Tugas berat yang disandang satuan Brimob Polri dalam mengatasi konflik di Indonesia harus didukung dengan berbagai alat. Salah satu yang paling dibutuhkan adalah alat proteksi tubuh, terutama dalam mengantisipasi amuk massa yang menggunakan senjata tajam.
"Saat ini, alat proteksi yang mendukung tugas Brimob sangat kurang. Apalagi, alat tersebut untuk menghadapi rakyat di daerah konflik. Mau tidak mau Brimob harus turun tangan dan membutuhkan alat itu," kata Komandan Korps Brimob Irjen Pol SY Wenas usai peringatan hari ulang tahun Brimob ke-62 di Mako Brimob Jabar, Cikeruh, Sumedang, Jumat (16/11/2007).
Selain baju antipeluru, pasukan Brimob juga membutuhkan senjata listrik. Namun Brimob telah mengajukan anggaran untuk pengadaan alat-alat tersebut. "Kami sudah menganggarkan pembelian alat tersebut untuk tahun mendatang dengan mendaftarkan kebutuhan," tandas Wenas.
Menurut Wenas, kekurangan peralatan bukan menjadi masalah tunggal bagi pasukan elit Polri itu. Brimob juga mengalami kekuarangan pasukan, terutama di daerah-daerah rawan konflik yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
"Jumlah pasukan yang ada hanya 33 ribu orang di Indonesia. Idealnya, Brimob harus memiliki 50 ribu personel. Atau paling tidak, setiap Polres memiliki kesatuan Brimob. Mudah-mudahan saja ini bisa tercapai tahun depan," harap Wenas.
Media Proteksinews
sample media terbit
RNI
kantor pusat
Sabtu, 20 Maret 2010
Rabu, 17 Maret 2010
RIVAI ZAKARIA ,,CERDASKAN MASYARAKAT BUTA HUKUM VIA KETIK REG HUKUM 9600
Beberapa hal yang dilakukan berkenaan dengan profesinya, ayah empat anak ini, memberikan konsultasi hukum cuma-cuma lewat dunia maya yakni lewat layanan situs www.warunghukum.com yang bisa diakses kapan saja.
Ia juga membuka konsultasi bagi orang-orang yang sibuk lewat layanan pasca bayar melalui telepon selular dengan bekerjasama dengan perusahaan provider. “Kita tinggal ketik REG Spasi Hukum kirim ke 9600,” katanya.
Layanan ini, selain memberikan pencerahan pada masyarakat, sekaligus membantu pemerintah mencerdaSkan masyarakat yang buta hukum
Kenyataannya di Indonesia ,kata riva, penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 250 juta., 95 persen buta hukum,baik pada orang kaya,pejabat,pengusaha banyak juga yang buta hukum apalagi orang orang awam.
Ketika disinggung bagaimana kiatnya agar menjaga pengacara handal sekaliber dirinya,dia menjelaskan.kiatnya adalah, untuk menjadi pengacara professional dan handal, ada 4 kategori yang harus dimiliki pengacara itu sendiri .
dia harus Smart yakni pinter menguasai hukum dan pandai berargumen .
yang kedua dia tidak boleh gredding (serakah) pengacara yang serakah tidak berbagi dia akan kesulitan bermitra.
ketiga dia harus membuka Network (jaringan) harus pandai membina hubungan, baik dengan sesama penegak hukum lainya. Lalu yang terakshir, Truss ,kepercayaan.yang keempat ini yang berbahaya!jangan sekali kali bermain dua pintu,karena pada profesi pengacara ada juga unsure sisi bisnisnya,jadi peluang pasang dua kaki selalu ada .biasanya pengacara umumnya jika ingin cepat kaya ia mau dibayar
tetapi katanya, pengacara yang beretika dan berhati nurani harus dapat melihat.pada siapa meminta bayaran dan pada siapa memperjuankan pembelaan.kita juga harus menetapkan harga itu berdasarkan hati.”Hati nurani itu bicara ketika ada orang miskin, tetap kita bela tanpa minta dibayar akan tapi bila pada orang yang kaya kita juga harus buka tarif,”Ujarnya. jika pejabat,pengusaha merampok uang miliaran tapi tidak mau intuk tidak dibayar saya akan minta bayaran.jangan kita berselingkuh ,harus konsisten atas apa yang kita perjuangkan.yaitu menanamkan kepercaayaan pada klienya.klien itu akan menjadi juru bicara kepada orang2 dengan menceritakan kepuasanya atas layanan kita,katanya
dipaparkanya, prinsif moral dia sudah diatas orang normal,diatas rata rata.’ prinsif sa
SRIKANDI MARITIM dulu bercita cita jadi Astronot
SRIKANDI MARITIM
Di usianya yang ke-55 tahun, aura kecantikannya memancar tegas, tak kalah dengan gadis-gadis berusia jauh di bawahnya. Paduan baju warna gading dipadu dengan rok hitam yang dikenakannya semakin membuatnya terlihat menarik.
