Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno
- Menjelang pemanggilan lanjutan oleh Mabes Polri pada Kamis 6 Mei 2010, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengaku siap menghadapi pemanggilan terkait dengan dugaan mafia hukum kasus ikan arwana tersebut.
Kesiapan itu ditunjukkan oleh tiga pengacara Susno dengan menggelar rapat mendadak di kediaman Susno.
Mereka, yakni Muhammad Assegaf, Henry Yosodiningrat, serta Zul Armain Aziz. Menurut Assegaf, surat panggilan tersebut sudah dilayangkan Polri sejak Sabtu lalu, meski polisi tidak mencantumkan nama tersangka seperti saat Susno mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam kasus Gayus Tambunan.
"Kalau pemanggilan surat yang dahulu kan jelas, klien saya dipanggil atas perkara dugaan penggelapan pajak Gayus Tambunan, kalau sekarang tidak cantumkan nama tersangka," ujarnya kepada wartawan di Jalan Cibodas 1/7 Puri Cinere Depok, Senin (03/05/10).
Kuasa hukum Susno lainnya, Henry Yosodiningrat, tidak menampik 10 pengacara segera rapat bersama guna menyusun strategi. "Pengacara kan ada 10, kita akan telepon satu-satu dulu nih, tapi yang pasti segera kami rundingkan," tandasnya.
Henri Yosodiningrat, mengimbau kepada tim independen agar tidak mencari-cari kesalahan untuk menjerat kliennya. Hal itu dikatakan menanggapi panggilan pemeriksaan kliennya, terkait kasus arwana.
"Harapan kami adalah agar penyidik tidak melakukan langkah-langkah yang memaksakan, apalagi melakukan hal-hal yang mengarah kriminalisasi dengan cara rekayasa karena akan berdampak pada institusi (Polri), ketidakpercayaan," ucap Henri.
Henri memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan sebagai saksi untuk perkara korupsi, tepatnya suap atau gratifikasi. Surat panggilan yang ditandatangani ketua tim independen Matius Salempang itu telah diterima oleh pihaknya. Namun, dalam surat itu tidak dicantumkan nama tersangka.
Henri membantah mengenai dokumen yang diduga merupakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu, Susno telah menerima uang Rp 50 juta dari Sjahril agar perkara arwana segera diselesaikan.
Kliennya, kata Henri, akan membantah jika penyidik menanyakan aliran dana dari mantan diplomat itu. "Tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Pasti akan disangkal dan nantinya akan dikonfrontasi," ungkapnya.
Kepastian Susno hadir disampaikan kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat saat dihubungi0. "Panggilan pertama (beberapa waktu lalu) diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang Gayus dan kawan-kawan, panggilan (hari Kamis) ini juga tentang korupsi dan gratifikasi berkaitan dengan kasus Arwana," kata Henry.
Dalam kasus Arwana ini, posisi Susno masih sebagai saksi. Namun demikian belum jelas Susno akan diperiksa sebagai saksi dengan siapa yang menjadi tersangkanya. "Tersangka siapa, saya tanyakan nggak dijawab," jelas Henry.
Lalu mengapa dalam surat panggilan yang ditandatangani Ketua Tim Independen Polri, Irjen Pol Mathius Salempang itu tidak menyebutkan alasan diperiksanya Susno dengan tersangka yang belum jelas? "Ya nggak tahu tanya dia (Mathius) lah," kata dia.
Meskipun demikian, Henry mengatakan Susno akan memenuhi panggilan Polri. "Datang dong, masak nggak datang," kata dia.
Henry menjelaskan, kasus Arwana ini berbeda dengan kasus sindikat makelar kasus perpajakan yang sedang dibongkar pihak kepolisian saat ini. "Beda, dalam perkara tindak pidana korupsi dalam menerima suap dan atau gratifikasi," kata dia.
Henry tidak menjelaskan siapa yang memberi dan menerima suap dan gratifikasi dalam kasus Arwana tersebut. Henry hanya mengatakan kliennya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik nantinya, sebatas yang diketahui saja.
Namun demikian, dia tak mau menanggapi apakah tindakan Polri ini merupakan upaya mencari-cari kesalahan Susno. "Tanya masyarakat lah, jangan tanya saya. Kalau saya yang ngomong nggak pas lah," kata dia.
Kasus Arwana ini pertama kali muncul dari kuasa hukum Haposan Hutagalung, Viktor Nadapdap yang menyatakan kliennya pertama kali kenal dengan Susno dalam kasus arwana PT Salma Arwana Lestari pada 2008 di Riau. Saat itu, Haposan menjadi kuasa hukum investor asal Singapura bernama Mr Hoo. Sedangkan berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan.
Sedangkan Susno mengatakan dalam mafia Arwana ini 'Haposan'-nya sama, Mr X-nya juga sama. Mr X ini diduga adalah Sjahril Djohan.
Berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu disebutkan Susno mendapatkan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.
Terkait dugaan Susno menerima suap itu, Henry membantah keras kebenarannya. "Tanggapan saya itu fitnah. Itu berita acara liar, karena penyidik menyangkal," kata dia.
"Saya ketemu ketua tim penyidiknya dan anggotanya mereka menyangkal ada kebocoran BAP. Jadi kalo ada, buktikan kebenaran BAP itu," tegasnya.
Namun, bagaimana jika dalam pemeriksaan nantinya pertanyaan penyidik akan mengarah kepada dugaan suap kepada Susno tersebut? "Ya tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Dan pasti disangkal dan nantinya akan dikonfrontir," kata dia
Kamis, 06 Mei 2010
Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat
Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa
Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat
Tim kuasa hukum bekas Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jendral Susno Duadji, mengadakan pertemuan di kantor anggota mereka, Henry Yosodiningrat. Mereka melakukan konsolidasi untuk menyikapi surat panggilan yang dilayangkan Mabes Polri terhadap kliennya agar memberikan kesaksiannya jam 10 hari ini.
"Lawyers Pak Susno akan berkumpul di kantor Pak Henry untuk mendiskusikan dan menyikapisurat panggilan yang datang tidak biasanya," ujar M. Assegaf, pengacara Susno saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/5) pagi tadi.
Assegaf mengatakan bahwa tim kuasa hukum Susno akan menyikapisurat panggilan dari tim independen Mabes Polri yang tidak menyertakan nama tersangka. "Dalam surat panggilan tidak disebutkan tersangkanya siapa, ini tidak jelas," kata Assegaf.
Menurut Assegaf, Susno yang dipanggil sebagai saksi tidak akan bisa menjelaskan masalahnya jika tidak disebutkan siapa yang menjadi tersangka. "Saksikan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang tersangka. Tapi ini tersangkanya siapa juga tidak jelas. Pak Susno juga tidak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan," katanya menjelaskan.
Assegaf, Henry dan yang lainnya belum bisa memastikan apakah Susno, bekas Kabareskrim di Mabes Polri, akan datang memenuhi panggilan itu atau tidak. "Yang pasti kami akan menentukan sikap pagi ini," ujar Assegaf.
"Lawyers Pak Susno akan berkumpul di kantor Pak Henry untuk mendiskusikan dan menyikapi
Assegaf mengatakan bahwa tim kuasa hukum Susno akan menyikapi
Menurut Assegaf, Susno yang dipanggil sebagai saksi tidak akan bisa menjelaskan masalahnya jika tidak disebutkan siapa yang menjadi tersangka. "Saksi
Assegaf, Henry dan yang lainnya belum bisa memastikan apakah Susno, bekas Kabareskrim di Mabes Polri, akan datang memenuhi panggilan itu atau tidak. "Yang pasti kami akan menentukan sikap pagi ini," ujar Assegaf.
"Kabareskrim tidak dapat memberikan penjelasan, dan tidak dapat memberikan jaminan. Karena dalam kasus ini, Kabareskrim hanya sebagai pengawas penyidik, bahkan terkadang hanya menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Henry Yosodiningrat saat jumpa pers kepada wartawan di Hotel Kartika Chandra,
Tim kuasa hukum Susno yang dipimpin Henry Yosodingrat mempertanyakan
Mereka menilai dengan tidak diketahui tersangkanya,
Susno mengatakan, dirinya tidak pernah katakan akan hadir dalam panggilan hari Kamis ini. Hal senada juga disampaikan Henri bahwa tim penasehat hukum tidak pernah mengatakan kepastian Susno hadir. Katanya, "Pak Susno hanya mengatakan Insya Allah."
Selain itu, Henry juga mempertanyakan format
Terpisah, Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri menyerahkan proses pemanggilan Susno kepada penyidik "Tentunya kita serahkan semuanya pada otoritas penyidik. Penyidik akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur," kata Kapolri di Kantor Presiden.
Jika pemanggilan kedua Susno tetap tidak datang, Kapolri kembali menjawab semuanya akan diserahkan kepada penyidik. "Kita serahkan pada penyidik. Nanti sesuai catatan dengan ketentuan, nanti ada
Ditanya wartawan, apakah benar Susno akan dijadikan tersangka, Kapolri mengungkapkan, itu hanya menurut pandangan Susno sendiri. "Sebenarnya, itu
Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab
Mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, dinilai politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso akan kembali mengakrabkan koalisi dua partai besar Demokrat dan Golkar yang sebelumnya sempat renggang.Kerenggangan itu akibat mencuatnya kasus Bank Century yang menganggap Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua tokoh yang harus bertanggung jawab.
"Saat mencuatnya kasus Century, kami sempat dihardik, tekanan terasa sekali. Tapi kami tetap pada pendirian dengan tidak mengubah mitra koalisi," ujar Priyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta,
Sudah tentu, untuk kasus Century, Golkar tidak akan mundur dan tetap harus berjalan pada pendiriannya.
"Meskipun berkoalisi dengan Demokrat, kami tetap tidak mau. Sekarang jangan hendak diancam lagi, saat itu kita berada dalam posisi saling menghormati," ujarnya.
