 29 – 31 Juli 2007 yang kemudian deadlock dan untuk mengambil keputusan siapa memimpin organisasi itu empat tahun ke depan ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sebagai induk organisasi. Setelah melakukan rekam jejak dan menggodok masukan dari dewan pimpinan daerah (Depidar) se-Indonesia termasuk dari WKI Sumut maka dua kekuatan yang semula bakal menjadi pimpinan, dilebur hingga diambil kebijakan menetapkan kepemimpinan sebagaimana disebutkan di atas.
“Di bawah kepemimpinan Bung Lawrence, WKI sudah berkembang, subur dan berbiak. Dengan ditetapkannnya Bung Lawrence memimpin WKI maka Depidar di Indonesia makin bersemangat membesarkan WKI,� tandas Iman Swadiri Ginting.
Mubes dibuka Menpora diwakili Deputi Bidang Pemuda Drs H Syahyan Asmara MSi dan beroleh pengarahan pinisepuh SOKSI Prof Drs Soehardiman SE, Ketua Umum Depinas SOKSI Syamsul Mu’arif, para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. HALIM

SOKSI Siapkan Kader Militan untuk Golkar Jangan Pilih Pemimpin yang Koruptif

SOKSI Siapkan Kader Militan untuk Golkar
Jangan Pilih Pemimpin yang Koruptif


Tokoh pendiri SOKSI, Suhardiman.


BOGOR - Salah satu Kelompok Induk Organisasi (KINO) Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia menggelar kaderisasi di Puncak, Jawa Barat, untuk menempa kadernya menjadi kader militan melalui Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB). Dalam kegiatan P2KB yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Nasional (Munas) IX SOKSI itu, 500 kader digembleng demi memperkuat Golkar di masa-masa mendatang.

Tokoh pendiri SOKSI, Suhardiman, saat menyampaikan pidato sambutan pada pembukaan P2KB di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/5), menyatakan bahwa selama ini SOKSi telah menjadi salah satu pilar Golkar yang solid. "SOKSI merupakan satu-satunya kekuatan pendiri Partai Golkar yang masih tetap utuh untuk mendukung Partai Golkar, baik sebagai pilar maupun sumber kader," ujar Suhardiman.

Di hadapan 500 kader SOKSI itu, Suhardiman menegaskan bahwa SOKSI harus menjadi garda terdepan untuk mencetak kader–kader yang memiliki karakter dan dan menjunjung tinggi budaya nasional. Karenanya Suhardiman berharap, kegiatan P2KB itu mampu menghasilkan para kader bangsa yang siap siap bekerja dan berjuang demi bangsa dan negara.

"Saya berharap P2KB mampu menghasilkan manusia Indonesia Baru. Manusia Indonesia yang telah menemukan kembali jatidirinya, sehingga mampu mengembangkan dirinya dan berkarya dalam rangka mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa, atau pikiran, perasaan, dan kemauan. Manusia yang demikian itulah yang saya sebut Manusia Karya Swadiri Indonesia," ucapnya.

Tokoh yang dikenal dengan julukan dukun politik itu juga mengatakan, Munas SOKSI kali ini bertepatan dengan ulang tahun SOKSI ke 50. Lebih lanjut Suhardiman menegaskan bahwa bagi SOKSI, usia ke-50 itu harus menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa

SOKSI, lanjut Suhardiman, juga harus menjadi laboratorium bagi kader bangsa maupun kader Golkar yang menjadi gigih berupaya merebut kembali kejayaan Partai Golkar. "Pemimpin yang lahir dari hasil Munas IX Soksi, adalah mereka yang dipersiapkan juga untuk menjadi Pimpinan Golkar dan Pimpinan Bangsa ke depan," tandasnya.

Sementara terkait pemilihan calon ketua umum Depinas SOKSI, Suhardiman wanti-wanti agar sosok yang terpilih untuk memimpin SOKSI nanti adalah figur yang benar-benar mengabdi pada kepentingan nasional dan jauh dari tindakan koruptif. ""Kader Soksi harus senantiasa melawan perilaku korupsi ini. Munas Soksi harus memilih pemimpin yang terbebas dari prilaku tersebut," tegasnya.>Halim<

Ical Dukung Ade Komarudin Pimpin SOKSI

Ical Dukung Ade Komarudin Pimpin SOKSI

Minggu, 16 Mei 2010 | 14:31 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

JAKARTA, — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memberikan dukungan sepenuhnya kepada Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, untuk menjadi ketua umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dalam Munas ke-IX. Hal tersebut diungkapkan Ade berdasarkan pesan singkat yang diterimanya dari Ical.