Inilah sosok pengacara Chandra Motik Djemat yang ditemui disebuah hotel dibilangan Jakarta Pusat pada Sabtu akhir Desember 2009. Senyumnya yang indah membuat setiap orang yang menatapnya terpesona.
“Maaf mas, kita terpaksa bertemu di sini karena saya masih ada pertemuan dengan klien di sini. Tapi mohon bersabar sedikit karena saya akan membereskan urusan lebih dulu dengan klien,” katanya sembari meminta izin untuk kembali menemui kliennya.
15 menit berselang, wanita ini menghampiri majalah Proteksi. Tak terlihat gurat letih sedikit pun kendati terlihat sibuk pada akhir pekan yang biasanya dipakai orang untuk berlibur.
Setelah berbasa-basi sejenak, wanita yang membiarkan rambutnya panjang ini menceritakan tentang awal mula bergelut di bidang hukum sebagai pengacara.
Bermula dari kegundahan atas kondisi kelautan (maritim) Indonesia. Menurutnya negeri yang dikelilingi laut seperti Indonesia, ternyata belum terurus secara maksimal.
Sejak itu, ia banting setir dari cita-citanya sejak kecil menjadi astronot. Dengan antusias ibu tiga anak ini mempelajari segala hal tentang kelautan. Sampai pada akhirnya ia fokus menjadi pengacara kelautan—sebuah profesi yang jarang digeluti sarjana hukum di tanah air.
Berbagai kasus kelautan telah ditangani. Seperti yang lain, tak semua kasus berakhir dengan kemenangan. Apalagi diawal-awal ia merintis karirnya. Namun semuanya dijalani dengan sabar.
Kini, ia menjadi salahsatu wanita yang patut diperhitungkan menjadi pengacara khusus kelautan. Segala kasus hukum yang berkaitan dengan kelautan, tak pelak meminta bantuannya.
Mungkin ketenarannya inilah yang membuat nelayan Thailand yang tertangkap TNI AL pada Desember 2009 silam meminta bantuannya mengurus persoalan hukum yang menimpanya.
Para awak kapal ini mengaku ditangkap saat
memasuki perairan Selat Malaka. Mereka dituduh melakukan illegal fishing karena kedapatan membawa lobster (udang besar) serta melewati teritorial tanpa izin.
Sejatinya, menurut Chandra kliennya tak melakukan seperti yang dituduhkan aparat TNI AL. Ini dibuktikan dengan data kecepatan kapal yang diperoleh dari satelit yang bermarkas di Ingris.
“Kalau mencari ikan, biasanya kecepatan kapal hanya berkisar 2 knot. Tapi data yang dikeluarkan satelit Inggris klapal klien kami berkecepatan 7 knot. Artinya, tak mungkin dengan kecepatan itu, klien kami melakukan pencurian,” katanya menjelaskan.
Selain itu, tangkapan lobster yang dituduhkan ternyata bukan seperti jenis yang berasal dari perairan di Indonesia. Yang lainnya yakni jaring yang dijadikan alat bukti ternyata hasil rekayasa aparat.
Dalam penyelidikan, jaring yang dipunyai awak kapal Thailand bernomor 018 ini ternyata sudah dalam keadaan rusak dan disimpan di dalam lambung kapal.
Keberadaan kapal itu sendiri saat melewati perairan Indonesia bukan sebuah kesengajaan karena sebelumnya mereka melakukan penangkapan lobster di Somalia.
Saat hendak pulang, mereka seharusnya melewati perairan Taiwan. Namun perairan itu sedang mengalami penyusutan sehingga tak mungkin dilalui karena terjadi pendangkalan.Mereka pun berinisiatif mencari jalur alternatif yakni melewati perairan Selat malaka. Saat itulah mereka ditangkap yang berujung pada proses pengadilan.
Akan tetapi dalam prosesnya banyak terjadi kejanggalan. Semula saat ditangkap awalnya kapal hendak dibawa ke dermaga Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun dengan alasan dangkal, mereka dibawa ke pelabuhan milik Angkatan Laut di Belawan, Medan.
Kejanggalan lainnya yaitu tak ditemukannya alat tangkap saat dilakukan konferensi pers sesaat setelah penangkapan. Namun bukti itu, tiba-tiba muncul saat perwakilan Dubes Thailand yang diundang mengunjungi mereka.
Mengetahui fakta itu, istri dari Yusuf Djemat ini memutuskan mengadvokasi mereka. Dalam kurun sebulan kasus itu akhirnya bisa dimenangkan meski pun harus membayar denda.
“Klien saya sempat marah, karena tidak melakukan kesalahan tetapi harus bayar denda,” katanya.
Kliennya terpaksa pasrah menerima keputusan tersebut karena tak mau repot dengan urusan yang mau tak mau menyita waktu. “Pokoknya yang penting mereka bebas,” lanjutnya.
Menurut Chandra,jaksa penuntut pun bingung dengan kasus ini.tapi karena berkas dianggap lengkap ( P 21 )
mereka terpaksa meneruskan sampai akhirnya menelurkan
keputusan kontroversial.
