Tahun 2010 mendatang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menprioritaskan pada percepatan pembangunan bidang infrastruktur seperti jalan, sarana air, pasar dan kegiatan pembangunan yang diupayakan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Demikian anatara lain Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmi saat memimpin rapat koordinasi pengentasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional, Sabtu (26/10) di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Lombok Timur.
Menurut Bupati dalam rencana anggaran tahun 2010, Lombok Timur defisit sekitar 50 Milyar Rupiah karena banyaknya program pembangunan yang direncanakan namun anggarana yang terbatas. Untuk itu ditegaskan pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemda Lombok Timur pada tahun 2010 tidak ada pembangunan Fisik di setiap SKPD semuanya diarahkan untuk masayrakat. Kendati demikian Dinas/ Intsansi/ Badan akan diberikan anggaran tamabahan untuk melancarkan koordinasi dan lobi-lobi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat agar dapat menyerap dana untuk kegiatan pembangunan di Lombok Timur.
Selain itu Lombok Timur juga mendapatkan bagian dari Cukai tembakau sebesar 36 Milyar rupuah yang akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, penghijauan dan bidang kesehatan. Sedangkan jatah 32 Milyar yang diterima oleh Provinsi, awalnya merupakan jatah untuk Lombok Timur untuk pembangunan pabrik rokok. “kita sudah melakukan kesepakatan dengan Pemda Provinsi NTB pembangunan pabrik rokok diserahkan pada Provinsi untuk menangani” jelas Bupati.
Sementara itu kaitannya dengan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk pengentasan buta aksara, Sukiman menjelaskan kegiatan ini akan melibatkan semua stakeholder yang ada termasuk smeua Kepala Dinas/ intnasi yang dikerahkan untuk menjadi tim monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pada rapat yang dihadiri Camat, Kepala Desa, dan Pimpinan PKBM dan Lembaga yang menjadi mitra program KF, Bupati meminta mempertanyakan kesiapan dari pnyelenggara seperti ketersediaan dan kulaitas tutor yang dimiliki. Sehingga diharapkan KF yang akan diadakan selama 32 hari yakni pada bulan November sampai Desember nanti dapat berjalan dengan baik dan jumlah buta aksara di Lombok Timur dapat berkurang .
Dalam rapat tersebut Bupati juga menyinggung peresmian 10 Desa Persiapan yang akan dilakukan serentak pada 1 November mendatang. Sedangkan 21 Desa lainnya akan diresmikan 1 Desember. Sehingga pada tahun 2010 di Lombok Timur akan ada 150 Desa/ Kelurahan dan 25 Kecamatan, dimana 5 Kecamatan baru hasil pemekaran akan diresmikan 1 januari 2010. [Humas dan Protokol]
Bupati Lombok Timur, H Sukiman Azmi meminta pihak surveyor lokasi penambangan pasir besi di Desa Pohgading Timur untuk coolingdown. Permintaan ini merupakan kesimpulan dari pertemuan muspida Kabupaten Lombok Timur yang baru saja selesai.
“Bupati minta perusahaan untuk coolingdown dulu,” ujar Kapolres Lombok Timur, AKBP Edwin Zadma SIK kepada wartawan di ruang kerjanya.
Terkait masalah pelemparan mobil bupati dan perusakan kendaraan surveyor pihaknya akan tetap tindaklanjuti. “Selama ada laporan kita akan tindaklanjuti karena dalam kejadian ini ada dua kasus. Penganiayaan dan pengerusakan,” jelasnya.
Hanya saja dia menyayangkan tim surveyor yang tidak melakukan koordinasi dengan pihak aparat. “kejadian itu spontan karena masyarakat di lokasi tidak tahu menahu masalah pertambangan itu,” tambahnya
Bupati Lotim Hentikan Survey Tambang Pasir Besi
SELONG, gomong- Bupati Lombok Timur, H Sukiman Azmi meminta pihak surveyor lokasi penambangan pasir besi di Desa Pohgading Timur untuk coolingdown. Permintaan ini merupakan kesimpulan dari pertemuan muspida Kabupaten Lombok Timur yang baru saja selesai.
“Bupati minta perusahaan untuk coolingdown dulu,” ujar Kapolres Lombok Timur, AKBP Edwin Zadma SIK kepada wartawan di ruang kerjanya.
Terkait masalah pelemparan mobil bupati dan perusakan kendaraan surveyor pihaknya akan tetap tindaklanjuti. “Selama ada laporan kita akan tindaklanjuti karena dalam kejadian ini ada dua kasus. Penganiayaan dan pengerusakan,” jelasnya.
Hanya saja dia menyayangkan tim surveyor yang tidak melakukan koordinasi dengan pihak aparat. “kejadian itu spontan karena masyarakat di lokasi tidak tahu menahu masalah pertambangan itu,” tambahnya