Saat ini, koalisi Golkar dan Demokrat baik-baik saja. "Meskipun demikian, kami akan tetap mengawal untuk hal yang dianggap baik," katanya.
wajah Sri Mulyani Indrawati menghiasi berbagai media nasional maupun internasional setelah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai menteri keuangan RI. tidak hanya itu, pro kontra pun muncul dikalangan ekonom, anggota DPR, kalangan internasional, dsb. seperti yang kita tahu dari berbagai media televisi kemarin, bahwa perempuan kelahiran bandar lampung 48 tahun lalu ini resmi diterima dan disetujui pengunduran dirinya oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. ibu tiga anak ini akan menduduki jabatan direktur pelaksana world bank yang berkantor di
keputusannya untuk mundur, menuai banyak kritikan dan pujian. bagaimana tidak, dia menerima tawaran dan pada saat yang bersamaan dia juga sedang diperiksa oleh kpk dalam kaitan dengan kasus penggelontoran dana talangan century senilai 6.7 triliun. uang yang bisa ditukar dengan beras dan mampu menutupi pulau jawa dengan beras tersebut. kritikan muncul dari kalangan oposisi di parlemen. seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, PDIP dan HANURA walk-out dari rapat kerja DPR-pemerintah membahas APBN-P saat Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna tersebut. sementara beberapa pihak merasa bangga atas penunjukan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank. berikut sedikit point-of-view mengenai penunjukan beliau sebagai direktur pelaksana bank dunia.
a) prestasi sebagai menteri keuangan
Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai direktur world bank memang karena prestasinya yang luar biasa. prestasi membawa
b) world bank memanfaatkan SMI
world bank melihat adanya keanehan pada negara
c) menyelamatkan teman
bisa jadi penunjukan SMI menjadi direktur world bank sebagai upaya teman-temannya yang sama-sama ekonom untuk menyelamatkan karirnya dari terpaan politik dalam negeri
d) jenuh dan kecewa
Dia sudah jenuh dengan tekanan politik dalam negeri yang membuatnya tidak nyaman bekerja. disatu pihak, bosnya yang notabene adalah presiden RI seperti setengah hati membelanya disaat anggota parlemen menyerangnya terkait pengucuran dana talangan century senilai 6.7 triliun. oleh karena itu, ketika mendapat tawaran dari world bank, hal itu dianggapnya sebagai sebuah pengabdian mulia meski harus meninggalkan negaranya sendiri
SMI adalah orang biasa yang sama seperti kita. dia makan nasi juga. menghirup napas seperti manusia pada umumnya. dia juga seorang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki sifat-sifat kewanitaan umumnya. patut dibela disaat harus dibela. patut ditegur saat memang ada teguran yang patut dilayangkan. pantas untuk dipuji jika memang layak. dia juga seorang ibu yang melahirkan. putri pertamanya yang kuliah di ITB sebagai bukti bahwa dia mampu mendidik putrinya. tapi tidak berhak untuk disakiti hanya karena interest politik. tidak berhak dibuat menangis hanya karena ego untuk memenangkan kepentingan kelompok. pengetahuannya akan dunia ekonomi makro dan fiskal adalah pengetahuan umum yang bisa dipelajari siapapun. kurang tepat juga apabila kita membanggakan dia secara berlebihan sehingga mendekatkan kita pada pengkultusan.
perlu kita yakini bersama bahwa negeri kita memiliki orang yang sekaliber atau bahkan lebih jago dari SMI dalam hal yang sama, finance. lantas kemana mereka? ini hanya masalah waktu dan kesempatan dimana orang-orang yang sekaliber SMI belum terekspos mendia. bahkan setiap dari kita berpeluang sama seperti dia. yang menutup peluang itu adalah hati kecil kita sendiri yang mati dan mematikan apa yang menjadi keinginan. oleh karena itu, hendaknya pemberitaan ini tidak perlu dianggap berlebihan.
Minggu, 02 Mei 2010
Belum Cium Isu Rusuh, berarti ,Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day
Belum Cium Isu Rusuh, Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day
Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar para buruh yang memperingati hari buruh 1 Mei melaksanakan unjuk rasa dengan tertib. Keamanan bersama merupakan hal yang utama.
"Kita mengimbau agar peringatan 1 Mei dapat dilaksanakan dnegan tertib dan damai," terang Djoko saat dihubungi detikcom, Kamis (29/4/2010).
Apakah sudah ada laporan dan analisa intelijen kalau demo akan rusuh? "Enggak ada. Tapi ada beberapa permintaan izin demo ke Polri. Ini untuk antisipasi kita bersama," terangnya.
Dia berharap perusahaan juga berpartisipasi aktif terkait pelaksanaan May Day. "Perusahaan diminta merayakan di lingkungan masing-masing dengan segenap karyawan," tutupnya.
Mayday, Buruh Janji Demo tak Berlangsung Rusuh
Demo di depan Istana Presiden
-Puluhan ribu buruh akan menggelar demonstrasi mengepung Istana Presiden pada peringatan hari buruh sedunia (mayday) yang jatuh tiap 1 Mei. Sekjen Komita Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, menjamin aksi buruh akan dilakukan dengan damai.
Bahkan jika kepolisian menengarai akan adanya keributan, Iqbal mempersilahkan polisi untuk turut serta dala aksi yang dimulai di Bundaran HI itu. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Polda (Metro Jaya) dan Polri terkait aksi hari buruh,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (29/4).
Koordinasi itu, jelas iqbal, dilakukan untuk membahas pengaturan keamanan saat aksi massa. Dia mengatakan, meskipun konvoi yang dilakukan pada 1 Mei sangat banyak, dirinya menjamin aksi akan dilakukan dengan damai.
Dengan antusiasme buruh yang sangat tinggi, dia memperkirakan sebanyak 5 ribu motor akan memenuhi jalanan Ibukota. Bahkan, jika memungkinkan, dia juga akan menyetop arus lalu lintas di tol. ''Tapi nanti kita akan beritahukan sebelumnya. Kami minta pengertiannya saja dari para pengguna jalan,'' pintanya.
DPR Dukung May Day Jadi Hari Libur Nasional
Buruh Kepung Istana
May ditetapkan menjadi Hari Buruh sedunia. DPR mendukung agar Hari Buruh menjadi hari libur nasional.
Dukungan hari buruh menjadi hari libur nasional disampaikan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat berorasi dalam demo buruh di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2010).
"Komisi IX tetap usahakan agar hari buruh menjadi hari libur nasional. Karena, hanya di Indonesia saja yang tidak menetapkan hari buruh internasional menjadi hari libur nasional bagi buruh," kata politisi PDIP ini disambut tepuk tangan para buruh.
Ribka yang mengenakan baju warna coklat ini juga meminta agar para pengusaha untuk tidak memberangus dan melarang serikat pekerja terbentuk di perusahaannya karena melanggar UUD 1945.
Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing
Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing
Bentrokan itu sempat terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika beberapa buruh tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Melihat aksi itu, para demonstran mencoba membebaskan rekannya tersebut. Demonstran mengambil kayu dan pentungan untuk memukul polisi.
Polisi yang sempat bertahan dengan tamengnya, akhirnya memilih menghindar dan masuk ke Taman Monas. Namun, tak berselang lama, Polisi membalasnya dengan menyemprotkan water cannon. Situasi sedikit mereda setelah masing-masing koordinator berusaha menenangkan massanya.
Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana menuntut pemerintah segera memberlakukan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah tertunda lebih dari
Untuk menghadapi aksi buruh
Meskipun terjadi bentrok, Polri mengklaim unjuk rasa hari buruh tersebut masih aman. ”Semua berlangsung aman. Di Bali, Sumut, dan semua berlangsung lancar,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan yang diterima Mabes Polri, lanjut Edward, belum ada yang bersifat gangguan keamanan yang berarti.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh. ”Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi,” kata SBY, seperti dikutip vivanews.com.
SBY berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. ”Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja,” kata presiden.
Selain itu Presiden juga meminta manajemen perusahaan dan pegawai menjaga hubungan baik. Jika ada masalah, kata Presiden, sebaiknya dibicarakan secara baik.”Jika ada apa-apa bertemulah pimpinan perusahaan dan serikat pekerja,” katanya.
Presiden juga menyempatkan makan siang bersama buruh PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat.”Kami ke Karawang untuk ikut merayakan hari buruh internasional dengan berdialog dengan karyawan,” ujar Presiden.
Janji Pemerintah
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal desakan para buruh tentang kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang lebih baik untuk pekerja. Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja.
”Sesegera mungkin pemerintah menerbitkannya,” janji Cak Imin, sapaan akrabnya.
Aksi buruh juga terjadi di Solo dan beberapa daerah di sekitarnya. Di Solo ratusan buruh menolak pemberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Keduanya dinilai membahayakan masa depan buruh
Kenaikan TDL dan pemberlakukan ACFTA dinilai telah dan akan berdampak serius terhadap perindustrian di Tanah Air. Dampak berikutnya adalah pemecatan karyawan oleh perusahaan dengan dalih industri dan pengurangan biaya produksi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Suharno mengatakan, sistem kerja yang menerapkan sistem outsourcing selama ini merugikan buruh. ”Kalau tahun 2011 nanti masih ada buruh kontrak dan tak diperhatikan kesejahteraannya, maka kami akan melakukan sweeping ke perusahaan tersebut. Kami akan selalu memperjuangkan nasib kawan-kawan buruh,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo Singgih Yudoko mengatakan, dari 800-an perusahan di Solo, rata-rata sudah menerapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai aturan. ”Tapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan karakter perusahaan berbeda-beda,” tandasnya.
Aksi yang sama juga terjadi di Boyolali dan Sukoharjo. Buruh di Boyolali menuntut upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100 persen, penghapusan sistem outsourcing, revisi UU 3/1992 tentang Jamsostek, penolakan sistem kontrak, penolakan TDL, dan penolakan ACFTA. ”Kami juga menuntut agar tidak ada PHK bagi buruh, selama ini kami dibayar murah dengan status yang tidak jelas, outsourcing dan sistem kontrak itu sama saja melegalkan perdagangan manusia,” ungkap Wahono,Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mendukung tuntutan para buruh tersebut. Namun, selain ada batas kewenangan, mengingat kabupaten masih di bawah pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan demo buruh di Sukoharjo diwarnai aksi longmarch ratusan buruh ke dprd. Tuntutan mereka sama, yakni menolak outsourcing, TDL dan ACFTA. ”Jika perintah tetap memberlakukan kenaikan TDL pasti perusahaan akan memotong gaji karyawan dan itu sangat ironis,” kata Ketua DPC SPN Sukoharjo, Sumarno
Kamis, 29 April 2010
Presiden Buka Musrenbang 2010
Presiden Buka Musrenbang 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010 yang dihadiri 2.000 peserta terdiri dari para kepala daerah seluruh Indonesia, menteri kabinet, dan kepala lembaga pemerintah non departemen.