Dari kasus ini dan beragam kasus kelautan lain yang pernah ditanganinya, wanita kelahiran Jakarta ini menganggap perlunya merevisi Undang-Undang Perikanan.
Seperti misalnya yang menyangkut soal alat tangkap. Dalam UU tidak disebutkan secara terperinci seperti jaring ikan apakah mesti memiliki pemberat sehingga masuk kriteria alat tangkap. “Misalnya, jaring yang tidak dipakai menangkap ikan apakah dianggap bermasalah,” ujarnya.
Untuk itu ia menyarankan, bila pemerintah berkehendak melakukan pemberantasan illegal fishing, maka perlu dibentuk satu lembaga atau badan dalam satu komando dengan multi fungsi sehingga menjadi satu.
“Semuanya satu seragam yang khusus menangani masalah-masalah kelautan. Jika itu tidak dilakukan, maka persoalan kelautan dianggap tidak aman sehingga membuat orang yang berniat berinvestasi berpikir seribu kali.
Yang terjadi sekarang adalah banyaknya lembaga seperti KPOB, DKP, Polri, Bea-Cukai, Imigrasi, dan sejumlah lembaga lainnya dimana masing-masing merasa memiliki kewenangan sesuai dengan keputusan UU. “Itulah sebabnya, seolah-olah kita memiliki banyak angkatan laut,” katanya.
Parahnya, sebuah kapal bisa ditangkap berulangkali oleh lembaga-lembaga tadi yang berimbaadi yang berimbas pada enggannya para stake holder menanamkan investasi.
Nah, dari sejumlah kasus tersebut, anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini merasa tertantang untuk menegakkan keadilan di bidang kelautan. Tak pandang siapa dan dari negara mana asal pemohonnya, dijamin, ia pasti akan membela selama terbukti benar. HALIM MASHATI
Budaya Pariarki lambat laun penilaian itu seakan sirna. Saat ini, sejumlah tokoh perempuan terus bermunculan dari beragam profesi, dan memberi bukti bahwa mereka dapat bersaing dengan lelaki untuk memberi kontribusi kepada bangsa. Chandra Motik salah satunya. sosok perempuan menjadi terbelenggu.dengan budaya Pariarki yang selalu diidentikan pekerjaan rumah
tangga dan seakan sulit untuk menjadi figur yang bersaing dalam karir profesi.
Perempuan kelahiran Jakarta 18 Februari 55ang patut diacungi jempol. Betapa tidak, saat ini Chandra menjadi pengacara khusus bidang kelautan. Sebuah profesi yang jarang digeluti para sarjana hukum di Tanah Air.
Siapa sangka, Chandra yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini awalnya bercita-cita menjadi astronot. Dimata dia, menjadi seorang astronot adalah hal yang sangat membanggakan karena tak semua orang bisa menginjakkan kakinya di bulan. Apalagi nama Chandra artinya adalah bulan.
Namun, Chandra tiba-tiba membanting setir cita-citanya setelah melihat kondisi laut di Indonesia. “Saya mendadak ingin tahu seluruh tentang laut, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan,” ujar Chandra saat berbagi kisah Proteksi baru baru ini.
Di Th1981, Chandra bersama beberapa sahabatnya mendirikan Lembaga Hukum Laut. Kala itu, bertepatan setelah kejadian tenggelamnya Kapal Tampomas di perairan Masalembo. “Dulu Pak Harto lebih fokus ke pertanian, makanya kami mendirikan lembaga ini,” tandas perempuan berambut panjang ini.
Kecintaannya terhadap terhadap perairan Indonesia telah mengantarkan Chandra menjadi Penasihat Ahli Ksal Bidang Hukum dan Maritim, anggota Dewan Maritim Indonesia, dan Penasihat Perairan Rakyat. “Saya sadar suatu saat Indonesia membutuhkan tenaga ahli di bidang ini, dan ternyata benar” tukasnya.
Selain menjadi seorang lawyer di bidang kelautan, Chandra juga memiliki kesibukan lainnya. Saat ini, Chandra tercatat sebagai Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar.
Chandra juga aktif mengurus Yayasan Al Yusuf bersama suami tercinta, Yusuf Djemat, dan Yayasan Al Rahman yang diprakarsai keluarga besar Motik. “Yayasan keluarga didirikan untuk fokus dalam bidang syiar Islam,” kata Chandra.
Menjadi seorang professional tidak lantas membuat Chandra lupa dengan peran ibu rumah tangga. Bahkan, ketiga anaknya kini telah menjadi orang yang berprestasi. Putri pertama bernama Ahsana Vidya (25) adalah seorang lulusan ilmu politik dari Amerika Serikat, sedangkan putra kembarnya Yudha Irhamsyah Djemat dan Yudi Irhamsyah Djemat (24) kini menjadi seorang dokter umum dan pengacara.
Dalam pengamatan Chandra, nasib perempuan di Indonesia saat ini sudah lebih baik. Perempuan saat ini sudah mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam berbagai hal. Hal ini nampak karena Indonesia pernah dipimpin seorang perempuan. Namun, dia berharap, pemerintah dapat terus memperhatikan nasib perempuan di Indonesia agar kelak mampu bersaing di kancah internasional.