"Dalam pesan singkat itu, beliau menyatakan dukungannya kepada saya dengan alasan beliau menghargai rekomendasi pendiri SOKSI," ungkap Ade, Minggu di Hotel Santika, Jakarta. Pengajuan diri Ade Komarudin sebagai calon ketua umum SOKSI ini juga didukung kuat pendiri SOKSI, Suhardiman.

Menurut Ade, Suhardiman sebagai seorang pendiri dan juga Ketua Dewan Pembina SOKSI memiliki suara yang sangat dihormati Ketua Umum Partai Golkar. "Sebagai kader Golkar, saya siap menerima amanah pendiri SOKSI, Prof Dr Suhardiman, dan amanah Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Amanah yang diberikan ini merupakan kepercayaan yang harus saya laksanakan," ujar Ketua DPP Golkar dan juga Sekretarus FPG DPR tersebut dalam peluncuran buku yang berjudul SOKSI dan Nation Building Revitalization.

Selain Ade Komarudin, calon ketua umum SOKSI yang akan bertanding pada Munas SOKSI tanggal 20-23 Mei mendatang adalah Rusli Zainal (Gubernur Riau), Paimin Napitupulu (Ketua Depidar SOKSI DKI Jakarta), dan Alzie D Thabrani (Ketua Wanhat Depidar SOKSI Lampung). SOKSI merupakan salah satu organisasi masyarakat yang melahirkan berdirinya Partai Golkar. Organisasi yang memiliki jutaan kader di 33 provinsi di Indonesia ini memiliki komitmen dukungan politik dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar.

Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

- Menjelang pemanggilan lanjutan oleh Mabes Polri pada Kamis 6 Mei 2010, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengaku siap menghadapi pemanggilan terkait dengan dugaan mafia hukum kasus ikan arwana tersebut.

Kesiapan itu ditunjukkan oleh tiga pengacara Susno dengan menggelar rapat mendadak di kediaman Susno.

Mereka, yakni Muhammad Assegaf, Henry Yosodiningrat, serta Zul Armain Aziz. Menurut Assegaf, surat panggilan tersebut sudah dilayangkan Polri sejak Sabtu lalu, meski polisi tidak mencantumkan nama tersangka seperti saat Susno mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam kasus Gayus Tambunan.

"Kalau pemanggilan surat yang dahulu kan jelas, klien saya dipanggil atas perkara dugaan penggelapan pajak Gayus Tambunan, kalau sekarang tidak cantumkan nama tersangka," ujarnya kepada wartawan di Jalan Cibodas 1/7 Puri Cinere Depok, Senin (03/05/10).

Kuasa hukum Susno lainnya, Henry Yosodiningrat, tidak menampik 10 pengacara segera rapat bersama guna menyusun strategi. "Pengacara kan ada 10, kita akan telepon satu-satu dulu nih, tapi yang pasti segera kami rundingkan," tandasnya.

Henri Yosodiningrat, mengimbau kepada tim independen agar tidak mencari-cari kesalahan untuk menjerat kliennya. Hal itu dikatakan menanggapi panggilan pemeriksaan kliennya, terkait kasus arwana.
"Harapan kami adalah agar penyidik tidak melakukan langkah-langkah yang memaksakan, apalagi melakukan hal-hal yang mengarah kriminalisasi dengan cara rekayasa karena akan berdampak pada institusi (Polri), ketidakpercayaan," ucap Henri.

Henri memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan sebagai saksi untuk perkara korupsi, tepatnya suap atau gratifikasi. Surat panggilan yang ditandatangani ketua tim independen Matius Salempang itu telah diterima oleh pihaknya. Namun, dalam surat itu tidak dicantumkan nama tersangka.

Henri membantah mengenai dokumen yang diduga merupakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu, Susno telah menerima uang Rp 50 juta dari Sjahril agar perkara arwana segera diselesaikan.

