POLISI JEPANG TERTARIK INOVASI POLANTAS JAKARTA

POLISI JEPANG TERTARIK INOVASI POLANTAS JAKARTA

Rabu, 26 Mei 2010

Banyak Inovasi, Kepolisian Jepang Kunjungi TMC
25-05-2010 18:14:37

Banyaknya inovasi yang dibuat oleh TMC seperti Twitter TMC, Face book TMC maupun penambahan CCTV disetiap ruas jalan, dalam mengatasi kemacetan di Jakarta membuat kepolisian Jepang mengunjungi TMC. Selasa ( 25/05) Sore.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono serta para pejabat TMC lain seperti Koordinator TMC, AKBP Aries Syahbudin, Wakil Koordintor TMC, Kompol Indra Jafar, Ketua analis TMC Kompol Adhie Santika serta para petinggi Polda Metro Jaya lainnya.

Kedatangan kepolisian jepang ini berjumlah sekitar 36 orang. Mereka ingin mengetahui lebih dekat tentang penerapan teknologi di TMC.

Dalam kunjungan ini kepolisian jepang disuguhkan film mengenai profil Ditlantas Polda Metro Jaya . Juga disuguhkan program unggulan Quick Wins diantaranya meliputi kecepatan mendatangi TKP, transparansi pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan transparansi penyidikan kejahatan ( SP2HP)

Setelah itu, Koordinator TMC, Akbp. Aries Syahbudin memaparkan fungsi dan peranan TMC kepada rombongan Kepolisian dari Jepang . Dalam pemaparan itu Aries menjelaskan mengenai struktur organisasi TMC beserta fungsi dari masing- masing bagian dalam unit TMC, diantaranya Website Lantas, GIS (Geografic Information Sistem), Call Centre, CCTV, Laka Lantas Online dan SMS 1717 dan juga Twitter dan Face book TMC.

Dalam sesi tanya jawab salah peserta rombongan menanyakan fungsi dan peranan dari TMC dalam mengatasi kemacetan akibat demo yang sering terjadi di Jakarta. Menjawab pertanyaan ini Koordintor TMC pun langsung memberikan penjelasan bahwa dalam memonitor unjuk rasa TMC telah menempatkan CCTV di setiap lokasi unras.

“ Oleh karenanya TMC dapat mengendalikan anggota dilapangan untuk mengatasi kemacetan di setiap titik unjuk rasa melalui CCTV,” ujar nya .

Ketua Rombongan Police Superintendent Kazuhiro Vehare mengatakan TMC sangat Inovatif dalam mengikuti perkembangan teknologi. “ Cukup modern dengan teknologinya ,” ujar Kazuhiro setelah diterjemahkan oleh penerjemah.

Setelah di TMC, rombongan kunjungan jepang pun disuguhi atraksi oleh para polwan BM dilapangan Polda . Atraksi berdiri di atas sepeda motor dan pembentukan sejumlah formasi saat pengawalan pejabat negara diperlihatkan, aplaus pun didapatkan dari para rombongan kepolisian jepang.

Bahkan salah seorang rombongan mengapresiasi atraksi dari para polwan ini. “ Hebat , Hebat ,” ujarnya. (erw).

Jadi Komisaris Pertamina

Evita Legowo Diizinkan Rangkap Jabatan

Kamis, 6 Mei 2010

Foto: Koran SI

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo baru saja dilantik menjadi komisaris PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Evita mengatakan, dirinya telah mendapat izin dari Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh untuk merangkap menjadi Komisaris Pertamina.

"Waktu saya tanya pertama apakah diizinkan merangkap dan dikatakan diperbolehkan, saya bilang oke," tuturnya usai pelantikan Dewan Komisaris Pertamina di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis
Menurutnya saat dirinya baru menjabat sebagai Dirjen Migas, memang ada peraturan yang menyatakan pejabat Dirjen Migas secara otomatis diangkat menjadi sekretaris Dewan Komisaris. Tapi saat ini tidak ada lagi aturan seperti itu.

"Dulu automatis seperti itu, tapi kemudian tidak lagi. Tapi ini seakan-akan hampir kembali seperti dulu. Aturan dulu begitu Dirjen Migas langsung sekretaris Dewan Komisaris," ungkapnya.

Namun demikian, dia mengatakan tidak ada perubahan tugas. Tapi menurutnya memang dia akan lebih memerhatikan Pertamina.

"Salah satunya adalah BBM bersubsidi. Memang BBM bersubsidi kami upayakan volumenya tidak lebih dari target. Kami harus sangat hati-hati, terutama untuk 2010," tuturnya….HALIM

Sebelum Munas SOKSI, Atribut Rusli Zainal Sudah Dicopot

Sebelum Munas SOKSI, Atribut Rusli Zainal Sudah Dicopot

Jelang Munas XI SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) diwarnai pencopotan atribut salah satu calon ketua umum.

Wakil Ketua Umum Focus Maker, organisasi sayap SOKSI, Johnson Silitonga, menyesalkan pencopotan spanduk dukungan pada Rusli Zainal yang terpampang di halaman arena Munas ke XI SOKSI, Bogor, Jawa Barat.

Pencopotan spanduk Rusli dinilainya tidak memberikan pendidikan politik. Kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 18/5), ia mengatakan, seharusnya tindak pencopotan atribut itu tidak terjadi.

"Ini ulah oknum yang tidak menghendaki Rusli Zainal maju sebagai calon ketua umum," ucapnya.

Yang lebih disayangkan Johnson, pencopotan itu terjadi sebelum pemilihan. Sebagai organisasi sayap yang mendukung pencalonan Rusli, apalagi track record Rusli tidak diragukan lagi baik sebagai Gubernur maupau salah seorang Ketua DPP Golkar, terus terang ia merasa geram.

Rusli Zainal sendiri mengaku siap maju dalam pemilihan Ketua Umum SOKSI dalam Munas ke-XI yang berlangsung tanggal 20-23 Mei.

“Ya saya siapa maju pada pemilihan ketua umum SOKSI periode 2010-2015 nanti,” katanya.

Menurutnya keberdaan SOKSI tidak lepas dari Golkar. Apalagi, dirinya sudah berkiprah sebagai kader bertahun-tahun. Sehingga, tekadnya maju dalam bursa pemilihan ketua umum SOKSI nantinya semata untuk membesarkan dan memajukan SOKSI.

Terkait rangkap jabatan sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dia memastikan dalam AD/ART tidak ada larangan rangkap jabatan baik sebagai Ketua DPP Golkar dan SOKSI.

“Dalam AD dan ART tidak ada larangan rangkap jabatan tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Riau, Hermansyah, menegaskan majunya Rusli Zainal sebagai salah seorang kandidat, didasarkan atas pengalaman di dalam SOKSI. Menurutnya, Rusli sudah diakui kemampuannya baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Informasi yang diterima, besok (19/5), Rusli Zainal akan deklarasi pencalonan di salah satu hotel di Jakarta.

Sejumlah rival Rusli Zainal dalam bursa calon di antaranya HN Serta Ginting, Alzier D Thabrani dan Paimin Napitupulu

ENDIDIKAN POLITIK KADER BANGSA (P2KB Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) segera dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional SOKSI pada tanggal, 17 Mei sd 19 Mei 2010,

Tanggal: Senin, 17 Mei 2010
PP2KB diselenggarakan di Hotel Ever Green, Bogor, Jawa Barat sebelum penyelenggaraan MUNAS SOKSI IX 2010 yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Mei sd 23 Mei 2010.