“Kita tidak berharap perempuan hanya menempuh pendidikan sampai SMUsaja, tetapi dapat terus hingga tingkat lebih baik. Pemerintah harus membantu mewujudkan itu secara merata hingga ke desa,” imbau srikandi yang gemar mengoreskan tulisannya menjadi sebuah buku itu.(Halim)
Gerakan menanam pohon merupakan salah satu Gerakan menanam pohon PTPN IX dalam mendukung konservasi alam, penyaluran Program Bina Lingkungan
Gerakan menanam pohon merupakan salah satu bentuk kontribusi PTPN IX dalam mendukung konservasi alam, sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan yang diupayakan PTPN IX menjadi wujud nyata dalam mendukung pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sriyadhi, MM pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, yang diselenggarakan oleh PTP Nusantara IX (Persero), di Kampoeng Kopi Banaran Bawen Kabupaten Semarang, Kamis (10/12).
Menurutnya, Pohon yang ditanam hendaknya pohon produktif, sehingga selain menjadi penyangga kelestarian dan konservasi alam, juga memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai bahan baku industri ataupun kebutuhan lainnya. Penanaman pohon jabon, sengon dan miopsis sebanyak 1,43 juta pohon di tahun 2010 nanti, hendaknya bukan semarak pada awalnya saja, tetapi juga harus dipelihara secara berkelanjutan agar didapatkan hasil yang optimal.
Gubernur minta, kepada jajaran PTPN IX, saya sampaikan apresiasi atas dedikasinya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan di Jawa Tengah, serta berupaya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui Program Bina Lingkungan yang telah dibangunnya.
Oleh Karena itu, lanjutnya, PTP Nusantara IX hendaknya berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait dalam memberikan bantuan kemitraan kepada masyarakat, selain mitra binaannya sendiri, agar tepat sasaran, dan berhasil guna dengan optimal. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui potensi, klasifikasi usaha, serta perkembangan aktivitas ekonomi masyarakatnya.
Imbal balik antara masyarakat dan dunia usaha melalui program-program CSR ini tentu akan menimbulkan rasa kebersamaan, yang bukan hanya membawa citra baik perusahaan, tetapi kesadaran masyarakat yang tinggi untuk aktif menjaga dan mengelola aset perusahaan dengan baik. Gubernur minta, PTP Nusantara IX agar selalu melibatkan masyarakat dalam mengelola lahan perkebunan yang dimiliki.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, Penanaman pohon menjadi salah satu upaya menciptakan kebersamaan, serta kelanjutan dari gerakan One Man One Tree (OMOT) yang telah dicanangkan secara nasional. Di Jawa Tengah, gerakan ini hendaknya dipopulerkan menjadi “Sak Uwong Sak Uwit”, sehingga masyarakat Jawa Tengah lebih mudah menerima maksud dan makna program ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu, jadikan peringatan Hari Menanam Pohon ini bukan hanya sebagai acara seremonial belaka, tetapi pemacu dan pemicu masyarakat untuk benar-benar sadar lingkungan. Sedangkan bagi PTPN IX, kesempatan ini menjadi bukti nyata untuk memberdayakan lahan perkebunan sekaligus upaya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola lahan perkebunan dengan optimal, agar bernilai ekonomis maupun ekologis.
Pada perkembangan selanjutnya Gubernur berharap, PTPN IX hendaknya mempelopori cara pemanfaatan Hak Guna Usaha lahan perkebunan yang disesuaikan dengan fungsi, kontur tanah dan lingkungannya. Jika ada penggantian jenis tanaman, hendaknya selain memperhatikan aspek teknis, juga dengan pertimbangan ekonomi, bahwa tanaman yang dikembangkan adalah jenis tanaman yang banyak dicari di pasaran dengan nilai jual yang sesuai. HALIM JS
BTN Perkuat Sistem Informasi dan Teknologi (IT)Program Strategis 2010.
Program Strategis 2010.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan memperluas jaringan layanan dan perkuat sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang akan dimasukan program strategis 2010.“Program strategis 2010 sebagai tindak lanjut perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (Tbk),” kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Minggu usai mengikuti jalan santai memperingati HUT ke-60 bank tersebut.Iqbal mengatakan, dalam rangka pengembangan jaringan layanan, BTN merencanakan untuk membuka 100 kios setara dengan kantor kas, serta 500 unit kerjasama dengan PT PosIndonesia.Menurutnya, dengan layanan yang lebih efisien akan memudahkan BTN mendapat dana murah sehingga dapat menekan tingkat bunga kredit pada akhirnya.Kemudian upaya BTN memperkuat sistem IT salah satunya menekan biaya dana (cost of fund) setidaknya mengurangi penggunaan dokumen (paperless), ujarnya.Iqbal mengatakan, perubahan sistem IT yang dilaksanakan mencakup sistem proses kredit, sistem tagihan kredit, serta Elelctronic Data Warehouse (untuk efisiensi pekerjaan di dalam).