Kliennya, kata Henri, akan membantah jika penyidik menanyakan aliran dana dari mantan diplomat itu. "Tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Pasti akan disangkal dan nantinya akan dikonfrontasi," ungkapnya.

Kepastian Susno hadir disampaikan kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat saat dihubungi0. "Panggilan pertama (beberapa waktu lalu) diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang Gayus dan kawan-kawan, panggilan (hari Kamis) ini juga tentang korupsi dan gratifikasi berkaitan dengan kasus Arwana," kata Henry.

Dalam kasus Arwana ini, posisi Susno masih sebagai saksi. Namun demikian belum jelas Susno akan diperiksa sebagai saksi dengan siapa yang menjadi tersangkanya. "Tersangka siapa, saya tanyakan nggak dijawab," jelas Henry.

Lalu mengapa dalam surat panggilan yang ditandatangani Ketua Tim Independen Polri, Irjen Pol Mathius Salempang itu tidak menyebutkan alasan diperiksanya Susno dengan tersangka yang belum jelas? "Ya nggak tahu tanya dia (Mathius) lah," kata dia.

Meskipun demikian, Henry mengatakan Susno akan memenuhi panggilan Polri. "Datang dong, masak nggak datang," kata dia.

Henry menjelaskan, kasus Arwana ini berbeda dengan kasus sindikat makelar kasus perpajakan yang sedang dibongkar pihak kepolisian saat ini. "Beda, dalam perkara tindak pidana korupsi dalam menerima suap dan atau gratifikasi," kata dia.

Henry tidak menjelaskan siapa yang memberi dan menerima suap dan gratifikasi dalam kasus Arwana tersebut. Henry hanya mengatakan kliennya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik nantinya, sebatas yang diketahui saja.

Namun demikian, dia tak mau menanggapi apakah tindakan Polri ini merupakan upaya mencari-cari kesalahan Susno. "Tanya masyarakat lah, jangan tanya saya. Kalau saya yang ngomong nggak pas lah," kata dia.

Kasus Arwana ini pertama kali muncul dari kuasa hukum Haposan Hutagalung, Viktor Nadapdap yang menyatakan kliennya pertama kali kenal dengan Susno dalam kasus arwana PT Salma Arwana Lestari pada 2008 di Riau. Saat itu, Haposan menjadi kuasa hukum investor asal Singapura bernama Mr Hoo. Sedangkan berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan.

Sedangkan Susno mengatakan dalam mafia Arwana ini 'Haposan'-nya sama, Mr X-nya juga sama. Mr X ini diduga adalah Sjahril Djohan.

Berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu disebutkan Susno mendapatkan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.
Terkait dugaan Susno menerima suap itu, Henry membantah keras kebenarannya. "Tanggapan saya itu fitnah. Itu berita acara liar, karena penyidik menyangkal," kata dia.

"Saya ketemu ketua tim penyidiknya dan anggotanya mereka menyangkal ada kebocoran BAP. Jadi kalo ada, buktikan kebenaran BAP itu," tegasnya.

Namun, bagaimana jika dalam pemeriksaan nantinya pertanyaan penyidik akan mengarah kepada dugaan suap kepada Susno tersebut? "Ya tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Dan pasti disangkal dan nantinya akan dikonfrontir," kata dia

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa

Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

 

Tim kuasa hukum bekas Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jendral Susno Duadji, mengadakan pertemuan di kantor anggota mereka, Henry Yosodiningrat. Mereka melakukan konsolidasi untuk menyikapi surat panggilan yang dilayangkan Mabes Polri terhadap kliennya agar memberikan kesaksiannya jam 10 hari ini.

"Lawyers Pak Susno akan berkumpul di kantor Pak Henry untuk mendiskusikan dan menyikapi surat panggilan yang datang tidak biasanya," ujar M. Assegaf, pengacara Susno saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/5) pagi tadi.

Assegaf mengatakan bahwa tim kuasa hukum Susno akan menyikapi surat panggilan dari tim independen Mabes Polri yang tidak menyertakan nama tersangka. "Dalam surat panggilan tidak disebutkan tersangkanya siapa, ini tidak jelas," kata Assegaf.