Pembukaan Musrenbangnas yang diadakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 dimulai pukul 10.00 WIB di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu.
Tema Musrenbangnas 2010 yang diselenggarakan pada 28 April-1 Mei 2010 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah".
Tema tersebut dijabarkan ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional pada 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Hasil dua kali rapat kerja Presiden dengan para Gubernur seluruh Indonesia di Cipanas dan Tampaksiring menjadi bahan masukan penyusunan rancangan kerja kementerian lembaga dan RKP Tahun 2011 (Inpres I/2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional, serta Inpres 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan meliputi evaluasi program pro rakyat).
Musrenbangnas 2010 diselenggarakan untuk menyempurnakan RKP 2011 menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010 serta melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan akhir rencana kerja 2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2011 serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi.
Selain itu diharapkan juga dapat dilakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan, dan pagu anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
Musrenbangnas juga dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah dalam Musrenbangnas mengharapkan masukan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan RKP 2011 dan rancangan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga 2011.
Kesepakatan diperoleh dalam Musrenbangnas akan ditindaklanjuti melalui forum Rakorpus II Pasca Musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang RKP 2011.
Setelah memberikan sambutan pada acara pembukaan, Presiden Yudhoyono direncanakan menyerahkan buku "Memelihara Momentum Perubahan: Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009" dan buku pegangan 2010 "Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah: Memperkuat Sinergi antara Pusat dan Daerah dan Antar daerah" kepada tiga perwakilan yaitu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Bupati Pacitan Sujono selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2010 yang dihadiri 2.000 peserta terdiri dari para kepala daerah seluruh Indonesia, menteri kabinet, dan kepala lembaga pemerintah non departemen.
Pembukaan Musrenbangnas yang diadakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 dimulai pukul 10.00 WIB di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu.
Tema Musrenbangnas 2010 yang diselenggarakan pada 28 April-1 Mei 2010 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah".
Tema tersebut dijabarkan ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional pada 2011 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Hasil dua kali rapat kerja Presiden dengan para Gubernur seluruh Indonesia di Cipanas dan Tampaksiring menjadi bahan masukan penyusunan rancangan kerja kementerian lembaga dan RKP Tahun 2011 (Inpres I/2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional, serta Inpres 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan meliputi evaluasi program pro rakyat).
Musrenbangnas 2010 diselenggarakan untuk menyempurnakan RKP 2011 menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010 serta melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan akhir rencana kerja 2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2011 serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi.
Selain itu diharapkan juga dapat dilakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan, dan pagu anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
Musrenbangnas juga dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah dalam Musrenbangnas mengharapkan masukan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan RKP 2011 dan rancangan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga 2011.
Kesepakatan diperoleh dalam Musrenbangnas akan ditindaklanjuti melalui forum Rakorpus II Pasca Musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang RKP 2011.
Setelah memberikan sambutan pada acara pembukaan, Presiden Yudhoyono direncanakan menyerahkan buku "Memelihara Momentum Perubahan: Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009" dan buku pegangan 2010 "Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah: Memperkuat Sinergi antara Pusat dan Daerah dan Antar daerah" kepada tiga perwakilan yaitu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Bupati Pacitan Sujono selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Sri Mulyani akan diperiksa KPK lagi pada 4 Mei
Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kantornya sekitar pukul 08.40. Perempuan berambut pendek ini tampak segar dengan balutan terusan batik selutut. Sri Mulyani pagi ini akan diperiksa KPK seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus dana talangan Bank Century Sri Mulyani akan diperiksa KPK lagi pada 4 Mei
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dilakukan pada 4 Mei 2010 terkait dengan skandal bailout PT Bank Century Tbk Rp6,7 triliun setelah dilakukan pemeriksaan hari ini.
Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Mochammad Jasin mengatakan pemeriksaan yang dilakukan hari ini dinilai belum cukup sehingga akan dilakukan kembali pekan depan.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Sri Mulyani hanya berkisar 2,5 jam karena yang bersangkutan harus menghadiri rapat kabinet dengan Presiden.
"Berdasar kesepakatan, kemungkinan pmeriksaan dilajutkan selasa [pekan depan]. Bisa saja diperiksa di Kementrian Keuangan atau di tempat lain yang netral. Intinya bahwa apa yang ingin didapat infonya bisa didapatkan," ujar Jasin kepada pers diJakarta hari ini.
Dia mengatakan agar publik tidak terus memperdebatkan soal tempat pemeriksaan, melainkan substansi yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut.
Hal itu, sambung Jasin, dikarenakan KPK selalu didesak untuk menyelesaikan persoalan Bank Century secepatnya. Ketika ditanya apakah hasil pemeriksaan Wapres Boediono dan Sri Mulyani sudah memperkuat dugaan kesalahan, Jasin menolak membeberkan lebih detil.
Dia mengungkapkan hal itu sudah masuk ranah teknis penyelidikan yang disusun oleh tim penyelidik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperiksa hanya 2,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi bailout PT Bank Century Tbk sebesar Rp6,7 triliun.
Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan Harry Z. Soeratin mengatakan tim penyelidik KPK telah rampung melakukan permintaan keterangan terhadap Sri Mulyani.
Pemeriksaan itu dilakukan pada pukul 10.20-12.50 di Gedung Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat. "Jadi saya tegaskan KPK melakukan permintaan keterangan dari pukul 10.20-12.50, tetap saya tidak mengetahui tentang materi pemeriksaan karena tidak ikut mendampingi dalam proses itu," ujar Harry kepada pers usai dilakukan pemeriksaan hari ini.
Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Mochammad Jasin mengatakan pemeriksaan yang dilakukan hari ini dinilai belum cukup sehingga akan dilakukan kembali pekan depan.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Sri Mulyani hanya berkisar 2,5 jam karena yang bersangkutan harus menghadiri rapat kabinet dengan Presiden.
"Berdasar kesepakatan, kemungkinan pmeriksaan dilajutkan selasa [pekan depan]. Bisa saja diperiksa di Kementrian Keuangan atau di tempat lain yang netral. Intinya bahwa apa yang ingin didapat infonya bisa didapatkan," ujar Jasin kepada pers di
Dia mengatakan agar publik tidak terus memperdebatkan soal tempat pemeriksaan, melainkan substansi yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut.
Hal itu, sambung Jasin, dikarenakan KPK selalu didesak untuk menyelesaikan persoalan Bank Century secepatnya. Ketika ditanya apakah hasil pemeriksaan Wapres Boediono dan Sri Mulyani sudah memperkuat dugaan kesalahan, Jasin menolak membeberkan lebih detil.
Dia mengungkapkan hal itu sudah masuk ranah teknis penyelidikan yang disusun oleh tim penyelidik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperiksa hanya 2,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi bailout PT Bank Century Tbk sebesar Rp6,7 triliun.
Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan Harry Z. Soeratin mengatakan tim penyelidik KPK telah rampung melakukan permintaan keterangan terhadap Sri Mulyani.
Pemeriksaan itu dilakukan pada pukul 10.20-12.50 di Gedung Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat. "Jadi saya tegaskan KPK melakukan permintaan keterangan dari pukul 10.20-12.50, tetap saya tidak mengetahui tentang materi pemeriksaan karena tidak ikut mendampingi dalam proses itu," ujar Harry kepada pers usai dilakukan pemeriksaan hari ini.
Sri Mulyani dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus dana talangan Bank Century yang membengkak dari sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
KPK akan memeriksanya dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sri Mulyani akan diperiksa di kantornya sendiri. Rencana ini sempat digugat beberapa pihak karena dinilai KPK pilih kasih dalam memeriksa sang menteri.
Ketika ditanyakan kesiapannya, Sri Mulyani tak menjawab apa-apa. Dia hanya tersenyum. Sesaat setelah turun dari mobilnya, Sri Mulyani segera berjalan menuju lift bersama para pengawalnya.
Selasa, 27 April 2010
Susno Duadji Mengaku Tak Pernah Terima Rp10 Miliar
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Susno Duadji, mengklarifikasi di hadapan Komisi III DPR RI mengenai isu terhadap dirinya yang menerima uang kasus Bank Century sebesar Rp10 miliar.
"Saya gunakan forum ini sebagai klarifikasi terhadap anak, istri, cucu dan sanak famili yang terdzolimi oleh ulah saya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (5/11) malam.
Dikatakan, akibat isu itu istrinya tidak berani ke luar rumah. "Saya tidak pernah mendapat Rp10 miliar dari kasus Bank Century," katanya.
Ia mengaku sudah dua kali mengklarifikasi hal tersebut dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan menawarkan diri untuk diperiksa. Bahkan, kata dia, dirinya sudah diperiksa oleh Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum).
"Saya sudah mengadu ke instansi saya, ke KPK, bahkan saya sudah mengadu ke Tuhan, kalau perlu cabutlah nyawa saya," katanya.
Ia menyatakan dirinya siap untuk diperiksa serta siap diperiksa oleh pejabat perbankan dan pejabat PPATK.
Di bagian lain, ia menyebutkan soal penyadapan terhadap dirinya, sudah diketahui namun dirinya tidak pernah menyebut-nyebut nama pihak penyadap. "Selama saya menjadi Kabareskrim, saya tidak pernah menyebut siapa instansi yang menyadap saya," katanya
Jenderal Tersangka Markus
Jenderal Tersangka Markus
Terkait Kasus Gayus Jumlah Tersangka Jadi 11
SEORANG jenderal di Mabes Polri dan duaorang lain yang telahdiperiksa sebagai saksibakal ditetapkan jaditersangka baru kasusmakelar kasus (markus)penggelapan pajaksenilai Rp 28 miliar yang menyeret Gayus Tambunan (30) dkk.
Staf Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana, Chairul Huda, saat dlhlbungi wartawan di Jakarta hari Sabtu (24/4) mengatakan, ada Uga orang lagi yang akan menjadi tersangka dalam kasus pengelapan pajak dan pencucian uang oleh mantan pegawai golongan HIA Ditjen Pajak tersebut.Namun, Chairul enggan menyebutkan nama Jenderal yang akan dijadikan tersangka dengan .alasan Mabes Polri akan-mengumunkan tersangka baru kasus markus Itu Senin (26/4) Ini, Tidak tertutup kemungkinan Jenderal Itu statusnya akan berubah menjadi tersangka," katanya.