Terkait dengan penggunaan teknologi baru BTN juga menjalin kerjasama dengan dengan Perguruan Tinggi dalam melatih sumber daya manusia yang tersedia, papar Iqbal.Iqbal mengatakan, BTN dalam tahun 2010 mentargetkan memiliki pangsa pasar 25 persen dalam pembiayaan sektor perumahan dan 97 persen untuk kredit bersubsidi.BTN dalam tahun 2010 dalam laporan belum diaudit mengalokasikan kredit Rp20 triliun bagi sektor perumahan dan industri pendukung atau naik 20 sampai 30 persen dari realisasi tahun 2009.Iqbal mengharapkan, dengan upaya yang terus dilaksanakan overhead cost (biaya pokok) BTN dapat ditekan sehingga pada akhirnya tingkat bunga kredit dapat terus turun.Iqbal belum dapat memastikan kapan bunga kredit terutama KPR turun, akan tetapi kalau melihat kecenderungan tahun 2010 seluruh perbankan masih optimis akan turun.Dalam kegiatan gerak jalan tersebut juga dibarengi dengan gerakan menanam pohon yang juga diikuti seluruh mitra kerja seperti pengembang anggota REI, Apersi, maupun pengembang BUMN Perum Perumnas.Dalam rangka mendukung program menanam 1 miliar pohon yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BTN siap berkontribusi 100 ribu pohon, kata Iqbal.Pohon yang ditanam merupakan Kerjasama dengan Departemen Kehutanan berupa salam, jeruk purut, pete, matoa, lengkeng, asam, nangka, dan sebagainya yang akan ditanam di rumah masing-masing karyawan minimal satu pohon, jelas IqbalPT Bank Tabungan Negara (BTN) tengah bersiap menerbitkan obligasi pada 2010 pengganti tertundanya pelaksanaan penawaran umum saham perdana (IPO) tahun ini.“Kita akan mempersiapkan kembali penerbitan obligasi baru pada 2010,” kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, usai memberikan suaranya pada Pilpres di TPS 05 Kompleks Menteri-RI, kawasan Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, .
Menurut Iqbal, penundaan IPO BTN yang sedianya dijadwalkan pada 2009 tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan.
“Tidak masalah kalau pemerintah menunda IPO, karena pada tahun ini emisi obligasi BTN mencapai Rp1,5 triliun” ujarnya.Ia menjelaskan, penerbitan obligasi tersebut teralisasi menjelang akhir tahun 2009, sehingga hasil emisi masih efektif digunakan untuk mengembangkan perusahaan.Meski begitu, Iqbal tidak merinci nilai obligasi yang kelak diterbitkan pada 2010 itu.
Ia hanya menjelaskan, bahwa yang terpenting saat ini pencapaian pos-pos keuangan dapat memenuhi target yang ditetapkan manajeman.Hingga Juni 2009 laba bersih BTN tercatat Rp229,9 miliar, mendekati target akhir tahun sebesar Rp485 miliar.
“Pada semester II setiap tahunnya, biasanya parameter keuangan lebih besar dari semester sebelumnyan,” katanya.
Melihat pencapaian tersebut, Iqbal optimitis BTN dapat meningkatkan performa keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
Karena itu perseroan selalu siap untuk IPO. Kalau pemerintah bilang go ya kita go,” katanya.
Remedial Bagi Pemohon SIM Gagal TesTeori
Kepala seksi SIM Kompol Gatot Subroto,
Remedial Bagi Pemohon SIM Gagal TesTeori
Guna mempermudah layanan publik terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, Satuan Pelaksana Administrasi (Sat-pas) SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, memberikan kesempatan bagi pemohon yang gagal lulus tes teori dengan program pengulangan bernama Remedial Test.
Kepala seksi SIM Kompol Gatot Subroto, Kamis (7/1) malam mengatakan, jika menilik pada undang-undang (UU), pemohon yang gagal mengikuti tes diperbolehkan untuk mencoba mengajukan kembali permohonan SIM dengan mengikuti tes ulang.
“Polda Metro Jaya sebagai proyek percontohan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat SIM baru. Dengan adanya tes remedial ini, pemohon SIM kendaraan roda dua maupun empat yang gagal mengikuti tes teori dapat mengulang kembali tes tersebut di hari yang sama, “katanya.
Mesti demikian, Gatot menegaskan, kelulusan tes teori, termasuk yang melalui tahapan Remedial Test tidak lantas berhak memperoleh lisensi mengemudinya. “Masih harus melewati tahapan terpenting, yaitu ujian praktik, “imbuhnya.
Dia menambahkan, sepanjang 2009, jumlah pemohon SIM per hari berkisar antara 300 – 600 orang. Sementara itu, mereka yang melakukan perpanjangan SIM jumlahnya mencapai dua kali lipat. Dari ratusan pemohon SIM baru, mereka yang gagal pada tes teori berkisar 10-15 persen per hari.