Inilah dewan pengurus
MASA BHAKTI 2005-2010
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
DEWAN PIMPINAN NASIONAL SOKSI
MASA BHAKTI 2005-2010

Ketua Umum : Syamsul Mu'arif
Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Thomas Suyatno

Ketua Bid. Ekonomi & Keuangan : Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja
Ketua Bid. Hutan & Lingk. Hidup : KGPH. Joyokusumo
Ketua Bid. OKK : Ir. Ali Wongso H Sinaga
Ketua Bid. Hukum & HAM : Lawrence TP Siburian, S.H., M.H.
Ketua Bid. SI & IS & Pera : Drs. Hardisusilo
Ketua Bid. Industri & Perdagangan : Ir. T. Suriansyah, M.Sc.
Ketua Bid. Ketenagakerjaan : Drs. Serta Ginting
Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat : Drs. Firman Subagyo
Ketua Bid. Pertanian & Perkebunan : Ir. Awal Kusumah
Ketua Bid. Seni Budaya & Pariwisata : Endang Agustina Syarwan Hamid
Ketua Bid. Perikanan & Kelautan : Ir. SM. Tampubolon
Ketua Bid. Energi & SD. Mineral : Ir. Ahmadi Noor Supit, M.B.A.
Ketua Bid. Wira usaha & Koperasi : Drs. Malkan Amin
Ketua Bid. Cendekiawan & Litbang : Drs. Ade Komaruddin
Ketua Bid. Mahasiswa & Pelajar : Dewi Asmara, S.H.
Ketua Bid. Pemuda & Olahraga : Jack M. Napitupulu
Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan : Dra. Ambar Yuniarti
Ketua Bid. Hublu & Hankam : Drs. Sukoco Said
Ketua Bid. Kerohanian : Nafsiah Umar Salim
Ketua Bid. Pendidikan : Hardjrianto Tohari. M.A.
Ketua Bid. Kependudukan & Trans. : Drs. Patrice Morin

Seketaris Jenderal : Drs. FMT. Radjagukguk
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Endang Prihatini, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Mathias Tambing
Wakil Sekretaris Jenderal : Emir Baramuli, M.B.A.
Wakil Sekretaris Jenderal : Langlang Wilangkoro (Ongko)
Wakil Sekretaris Jenderal : Capt. Anton Sihombing
Wakil Sekretaris Jenderal : Rasyidi Darmawan
Wakil Sekretaris Jenderal : Saud L Tobing
Wakil Sekretaris Jenderal : Fatomy Ashari, S.H., MSi.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Djoko Purwogemboro
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Erwin Ricardo Silalahi
Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifuddin Sinaga, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Kiki Ungaro
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Manggaradja Hutauruk
Wakil Sekretaris Jenderal : Rahman Akil, M.A.
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Valentino Barus
Wakil Sekretaris Jenderal : Anshori Sinungan, S.H., LLM
Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Efi Rusfian, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Max Tehusalawany
Wakil Sekretaris Jenderal : K. Sius Pahur
Wakil Sekretaris Jenderal : dr. Charles Mesang
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Imam Addaruqutni, M.A.

Bendahara Umum : Bobby Suhardiman
Wakil Bendahara Umum : Rudy S Sanyoto, S.E.
Bendahara : Dr. Markum Singodimedjo
Bendahara : Ir. Suharsoyo
Bendahara : Ir. Yohanes W. Nurwono
Bendahara : Dr. Amri Siregar
Bendahara : Drs. Reza Kamarullah
Bendahara : Drs. Hamka Yandu
Bendahara Drs. Syukur Sarto
Bendahara : Yeti Nurni , S.H.
Bendahara : Ir. Moh. Harry Jaya Pahlawan, GKN
Bendahara : Rachmad Taher, M.B.A.
Bendahara : Rae Sita Supit, M.A.
Bendahara : Drs. Yacob Purwanto
Bendahara : Dra. Eva Tarigan
Bendahara : Dra. Maya Lucyda
Bendahara : Drs. Setiawan Sebayang
Bendahara : Drs. Sujudi


DEPARTEMEN - DEPARTEMEN

Organisasi Kaderisasi Keanggotaan
Koordinator : Syukur Achmad
Sekretaris : Drs. R. Hadymartono
Anggota Drs. Syarifuddin Sabang
Drs. Otto Talahattu
Drs. Imam Djuweni
Bella Saphira, S.E.
Drs. Victus Murin
Helman H. Simandjuntak
Evi Latifah, SH

EKONOMI & KEUANGAN
Koordinator : Budi Ruseno, MBA
Sekretaris : Kirwan Soni Harsono
Anggota Hotman Hutabarat, SE
Arisetianto Nugroho, SE
Drs. Azhar Muchlis
Roberto Hutapea, SE
Drs. Ranendra Dangin, Msc

INDUSTRI & PERDAGANGAN
Koordinator : Ir. Eko Budi Santoso
Sekretaris : Dra. Farida Efendi
Anggota Ir. Dipa Malik
Bambang Samuel, S.H.
Drs. Eka Nusa
Hamzah Kosasih
Mustafa Kemal, S.H.

ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Koordinator : Ir. Husni Thamrin
Sekretaris : Ir. Casper Edo Sitta
Anggota Drs. Indro Hananto
Dondry Candra Kusuma, M.B.A.
Ir. Daniel PJ. Hutabarat
Kara Mustafa, S.H.
Hidayat Jahya, S.E.

KETENAGAKERJAAN
Koordinator : Reyna Usman, M.B.A.
Sekretaris : Drs. Halomoan Hutapea
Anggota Fien Waas
Achmad Mundji
Dra.Anie Simanjunak
Rambun Sumardi, S.E., M.Si.
Bahder Napitupulu, SE, M.B.A.
Johnie Prianto, S.E.

WIRAUSAHA & KOPERASI
Koordinator : Fatahillah, S.E.
Sekretaris : Ir. T. Putut Dariadi, M.Sc.
Anggota Abdul Azis, S.E.
Slamet Pramono, S.E.
Ir. Muzakir Ridha
Dra. Winora Siregar
Abdullah Pala, S.E.
Supriadi Syarif

PERTANIAN & PERKEBUNAN
Koordinator : Ir. Harris Ali Murfi, M.Si.
Sekretaris : Dra. Antarini Malik
Anggota Ir. Irfan Syahrial
Ir. Luvie Triadi
Ir. Muzakir Ridha
Victor Aritonang
Basuki

PERIKANAN & KELAUTAN
Koordinator : Drs. Leo Tomasoa
Sekretaris : Hotman Naiborhu, S.E.
Anggota Drs. Yosef Naisoi
M. F. Horrison, S.H.
Chandra Dewi, S.E.

HUTAN & LINGKUNGAN HIDUP
Koordinator : Drs. Mahredje Wahab
Sekretaris : Drg. Sri Hariningsih
Anggota Heru Purnomo, S.H.
Ir. Hot Asi Simamora
Ir. Iswan Abdulrahman, M.M.
Drs. R. Yoga Kumala, Dipl. P.R.

SISTEM INFORMASI & INFRASTRUKTUR. & PERUMAHAN RAKYAT
Koordinator : Ir. Boyke Muhammad
Sekretaris : Ir. Budi Nasution
Anggota Achmad Yani Siata, S.T.
Ir. Raldi Doy
Erwan Maluyu
Yuniarto

PENDIDIKAN
Koordinator : Y.R. Dandono , MBA
Sekretaris : Lasti Handini, Msc
Anggota Arus Silondae, S.H, LLM
Sunarto, SE, M.M.
Drs. Darsono, M.Si.
Drs. Marihot Simorangkir, M. Sc.
Dr.Ir. Franky Teupere. M.P.

PENGABDIAN MASYARAKAT
Koordinator : dr. Hernalom Gultom
Sekretaris : dr. Betwen Luthan
Anggota Dra. Eni Maulani Singih
Nindy Eleesy Laoh
dr. Rony Rifanie
Hj. Peggy Draupady Wachjo
dr. Elzarida Arbain, M.K.
dr. Mangantar Marpaung

SENI BUDAYA & PARIWISATA
Koordinator : Diana Nasution
Sekretaris : Vivi Efendi
Anggota Vina Panduwinata
Drs. Dewa Rai Budiasa
Connie Nurlita
Lina Efendi
Joseph Hutabarat
Jen Retno
Raymond Pardede, S.H.

KEPENDUDUKAN& TRANSMIGRASI
Koordinator : Dra. Sri Hartini
Sekretaris : Drs. Lutsar Lumbanraja, S.H, Msi
Anggota Drs. Normansyah Sophan
Suli Suwarni, S.H, M.H
Drs. Admiral Faisal
Rony Wawungan
Drs. Mahmud K. Sinaga

HUKUM & HAM
Koordinator : Tisnaya Kartakusumah, S.H.
Sekretaris : Domoli Simanjuntak, S.H.
Anggota Victor Nadapdap, S.H., M.B.A., M.M.
Ferry Juan, S.H.
Ronald Simanjuntak, S.H.
Rini Kamaluddin, S.H.
MF. Harrison, S.H.
Gousta Feriza, S.H, M.H
J. Kamaru, S.H.
Jahifni Y.Ishak, S.H., M. Sc.