Chairul hanya memberi gambaran. Jenderal yang akan Jadi tersangka Itu kinistatusnya terperlksa di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. "Dia memang terperlksa di Propam, tapi bukan dalam kasus hukum (pidana)," ujarnya.Sementara dua calon tersangka lainnya, kata Chairul, sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gayus oleh penyidik Independen.
Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji adalah orang pertama yang mengungkapkan dugaan markus di kepolisian. Dia bahkan menuding dua jenderal. Brigjen EI dan Brigjen RE. Divisi Propam kemudian mengumpulkan bukti atas tudingan Susno tersebut. Hasilnya, Mabes Polri kemudian mencopot Brigjen Edmond Ilyas dari posisinya sebagai Kapolda Lampung.Jika benar Senin Ini Mabes Polri mengumumkan tiga tersangka baru, maka Jumlah tersangka kasus Gayus menjadi 11 orang. Delapan tersangka sebelumnya adalah Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung. Lambertus, Andi Kosasih, Alif Kuncoro. Kompol Arafat. AKP Sri Sumartlnl. dan Sjahril Djohan.
Sudah diperiksa
Brigjen Edmon Ilyas Jumat lalu telah diperiksa Um independen di Bareskrim Polri. Mantan Kapolda Lampung yang Juga mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Gayus."Pemeriksaan Pak Edmon sebagai saksi kasus Gayus baru pertama kali dilakukan." ucap Wakil Kepala Divisi Humas Polri. Kombes Zainuri Lubis, di Mabes Polri, saat itu.
Sedangkan pemeriksaan menyangkut pelanggaran kode etik-oleh Divisi Propam-terhadap Edmon telah selesai. Menurut Informasi, Edmon diperiksa bersama dua tersangka dalam kasus Gayus, yakni mantan pengacara Gayus Haposan Hutagalung dan AKP Sri Sumartini.Edmon dicopot dari posisinya sebagai Kapolda Lampung setelah namanya disebut-sebut terkait kasus Gayus. Kini, dla-menjadl perwira tinggi nonjob di Mabes Polri.Edmon diduga menerima uang sebesar Rp 1.1 milliar dari Gayus. Uang itu diberikan Gayus melalui Andi Kosasih dalam bentuk tunai. Dari uang sebesar Rp 1,1 miliar tersebut, sebanyak Rp 100 Juta disumbangkan kepada korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat.
Soal dugaan menerima dana Itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, Polri telah melakukan kroscek. "Orang Itu mengaku menyumbang, dan sudah dilakukan pemeriksaan," katanya awal April lalu.Namun, Edward belum bisa memastikan apakah Edmon benar-benar menerima uang dalam kasus Gayus atau tidak. "Belum (terbukti). Itu kan baru keterangan. Ini kan (pemeriksaannya) simultan dan masih berjalan," katanya.
Dikonfrontasi
Di sisi lain, tim Independen belum berencana memanggil lagi Susno untuk dimintai keterangan dalam kasus Gayus. "Karena, keterangan yang diberikan Susno dalam tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dinilai sudah cukup," ujar Chairul.Apakah Susno akan dikonfrontasi dengan Sjahril Djohan terkait perkara Gayus? Chairul mengatakan, dalam pemerik-saan Susno. tim Independen sudah melakukan cek ulang berdasarkan keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril. "Ada beberapa poin yang diakui Susno benar dan sesuai dengan yang disampaikan Sjahril. "Jelasnya.
Apakah poin yang dibenarkan Susno Itu menerima dana Rp 500 Juta? Chairul enggan menjawab dengan alasan hal Itu sudah masuk substansi pemeriksaan. Namun, katanya. Um Independen sudah mengonfrontasl Susno dengan Sjahril.Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri Senin Ini akan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Menurut anggota Komisi 111 M Nasir Djamil, rapat Itu akan membicarakan banyak hal. Apakah termasuk membahas Susno? "Saya kira soal Susno akan menjadi pertanyaan anggota Komisi 111," ujarnya.
SEORANG jenderal di Mabes Polri dan duaorang lain yang telahdiperiksa sebagai saksibakal ditetapkan jaditersangka baru kasusmakelar kasus (markus)penggelapan pajaksenilai Rp 28 miliar yang menyeret Gayus Tambunan (30) dkk.
Staf Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana, Chairul Huda, saat dlhlbungi wartawan di Jakarta hari Sabtu (24/4) mengatakan, ada Uga orang lagi yang akan menjadi tersangka dalam kasus pengelapan pajak dan pencucian uang oleh mantan pegawai golongan HIA Ditjen Pajak tersebut.Namun, Chairul enggan menyebutkan nama Jenderal yang akan dijadikan tersangka dengan .alasan Mabes Polri akan-mengumunkan tersangka baru kasus markus Itu Senin (26/4) Ini, Tidak tertutup kemungkinan Jenderal Itu statusnya akan berubah menjadi tersangka," katanya.
Chairul hanya memberi gambaran. Jenderal yang akan Jadi tersangka Itu kinistatusnya terperlksa di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. "Dia memang terperlksa di Propam, tapi bukan dalam kasus hukum (pidana)," ujarnya.Sementara dua calon tersangka lainnya, kata Chairul, sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gayus oleh penyidik Independen.
Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji adalah orang pertama yang mengungkapkan dugaan markus di kepolisian. Dia bahkan menuding dua jenderal. Brigjen EI dan Brigjen RE. Divisi Propam kemudian mengumpulkan bukti atas tudingan Susno tersebut. Hasilnya, Mabes Polri kemudian mencopot Brigjen Edmond Ilyas dari posisinya sebagai Kapolda Lampung.Jika benar Senin Ini Mabes Polri mengumumkan tiga tersangka baru, maka Jumlah tersangka kasus Gayus menjadi 11 orang. Delapan tersangka sebelumnya adalah Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung. Lambertus, Andi Kosasih, Alif Kuncoro. Kompol Arafat. AKP Sri Sumartlnl. dan Sjahril Djohan.
Sudah diperiksa
Brigjen Edmon Ilyas Jumat lalu telah diperiksa Um independen di Bareskrim Polri. Mantan Kapolda Lampung yang Juga mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan Gayus."Pemeriksaan Pak Edmon sebagai saksi kasus Gayus baru pertama kali dilakukan." ucap Wakil Kepala Divisi Humas Polri. Kombes Zainuri Lubis, di Mabes Polri, saat itu.
Sedangkan pemeriksaan menyangkut pelanggaran kode etik-oleh Divisi Propam-terhadap Edmon telah selesai. Menurut Informasi, Edmon diperiksa bersama dua tersangka dalam kasus Gayus, yakni mantan pengacara Gayus Haposan Hutagalung dan AKP Sri Sumartini.Edmon dicopot dari posisinya sebagai Kapolda Lampung setelah namanya disebut-sebut terkait kasus Gayus. Kini, dla-menjadl perwira tinggi nonjob di Mabes Polri.Edmon diduga menerima uang sebesar Rp 1.1 milliar dari Gayus. Uang itu diberikan Gayus melalui Andi Kosasih dalam bentuk tunai. Dari uang sebesar Rp 1,1 miliar tersebut, sebanyak Rp 100 Juta disumbangkan kepada korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat.
Soal dugaan menerima dana Itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, Polri telah melakukan kroscek. "Orang Itu mengaku menyumbang, dan sudah dilakukan pemeriksaan," katanya awal April lalu.Namun, Edward belum bisa memastikan apakah Edmon benar-benar menerima uang dalam kasus Gayus atau tidak. "Belum (terbukti). Itu kan baru keterangan. Ini kan (pemeriksaannya) simultan dan masih berjalan," katanya.
Dikonfrontasi
Di sisi lain, tim Independen belum berencana memanggil lagi Susno untuk dimintai keterangan dalam kasus Gayus. "Karena, keterangan yang diberikan Susno dalam tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dinilai sudah cukup," ujar Chairul.Apakah Susno akan dikonfrontasi dengan Sjahril Djohan terkait perkara Gayus? Chairul mengatakan, dalam pemerik-saan Susno. tim Independen sudah melakukan cek ulang berdasarkan keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril. "Ada beberapa poin yang diakui Susno benar dan sesuai dengan yang disampaikan Sjahril. "Jelasnya.
Apakah poin yang dibenarkan Susno Itu menerima dana Rp 500 Juta? Chairul enggan menjawab dengan alasan hal Itu sudah masuk substansi pemeriksaan. Namun, katanya. Um Independen sudah mengonfrontasl Susno dengan Sjahril.Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri Senin Ini akan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Menurut anggota Komisi 111 M Nasir Djamil, rapat Itu akan membicarakan banyak hal. Apakah termasuk membahas Susno? "Saya kira soal Susno akan menjadi pertanyaan anggota Komisi 111," ujarnya.
Komisi III DPR Janji Tuntaskan Pengusutan Kasus Century
Kedatangan Aziz bersama rombongan Komisi III DPR RI ke Kota Palu ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda setempat membicarakan masalah penyelesaian kasus hukum dan permasalahannya. Aziz mengatakan, kasus Bank Century itu kini ditangani oleh pansus hak angket yang diketuai Idrus Marham dan masih menunggu kinerjanya. "Kita percayakan ke panitia pansus saja, tinggal bagaimana mengawal kasus ini hingga tuntas," katanya.
Hal yang sama juga diutarakan Syarifuddin Sudding, anggota Komisi III lainnya dari daerah pemilihan Sulteng. Dia mengatakan, kasus Bank Century ini merupakan skandal terbesar yang dihadapi bangsa dan negara yang segera diselesaikan secara cepat dan tepat. "Kasus Bank Century ini harus segera diusut tuntas secara cepat dan tepat, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, karena saya melihat keberadaan bank ini sepertinya `dipelihara`," katanya.
Syarifuddin juga menambahkan, pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century tidak memiliki payung hukum, sehingga seluruh pihak yang terlibat di dalamnya agar bertanggung jawab dengan kasus tersebut. Dia menilai, besarnya dana talangan hingga mencapai Rp6,7 triliun untuk Bank Century harus bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Taufik, salah seorang aktivis LMND meminta kepada pihak Komisi III agar tidak mengulur-ulur penyelesaian kasus Bank Century karena sudah ada indikasi yang tidak beres pada bank tersebut. Menurutnya, kasus Bank Century segera diusut tuntas, sehingga bisa diketahui siapa saja yang bersalah dan kemana aliran dana tersebut mengalir.