Kepala Tim Khusus Remedial Test Iptu Robin mengungkapkan, remedial yang merupakan kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono di akhir tahun 2009 ini dilakukan di dalam ruang khusus.
“Program ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Pengulangan dilakukan sama dengan tes teori sebelumnya dengan komputerisasi sehingga pemohon dapat langsung mengetahui nilainya melalui print out,”katanya.
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk menghindari pembuatan SIM melalui jasa calo atau berusaha memalsukan dokumen.( Halim )
Remedial Bagi Pemohon SIM Gagal TesTeori
Guna mempermudah layanan publik terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, Satuan Pelaksana Administrasi (Sat-pas) SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, memberikan kesempatan bagi pemohon yang gagal lulus tes teori dengan program pengulangan bernama Remedial Test.
Kepala seksi SIM Kompol Gatot Subroto, Kamis (7/1) malam mengatakan, jika menilik pada undang-undang (UU), pemohon yang gagal mengikuti tes diperbolehkan untuk mencoba mengajukan kembali permohonan SIM dengan mengikuti tes ulang.
“Polda Metro Jaya sebagai proyek percontohan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat SIM baru. Dengan adanya tes remedial ini, pemohon SIM kendaraan roda dua maupun empat yang gagal mengikuti tes teori dapat mengulang kembali tes tersebut di hari yang sama, “katanya.
Mesti demikian, Gatot menegaskan, kelulusan tes teori, termasuk yang melalui tahapan Remedial Test tidak lantas berhak memperoleh lisensi mengemudinya. “Masih harus melewati tahapan terpenting, yaitu ujian praktik, “imbuhnya.
Dia menambahkan, sepanjang 2009, jumlah pemohon SIM per hari berkisar antara 300 – 600 orang. Sementara itu, mereka yang melakukan perpanjangan SIM jumlahnya mencapai dua kali lipat. Dari ratusan pemohon SIM baru, mereka yang gagal pada tes teori berkisar 10-15 persen per hari.
Kepala Tim Khusus Remedial Test Iptu Robin mengungkapkan, remedial yang merupakan kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono di akhir tahun 2009 ini dilakukan di dalam ruang khusus.
“Program ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Pengulangan dilakukan sama dengan tes teori sebelumnya dengan komputerisasi sehingga pemohon dapat langsung mengetahui nilainya melalui print out,”katanya.
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk menghindari pembuatan SIM melalui jasa calo atau berusaha memalsukan dokumen.( Halim )
Kasus Bank Century Akan Disidangkan
Dua tersangka kasus Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam Al Waraq yang kini menjadi buron akan di sidangkan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Persidangan akan di gelar di Pengadilan negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (18/03).
Dalam kasus Bank Century, kedua tersangka di duga telah melakukan penempatan secara tidak benar atas surat-surat berharga valas milik Bank Century. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 3,115 triliun.
Kejaksaan sendiri telah menemukan uang pelarian dana kedua tersangka tersebut yaitu di Dreschner Bank of Switzerland sebesar 56 juta dollar AS, di Ink Bank Hongkong ditemukan 388 juta dollar AS dan 650 juta dollar AS di temukan di Standart Chartered Bank Hongkong.
(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan R.I)
Kejaksaan Darmono mengklaim memenuhi target yang dicanangkan. "Tak ada yang meleset,"
Jaksa Agung Hendarman Supandji melantik Darmono menjadi Wakil Jaksa Agung, Rabu (23/12), menggantikan pejabat sebelumnya Abdul Hakim Ritonga yang mengundurkan diri.
Pada kesempatan yang sama di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Hendarman juga melantik Jaksa Agung Muda Pembinaan yang baru, Iskamto dan Jaksa Agung Muda Intelijen Muhammad Amari.
Darmono sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Pembinaan sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung setelah Abdul Hakim Ritonga terseret dalam rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah]. Sedangkan Iskamto sebelumnya menjabat sebagai Jamintel. Posisi itu kemudian diisi Amari yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pada kesempatan itu Jaksa Agung mengungkapkan rencananya menyerahkan konsep reorganisasi dan restrukturisai Kejagung pada 16 Januari 2010 kepada Sekretariat Negara. “Diharapkan pada 16 Januari 2010, reorganisasi dan restrukturisasi sudah diterima Setneg,” katanya ( Halim - Erlin)
Pada kesempatan yang sama di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Hendarman juga melantik Jaksa Agung Muda Pembinaan yang baru, Iskamto dan Jaksa Agung Muda Intelijen Muhammad Amari.
Darmono sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Pembinaan sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung setelah Abdul Hakim Ritonga terseret dalam rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah]. Sedangkan Iskamto sebelumnya menjabat sebagai Jamintel. Posisi itu kemudian diisi Amari yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pada kesempatan itu Jaksa Agung mengungkapkan rencananya menyerahkan konsep reorganisasi dan restrukturisai Kejagung pada 16 Januari 2010 kepada Sekretariat Negara. “Diharapkan pada 16 Januari 2010, reorganisasi dan restrukturisasi sudah diterima Setneg,” katanya ( Halim - Erlin)
Tak ada angin tak ada hujan, Kejaksaan Agung berencana menyetop kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar RI di Thailand. Setelah enam bulan diusut, kasus itu rampung disidik dan mestinya siap dilimpahkan ke pengadilan. "Penyidik mengusulkan kasus dihentikan karena tak memenuhi unsur tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy belum lama ini.