KEROHANIAN
Koordinator : KH. Maktub Efendi
Sekretaris : Drs. S.M.S Sadana, M.Si.
Anggota Ir. Efendi Hutahayan
Hj. Arofah Nizarwan
Drs. Nyoman Dharma Setiawan
Andi Asmara, S.H.
Drs. M. Radjagukguk

PEMUDA & OLAHRAGA
Koordinator : Drs. Rushadi, M.Si.
Sekretaris : Syaikul Azhar
Anggota Bachtiar R. Ujung
Boy Kaligis
Steve Wawulangi
Soraya Sultan, S.H
Drs. JB. Achmad Puhar, S.Sos
Ferry Tanto

MAHASISWA & PELAJAR
Koordinator : David Situmorang, SE, M.Si.
Sekretaris : Drs. Nico Silitonga, MM
Anggota Dedi Arianto
Agung Giantoro
Suharyono
Junianto Simanjuntak
Ir. Nefonta Sembiring

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Koordinator : Tyas Indah, S.H, M.K.A.
Sekretaris : Taty Abdi
Anggota Dra. Dewi Permatasari
Debby Amelia
Dra. Sri Suhartini
Mulat Hapsari, M. Arch
Ir. Rini Siregar
Nung widaningsih Frans
Erna Tahang

CENDEKIAWAN & LITBANG
Koordinator : Dr. Reny Hawadi
Sekretaris : Dr. Syamsudin Manan, S.H., M.H.
Anggota Prof. Suryanto
Ir. Prasetyo Sunaryo, M.T.
Zulfikar Lukman, M.B.A.
Ani Suryani, M.A.
Sidi Mawardi, S.S., M.Si

HUBUNGAN LN & HANKAM
Koordinator : Wendhy Nugraha Tuswandi
Sekretaris : Drs. FO Era Era Harefa
Anggota Drs. Henry Gultom, M.P.P,
Tjandra Mulia, S.H

Mubes WKI Tetapkan Lawrence Siburian Ketua

 Mubes WKI Tetapkan Lawrence Siburian Ketua

Sempat deadlock sehubungan muncul dua kandidat ketua yang punya dukungan sama, akhirnya Musyawarah Besar (Mubes) VI Wira Karya Indonesia (WKI) menetapkan Lawrence TP Siburian sebagai ketua umum dan rivalnya di perhelatan akbar itu, Dewi Asmara Utoyo SE sebagai wakil ketua umum serta sekretarias Johannes Nugroho. Kepengurusan tersebut dilantik pada 30 Agustus 2007 di hotel Shangri-La Jakarta.
Ketua WKI Sumut Drs Iman Swadiri Ginting yang dihubungi, Kamis (23/8) membenarkan hal itu. “Yang paling membahagiakan, wakil Sumut ke Mubes VI WKI mengusulkan banyak kepentingan daerah, diterima di pesta demokrasi itu,� tandasnya. Sumut mengirim utusan ke Mubes yakni Iman Swadiri Ginting yang sebagai pimpinan rombongan, Indra Mada Ritonga, Sunardi Ali, Indrayani Nasution SH, Rusli, Enda Sinaga, Cicik Iskandar, T Sulaimana, M Yusuf, H Marbun.
Sebagiamana diwartakan, Mubes digelar di Hotel Shangri-La Jakarta paa 29 – 31 Juli 2007 yang kemudian deadlock dan untuk mengambil keputusan siapa memimpin organisasi itu empat tahun ke depan ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sebagai induk organisasi. Setelah melakukan rekam jejak dan menggodok masukan dari dewan pimpinan daerah (Depidar) se-Indonesia termasuk dari WKI Sumut maka dua kekuatan yang semula bakal menjadi pimpinan, dilebur hingga diambil kebijakan menetapkan kepemimpinan sebagaimana disebutkan di atas.
“Di bawah kepemimpinan Bung Lawrence, WKI sudah berkembang, subur dan berbiak. Dengan ditetapkannnya Bung Lawrence memimpin WKI maka Depidar di Indonesia makin bersemangat membesarkan WKI,� tandas Iman Swadiri Ginting.
Mubes dibuka Menpora diwakili Deputi Bidang Pemuda Drs H Syahyan Asmara MSi dan beroleh pengarahan pinisepuh SOKSI Prof Drs Soehardiman SE, Ketua Umum Depinas SOKSI Syamsul Mu’arif, para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. HALIM

SOKSI Siapkan Kader Militan untuk Golkar Jangan Pilih Pemimpin yang Koruptif

SOKSI Siapkan Kader Militan untuk Golkar
Jangan Pilih Pemimpin yang Koruptif


Tokoh pendiri SOKSI, Suhardiman.


BOGOR - Salah satu Kelompok Induk Organisasi (KINO) Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia menggelar kaderisasi di Puncak, Jawa Barat, untuk menempa kadernya menjadi kader militan melalui Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB). Dalam kegiatan P2KB yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Nasional (Munas) IX SOKSI itu, 500 kader digembleng demi memperkuat Golkar di masa-masa mendatang.

Tokoh pendiri SOKSI, Suhardiman, saat menyampaikan pidato sambutan pada pembukaan P2KB di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/5), menyatakan bahwa selama ini SOKSi telah menjadi salah satu pilar Golkar yang solid. "SOKSI merupakan satu-satunya kekuatan pendiri Partai Golkar yang masih tetap utuh untuk mendukung Partai Golkar, baik sebagai pilar maupun sumber kader," ujar Suhardiman.

Di hadapan 500 kader SOKSI itu, Suhardiman menegaskan bahwa SOKSI harus menjadi garda terdepan untuk mencetak kader–kader yang memiliki karakter dan dan menjunjung tinggi budaya nasional. Karenanya Suhardiman berharap, kegiatan P2KB itu mampu menghasilkan para kader bangsa yang siap siap bekerja dan berjuang demi bangsa dan negara.

"Saya berharap P2KB mampu menghasilkan manusia Indonesia Baru. Manusia Indonesia yang telah menemukan kembali jatidirinya, sehingga mampu mengembangkan dirinya dan berkarya dalam rangka mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa, atau pikiran, perasaan, dan kemauan. Manusia yang demikian itulah yang saya sebut Manusia Karya Swadiri Indonesia," ucapnya.

Tokoh yang dikenal dengan julukan dukun politik itu juga mengatakan, Munas SOKSI kali ini bertepatan dengan ulang tahun SOKSI ke 50. Lebih lanjut Suhardiman menegaskan bahwa bagi SOKSI, usia ke-50 itu harus menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa

SOKSI, lanjut Suhardiman, juga harus menjadi laboratorium bagi kader bangsa maupun kader Golkar yang menjadi gigih berupaya merebut kembali kejayaan Partai Golkar. "Pemimpin yang lahir dari hasil Munas IX Soksi, adalah mereka yang dipersiapkan juga untuk menjadi Pimpinan Golkar dan Pimpinan Bangsa ke depan," tandasnya.

Sementara terkait pemilihan calon ketua umum Depinas SOKSI, Suhardiman wanti-wanti agar sosok yang terpilih untuk memimpin SOKSI nanti adalah figur yang benar-benar mengabdi pada kepentingan nasional dan jauh dari tindakan koruptif. ""Kader Soksi harus senantiasa melawan perilaku korupsi ini. Munas Soksi harus memilih pemimpin yang terbebas dari prilaku tersebut," tegasnya.>Halim<

Ical Dukung Ade Komarudin Pimpin SOKSI

Ical Dukung Ade Komarudin Pimpin SOKSI

Minggu, 16 Mei 2010 | 14:31 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

JAKARTA, — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memberikan dukungan sepenuhnya kepada Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, untuk menjadi ketua umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dalam Munas ke-IX. Hal tersebut diungkapkan Ade berdasarkan pesan singkat yang diterimanya dari Ical.

"Dalam pesan singkat itu, beliau menyatakan dukungannya kepada saya dengan alasan beliau menghargai rekomendasi pendiri SOKSI," ungkap Ade, Minggu di Hotel Santika, Jakarta. Pengajuan diri Ade Komarudin sebagai calon ketua umum SOKSI ini juga didukung kuat pendiri SOKSI, Suhardiman.

Menurut Ade, Suhardiman sebagai seorang pendiri dan juga Ketua Dewan Pembina SOKSI memiliki suara yang sangat dihormati Ketua Umum Partai Golkar. "Sebagai kader Golkar, saya siap menerima amanah pendiri SOKSI, Prof Dr Suhardiman, dan amanah Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Amanah yang diberikan ini merupakan kepercayaan yang harus saya laksanakan," ujar Ketua DPP Golkar dan juga Sekretarus FPG DPR tersebut dalam peluncuran buku yang berjudul SOKSI dan Nation Building Revitalization.