Menurut Assegaf, Susno yang dipanggil sebagai saksi tidak akan bisa menjelaskan masalahnya jika tidak disebutkan siapa yang menjadi tersangka. "Saksi kan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang tersangka. Tapi ini tersangkanya siapa juga tidak jelas. Pak Susno juga tidak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan," katanya menjelaskan.

Assegaf, Henry dan yang lainnya belum bisa memastikan apakah Susno, bekas Kabareskrim di Mabes Polri, akan datang memenuhi panggilan itu atau tidak. "Yang pasti kami akan menentukan sikap pagi ini," ujar Assegaf.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mangkir dari panggilan tim independen Mabes Polri. Alasan Susno, dirinya tidak mendapat jaminan dari Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengenai status pemanggilannya. Namun kalau pada panggilan berikut Susno tidak hadir, Kapolri akan membawa Susno, namun bukan dengan cara paksa.

"Kabareskrim tidak dapat memberikan penjelasan, dan tidak dapat memberikan jaminan. Karena dalam kasus ini, Kabareskrim hanya sebagai pengawas penyidik, bahkan terkadang hanya menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Henry Yosodiningrat saat jumpa pers kepada wartawan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (6/5).

Tim kuasa hukum Susno yang dipimpin Henry Yosodingrat mempertanyakan surat pemanggilan Mabes Polri. Ditegaskan Henry, Susno dipanggil dalam kasus arwana. "Dipanggil tapi tidak ada diuraikan siapa tersangkanya," ujar Henry.

Mereka menilai dengan tidak diketahui tersangkanya, surat tersebut tak ubahnya jebakan. Di sinilah kuasa hukum meminta jaminan Kabareskrim bahwa Susno benar hanya dijadikan saksi.

Susno mengatakan, dirinya tidak pernah katakan akan hadir dalam panggilan hari Kamis ini. Hal senada juga disampaikan Henri bahwa tim penasehat hukum tidak pernah mengatakan kepastian Susno hadir. Katanya, "Pak Susno hanya mengatakan Insya Allah."

Selain itu, Henry juga mempertanyakan format surat panggilan terhadap kliennya, terlebih dalam surat itu tak tercantum locus delicti dan juga tak disebutkan tempus delicti. Dengan demikian, surat panggilan bertentangan dengan KUHAP serta bertentangan dengan pasal 65 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009

Terpisah, Kapolri  Jendral Bambang Hendarso Danuri menyerahkan proses pemanggilan Susno kepada penyidik  "Tentunya kita serahkan semuanya pada otoritas penyidik. Penyidik akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur," kata Kapolri di Kantor Presiden.

Jika pemanggilan kedua Susno tetap tidak datang, Kapolri kembali menjawab semuanya akan diserahkan kepada penyidik. "Kita serahkan pada penyidik. Nanti sesuai catatan dengan ketentuan, nanti ada surat perintah membawa, tidak dengan paksa, tetapi surat perintah membawa," Kapolri menegaskan.

Ditanya wartawan, apakah benar Susno akan dijadikan tersangka, Kapolri mengungkapkan, itu hanya menurut pandangan Susno sendiri. "Sebenarnya, itu kan menurut yang bersangkutan (Susno). Dan itu urusan penyidik, saya tidak mengikuti," ujarnya.

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, dinilai politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso akan kembali mengakrabkan koalisi dua partai besar Demokrat dan Golkar yang sebelumnya sempat renggang.

Kerenggangan itu akibat mencuatnya kasus Bank Century yang menganggap Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua tokoh yang harus bertanggung jawab.

"Saat mencuatnya kasus Century, kami sempat dihardik, tekanan terasa sekali. Tapi kami tetap pada pendirian dengan tidak mengubah mitra koalisi," ujar Priyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta,
Sudah tentu, untuk kasus Century, Golkar tidak akan mundur dan tetap harus berjalan pada pendiriannya.

"Meskipun berkoalisi dengan Demokrat, kami tetap tidak mau. Sekarang jangan hendak diancam lagi, saat itu kita berada dalam posisi saling menghormati," ujarnya.