Rencana penghentian tersebut dianggap janggal oleh Indonesia Corruption Watch. Menurut lembaga pegiat antikorupsi ini, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jelas-jelas menyebutkan ada kerugian negara sebesar Rp 1,51 miliar. Dalam auditnya, Badan Pengawasan menyatakan duit itu dikumpulkan dengan cara memanipulasi anggaran dan digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.
"Kok, Kejaksaan bilang tak ada kerugian negara?" kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho. Semula Kejaksaan menggebu-gebu mengusut perkara ini. Terbukti, penanganan perkara ini ikut dimasukkan dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kasus memang selesai disidik, tapi akhirnya tidak jadi disidangkan. "Untuk apa dimasukkan ke program 100 hari kalau akhirnya dihentikan?" ujar Emerson mengkritik.
Dari 13 kasus yang masuk program 100 hari Kejaksaan, seluruhnya memang rampung disidik. Sebagian kasus bahkan mulai disidangkan di pengadilan. Hanya kasus korupsi di Kedutaan Besar RI di Negeri Gajah Putih yang tidak jadi dibawa ke penuntutan.
Tapi, di mata Emerson, "Tak ada yang luar biasa dalam 100 hari ini." Dia menilai, dalam 100 hari ini Kejaksaan kurang gereget karena hanya mengejar angka penyelesaian kasus ketimbang kualitas penyelesaiannya. Namun Kejaksaan mengelak dicap gagal memenuhi target program 100 hari. Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, penanganan kasus korupsi bukan satu-satunya program mereka. Di bidang Pembinaan dan Pengawasan, misalnya, Kejaksaan mengklaim memenuhi target yang dicanangkan. "Tak ada yang meleset," kata Darmono dua pekan lalu.
Darmono: Perlakuan Istimewa Yang Diterima Arthalita Akan DievaluasiRencana penghentian tersebut dianggap janggal oleh Indonesia Corruption Watch. Menurut lembaga pegiat antikorupsi ini, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jelas-jelas menyebutkan ada kerugian negara sebesar Rp 1,51 miliar. Dalam auditnya, Badan Pengawasan menyatakan duit itu dikumpulkan dengan cara memanipulasi anggaran dan digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.
"Kok, Kejaksaan bilang tak ada kerugian negara?" kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho. Semula Kejaksaan menggebu-gebu mengusut perkara ini. Terbukti, penanganan perkara ini ikut dimasukkan dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kasus memang selesai disidik, tapi akhirnya tidak jadi disidangkan. "Untuk apa dimasukkan ke program 100 hari kalau akhirnya dihentikan?" ujar Emerson mengkritik.
Dari 13 kasus yang masuk program 100 hari Kejaksaan, seluruhnya memang rampung disidik. Sebagian kasus bahkan mulai disidangkan di pengadilan. Hanya kasus korupsi di Kedutaan Besar RI di Negeri Gajah Putih yang tidak jadi dibawa ke penuntutan.
Tapi, di mata Emerson, "Tak ada yang luar biasa dalam 100 hari ini." Dia menilai, dalam 100 hari ini Kejaksaan kurang gereget karena hanya mengejar angka penyelesaian kasus ketimbang kualitas penyelesaiannya. Namun Kejaksaan mengelak dicap gagal memenuhi target program 100 hari. Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, penanganan kasus korupsi bukan satu-satunya program mereka. Di bidang Pembinaan dan Pengawasan, misalnya, Kejaksaan mengklaim memenuhi target yang dicanangkan. "Tak ada yang meleset," kata Darmono dua pekan lalu.
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) melakukan sidak di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur, Minggu (10/01) Satgas tiba dilokasi pada pukul 19.00 wib dan berakhir pada pukul 22.00 wib. Sidak tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat .“Satgas menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat karena sifatnya aktual oleh karena itu diutamakan,” ujar Darmono.
Dalam sidak tersebut Satgas menemukan banyak penyimpangan pada beberapa sel napi diantaranya pada sel terpidana Arthalita Suryani, dimana satgas menemukan adanya perlakuan yang istimewa terhadap Artalyta karena sel yang ditempatinya tak ubahnya seperti hotel berbintang. Ruangan Arthalita sendiri dilengkapi dengan AC, TV, serta fasilitas kesehatan lainnya. Artalyta juga dengan leluasa melakukan perawatan diri dan kecantikan dengan mendatangkan dokter bagi dirinya didalam sel yang berukuran 8x8 meter tersebut.
Sidak ke Rutan Pondok Bambu adalah sebagai salah tugas satgas yaitu melakukan koreksi terhadap tata laksana dalam rangka penyelenggaraan penegakan hukum dan pelayanan kepada publik dengan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan salah satunya adalah dalam hal pemidanaan Artalyta Suryani.