Selain Ade Komarudin, calon ketua umum SOKSI yang akan bertanding pada Munas SOKSI tanggal 20-23 Mei mendatang adalah Rusli Zainal (Gubernur Riau), Paimin Napitupulu (Ketua Depidar SOKSI DKI Jakarta), dan Alzie D Thabrani (Ketua Wanhat Depidar SOKSI Lampung). SOKSI merupakan salah satu organisasi masyarakat yang melahirkan berdirinya Partai Golkar. Organisasi yang memiliki jutaan kader di 33 provinsi di Indonesia ini memiliki komitmen dukungan politik dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar.

Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

- Menjelang pemanggilan lanjutan oleh Mabes Polri pada Kamis 6 Mei 2010, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengaku siap menghadapi pemanggilan terkait dengan dugaan mafia hukum kasus ikan arwana tersebut.

Kesiapan itu ditunjukkan oleh tiga pengacara Susno dengan menggelar rapat mendadak di kediaman Susno.

Mereka, yakni Muhammad Assegaf, Henry Yosodiningrat, serta Zul Armain Aziz. Menurut Assegaf, surat panggilan tersebut sudah dilayangkan Polri sejak Sabtu lalu, meski polisi tidak mencantumkan nama tersangka seperti saat Susno mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam kasus Gayus Tambunan.

"Kalau pemanggilan surat yang dahulu kan jelas, klien saya dipanggil atas perkara dugaan penggelapan pajak Gayus Tambunan, kalau sekarang tidak cantumkan nama tersangka," ujarnya kepada wartawan di Jalan Cibodas 1/7 Puri Cinere Depok, Senin (03/05/10).

Kuasa hukum Susno lainnya, Henry Yosodiningrat, tidak menampik 10 pengacara segera rapat bersama guna menyusun strategi. "Pengacara kan ada 10, kita akan telepon satu-satu dulu nih, tapi yang pasti segera kami rundingkan," tandasnya.

Henri Yosodiningrat, mengimbau kepada tim independen agar tidak mencari-cari kesalahan untuk menjerat kliennya. Hal itu dikatakan menanggapi panggilan pemeriksaan kliennya, terkait kasus arwana.
"Harapan kami adalah agar penyidik tidak melakukan langkah-langkah yang memaksakan, apalagi melakukan hal-hal yang mengarah kriminalisasi dengan cara rekayasa karena akan berdampak pada institusi (Polri), ketidakpercayaan," ucap Henri.

Henri memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan sebagai saksi untuk perkara korupsi, tepatnya suap atau gratifikasi. Surat panggilan yang ditandatangani ketua tim independen Matius Salempang itu telah diterima oleh pihaknya. Namun, dalam surat itu tidak dicantumkan nama tersangka.

Henri membantah mengenai dokumen yang diduga merupakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu, Susno telah menerima uang Rp 50 juta dari Sjahril agar perkara arwana segera diselesaikan.

Kliennya, kata Henri, akan membantah jika penyidik menanyakan aliran dana dari mantan diplomat itu. "Tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Pasti akan disangkal dan nantinya akan dikonfrontasi," ungkapnya.

Kepastian Susno hadir disampaikan kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat saat dihubungi0. "Panggilan pertama (beberapa waktu lalu) diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang Gayus dan kawan-kawan, panggilan (hari Kamis) ini juga tentang korupsi dan gratifikasi berkaitan dengan kasus Arwana," kata Henry.

Dalam kasus Arwana ini, posisi Susno masih sebagai saksi. Namun demikian belum jelas Susno akan diperiksa sebagai saksi dengan siapa yang menjadi tersangkanya. "Tersangka siapa, saya tanyakan nggak dijawab," jelas Henry.

Lalu mengapa dalam surat panggilan yang ditandatangani Ketua Tim Independen Polri, Irjen Pol Mathius Salempang itu tidak menyebutkan alasan diperiksanya Susno dengan tersangka yang belum jelas? "Ya nggak tahu tanya dia (Mathius) lah," kata dia.

Meskipun demikian, Henry mengatakan Susno akan memenuhi panggilan Polri. "Datang dong, masak nggak datang," kata dia.

Henry menjelaskan, kasus Arwana ini berbeda dengan kasus sindikat makelar kasus perpajakan yang sedang dibongkar pihak kepolisian saat ini. "Beda, dalam perkara tindak pidana korupsi dalam menerima suap dan atau gratifikasi," kata dia.

Henry tidak menjelaskan siapa yang memberi dan menerima suap dan gratifikasi dalam kasus Arwana tersebut. Henry hanya mengatakan kliennya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik nantinya, sebatas yang diketahui saja.

Namun demikian, dia tak mau menanggapi apakah tindakan Polri ini merupakan upaya mencari-cari kesalahan Susno. "Tanya masyarakat lah, jangan tanya saya. Kalau saya yang ngomong nggak pas lah," kata dia.

Kasus Arwana ini pertama kali muncul dari kuasa hukum Haposan Hutagalung, Viktor Nadapdap yang menyatakan kliennya pertama kali kenal dengan Susno dalam kasus arwana PT Salma Arwana Lestari pada 2008 di Riau. Saat itu, Haposan menjadi kuasa hukum investor asal Singapura bernama Mr Hoo. Sedangkan berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan.

Sedangkan Susno mengatakan dalam mafia Arwana ini 'Haposan'-nya sama, Mr X-nya juga sama. Mr X ini diduga adalah Sjahril Djohan.

Berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu disebutkan Susno mendapatkan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.
Terkait dugaan Susno menerima suap itu, Henry membantah keras kebenarannya. "Tanggapan saya itu fitnah. Itu berita acara liar, karena penyidik menyangkal," kata dia.

"Saya ketemu ketua tim penyidiknya dan anggotanya mereka menyangkal ada kebocoran BAP. Jadi kalo ada, buktikan kebenaran BAP itu," tegasnya.

Namun, bagaimana jika dalam pemeriksaan nantinya pertanyaan penyidik akan mengarah kepada dugaan suap kepada Susno tersebut? "Ya tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Dan pasti disangkal dan nantinya akan dikonfrontir," kata dia

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa

Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

 

Tim kuasa hukum bekas Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jendral Susno Duadji, mengadakan pertemuan di kantor anggota mereka, Henry Yosodiningrat. Mereka melakukan konsolidasi untuk menyikapi surat panggilan yang dilayangkan Mabes Polri terhadap kliennya agar memberikan kesaksiannya jam 10 hari ini.

"Lawyers Pak Susno akan berkumpul di kantor Pak Henry untuk mendiskusikan dan menyikapi surat panggilan yang datang tidak biasanya," ujar M. Assegaf, pengacara Susno saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/5) pagi tadi.

Assegaf mengatakan bahwa tim kuasa hukum Susno akan menyikapi surat panggilan dari tim independen Mabes Polri yang tidak menyertakan nama tersangka. "Dalam surat panggilan tidak disebutkan tersangkanya siapa, ini tidak jelas," kata Assegaf.

Menurut Assegaf, Susno yang dipanggil sebagai saksi tidak akan bisa menjelaskan masalahnya jika tidak disebutkan siapa yang menjadi tersangka. "Saksi kan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang tersangka. Tapi ini tersangkanya siapa juga tidak jelas. Pak Susno juga tidak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan," katanya menjelaskan.

Assegaf, Henry dan yang lainnya belum bisa memastikan apakah Susno, bekas Kabareskrim di Mabes Polri, akan datang memenuhi panggilan itu atau tidak. "Yang pasti kami akan menentukan sikap pagi ini," ujar Assegaf.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mangkir dari panggilan tim independen Mabes Polri. Alasan Susno, dirinya tidak mendapat jaminan dari Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengenai status pemanggilannya. Namun kalau pada panggilan berikut Susno tidak hadir, Kapolri akan membawa Susno, namun bukan dengan cara paksa.

"Kabareskrim tidak dapat memberikan penjelasan, dan tidak dapat memberikan jaminan. Karena dalam kasus ini, Kabareskrim hanya sebagai pengawas penyidik, bahkan terkadang hanya menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Henry Yosodiningrat saat jumpa pers kepada wartawan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (6/5).

Tim kuasa hukum Susno yang dipimpin Henry Yosodingrat mempertanyakan surat pemanggilan Mabes Polri. Ditegaskan Henry, Susno dipanggil dalam kasus arwana. "Dipanggil tapi tidak ada diuraikan siapa tersangkanya," ujar Henry.

Mereka menilai dengan tidak diketahui tersangkanya, surat tersebut tak ubahnya jebakan. Di sinilah kuasa hukum meminta jaminan Kabareskrim bahwa Susno benar hanya dijadikan saksi.