Saat ini, koalisi Golkar dan Demokrat baik-baik saja. "Meskipun demikian, kami akan tetap mengawal untuk hal yang dianggap baik," katanya.
wajah Sri Mulyani Indrawati menghiasi berbagai media nasional maupun internasional setelah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai menteri keuangan RI. tidak hanya itu, pro kontra pun muncul dikalangan ekonom, anggota DPR, kalangan internasional, dsb. seperti yang kita tahu dari berbagai media televisi kemarin, bahwa perempuan kelahiran bandar lampung 48 tahun lalu ini resmi diterima dan disetujui pengunduran dirinya oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. ibu tiga anak ini akan menduduki jabatan direktur pelaksana world bank yang berkantor di Washington DC per 1 juni 2010 nanti.
keputusannya untuk mundur, menuai banyak kritikan dan pujian. bagaimana tidak, dia menerima tawaran dan pada saat yang bersamaan dia juga sedang diperiksa oleh kpk dalam kaitan dengan kasus penggelontoran dana talangan century senilai 6.7 triliun. uang yang bisa ditukar dengan beras dan mampu menutupi pulau jawa dengan beras tersebut. kritikan muncul dari kalangan oposisi di parlemen. seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, PDIP dan HANURA walk-out dari rapat kerja DPR-pemerintah membahas APBN-P saat Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna tersebut. sementara beberapa pihak merasa bangga atas penunjukan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank. berikut sedikit point-of-view mengenai penunjukan beliau sebagai direktur pelaksana bank dunia.
a) prestasi sebagai menteri keuangan
Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai direktur world bank memang karena prestasinya yang luar biasa. prestasi membawa Indonesia melewati krisis global dimana ekonomi tetap tumbuh 4-5% ketika negara lain minus. Ini adalah analisa mengenai penunjukan beliau sebagai direktur world bank.
b) world bank memanfaatkan SMI
world bank melihat adanya keanehan pada negara Indonesia. kenapa dianggap aneh? bagaimana tidak, negara yang kaya akan SDA tetapi memiliki hutang yang melimpah hingga 1600 triliun. padahal memiliki menteri keuangan terbaik asia. kemudian selain itu, kegemaran negeri ini akan hutang luar negeri juga menjadi daya tarik tersendiri. kerjaan world bank kan ngasih utang ke negara-negara berkembang. lama-kelamaan kalo utang sudah numpuk tinggal intervensi ke negaranya mudah. analisa ini terkait alasan world bank untuk memanfaatkan SMI guna mengucurkan utang sebanyak mungkin ke negara-negara berkembang diwilayah kerjanya nanti.
c) menyelamatkan teman
bisa jadi penunjukan SMI menjadi direktur world bank sebagai upaya teman-temannya yang sama-sama ekonom untuk menyelamatkan karirnya dari terpaan politik dalam negeri Indonesia. hantaman bertubi-tubi anggota DPR-RI akan kebijakan century memaksa SMI masuk ke ranah politik praktis, dan sepertinya itu bukan passion SMI. oleh karena itu, penyelamatan SMI melalui penunjukannya sebagai direktur world bank adalah cara yang logis dan dianggap tepat. analisa ini muncul karena SMI adalah alumni salah satu universitas bergengsi di US.
d) jenuh dan kecewa
Dia sudah jenuh dengan tekanan politik dalam negeri yang membuatnya tidak nyaman bekerja. disatu pihak, bosnya yang notabene adalah presiden RI seperti setengah hati membelanya disaat anggota parlemen menyerangnya terkait pengucuran dana talangan century senilai 6.7 triliun. oleh karena itu, ketika mendapat tawaran dari world bank, hal itu dianggapnya sebagai sebuah pengabdian mulia meski harus meninggalkan negaranya sendiri Indonesia. analisa ini terkait keputusan SMI menerima ato menolak tawaran world bank.
SMI adalah orang biasa yang sama seperti kita. dia makan nasi juga. menghirup napas seperti manusia pada umumnya. dia juga seorang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki sifat-sifat kewanitaan umumnya. patut dibela disaat harus dibela. patut ditegur saat memang ada teguran yang patut dilayangkan. pantas untuk dipuji jika memang layak. dia juga seorang ibu yang melahirkan. putri pertamanya yang kuliah di ITB sebagai bukti bahwa dia mampu mendidik putrinya. tapi tidak berhak untuk disakiti hanya karena interest politik. tidak berhak dibuat menangis hanya karena ego untuk memenangkan kepentingan kelompok. pengetahuannya akan dunia ekonomi makro dan fiskal adalah pengetahuan umum yang bisa dipelajari siapapun. kurang tepat juga apabila kita membanggakan dia secara berlebihan sehingga mendekatkan kita pada pengkultusan.
perlu kita yakini bersama bahwa negeri kita memiliki orang yang sekaliber atau bahkan lebih jago dari SMI dalam hal yang sama, finance. lantas kemana mereka? ini hanya masalah waktu dan kesempatan dimana orang-orang yang sekaliber SMI belum terekspos mendia. bahkan setiap dari kita berpeluang sama seperti dia. yang menutup peluang itu adalah hati kecil kita sendiri yang mati dan mematikan apa yang menjadi keinginan. oleh karena itu, hendaknya pemberitaan ini tidak perlu dianggap berlebihan.