Apalagi, katanya, kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan banyak merugikan uang rakyat. "Olehnya penanganan kasus yang tak kunjung selesai itu akhirnya menimbulkan kasus baru," katanya yang menyebut kasus baru itu adalah perseteruan antara KPK dan Polri.
Kapolri Jelaskan Restrukturisasi Polri di Raker Komisi III
Kapolri Jelaskan Restrukturisasi Polri di Raker Komisi III
Kapolri Bamabang Hendarso Danuri
Senin, Komisi III (bidang hukum dan keamanan) Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Rapat itu digelar di Gedung DPR di Jakarta, yang membahas sejumlah masalah aktual, diantaranya penanganan mafia pajak.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III, Beny Harman, itu dan dimulai tepat pukul 10.00 WIB itu, Kapolri menjelaskan beberapa masalah terutama mengenai tekad jajarannya dalam menyelesaikan kasus mafia perpajakan yang diantaranya juga melibatkan banyak makelar kasus.
"Proses penyidikan masih terus dilakukan untuk menuntas kasus-kasus tersebut," ujar Kapolri seraya menjelaskan pula penanganan kasus pajak di Jatim dan kasus Bahasyim Asifi, pengungkapan kasus penebangan liar dan penambangan liar.
Dijanjikannya bahwa apabila ada anggotanya yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal itu, maka pasti akan dicopot dari jabatannya dan dipecat sebagai anggota Polri. Selain itu, kepada anggota Dewan, Kapolri menjelaskan pula seputar penanganan kerusuhan di makam "mbah Priok" di Koja yang menewaskan tiga anggota Satpol PP dan mencederai puluhan warga. Dalam penjelasannya tentang kerusuhan di Koja itu, Bambang membantah bahwa jajarannya telah meninggalkan lokasi saat terjadinya kerusuhan massa itu.
Kapolri juga menjelaskan mengenai pihaknya yang berusaha meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan berusaha bersinergi dengan institusi lainnya dalam usaha pengamanan wilayah terluar RI.
Sesaat sebelumnya, sejumlah anggota Komisi III, diantaranya Fachry Hamzah (FPKS) mengatakan bahwa kalangan Komisi III juga menghendaki agar Kapolri memberi penjelasannya atas kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. "Kami berharap Kapolri terbuka soal Susno ini. Apa yang sesungguhnya terjadi harus dijelaskan Kapolri," ujar Fachry yang juga Wakil Ketua Komisi III itu.
Polri
etelah berlangsung selama hampir 12 jam, Rapat Kerja Komisi III dan Kapolri Bambang Hendarso berakhir Senin (26/4) sekitar pukul 21.00 WIB. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny Kabur Harman itu menghasilkan tiga kesimpulan.
Di akhir rapat, Benny membacakan tiga kesimpulan tersebut. "Pertama, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk secepatnya mengusut serta menindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 tentang kasus Bank Century, utamanya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan serta tindak pidana umum lainnya," kata Benny.
Kesimpulan kedua, lanjut Benny, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk mengusut jaringan mafia hukum termasuk mafia perpajakan di seluruh Indonesia hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat.
Ketiga, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk meningkatkan pelaksanaan program reformasi kultural secara konsisten dan pembinaan internal Polri serta mempercepat reformasi fungsi reserse kriminal Polri secara transparan dan obyektif guna mewujudkan Kepolisian yang profesional, serta memiliki integritas moral yang tinggi
Di akhir rapat, Benny membacakan tiga kesimpulan tersebut. "Pertama, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk secepatnya mengusut serta menindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 tentang kasus Bank Century, utamanya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan serta tindak pidana umum lainnya," kata Benny.
Kesimpulan kedua, lanjut Benny, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk mengusut jaringan mafia hukum termasuk mafia perpajakan di seluruh Indonesia hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat.
Ketiga, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Komisi III DPR mendesak Kapolri untuk meningkatkan pelaksanaan program reformasi kultural secara konsisten dan pembinaan internal Polri serta mempercepat reformasi fungsi reserse kriminal Polri secara transparan dan obyektif guna mewujudkan Kepolisian yang profesional, serta memiliki integritas moral yang tinggi
Minggu, 25 April 2010
Pajak Mencuat, Hatta Optimis Sabtu,
Berbagai kasus di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementrian Keuangan, satu persatu mencuat kepermukaan. Berawal dari Gayus Tambunan yang terlibat makelar kasus pajak, Bahasyim Assifie bahkan sampai terbongkarnya mafia pajak diberbagai daerah, seperti di Surabaya. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung karena mencapai ratusan miliar rupiah.
Meski demikian, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimistis, berbagai kasus tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik makro ataupun mikro ekonomi.
''Proses (pembenahan) itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Saya meyakini masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik dan bisa memilah-milah persoalan,'' kata Hatta, saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta,
Menurut Hatta, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih tinggi. Demikian juga kondisi pasar modal masih tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih melirik Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modalnya.
''Sejauh ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pasar modal. Dan saya meyakini bahwa masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik,'' kata Hatta.
Meski demikian, diakui Hatta bahwa berbagai kasus yang terjadi, menuntut Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga pemerintah segera mewujudkan reformasi pajak yang saat ini sebenarnya sudah berjalan.
Dengan reformasi birokrasi, diharapkan wajib pajak bisa lebih mudah membayar pajak. Prosesnya juga lebih akuntabel dan transparan. ''Reformasi pajak itukan yang pertama intinya adalah bagaimana orang bisa lebih mudah membayar pajak, akuntabel, tranparan dan e-teknologinya bisa berjalan. (Sementara) Kalau soal penegakan hukum (terhadap kasus pajak), ya itu harus terus berjalan,'' tegas Hatta.
Meski demikian, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimistis, berbagai kasus tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik makro ataupun mikro ekonomi.
''Proses (pembenahan) itu yang harus kita selesaikan dengan baik. Saya meyakini masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik dan bisa memilah-milah persoalan,'' kata Hatta, saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta,
Menurut Hatta, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih tinggi. Demikian juga kondisi pasar modal masih tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih melirik Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modalnya.
''Sejauh ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pasar modal. Dan saya meyakini bahwa masyarakat dan dunia usaha bisa merespon itu dengan baik,'' kata Hatta.
Meski demikian, diakui Hatta bahwa berbagai kasus yang terjadi, menuntut Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga pemerintah segera mewujudkan reformasi pajak yang saat ini sebenarnya sudah berjalan.
Dengan reformasi birokrasi, diharapkan wajib pajak bisa lebih mudah membayar pajak. Prosesnya juga lebih akuntabel dan transparan. ''Reformasi pajak itukan yang pertama intinya adalah bagaimana orang bisa lebih mudah membayar pajak, akuntabel, tranparan dan e-teknologinya bisa berjalan. (Sementara) Kalau soal penegakan hukum (terhadap kasus pajak), ya itu harus terus berjalan,'' tegas Hatta.
Minggu, 18 April 2010
Hentikan Kekerasan
Kejar, tendang, seret, tangkap, gebuk, tebas....
Rentetan kejadian itu berujung, tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meregang nyawa, dan 134 orang luka-luka.
Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Tanjung Priok saat berupaya mengambil alih lahan di sekitar kawasan Kompleks Makam Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu.
Eksekusi lahan sekitar makam tokoh Muslim Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau dikenal sebagai Mbah Priok, berubah menjadi kerusuhan berdarah, karena massa dan Satpol PP tersulut emosi, yang berlanjut saling lempar batu dan baku hantam.
Dengan embel-embel imbauan "jangan meniru adegan ini", sebuah stasiun televisi swasta menayangkan gambar seorang anggota Satpol PP terlentang di jalan raya "rame-rame" dipukul, ditendang, dilempar bahkan dirajam batu massa.
Dalam bagian tayangan berbeda, sejumlah petugas satpol PP menendang dan mengeroyok seorang warga. Di antara anggota satpol PP itu ada yang tertangkap kamera sedang memukul warga sambil mengisap sebatang rokok.
Dari gambar pewarta foto, tampak seorang bocah berusia belasan tahun yang terlibat aksi lempar ke petugas, akhirnya ditangkap, diseret dan dijadikan "bulan-bulanan" petugas. Sekujur tubuh bocah itu bersimbah darah.
Massa berusaha menggulingkan kendaraan water canon milik polisi saat pecah bentrokan dengan Satpol PP. Warga juga membakar sedikitnya 46 unit kendaraan milik Satpol PP dan Polri termasuk truk dan kendaraan berat.
Korban tewas insiden Priok mencapai tiga orang anggota Satpol PP yakni M. Soepono, bertempat tinggal di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Israel Jaya bertempat tinggal di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi dan Ahmad Tadjudin yang beralamatkan Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Korban luka-luka, polisi sebanyak 10 orang, Satpol PP (69 orang) dan warga (55 orang).
Insiden ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin. Presiden meminta agar rencana penertiban kawasan makam itu dihentikan.
"Saya minta status quo," kata Yudhoyono, dalam jumpa pers menjelang tengah malam. "Pilih cara atau pendekatan yang baik dalam melakukan penertiban meskipun secara hukum benar," katanya menegaskan.
Insiden Priok yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka dan miliaran rupiah itu mengerucut kepada pertanyaan apakah bentrok itu cermin dari masyarakat yang memilih kredo kekerasan hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan?
Jawabnya, kekerasan bagaikan penyakit menular, demikian ahli filsafat Gabriel Possenti Sindhunata SJ. "Setiap orang yang terlibat dalam kekerasan, ingin melampiaskan kekerasannya kepada orang lain," katanya.
Kekerasan adalah bumerang. Kekerasan balik mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk dan menebas lawan yang melepaskannya atau melawannya.
Menurut Sindhunata, dilawan atau tidak dilawan bahkan dibiarkan, akhirnya kekerasan sendiri yang senantiasa keluar sebagai pemenang.
Kekerasan diibaratkan sebagai si jago merah, dipadamkan dengan guyuran air malah menyala besar bahkan melalap bagian bangunan lain, atau meminta korban jiwa.