Susno mengatakan, dirinya tidak pernah katakan akan hadir dalam panggilan hari Kamis ini. Hal senada juga disampaikan Henri bahwa tim penasehat hukum tidak pernah mengatakan kepastian Susno hadir. Katanya, "Pak Susno hanya mengatakan Insya Allah."

Selain itu, Henry juga mempertanyakan format surat panggilan terhadap kliennya, terlebih dalam surat itu tak tercantum locus delicti dan juga tak disebutkan tempus delicti. Dengan demikian, surat panggilan bertentangan dengan KUHAP serta bertentangan dengan pasal 65 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009

Terpisah, Kapolri  Jendral Bambang Hendarso Danuri menyerahkan proses pemanggilan Susno kepada penyidik  "Tentunya kita serahkan semuanya pada otoritas penyidik. Penyidik akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur," kata Kapolri di Kantor Presiden.

Jika pemanggilan kedua Susno tetap tidak datang, Kapolri kembali menjawab semuanya akan diserahkan kepada penyidik. "Kita serahkan pada penyidik. Nanti sesuai catatan dengan ketentuan, nanti ada surat perintah membawa, tidak dengan paksa, tetapi surat perintah membawa," Kapolri menegaskan.

Ditanya wartawan, apakah benar Susno akan dijadikan tersangka, Kapolri mengungkapkan, itu hanya menurut pandangan Susno sendiri. "Sebenarnya, itu kan menurut yang bersangkutan (Susno). Dan itu urusan penyidik, saya tidak mengikuti," ujarnya.

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, dinilai politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso akan kembali mengakrabkan koalisi dua partai besar Demokrat dan Golkar yang sebelumnya sempat renggang.

Kerenggangan itu akibat mencuatnya kasus Bank Century yang menganggap Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua tokoh yang harus bertanggung jawab.

"Saat mencuatnya kasus Century, kami sempat dihardik, tekanan terasa sekali. Tapi kami tetap pada pendirian dengan tidak mengubah mitra koalisi," ujar Priyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta,
Sudah tentu, untuk kasus Century, Golkar tidak akan mundur dan tetap harus berjalan pada pendiriannya.

"Meskipun berkoalisi dengan Demokrat, kami tetap tidak mau. Sekarang jangan hendak diancam lagi, saat itu kita berada dalam posisi saling menghormati," ujarnya.

Saat ini, koalisi Golkar dan Demokrat baik-baik saja. "Meskipun demikian, kami akan tetap mengawal untuk hal yang dianggap baik," katanya.
wajah Sri Mulyani Indrawati menghiasi berbagai media nasional maupun internasional setelah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai menteri keuangan RI. tidak hanya itu, pro kontra pun muncul dikalangan ekonom, anggota DPR, kalangan internasional, dsb. seperti yang kita tahu dari berbagai media televisi kemarin, bahwa perempuan kelahiran bandar lampung 48 tahun lalu ini resmi diterima dan disetujui pengunduran dirinya oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. ibu tiga anak ini akan menduduki jabatan direktur pelaksana world bank yang berkantor di Washington DC per 1 juni 2010 nanti.
keputusannya untuk mundur, menuai banyak kritikan dan pujian. bagaimana tidak, dia menerima tawaran dan pada saat yang bersamaan dia juga sedang diperiksa oleh kpk dalam kaitan dengan kasus penggelontoran dana talangan century senilai 6.7 triliun. uang yang bisa ditukar dengan beras dan mampu menutupi pulau jawa dengan beras tersebut. kritikan muncul dari kalangan oposisi di parlemen. seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, PDIP dan HANURA walk-out dari rapat kerja DPR-pemerintah membahas APBN-P saat Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna tersebut. sementara beberapa pihak merasa bangga atas penunjukan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank. berikut sedikit point-of-view mengenai penunjukan beliau sebagai direktur pelaksana bank dunia.
a) prestasi sebagai menteri keuangan
Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai direktur world bank memang karena prestasinya yang luar biasa. prestasi membawa Indonesia melewati krisis global dimana ekonomi tetap tumbuh 4-5% ketika negara lain minus. Ini adalah analisa mengenai penunjukan beliau sebagai direktur world bank.
b) world bank memanfaatkan SMI
world bank melihat adanya keanehan pada negara Indonesia. kenapa dianggap aneh? bagaimana tidak, negara yang kaya akan SDA tetapi memiliki hutang yang melimpah hingga 1600 triliun. padahal memiliki menteri keuangan terbaik asia. kemudian selain itu, kegemaran negeri ini akan hutang luar negeri juga menjadi daya tarik tersendiri. kerjaan world bank kan ngasih utang ke negara-negara berkembang. lama-kelamaan kalo utang sudah numpuk tinggal intervensi ke negaranya mudah. analisa ini terkait alasan world bank untuk memanfaatkan SMI guna mengucurkan utang sebanyak mungkin ke negara-negara berkembang diwilayah kerjanya nanti.
c) menyelamatkan teman
bisa jadi penunjukan SMI menjadi direktur world bank sebagai upaya teman-temannya yang sama-sama ekonom untuk menyelamatkan karirnya dari terpaan politik dalam negeri Indonesia. hantaman bertubi-tubi anggota DPR-RI akan kebijakan century memaksa SMI masuk ke ranah politik praktis, dan sepertinya itu bukan passion SMI. oleh karena itu, penyelamatan SMI melalui penunjukannya sebagai direktur world bank adalah cara yang logis dan dianggap tepat. analisa ini muncul karena SMI adalah alumni salah satu universitas bergengsi di US.
d) jenuh dan kecewa
Dia sudah jenuh dengan tekanan politik dalam negeri yang membuatnya tidak nyaman bekerja. disatu pihak, bosnya yang notabene adalah presiden RI seperti setengah hati membelanya disaat anggota parlemen menyerangnya terkait pengucuran dana talangan century senilai 6.7 triliun. oleh karena itu, ketika mendapat tawaran dari world bank, hal itu dianggapnya sebagai sebuah pengabdian mulia meski harus meninggalkan negaranya sendiri Indonesia. analisa ini terkait keputusan SMI menerima ato menolak tawaran world bank.
SMI adalah orang biasa yang sama seperti kita. dia makan nasi juga. menghirup napas seperti manusia pada umumnya. dia juga seorang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki sifat-sifat kewanitaan umumnya. patut dibela disaat harus dibela. patut ditegur saat memang ada teguran yang patut dilayangkan. pantas untuk dipuji jika memang layak. dia juga seorang ibu yang melahirkan. putri pertamanya yang kuliah di ITB sebagai bukti bahwa dia mampu mendidik putrinya. tapi tidak berhak untuk disakiti hanya karena interest politik. tidak berhak dibuat menangis hanya karena ego untuk memenangkan kepentingan kelompok. pengetahuannya akan dunia ekonomi makro dan fiskal adalah pengetahuan umum yang bisa dipelajari siapapun. kurang tepat juga apabila kita membanggakan dia secara berlebihan sehingga mendekatkan kita pada pengkultusan.
perlu kita yakini bersama bahwa negeri kita memiliki orang yang sekaliber atau bahkan lebih jago dari SMI dalam hal yang sama, finance. lantas kemana mereka? ini hanya masalah waktu dan kesempatan dimana orang-orang yang sekaliber SMI belum terekspos mendia. bahkan setiap dari kita berpeluang sama seperti dia. yang menutup peluang itu adalah hati kecil kita sendiri yang mati dan mematikan apa yang menjadi keinginan. oleh karena itu, hendaknya pemberitaan ini tidak perlu dianggap berlebihan.

Belum Cium Isu Rusuh, berarti ,Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Belum Cium Isu Rusuh, Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar para buruh yang memperingati hari buruh 1 Mei melaksanakan unjuk rasa dengan tertib. Keamanan bersama merupakan hal yang utama.

"Kita mengimbau agar peringatan 1 Mei dapat dilaksanakan dnegan tertib dan damai," terang Djoko saat dihubungi detikcom, Kamis (29/4/2010).

Apakah sudah ada laporan dan analisa intelijen kalau demo akan rusuh? "Enggak ada. Tapi ada beberapa permintaan izin demo ke Polri. Ini untuk antisipasi kita bersama," terangnya.