Belum Cium Isu Rusuh, berarti ,Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Belum Cium Isu Rusuh, Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar para buruh yang memperingati hari buruh 1 Mei melaksanakan unjuk rasa dengan tertib. Keamanan bersama merupakan hal yang utama.

"Kita mengimbau agar peringatan 1 Mei dapat dilaksanakan dnegan tertib dan damai," terang Djoko saat dihubungi detikcom, Kamis (29/4/2010).

Apakah sudah ada laporan dan analisa intelijen kalau demo akan rusuh? "Enggak ada. Tapi ada beberapa permintaan izin demo ke Polri. Ini untuk antisipasi kita bersama," terangnya.

Dia berharap perusahaan juga berpartisipasi aktif terkait pelaksanaan May Day. "Perusahaan diminta merayakan di lingkungan masing-masing dengan segenap karyawan," tutupnya.
Mayday, Buruh Janji Demo tak Berlangsung Rusuh

Demo di depan Istana Presiden
-Puluhan ribu buruh akan menggelar demonstrasi mengepung Istana Presiden pada peringatan hari buruh sedunia (mayday) yang jatuh tiap 1 Mei. Sekjen Komita Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, menjamin aksi buruh akan dilakukan dengan damai.
Bahkan jika kepolisian menengarai akan adanya keributan, Iqbal mempersilahkan polisi untuk turut serta dala aksi yang dimulai di Bundaran HI itu. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Polda (Metro Jaya) dan Polri terkait aksi hari buruh,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (29/4).

Koordinasi itu, jelas iqbal, dilakukan untuk membahas pengaturan keamanan saat aksi massa. Dia mengatakan, meskipun konvoi yang dilakukan pada 1 Mei sangat banyak, dirinya menjamin aksi akan dilakukan dengan damai.

Dengan antusiasme buruh yang sangat tinggi, dia memperkirakan sebanyak 5 ribu motor akan memenuhi jalanan Ibukota. Bahkan, jika memungkinkan, dia juga akan menyetop arus lalu lintas di tol. ''Tapi nanti kita akan beritahukan sebelumnya. Kami minta pengertiannya saja dari para pengguna jalan,'' pintanya.

DPR Dukung May Day Jadi Hari Libur Nasional

Buruh Kepung Istana
May ditetapkan menjadi Hari Buruh sedunia. DPR mendukung agar Hari Buruh menjadi hari libur nasional.

Dukungan hari buruh menjadi hari libur nasional disampaikan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat berorasi dalam demo buruh di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2010).

"Komisi IX tetap usahakan agar hari buruh menjadi hari libur nasional. Karena, hanya di Indonesia saja yang tidak menetapkan hari buruh internasional menjadi hari libur nasional bagi buruh," kata politisi PDIP ini disambut tepuk tangan para buruh.

Ribka yang mengenakan baju warna coklat ini juga meminta agar para pengusaha untuk tidak memberangus dan melarang serikat pekerja terbentuk di perusahaannya karena melanggar UUD 1945.