Kekerasan bagaikan wabah, tidak diketahui dari mana datangnya, tapi tiba-tiba dan serta merta menyambangi dan menghantam manusia.
Kejadian Priok sungguh menyesakkan. "Bagaimana mungkin bangsa yang konon diagung-agungkan sebagai bangsa halus budi pekertinya dapat mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk, merajam dan menebas sesama sambil menyunggingkan senyum, atau seraya menghisap sebatang rokok?"
"Saya sampaikan belasungkawa atas peristiwa ini," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Sementara itu, Kepala Satpol PP Harianto Badjoeri mengatakan, "Pasti ada sanksi bagi yang melakukan penyerangan terlebih dahulu."
Meskipun demikian, ia menyebut dengan menggunakan kalimat kondisional, jika ada petugas Satpol PP yang terbakar emosi kemudian balik menyerang, tindakan itu merupakan hal wajar.
"Itu adalah dinamika di lapangan, toh kita diserang duluan. Itu manusiawi," katanya.
Dalam insiden Priok, petugas Satpol PP tidak membawa senjata dan membawa tameng ketika melakukan penertiban sementara warga yang mencoba mempertahankan bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok telah menyiapkan batu, clurit, golok, dan pedang samurai.
Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya merespons dengan mengerahkan sekitar 600 personil untuk mengamankan Koja, Tanjung Priok. Ratusan personil polisi itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok, kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Kamis.
Semua sepakat kejadian Priok dapat dikategori sebagai tragedi kemanusiaan mengenaskan. Kejadian itu juga meneguhkan bahwa institusi kemasyarakatan sedang gonjang-ganjing karena ulah aparat dan warga yang brutal. Mereka lebih suka memakai bahasa kekerasan, yang berujung jatuhnya korban jiwa.
Insiden Priok sama dan sebangun dengan bahasa tragedi karena kental dengan kekerasan. Kekerasan selalu berbalas kekerasan, padu dalam istilah betawi, "Ente jual, ane beli".
Rentetan kejadian itu berujung, tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meregang nyawa, dan 134 orang luka-luka.
Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Tanjung Priok saat berupaya mengambil alih lahan di sekitar kawasan Kompleks Makam Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu.
Eksekusi lahan sekitar makam tokoh Muslim Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau dikenal sebagai Mbah Priok, berubah menjadi kerusuhan berdarah, karena massa dan Satpol PP tersulut emosi, yang berlanjut saling lempar batu dan baku hantam.
Dengan embel-embel imbauan "jangan meniru adegan ini", sebuah stasiun televisi swasta menayangkan gambar seorang anggota Satpol PP terlentang di jalan raya "rame-rame" dipukul, ditendang, dilempar bahkan dirajam batu massa.
Dalam bagian tayangan berbeda, sejumlah petugas satpol PP menendang dan mengeroyok seorang warga. Di antara anggota satpol PP itu ada yang tertangkap kamera sedang memukul warga sambil mengisap sebatang rokok.
Dari gambar pewarta foto, tampak seorang bocah berusia belasan tahun yang terlibat aksi lempar ke petugas, akhirnya ditangkap, diseret dan dijadikan "bulan-bulanan" petugas. Sekujur tubuh bocah itu bersimbah darah.
Massa berusaha menggulingkan kendaraan water canon milik polisi saat pecah bentrokan dengan Satpol PP. Warga juga membakar sedikitnya 46 unit kendaraan milik Satpol PP dan Polri termasuk truk dan kendaraan berat.Korban tewas insiden Priok mencapai tiga orang anggota Satpol PP yakni M. Soepono, bertempat tinggal di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Israel Jaya bertempat tinggal di Jatibening, Pondok Gede, Bekasi dan Ahmad Tadjudin yang beralamatkan Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Korban luka-luka, polisi sebanyak 10 orang, Satpol PP (69 orang) dan warga (55 orang).
Insiden ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin. Presiden meminta agar rencana penertiban kawasan makam itu dihentikan.
"Saya minta status quo," kata Yudhoyono, dalam jumpa pers menjelang tengah malam. "Pilih cara atau pendekatan yang baik dalam melakukan penertiban meskipun secara hukum benar," katanya menegaskan.
Insiden Priok yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka dan miliaran rupiah itu mengerucut kepada pertanyaan apakah bentrok itu cermin dari masyarakat yang memilih kredo kekerasan hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan?
Jawabnya, kekerasan bagaikan penyakit menular, demikian ahli filsafat Gabriel Possenti Sindhunata SJ. "Setiap orang yang terlibat dalam kekerasan, ingin melampiaskan kekerasannya kepada orang lain," katanya.
Kekerasan adalah bumerang. Kekerasan balik mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk dan menebas lawan yang melepaskannya atau melawannya.
Menurut Sindhunata, dilawan atau tidak dilawan bahkan dibiarkan, akhirnya kekerasan sendiri yang senantiasa keluar sebagai pemenang.
Kekerasan diibaratkan sebagai si jago merah, dipadamkan dengan guyuran air malah menyala besar bahkan melalap bagian bangunan lain, atau meminta korban jiwa.
Kekerasan bagaikan wabah, tidak diketahui dari mana datangnya, tapi tiba-tiba dan serta merta menyambangi dan menghantam manusia.
Kejadian Priok sungguh menyesakkan. "Bagaimana mungkin bangsa yang konon diagung-agungkan sebagai bangsa halus budi pekertinya dapat mengejar, menendang, menyeret, menangkap, menggebuk, merajam dan menebas sesama sambil menyunggingkan senyum, atau seraya menghisap sebatang rokok?"
"Saya sampaikan belasungkawa atas peristiwa ini," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Sementara itu, Kepala Satpol PP Harianto Badjoeri mengatakan, "Pasti ada sanksi bagi yang melakukan penyerangan terlebih dahulu."
Meskipun demikian, ia menyebut dengan menggunakan kalimat kondisional, jika ada petugas Satpol PP yang terbakar emosi kemudian balik menyerang, tindakan itu merupakan hal wajar.
"Itu adalah dinamika di lapangan, toh kita diserang duluan. Itu manusiawi," katanya.
Dalam insiden Priok, petugas Satpol PP tidak membawa senjata dan membawa tameng ketika melakukan penertiban sementara warga yang mencoba mempertahankan bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok telah menyiapkan batu, clurit, golok, dan pedang samurai.
Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya merespons dengan mengerahkan sekitar 600 personil untuk mengamankan Koja, Tanjung Priok. Ratusan personil polisi itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Priok, kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Kamis.
Semua sepakat kejadian Priok dapat dikategori sebagai tragedi kemanusiaan mengenaskan. Kejadian itu juga meneguhkan bahwa institusi kemasyarakatan sedang gonjang-ganjing karena ulah aparat dan warga yang brutal. Mereka lebih suka memakai bahasa kekerasan, yang berujung jatuhnya korban jiwa.
Insiden Priok sama dan sebangun dengan bahasa tragedi karena kental dengan kekerasan. Kekerasan selalu berbalas kekerasan, padu dalam istilah betawi, "Ente jual, ane beli".
Priok Rusuh, Ratusan Luka 3 Tewas 63 kendaran di bakar masa
Priok Rusuh, Ratusan Luka 3 Tewas
63 kendaran di bakar masa
Bentrokan berdarah yang dipicu upaya pemugaran Kompleks Makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4), menyebabkan ratusan orang terluka, dua di antaranya tewas, sementara puluhan mobil dibakar. Salah satu korban tewas bernama Sedangkan seorang korban tewas lainnya, belum diketahui namanya. Namun, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seorang korban tewas ini adalah anggota Satpol PP Jakarta Barat. Anggota Satpol PP ini tewas setelah dirawat di RS. SBY mendapatkan informasi ini dari Wagub DKI Prijanto.
Kemungkinan korban tewas yang disampaikan SBY adalah anggota Satpol PP yang ditemukan tergeletak oleh kuli bangunan di sekitar lokasi. Menurut kuli bangunan itu, anggota Satpol itu telah dievakuasi beberapa jam lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar telah melansir jumlah korban akibat kerusuhan Priok. “Dari insiden di Priok tercatat korban sebanyak 134 orang. 10 dari anggota Polri, 55 warga, dan 69 orang dari Satpol PP,” kata Boy Rafli.
Boy meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak terpancing provokasi. Informasi yang masyarakat terima kalau makam akan dibongkar, padahal informasi dari Pemprov justru sebaliknya. “Seolah-olah yang akan dipugar ini makam Mbah Priok. Info dari Wagub, akan dipercantik makamnya,” jelasnya.
Sementara itu, sekitar 50 kendaraan hangus dibakar
Penjarahan
Kendaraan yang dibakar yakni dua backhoe (alat berat penghancur bangunan), dua truk pengangkut kontainer, satu water cannon milik polisi, dan puluhan truk Satpol PP dan mobil polisi. Selain itu juga diketahui empat buah motor ikut hangus. Salah satunya adalah motor Jupiter Z bernopol B 6915 PBl, milik wartawan RCTI Andi.
Sejumlah warga memanfaatkan bangkai-bangkai kendaraan itu. Dengan bermodal kunci inggris, sebagian warga mempreteli besi-besi mobil yang apinya telah padam. “Lumayan Mas, Rp 5.000/kg. Besinya saya amanin dulu di rumah. Tadi saya sudah bawa 50 kilo,” ucap salah seorang warga.
Suasana mencekam pascabentrok di areal makam Mbah Priok membuat 495 aparat Satpol PP dan Kepolisian yang terjebak di Pelindo dievakuasi lewat jalur laut. Pasukan Katak Marinir ikut terlibat aktif dalam evakuasi ini. “Seluruh petugas (Satpol dan Polisi) dievakuasi lewat Terminal Peti Kemas Koja dan kabur lewat jalur laut. Mereka dibawa dengan perahu karet. Kita sudah kontak-kontakan sama Mariir dan dibantu pasukan katak marinir,” kata petugas penjaga terminal Peti Kemas Koja, Dwi.
Di sisi lain,
Dihindari
Awalnya mereka merusak pos Pelindo. Kemudian mereka mengambil monitor komputer, dispenser, kipas angin, dan AC. Barang-barang ini mereka bawa pulang ke rumahnya. Penjarah kebanyakan anak muda dan remaja.