Dia berharap perusahaan juga berpartisipasi aktif terkait pelaksanaan May Day. "Perusahaan diminta merayakan di lingkungan masing-masing dengan segenap karyawan," tutupnya.
Mayday, Buruh Janji Demo tak Berlangsung Rusuh

Demo di depan Istana Presiden
-Puluhan ribu buruh akan menggelar demonstrasi mengepung Istana Presiden pada peringatan hari buruh sedunia (mayday) yang jatuh tiap 1 Mei. Sekjen Komita Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, menjamin aksi buruh akan dilakukan dengan damai.
Bahkan jika kepolisian menengarai akan adanya keributan, Iqbal mempersilahkan polisi untuk turut serta dala aksi yang dimulai di Bundaran HI itu. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Polda (Metro Jaya) dan Polri terkait aksi hari buruh,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (29/4).

Koordinasi itu, jelas iqbal, dilakukan untuk membahas pengaturan keamanan saat aksi massa. Dia mengatakan, meskipun konvoi yang dilakukan pada 1 Mei sangat banyak, dirinya menjamin aksi akan dilakukan dengan damai.

Dengan antusiasme buruh yang sangat tinggi, dia memperkirakan sebanyak 5 ribu motor akan memenuhi jalanan Ibukota. Bahkan, jika memungkinkan, dia juga akan menyetop arus lalu lintas di tol. ''Tapi nanti kita akan beritahukan sebelumnya. Kami minta pengertiannya saja dari para pengguna jalan,'' pintanya.

DPR Dukung May Day Jadi Hari Libur Nasional

Buruh Kepung Istana
May ditetapkan menjadi Hari Buruh sedunia. DPR mendukung agar Hari Buruh menjadi hari libur nasional.

Dukungan hari buruh menjadi hari libur nasional disampaikan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat berorasi dalam demo buruh di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2010).

"Komisi IX tetap usahakan agar hari buruh menjadi hari libur nasional. Karena, hanya di Indonesia saja yang tidak menetapkan hari buruh internasional menjadi hari libur nasional bagi buruh," kata politisi PDIP ini disambut tepuk tangan para buruh.

Ribka yang mengenakan baju warna coklat ini juga meminta agar para pengusaha untuk tidak memberangus dan melarang serikat pekerja terbentuk di perusahaannya karena melanggar UUD 1945.

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Aksi buruh memperingati May Day diwarnai bentrokan antara buruh dengan aparat kepolisian di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (1/5). Buruh sempat marah karena dipicu tindakan aparat kepolisian yang menangkap tiga demonstran, karena dianggap provokator.
Bentrokan itu sempat terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika beberapa buruh tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Melihat aksi itu, para demonstran mencoba membebaskan rekannya tersebut. Demonstran mengambil kayu dan pentungan untuk memukul polisi.
Polisi yang sempat bertahan dengan tamengnya, akhirnya memilih menghindar dan masuk ke Taman Monas. Namun, tak berselang lama, Polisi membalasnya dengan menyemprotkan water cannon. Situasi sedikit mereda setelah masing-masing koordinator berusaha menenangkan massanya.
Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana menuntut pemerintah segera memberlakukan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah tertunda lebih dari lima tahun sejak diundangkan.
Untuk menghadapi aksi buruh Jakarta, Polda Metro Jaya mengerahkan 15.000 personel untuk mengamankan aksi. Dari data Polda Metro Jaya, diperkirakan sekitar 10.000 buruh  mengikuti peringatan mayday tahun ini. ”Untuk penempatan pasukan antara lain di Istana Presiden, Gedung DPR, Bunderan HI,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, Sabtu (1/5).
Meskipun terjadi bentrok, Polri mengklaim unjuk rasa hari buruh tersebut masih aman. ”Semua berlangsung aman. Di Bali, Sumut, dan semua berlangsung lancar,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan yang diterima Mabes Polri, lanjut Edward, belum ada yang bersifat gangguan keamanan yang berarti.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh. ”Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi,” kata SBY, seperti dikutip vivanews.com.
SBY berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. ”Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja,” kata presiden.
Selain itu Presiden juga meminta manajemen perusahaan dan pegawai menjaga hubungan baik. Jika ada masalah, kata Presiden, sebaiknya dibicarakan secara baik.”Jika ada apa-apa bertemulah pimpinan perusahaan dan serikat pekerja,” katanya.
Presiden juga menyempatkan makan siang bersama buruh PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat.”Kami ke Karawang untuk ikut merayakan hari buruh internasional dengan berdialog dengan karyawan,” ujar Presiden.
Janji Pemerintah
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal desakan para buruh tentang kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang lebih baik untuk pekerja. Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja.
”Sesegera mungkin pemerintah menerbitkannya,” janji Cak Imin, sapaan akrabnya.
Aksi buruh juga terjadi di Solo dan beberapa daerah di sekitarnya. Di Solo ratusan buruh menolak pemberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Keduanya dinilai membahayakan masa depan buruh Indonesia. Aksi buruh Solo digelar dipusatkan di depan Tama Sriwedari. Aksi tersebut diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Solo.
Kenaikan TDL dan pemberlakukan ACFTA dinilai telah dan akan berdampak serius terhadap perindustrian di Tanah Air. Dampak berikutnya adalah pemecatan karyawan oleh perusahaan dengan dalih industri dan pengurangan biaya produksi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Suharno mengatakan, sistem kerja yang menerapkan sistem outsourcing selama ini merugikan buruh. ”Kalau tahun 2011 nanti masih ada buruh kontrak dan tak diperhatikan kesejahteraannya, maka kami akan melakukan sweeping ke perusahaan tersebut. Kami akan selalu memperjuangkan nasib kawan-kawan buruh,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo Singgih Yudoko mengatakan, dari 800-an perusahan di Solo, rata-rata sudah menerapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai aturan. ”Tapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan karakter perusahaan berbeda-beda,” tandasnya.
Aksi yang sama juga terjadi di Boyolali dan Sukoharjo. Buruh di Boyolali menuntut upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100 persen, penghapusan sistem outsourcing, revisi UU 3/1992 tentang Jamsostek, penolakan sistem kontrak, penolakan TDL, dan penolakan ACFTA. ”Kami juga menuntut agar tidak ada PHK bagi buruh, selama ini kami dibayar murah dengan status yang tidak jelas, outsourcing dan sistem kontrak itu sama saja melegalkan perdagangan manusia,” ungkap Wahono,Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mendukung tuntutan para buruh tersebut. Namun, selain ada batas kewenangan, mengingat kabupaten masih di bawah pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan demo buruh di Sukoharjo diwarnai aksi longmarch ratusan buruh ke dprd. Tuntutan mereka sama, yakni menolak outsourcing, TDL dan ACFTA. ”Jika perintah tetap memberlakukan kenaikan TDL pasti perusahaan akan memotong gaji karyawan dan itu sangat ironis,” kata Ketua DPC SPN Sukoharjo, Sumarno

Presiden Buka Musrenbang 2010

Presiden Buka Musrenbang 2010



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010 yang dihadiri 2.000 peserta terdiri dari para kepala daerah seluruh Indonesia, menteri kabinet, dan kepala lembaga pemerintah non departemen.
Pembukaan Musrenbangnas yang diadakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 dimulai pukul 10.00 WIB di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu.

Tema Musrenbangnas 2010 yang diselenggarakan pada 28 April-1 Mei 2010 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah".

Tema tersebut dijabarkan ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional pada 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Hasil dua kali rapat kerja Presiden dengan para Gubernur seluruh Indonesia di Cipanas dan Tampaksiring menjadi bahan masukan penyusunan rancangan kerja kementerian lembaga dan RKP Tahun 2011 (Inpres I/2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional, serta Inpres 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan meliputi evaluasi program pro rakyat).

Musrenbangnas 2010 diselenggarakan untuk menyempurnakan RKP 2011 menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010 serta melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan akhir rencana kerja 2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2011 serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi.

Selain itu diharapkan juga dapat dilakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan, dan pagu anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Musrenbangnas juga dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah dalam Musrenbangnas mengharapkan masukan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan RKP 2011 dan rancangan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga 2011.

Kesepakatan diperoleh dalam Musrenbangnas akan ditindaklanjuti melalui forum Rakorpus II Pasca Musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang RKP 2011.