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Aksi buruh memperingati May Day diwarnai bentrokan antara buruh dengan aparat kepolisian di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (1/5). Buruh sempat marah karena dipicu tindakan aparat kepolisian yang menangkap tiga demonstran, karena dianggap provokator.
Bentrokan itu sempat terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika beberapa buruh tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Melihat aksi itu, para demonstran mencoba membebaskan rekannya tersebut. Demonstran mengambil kayu dan pentungan untuk memukul polisi.
Polisi yang sempat bertahan dengan tamengnya, akhirnya memilih menghindar dan masuk ke Taman Monas. Namun, tak berselang lama, Polisi membalasnya dengan menyemprotkan water cannon. Situasi sedikit mereda setelah masing-masing koordinator berusaha menenangkan massanya.
Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana menuntut pemerintah segera memberlakukan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah tertunda lebih dari lima tahun sejak diundangkan.
Untuk menghadapi aksi buruh Jakarta, Polda Metro Jaya mengerahkan 15.000 personel untuk mengamankan aksi. Dari data Polda Metro Jaya, diperkirakan sekitar 10.000 buruh  mengikuti peringatan mayday tahun ini. ”Untuk penempatan pasukan antara lain di Istana Presiden, Gedung DPR, Bunderan HI,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, Sabtu (1/5).
Meskipun terjadi bentrok, Polri mengklaim unjuk rasa hari buruh tersebut masih aman. ”Semua berlangsung aman. Di Bali, Sumut, dan semua berlangsung lancar,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan yang diterima Mabes Polri, lanjut Edward, belum ada yang bersifat gangguan keamanan yang berarti.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh. ”Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi,” kata SBY, seperti dikutip vivanews.com.
SBY berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. ”Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja,” kata presiden.
Selain itu Presiden juga meminta manajemen perusahaan dan pegawai menjaga hubungan baik. Jika ada masalah, kata Presiden, sebaiknya dibicarakan secara baik.”Jika ada apa-apa bertemulah pimpinan perusahaan dan serikat pekerja,” katanya.
Presiden juga menyempatkan makan siang bersama buruh PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat.”Kami ke Karawang untuk ikut merayakan hari buruh internasional dengan berdialog dengan karyawan,” ujar Presiden.
Janji Pemerintah
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal desakan para buruh tentang kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang lebih baik untuk pekerja. Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja.
”Sesegera mungkin pemerintah menerbitkannya,” janji Cak Imin, sapaan akrabnya.
Aksi buruh juga terjadi di Solo dan beberapa daerah di sekitarnya. Di Solo ratusan buruh menolak pemberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Keduanya dinilai membahayakan masa depan buruh Indonesia. Aksi buruh Solo digelar dipusatkan di depan Tama Sriwedari. Aksi tersebut diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Solo.
Kenaikan TDL dan pemberlakukan ACFTA dinilai telah dan akan berdampak serius terhadap perindustrian di Tanah Air. Dampak berikutnya adalah pemecatan karyawan oleh perusahaan dengan dalih industri dan pengurangan biaya produksi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Suharno mengatakan, sistem kerja yang menerapkan sistem outsourcing selama ini merugikan buruh. ”Kalau tahun 2011 nanti masih ada buruh kontrak dan tak diperhatikan kesejahteraannya, maka kami akan melakukan sweeping ke perusahaan tersebut. Kami akan selalu memperjuangkan nasib kawan-kawan buruh,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo Singgih Yudoko mengatakan, dari 800-an perusahan di Solo, rata-rata sudah menerapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai aturan. ”Tapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan karakter perusahaan berbeda-beda,” tandasnya.
Aksi yang sama juga terjadi di Boyolali dan Sukoharjo. Buruh di Boyolali menuntut upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100 persen, penghapusan sistem outsourcing, revisi UU 3/1992 tentang Jamsostek, penolakan sistem kontrak, penolakan TDL, dan penolakan ACFTA. ”Kami juga menuntut agar tidak ada PHK bagi buruh, selama ini kami dibayar murah dengan status yang tidak jelas, outsourcing dan sistem kontrak itu sama saja melegalkan perdagangan manusia,” ungkap Wahono,Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mendukung tuntutan para buruh tersebut. Namun, selain ada batas kewenangan, mengingat kabupaten masih di bawah pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan demo buruh di Sukoharjo diwarnai aksi longmarch ratusan buruh ke dprd. Tuntutan mereka sama, yakni menolak outsourcing, TDL dan ACFTA. ”Jika perintah tetap memberlakukan kenaikan TDL pasti perusahaan akan memotong gaji karyawan dan itu sangat ironis,” kata Ketua DPC SPN Sukoharjo, Sumarno