Presiden SBY menyayangkan terjadi bentrokan antara warga dan aparat di Koja, Jakarta Utara. Seharusnya bentrokan itu bisa dihindari sehingga tidak timbul korban jiwa. “Insiden ini seharusnya dan sesungguhnya dapat dicegah dan dihindari,” kata SBY di Kantor Presiden,
SBY berharap, aparat di lapangan dapat jeli dalam melihat situasi dan kondisi. Meski secara hukum tindakan tersebut dianggap benar dalam mengeksekusi lahan, jika tidak kondusif, SBY meminta agar bisa ditunda beberapa waktu. “Begitu melihat situasi di lapangan atau situasi sosial yang tidak memungkinkan, meskipun secara hukum benar, tidak benar untuk dipaksakan,” pintanya.
SBY meminta supaya pendekatan persuasif lebih diutamakan. Hindari benturan fisik, lanjut SBY, karena dapat menimbulkan korban. “Cegah benturan yang bersifat fisik karena situasi yang panas bisa timbulkan korban,” paparnya.
Presiden SBY meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan upaya pembongkaran makam Mbah Priok. Harus dilakukan dialog dan pembicaraan antara sejumlah pihak baru kemudian diambil sikap. “Memberi perintah agar dihentikan tindakan penertiban tempat makam di
SBY meminta agar ke depannya, dalam melakukan tindakan penertiban, pihak berwenang tidak menggunakan cara kekerasan. “Pilihlah cara-cara persuasif. Cegah benturan yang bersifat fisik karena situasi panas sangat bisa menimbulkan korban,” tukasnya.
Pembongkaran Makam Mbah Priok Rusuh
Pembongkaran Makam Mbah Priok Rusuh
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini memilih bertahan di dalam Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Situasi diambil alih oleh polisi. Mereka memukul mundur para warga.
Pantauan detikcom, Rabu (14/4/2010), bentrokan antara polisi dan warga yang menolak penggusuran pemakaman Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok bergeser ke depan RS Koja di Jl Ampea.
Ratusan polisi bertameng tampak menghadapi hujaman batu dan benda keras lainnya yang dilemparkan oleh warga. Mereka berlindung di balik tameng yang mereka bawa.
Akan tetapi, petugas juga tak mau bertahan begitu saja. Mereka menembakkan gas air mata serta peluru karet ke arah puluhan warga. Akibatnya, meski sebagian masih berani membalas, warga kocar-kacir masuk ke Jl Deli.
Hingga pukul 14.30 WIB, belum tampak ada korban yang jatuh akibat bentrok lanjutan ini. Sebelumnya, bentrok antara Satpol PP dan warga di depan kompleks pemakaman menyebabkan 54 orang dari kedua belah pihak mengalami luka cukup serius.
Bentrok Warga vs Aparat, Jalan Utama Tanjung Priok Terputus
Pembongkaran Makam Mbah Priok Rusuh
- Bentrokan antara warga yang menolak pembongkaran pemakaman Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok dengan aparat terus belangsung di sejumlah titik. Akibatnya, jalan utama menuju pelabuhan Tanjung Priok putus total.
Pantauan, Rabu (14/4/2010), jalan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Cilincing dan arah sebaliknya terputus.
Seluruh kendaraan tidak bisa melintas di jalan yang biasanya dilalui truk pengangkut peti kemas tersebut. Hingga pukul 15.00 WIB, kondisi itu belum juga berubah.
Sebelumnya, pengguna jalan masih dapat memanfaatkan jalan utama menuju pelabuhan itu meski kondisi lalu lintas padat merayap. Kini, petugas melakukan penutupan jalan
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini memilih bertahan di dalam Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Situasi diambil alih oleh polisi. Mereka memukul mundur para warga.
Pantauan detikcom, Rabu (14/4/2010), bentrokan antara polisi dan warga yang menolak penggusuran pemakaman Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok bergeser ke depan RS Koja di Jl Ampea.
Ratusan polisi bertameng tampak menghadapi hujaman batu dan benda keras lainnya yang dilemparkan oleh warga. Mereka berlindung di balik tameng yang mereka bawa.
Akan tetapi, petugas juga tak mau bertahan begitu saja. Mereka menembakkan gas air mata serta peluru karet ke arah puluhan warga. Akibatnya, meski sebagian masih berani membalas, warga kocar-kacir masuk ke Jl Deli.
Hingga pukul 14.30 WIB, belum tampak ada korban yang jatuh akibat bentrok lanjutan ini. Sebelumnya, bentrok antara Satpol PP dan warga di depan kompleks pemakaman menyebabkan 54 orang dari kedua belah pihak mengalami luka cukup serius.
Bentrok Warga vs Aparat, Jalan Utama Tanjung Priok Terputus
Pembongkaran Makam Mbah Priok Rusuh
- Bentrokan antara warga yang menolak pembongkaran pemakaman Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok dengan aparat terus belangsung di sejumlah titik. Akibatnya, jalan utama menuju pelabuhan Tanjung Priok putus total.
Pantauan, Rabu (14/4/2010), jalan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Cilincing dan arah sebaliknya terputus.
Seluruh kendaraan tidak bisa melintas di jalan yang biasanya dilalui truk pengangkut peti kemas tersebut. Hingga pukul 15.00 WIB, kondisi itu belum juga berubah.
Sebelumnya, pengguna jalan masih dapat memanfaatkan jalan utama menuju pelabuhan itu meski kondisi lalu lintas padat merayap. Kini, petugas melakukan penutupan jalan
Noegroho Djajusman: Markus Ada Juga Pada Zaman Saya
Noegroho Djajusman: Markus Ada Juga Pada Zaman Saya
"Markus itu ada pada jaman saya, sudah ada dari zaman dulu, tapi tidak berurusan dengan uang," ungkap ND saat ditanya seputar kasus markus yang tengah marak diberitakan, disela-sela acara peluncuran buku "Meniti Gelombang Reformasi", Minggu (11/4/2010) di Hotel Sultan,
"Bedanya", lanjut purnawiraan Polri ini, saat itu markus tidak menyuap polisi dan polisi tidak punya kepentingan untuk mencari keuntungan uang.
"Misalnya saya pernah dimintai tolong, ya, saya tolong. Tapi tidak pernah minta uang. Saya membantu sesuai dengan prosedur hukum saja jadi tidak untuk mengayakan diri," ungkapnya memberi contoh.
Kasus markus ini, tambah ND, suatu perbuatan yang harus ditindaklanjuti ole
WISATA ARGO KALIGUA
Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah
Pesona Perkebunan Teh Lereng Gunung Slamet
Perkebunan Teh Kaligua merupakan salah satu kebun yang dikelola oleh BUMN Perkebunan di Jawa Tengah, yaitu PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang berkantor pusat di Semarang. Kebun Teh Kaligua terletak di Desa Pandasari, Kecamatan Peguyangan, Brebes. Lokasi tersebut berjarak 15 km dari kota Bumiayu. Akses jalan dapat ditempuh di jalur utama Bumiayu-Purwokerto, tepatnya di pertigaan Kaligua, Desa Kretek, Paguyangan. Transportasi dapat ditempuh dengan mengguna-kan kendaraan angkudes, ojek, maupun truk pengangkut sayuran.
Perkebunan Teh Kaligua merupakan kawasan wisata agro yang terletak pada ketinggian 1200 sampai 2050 m diatas permukaan laut (dpl). Tepatnya di kaki gunung Slamet sebelah barat. Tentu saja dengan ketinggian tersebut sudah dapat dirasakan kondisi kesejukan dan kesegaran udaranya.
Denyut nadi kehidupan diperkebunan Teh Kaligua berawal tahun 1899. Perkebunan Teh didirikan oleh Cultuur Onderneming di Belanda, dengan operasional dibawah pengawasan Fan John Pletnu & Co yang berkedudukan di Jakarta. Pengusaha Belanda yang ditunjuk untuk mengelola perkebunan teh Kaligua adalah Van De Jong. Tahun 1942 perkebunan teh Kaligua diambil alih oleh Jepang. Perkembangan selanjutnya perkebunan teh Kaligua menjadi milik Negara atau Badan Usaha milik Negara (BUMN)
OBYEK WISATA
- Goa Jepang
Goa ini dibuat pada masa pendudukan tentara Jepang sebagai tempat perlindungan, penyimpanan senjata dan makanan.
- Sumber Mata Air (Tuk Bening)
Dipercaya sebagai air abadi yang khasiatnya bisa menyembuhkan penyakit dan membuat awet muda. Selain itu digunakan sebagai sumber air minum alami dan penggerak turbine listrik sejak jaman Belanda.
FASILITAS
Kawasan wisata agro Kaligua dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar pengunjung dapat menikmati pilihan untuk wisata
- Camping Ground - Kafe & Karaoke
- Arena Outbound Games - Kendaraan Wisata
- Gardu Pandang - Pelayanan Kesehatan
- Gazebo / Rest Area - Mesjid
- Fasilitas Olahraga (Tenis, Sepabola) - Aula
- Homestay - Jasa Catering
Alam Kaligua yang segar dan indah merupakan daya tarik wisata argo bagi para wisatawan. Pengunjung dapat menikmati keindahan dan suasana segar sambil melakukan berbagai aktivitas wisata, rekreasi dan relaksasi.
PAKET WISATA
1. Wisata Edukasi
Wisatawan dapat mengenal proses budidaya teh mulai dari pembibitan sampai dengan pengolahannya di pabrik.
2. Wisata Historis
Jejak peninggalan sejak zaman Belanda dan Jepang dapat dilihat di pabrik seperti turbin air, goa Jepang, makam Van De Jong.
3. Acara Keluarga (Family Cathering)
Acara rekreasi dan arisan keluarga semakin berkesan dengan kebersamaan keluarga sambil menikmati kesegaran dan keindahan alam Kaligua
4. Acara Perusahaan (Corporate Gathering)
Di sela-sela rutinitas pekerjaan, acara Corporate Gathering sangat berkesan dilakukan di Kaligua melalui kegiatan rapat, arisan, manajemen training, up grading competency, maupun out bound
5. Outbound & Fun Games
Pengelola wisata argo Kaligua menyediakan fasilitas pendukung kegiatan outdoor atau outbound. Misalnya Marine bridge, jembatan goyang, jaring laba-laba, bom remover, bighome Hunting, dan lain-lainnya. Kegiatan tersebut banyak diminati oleh siswa SD, SLTP, SMU, Perguruan Tinggi, bahkan pegawai perusahaan.