Setelah memberikan sambutan pada acara pembukaan, Presiden Yudhoyono direncanakan menyerahkan buku "Memelihara Momentum Perubahan: Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009" dan buku pegangan 2010 "Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah: Memperkuat Sinergi antara Pusat dan Daerah dan Antar daerah" kepada tiga perwakilan yaitu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Bupati Pacitan Sujono selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

 

Sri Mulyani akan diperiksa KPK lagi pada 4 Mei

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kantornya sekitar pukul 08.40. Perempuan berambut pendek ini tampak segar dengan balutan terusan batik selutut. Sri Mulyani pagi ini akan diperiksa KPK seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus dana talangan Bank Century Sri Mulyani akan diperiksa KPK lagi pada 4 Mei

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dilakukan pada 4 Mei 2010 terkait dengan skandal bailout PT Bank Century Tbk Rp6,7 triliun setelah dilakukan pemeriksaan hari ini.
Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Mochammad Jasin mengatakan pemeriksaan yang dilakukan hari ini dinilai belum cukup sehingga akan dilakukan kembali pekan depan.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Sri Mulyani hanya berkisar 2,5 jam karena yang bersangkutan harus menghadiri rapat kabinet dengan Presiden.
"Berdasar kesepakatan, kemungkinan pmeriksaan dilajutkan selasa [pekan depan]. Bisa saja diperiksa di Kementrian Keuangan atau di tempat lain yang netral. Intinya bahwa apa yang ingin didapat infonya bisa didapatkan," ujar Jasin kepada pers di Jakarta hari ini.
Dia mengatakan agar publik tidak terus memperdebatkan soal tempat pemeriksaan, melainkan substansi yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut.

Hal itu, sambung Jasin, dikarenakan KPK selalu didesak untuk menyelesaikan persoalan Bank Century secepatnya. Ketika ditanya apakah hasil pemeriksaan Wapres Boediono dan Sri Mulyani sudah memperkuat dugaan kesalahan, Jasin menolak membeberkan lebih detil.
Dia mengungkapkan hal itu sudah masuk ranah teknis penyelidikan yang disusun oleh tim penyelidik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperiksa hanya 2,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi bailout PT Bank Century Tbk sebesar Rp6,7 triliun.
Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan Harry Z. Soeratin mengatakan tim penyelidik KPK telah rampung melakukan permintaan keterangan terhadap Sri Mulyani.
Pemeriksaan itu dilakukan pada pukul 10.20-12.50 di Gedung Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat. "Jadi saya tegaskan KPK melakukan permintaan keterangan dari pukul 10.20-12.50, tetap saya tidak mengetahui tentang materi pemeriksaan karena tidak ikut mendampingi dalam proses itu," ujar Harry kepada pers usai dilakukan pemeriksaan hari ini.

Sri Mulyani dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus dana talangan Bank Century yang membengkak dari sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

KPK akan memeriksanya dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sri Mulyani akan diperiksa di kantornya sendiri. Rencana ini sempat digugat beberapa pihak karena dinilai KPK pilih kasih dalam memeriksa sang menteri.

Ketika ditanyakan kesiapannya, Sri Mulyani tak menjawab apa-apa. Dia hanya tersenyum. Sesaat setelah turun dari mobilnya, Sri Mulyani segera berjalan menuju lift bersama para pengawalnya.

Susno Duadji Mengaku Tak Pernah Terima Rp10 Miliar

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Susno Duadji, mengklarifikasi di hadapan Komisi III DPR RI mengenai isu terhadap dirinya yang menerima uang kasus Bank Century sebesar Rp10 miliar.

"Saya gunakan forum ini sebagai klarifikasi terhadap anak, istri, cucu dan sanak famili yang terdzolimi oleh ulah saya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Dikatakan, akibat isu itu istrinya tidak berani ke luar rumah. "Saya tidak pernah mendapat Rp10 miliar dari kasus Bank Century," katanya.

Ia mengaku sudah dua kali mengklarifikasi hal tersebut dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan menawarkan diri untuk diperiksa. Bahkan, kata dia, dirinya sudah diperiksa oleh Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum).

"Saya sudah mengadu ke instansi saya, ke KPK, bahkan saya sudah mengadu ke Tuhan, kalau perlu cabutlah nyawa saya," katanya.

Ia menyatakan dirinya siap untuk diperiksa serta siap diperiksa oleh pejabat perbankan dan pejabat PPATK.

Di bagian lain, ia menyebutkan soal penyadapan terhadap dirinya, sudah diketahui namun dirinya tidak pernah menyebut-nyebut nama pihak penyadap. "Selama saya menjadi Kabareskrim, saya tidak pernah menyebut siapa instansi yang menyadap saya," katanya

Jenderal Tersangka Markus

Terkait Kasus Gayus Jumlah Tersangka Jadi 11

SEORANG jenderal di Mabes Polri dan duaorang lain yang telahdiperiksa sebagai saksibakal ditetapkan jaditersangka baru kasusmakelar kasus (markus)penggelapan pajaksenilai Rp 28 miliar yang menyeret Gayus Tambunan (30) dkk.
Staf Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana, Chairul Huda, saat dlhlbungi wartawan di Jakarta hari Sabtu (24/4) mengatakan, ada Uga orang lagi yang akan menjadi tersangka dalam kasus pengelapan pajak dan pencucian uang oleh mantan pegawai golongan HIA Ditjen Pajak tersebut.Namun, Chairul enggan menyebutkan nama Jenderal yang akan dijadikan tersangka dengan .alasan Mabes Polri akan-mengumunkan tersangka baru kasus markus Itu Senin (26/4) Ini, Tidak tertutup kemungkinan Jenderal Itu statusnya akan berubah menjadi tersangka," katanya.
Chairul hanya memberi gambaran. Jenderal yang akan Jadi tersangka Itu kinistatusnya terperlksa di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. "Dia memang terperlksa di Propam, tapi bukan dalam kasus hukum (pidana)," ujarnya.Sementara dua calon tersangka lainnya, kata Chairul, sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gayus oleh penyidik Independen.
Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji adalah orang pertama yang mengungkapkan dugaan markus di kepolisian. Dia bahkan menuding dua jenderal. Brigjen EI dan Brigjen RE. Divisi Propam kemudian mengumpulkan bukti atas tudingan Susno tersebut. Hasilnya, Mabes Polri kemudian mencopot Brigjen Edmond Ilyas dari posisinya sebagai Kapolda Lampung.Jika benar Senin Ini Mabes Polri mengumumkan tiga tersangka baru, maka Jumlah tersangka kasus Gayus menjadi 11 orang. Delapan tersangka sebelumnya adalah Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung. Lambertus, Andi Kosasih, Alif Kuncoro. Kompol Arafat. AKP Sri Sumartlnl. dan Sjahril Djohan.
Sudah diperiksa
Brigjen Edmon Ilyas Jumat lalu telah diperiksa Um independen di Bareskrim Polri. Mantan Kapolda Lampung yang Juga mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Gayus."Pemeriksaan Pak Edmon sebagai saksi kasus Gayus baru pertama kali dilakukan." ucap Wakil Kepala Divisi Humas Polri. Kombes Zainuri Lubis, di Mabes Polri, saat itu.
Sedangkan pemeriksaan menyangkut pelanggaran kode etik-oleh Divisi Propam-terhadap Edmon telah selesai. Menurut Informasi, Edmon diperiksa bersama dua tersangka dalam kasus Gayus, yakni mantan pengacara Gayus Haposan Hutagalung dan AKP Sri Sumartini.Edmon dicopot dari posisinya sebagai Kapolda Lampung setelah namanya disebut-sebut terkait kasus Gayus. Kini, dla-menjadl perwira tinggi nonjob di Mabes Polri.Edmon diduga menerima uang sebesar Rp 1.1 milliar dari Gayus. Uang itu diberikan Gayus melalui Andi Kosasih dalam bentuk tunai. Dari uang sebesar Rp 1,1 miliar tersebut, sebanyak Rp 100 Juta disumbangkan kepada korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat.
Soal dugaan menerima dana Itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, Polri telah melakukan kroscek. "Orang Itu mengaku menyumbang, dan sudah dilakukan pemeriksaan," katanya awal April lalu.Namun, Edward belum bisa memastikan apakah Edmon benar-benar menerima uang dalam kasus Gayus atau tidak. "Belum (terbukti). Itu kan baru keterangan. Ini kan (pemeriksaannya) simultan dan masih berjalan," katanya.
Dikonfrontasi
Di sisi lain, tim Independen belum berencana memanggil lagi Susno untuk dimintai keterangan dalam kasus Gayus. "Karena, keterangan yang diberikan Susno dalam tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dinilai sudah cukup," ujar Chairul.Apakah Susno akan dikonfrontasi dengan Sjahril Djohan terkait perkara Gayus? Chairul mengatakan, dalam pemerik-saan Susno. tim Independen sudah melakukan cek ulang berdasarkan keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril. "Ada beberapa poin yang diakui Susno benar dan sesuai dengan yang disampaikan Sjahril. "Jelasnya.
Apakah poin yang dibenarkan Susno Itu menerima dana Rp 500 Juta? Chairul enggan menjawab dengan alasan hal Itu sudah masuk substansi pemeriksaan. Namun, katanya. Um Independen sudah mengonfrontasl Susno dengan Sjahril.Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri Senin Ini akan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Menurut anggota Komisi 111 M Nasir Djamil, rapat Itu akan membicarakan banyak hal. Apakah termasuk membahas Susno? "Saya kira soal Susno akan menjadi pertanyaan anggota Komisi 111," ujarnya.