6. Paket Menginap
Wisatawan dapat menginap di homestay yang telah tersedia. Diantaranya Wisata Amarilis, Kenanga, Dahlia, Anggrek, Flamboyan, serta wisma pelajar. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan breakfast, air hangat, dan chanel televise global
7. Jasa Katering Dan Peralatan
Kegiatan-kegiatan wisata di Kaligua didukung oleh SDM yang profesional untuk memandu dan memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan.
PRODUK HILIR
Selain melakukan aktivitas rekreasi, para pengunjung dapat menikmati paket wisata edukasi pengenalan budidaya teh dan cara pengolahan teh hitam berkualitas ekspor. Pengunjung dapat melihat langsung proses pengolahan teh hitam Kaligua dan sekaligus dapat menikmati teh Kaligua serta membelinya sebagai souvenir / buah tangan. Produk hilir yang dihasilkan adalah teh celup dan teh serbuk dengan merek “Kaligua”
NATURAL AGRO TOURISM
KAMPOENG KOPI BANARAN (Getas Salatiga)
PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) telah mengembangkan dan mengelola beberapa tempat untuk dijadikan daerah tujuan Wisata Argo antara lain : KAMPOENG KOPI BANARAN Getas Salatiga.
Terletak diareal Perkebunan Kopi Kebun Getas Afdeling Assinan tepatnya Jl. Raya Semarang – Solo KM.35 dengan ketinggian 480 – 600 m dpl dengan suhu udara cukup sejuk antara 230 C – 270 C.
Fasilitas utama berupa bangunan untuk menikmati sedapnya kopi “ Banaran Coffee” juga dibangun arena bermain anak-anak, lapangan tenis, Mushola, Coffee Walk, Out Bound Games, Kolam Renang, Gazebo, Taman Buah, Gedung Pertemuan, Flying Fox, Jelajah kebun dengan motor ATV.
KALIGUA (Brebes)
Terletak disebelah barat kaki gunung Slamet tepatnya di Desa Pandansari Peguyangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, dengan ketinggian 1.500 – 2.050 m dpl dan suhu antara 80 C – 280 C
Fasilitas yang ditawarkan antara lain Tea Walk, Pembibitan Teh, Panen Teh, Pabrik Pengolahan Teh, Jasa Layanan Teh, Penginapan, Lapangan Tenis, Bilyard, Areal Camping, Out Bound Games, Petilasan (Van De Jong, Mbah Joko), Turbin Kuno, Goa Jepang, Tuk Bening, Goa Barat, Puncak Sakup.
GONDANG WINANGOEN (Klaten)
Terletak ditepi jalan raya Yogya dan Solo Km.4.5 tepatnya sebelah barat kota Klaten Jawa Tengah. Pabrik ini dibangun tahun 1860.
Fasilitas yang ditawarkan di Wisata Agro Gondang Winangoen ini adalah Tour Keliling Pabrik Gula “Tempo Doeloe” dengan fasilitas antara lain Museum Gula Jawa Tengah yang berdiri tahun 1982, Auditorium / Gedung Pertemuan, Loko Teboe mengelilingi pabrik gula Gondang Baru, Home Stay yang merupakan rumah besaran Administratur Tempo Doloe, Resto yang menyediakan produk hilir PTP Nusantara IX (Persero), & Makanan, Minuman yang lain.
SONDOKORO (Karanganyar Solo)
Terletak diantara jalan raya Solo dan Karanganyar desa Ngijo kecamatan Tasikmadu.
Fasilitas yang ditawarkan di Agro Wisata Sondokoro Tasikmadu ini adalah Tour Keliling Pabrik Gula dengan naik Lokomotif, Jembatan Gantung, Flying Fox, Dunia Kreasi, Panjat Dinding, Graha Sondokoro, Ruang Meting, Lapangan Tennis, Griya Resto, Monumen Giling, Kolam Renang, Jalan Refleksi, Live Music.
Insiden Priok Makan Korban, Kepala Satpol PP Dipecat
Insiden Priok Makan Korban, Kepala Satpol PP
Dipecat
Bentrokan di Makam Mbah Priok
Sejumlah masyarakat yang hadir dalam mediasi antara ahli waris dan Pelindo mendesak Pemerintah DKI untuk memberhentikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Harianto Badjuri.
Harianto Badjuri dianggap orang yang paling bertanggungjawab dalam persoalan ini karena memberi komando untuk melakukan penyerangan.
Selain itu, Harianto juga dianggap bersalah karena telah mengabaikan perintah agar menarik pasukannya setelah bentrokan pertama terjadi.
Sementara itu, perwakilan Komnas HAM meminta seluruh pihak agar tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menyulut masyarakat. "Yang membuat masyarakat marah adalah cerminan yang selama ini terjadi," ujar Nur Kholis di Balai
Nur Kholis menegaskan kalau Komnas HAM, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya akan tetap menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya dalam kerusuhan pada proses eksekusi pendopo di areal makam Mbah Priok
Terminal Peti Kemas (TPK) Koja diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp 2 miliar akibat kerusuhan di Pelabuhan Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tadi pagi. Demikian disampaikan oleh General Manager TPK Koja Doso Agung, Rabu (14/4/2010).
"Kerugian ini masih perkiraan, akibat terhambatnya operasional pelabuhan karena kerusuhan tersebut," ujarnya. Kerugian-kerugian tersebut antara lain, suplai BBM yang tidak bisa diakses, lalu pengalihan arus barang lewat pintu lain di pelabuhan yang tidak diblokade
Selain itu, pelayanan barang impor untuk didistribusikan keluar pelabuhan juga terhambat, karena para petugas lapangan tidak berada di tempat. Pelayanan sempat dilakukan sampai pukul 16.30 Wib, namun hanya untuk sesaat. "Jalur masuk truk ke TPK Koja dialihkan melalui dermaga utara JICT dan keluar melalui gerbang 13 untuk memudahkan melakukan pengawasan kepabeanan," katanya.
Selain itu, kerusuhan yang terjadi di Pelabuhan Koja berbuntut kepada penjarahan salah satu kantor (side office) Terminal Peti Kemas Koja. Barang-barang di dalam kantor tersebut habis dijarah
Eksportir Was-Was
Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) mengkhawatirkan dampak kerusuhan Tanjung Priok berlanjut alias berkepanjangan hingga beberapa hari ke depan. Jika ini terjadi sampai besok maka arus ekspor barang dipastikan akan sangat terganggu. "Kalau berlanjut ini akan memprihatinkan, soalnya besok Kamis-Jumat hari ekspor," kata Sekjen GPEI.
Ia menegaskan rasa kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang tidak bisa menahan diri padahal seharusnya masalah ini tidak terjadi jika ada dialog. Toto menambahkan kejadian ini dipastikan mengganggu kelancaran arus barang ekspor maupun impor di Tanjung Priok. "Memang belum ada laporan dari anggota, kita masih menunggu. Yang pasti saat ini proses in-out berhenti, jalur merah pun tidak bisa dilakukan. Ini merugikan, tapi berapa besar kerugian yang timbul kita belum tahu," katanya.
Selain itu, kata dia, jika dampak kerusuhan berkepanjangan hingga besok, maka bagi eksportir yang masa kadaluarsa L/C-nya hingga besok pagi maka akan berdampak tidak terangkutnya barang-barang ekspor hingga menunggu sampai kapal berikutnya di pekan depan. Sedangkan kapal-kapal yang datang akan menumpuk karena tidak bisa mengangkut barang. "Kita kecewa dan prihatin, ini mengganggu kelancaran arus barang," tandasnya.
Pelayanan Bea Cukai Lumpuh Total
Buntut dari kerusuhan yang terjadi di Pelabuhan Koja Tanjung Priok sudah sangat mempengaruhi kegiatan ekspor impor lewat pelabuhan utama tersebut. Pelayanan Bea Cukai lumpuh, sehingga barang-barang yang akan keluar masuk pun tertahan di pelabuhan dan menumpuk. Demikian disampaikan oleh Kabag Humas Ditjen Bea dan Cukai, Efi Suhartantyo, Rabu (14/4/2010).
"Kalau tadi pagi pelayanan tersendat, sekarang sudah lumpuh. Karena kerusuhan yang terjadi di tempat terssebut, sehingga peti kemas tertimbun di pelabuhan," ujarnya.
Efi mengatakan, dengan pelayanan yang tersendat ini sudah jelas akan membuat barang tertahan sehingga para pengusaha akan rugi waktu. "Seharusnya barang sudah bisa keluar, namun akibat kerusuhan ini barang tertahan, sehingga pengusaha jadi rugi waktu," jelasnya.
Meskipun begitu, menurut Efi sampai malam hari ini Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok sudah berhasil mengurus 120 dokumen impor barang untuk keluar. Akibat kerusuhan ini, maka impor barang lewat jalur merah lumpuh. Untuk mengantisipasi penumpukan barang, Efi mengatakan, arus barang impor akan dialihkan ke pintu masuk lain, tidak melalui Pelabuhan Koja.
Seperti diketahui, rencana penggusuran makam Mbah Priok berbuntut pada kerusuhan, Data dari Administrator Pelabuhan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kementrian Perhubungan, hingga pukul 13.30 WIB, tercatat korban luka dari Brimob 9 orang, warga sipil 6 orang, polisi lalu lintas 1 orang, Satpol PP 36 orang, dan anggota Forum Betawi Rempug (FBR) 2 orang.
Rusak Citra Kelancaran Arus Barang
Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
"Image kelancaran barang akan tertanggu, kita sudah tidak lancar selama ini, akibat dari itu mengganggu proses distribusi," kata Ketua Umum Kadin Adi Putra Tahir saat dihubungi wartawan, Rabu (14/4/2010).
Dengan tegas Adi mendesak kepada pihak yang mengurusi masalah ini agar segera menyelesaikan dengan cepat karena potensi yang harus ditanggung mencapai miliaran rupiah. "Malam ini juga harus selesai, jangan sampai besok-besok," katanya.
Dikatakannya, kontainer yang menumpuk pada hari ini sudah sangat banyak akibat keributan tersebut. Seperti diketahui telah terjadi bentrokan antara petugas Satpol PP dan
Langganan:
Postingan (Atom)














.jpg)



.jpg)