Terkait Kasus Gayus Jumlah Tersangka Jadi 11 Kebayoran Baru, Warta Kota SEORANG jenderal di Mabes Polri dan duaorang lain yang telahdiperiksa sebagai saksibakal ditetapkan jaditersangka baru kasusmakelar kasus (markus)penggelapan pajaksenilai Rp 28 miliar yang menyeret Gayus Tambunan (30) dkk. Staf Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana, Chairul Huda, saat dlhlbungi wartawan di Jakarta hari Sabtu (24/4) mengatakan, ada Uga orang lagi yang akan menjadi tersangka dalam kasus pengelapan pajak dan pencucian uang oleh mantan pegawai golongan HIA Ditjen Pajak tersebut.Namun, Chairul enggan menyebutkan nama Jenderal yang akan dijadikan tersangka dengan .alasan Mabes Polri akan-mengumunkan tersangka baru kasus markus Itu Senin (26/4) Ini, Tidak tertutup kemungkinan Jenderal Itu statusnya akan berubah menjadi tersangka," katanya. Mantan Kapolda Lampung yang Juga mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Gayus."Pemeriksaan Pak Edmon sebagai saksi kasus Gayus baru pertama kali dilakukan."

Komisi III DPR Janji Tuntaskan Pengusutan Kasus Century

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr Aziz Syamsuddin berjanji akan segera menuntaskan kasus Bank Century yang kini digodok oleh panitia khusus (pansus) hak angket kasus tersebut. Aziz Syamsuddin menyatakan hal itu kepada para aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Tengah di Palu.

Kedatangan Aziz bersama rombongan Komisi III DPR RI ke Kota Palu ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda setempat membicarakan masalah penyelesaian kasus hukum dan permasalahannya. Aziz mengatakan, kasus Bank Century itu kini ditangani oleh pansus hak angket yang diketuai Idrus Marham dan masih menunggu kinerjanya. "Kita percayakan ke panitia pansus saja, tinggal bagaimana mengawal kasus ini hingga tuntas," katanya.

Hal yang sama juga diutarakan Syarifuddin Sudding, anggota Komisi III lainnya dari daerah pemilihan Sulteng.  Dia mengatakan, kasus Bank Century ini merupakan skandal terbesar yang dihadapi bangsa dan negara yang segera diselesaikan secara cepat dan tepat. "Kasus Bank Century ini harus segera diusut tuntas secara cepat dan tepat, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, karena saya melihat keberadaan bank ini sepertinya `dipelihara`," katanya.

Syarifuddin juga menambahkan, pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century tidak memiliki payung hukum, sehingga seluruh pihak yang terlibat di dalamnya agar bertanggung jawab dengan kasus tersebut. Dia menilai, besarnya dana talangan hingga mencapai Rp6,7 triliun untuk Bank Century harus bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Taufik, salah seorang aktivis LMND meminta kepada pihak Komisi III agar tidak mengulur-ulur penyelesaian kasus Bank Century karena sudah ada indikasi yang tidak beres pada bank tersebut. Menurutnya, kasus Bank Century segera diusut tuntas, sehingga bisa diketahui siapa saja yang bersalah dan kemana aliran dana tersebut mengalir.

Apalagi, katanya, kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan banyak merugikan uang rakyat. "Olehnya penanganan kasus yang tak kunjung selesai itu akhirnya menimbulkan kasus baru," katanya yang menyebut kasus baru itu adalah perseteruan antara KPK dan Polri.

Kapolri Jelaskan Restrukturisasi Polri di Raker Komisi III

Kapolri Jelaskan Restrukturisasi Polri di Raker Komisi III

Kapolri Bamabang Hendarso Danuri

 Senin, Komisi III (bidang hukum dan keamanan) Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Rapat itu digelar di Gedung DPR di Jakarta, yang membahas sejumlah masalah aktual, diantaranya penanganan mafia pajak.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III, Beny Harman, itu dan dimulai tepat pukul 10.00 WIB itu, Kapolri menjelaskan beberapa masalah terutama mengenai tekad jajarannya dalam menyelesaikan kasus mafia perpajakan yang diantaranya juga melibatkan banyak makelar kasus.

"Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk menuntas kasus-kasus tersebut," ujar Kapolri seraya menjelaskan pula penanganan kasus pajak di Jatim dan kasus Bahasyim Asifi, pengungkapan kasus penebangan liar dan penambangan liar.

Dijanjikannya bahwa apabila ada anggotanya yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal itu, maka pasti akan dicopot dari jabatannya dan dipecat sebagai anggota Polri. Selain itu, kepada anggota Dewan, Kapolri menjelaskan pula seputar penanganan kerusuhan di makam "mbah Priok" di Koja yang menewaskan tiga anggota Satpol PP dan mencederai puluhan warga. Dalam penjelasannya tentang kerusuhan di Koja itu, Bambang membantah bahwa jajarannya telah meninggalkan lokasi saat terjadinya kerusuhan massa itu.

Kapolri juga menjelaskan mengenai pihaknya yang berusaha meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan berusaha bersinergi dengan institusi lainnya dalam usaha pengamanan wilayah terluar RI.

Sesaat sebelumnya, sejumlah anggota Komisi III, diantaranya Fachry Hamzah (FPKS) mengatakan bahwa kalangan Komisi III juga menghendaki agar Kapolri memberi penjelasannya atas kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. "Kami berharap Kapolri terbuka soal Susno ini. Apa yang sesungguhnya terjadi harus dijelaskan Kapolri," ujar Fachry yang juga Wakil Ketua Komisi III itu.

Polri

etelah berlangsung selama hampir 12 jam, Rapat Kerja Komisi III dan Kapolri Bambang Hendarso berakhir Senin (26/4) sekitar pukul 21.00 WIB. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny Kabur Harman itu menghasilkan tiga kesimpulan.

Di akhir rapat, Benny membacakan tiga kesimpulan tersebut. "Pertama, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk secepatnya mengusut serta menindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 tentang kasus Bank Century, utamanya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan serta tindak pidana umum lainnya," kata Benny.

Kesimpulan kedua, lanjut Benny, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk mengusut jaringan mafia hukum termasuk mafia perpajakan di seluruh Indonesia hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat.

Ketiga, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk meningkatkan pelaksanaan program reformasi kultural secara konsisten dan pembinaan internal Polri serta mempercepat reformasi fungsi reserse kriminal Polri secara transparan dan obyektif guna mewujudkan Kepolisian yang profesional, serta memiliki integritas moral yang tinggi

Pajak Mencuat, Hatta Optimis Sabtu,

Berbagai kasus di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementrian Keuangan, satu persatu mencuat kepermukaan. Berawal dari Gayus Tambunan yang terlibat makelar kasus pajak, Bahasyim Assifie bahkan sampai terbongkarnya mafia pajak diberbagai daerah, seperti di Surabaya. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung karena mencapai ratusan miliar rupiah.
Meski demikian, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimistis, berbagai kasus tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik makro ataupun mikro ekonomi.
''Proses (pembenahan) itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Saya meyakini masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik dan bisa memilah-milah persoalan,'' kata Hatta, saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta,

Menurut Hatta, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih tinggi. Demikian juga kondisi pasar modal masih tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih melirik Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modalnya.
''Sejauh ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pasar modal. Dan saya meyakini bahwa masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik,'' kata Hatta.
Meski demikian, diakui Hatta bahwa berbagai kasus yang terjadi, menuntut Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga pemerintah segera mewujudkan reformasi pajak yang saat ini sebenarnya sudah berjalan.
Dengan reformasi birokrasi, diharapkan wajib pajak bisa lebih mudah membayar pajak. Prosesnya juga lebih akuntabel dan transparan. ''Reformasi pajak itukan yang pertama intinya adalah bagaimana orang bisa lebih mudah membayar pajak, akuntabel, tranparan dan e-teknologinya bisa berjalan. (Sementara) Kalau soal penegakan hukum (terhadap kasus pajak), ya itu harus terus berjalan,'' tegas Hatta.