Darmono menjelaskan, Satgas PMH yang dibentuk berdasarkan Kepres No.37 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 bertugas untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan koreksi.
Menurut Darmono, dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap penyimpangan prosedur pemidanaan, Satgas melakukan pengecekan ke lapangan, nantinya data-data yg ditemukan akan dievaluasi . Terkait Artalyta satgas akan mengevaluasi mengapa Arthalita mendapat perlakuan yang berbeda, sejauh mana pemidanaan Arthalita menyimpang dari ketentuan-ketentyuan umum pemidanaan.
Selanjutnya jika penyimpangan menyangkut administrasi prosedur maka akan disampaikan kepada lembaga terkait untuk dilakukan penyempurnaan sistem pemidanaan sedangkan jika ditemukan unsur pidana maka akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada instansi/lembaga terkait misalnya kasus korupsi akan ditangani kejaksaan, sedangkan menyangkut perkara Tindak Pidana Umum akan diserahkan kepada polisi dan seterusnya.
Temuan-temuan itu setelah dilakukan evaluasi akan ditindak lanjuti dengan rekomendasi. Selanjutnya hasil rekomendasi akan disampaikan kepada presiden .
Sidak PMH ke rutan P.Bambu merupakan Gebrakan pertama satgas yang akan dilanjutkan kepda instansi2 lain, menurut Darmono sejauh ini instansi-instansi yang ada sangat mendukung keberadaan Satgas PMH, dimanapun jika ada penyimpangan harus diluruskan termasuk dengan institusi Kejaksaan sendiri , Satgas bertugas mengawal penyelenggaraan penegakan hukum, adapun menyangkut sanksi yang akan dikenakan menjadi wewenang dari instasi bersangkutan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU.
Bea Cukai Tunggu Repormasi Thomas
Belum lama ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai untuk menggantikan Anwar Suprijadi oleh Menteri Keuangan.
Hadir dalam pelantikan ini, dirjen-dirjen Departemen Keuangan, termasuk Anwar Suprijadi karena acara ini dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Anwar kepada Thomas.
Pria kelahiran Yogyakarta, 21 Juni 1951 ini merupakan lulusan Universitas Gajah Mada. Thomas melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program Master jurusan Manajemen di Universitas Diponegoro, Semarang.
Thomas memulai karirnya di Dirjen Bea dan Cukai sebagai Sekretaris DJBC pada tahun, 2001-2005. Direktur Audit lalu pada 2005-2009. Sejak 28 April 2009, dia menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.
Selain itu, Thomas juga pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 2006 hingga saat ini.
Thomas Sugijata, pada malam hari ini dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dengan pelantikan ini posisi Thomas secara resmi menggantikan Anwar Suprijadi, Dirjen sebelumnya, yang telah pensiun pada 2008 lalu.
Thomas yang lahir di Yogyakarta, 21 Juni 1951, memiliki nama lengkap Drs. Thomas Sugijata Ak, MM,. Thomas dilantik langsung oleh Menteri Keuangan di ruang Grahasawala, Kantor Menko Perekonomian, Kamis malam, 31 Desember 2009. Hadir dalam pelantikan seluruh pejabat eselon I Departemen Keuangan termasuk Mantan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi.
Anwar turut hadir dalam pelantikan ini, karena menurut jadwal acara, usai pelantikan langsung digelar Serah Terima Jabatan (Serijab) dari Dirjen lama ke Dirjen yang baru.
Profile singkat beliau adalah Pendidikan terakhir sarjana ekonomi jurusan akuntansi Universitas Gadjah Mada, dan mengambil Magister Manajemen di Universitas Diponegoro.
Jabatan yang pernah ia emban yakni sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 28 April 2009. Sebelumnya Thomas juga pernah menjabat sebagai Direktur Audit pada 2005-2009, dan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2001-2005.
Thomas di Ditjen Bea Cukai selama ini juga dipercaya sebagai Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai sejak tahun 2006 hingga sekarang. Thomas Sugijata Akan Teruskan Reformasi Bea CukaiMenteri Keuangan, Sri Mulyani (kanan) didampingi Anwar Suprijadi (tengah) berjabat tangan dengan Dirjen Bea Cukai baru, Thomas Sugijata (kiri) usai pelantikan di Gedung Graha Sawala Kantor Menko Perekonomian, - Dirjen Bea dan Cukai yang baru dilantik Thomas Sugijata mengatakan akan meneruskan reformasi birokrasi dalam tubuh direktorat Bea dan Cukai yang telah berjalan dengan baik semasa kepempimpinan Anwar Suprijadi.
“Kita akan melanjutkan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai dan yang akan kita lakukan pertama adalah menyelesaikan kantor-kantor yang belum memperoleh program reformasi dengan merevitalisasi kantor itu dari sisi organisasi, sistem dan prosedur dari Sumber daya Manusia,” ujarnya seusai pelantikan sekaligus serah terima jabatan Dirjen Bea dan Cukai di Gedung Menko Perekonomian Jakarta, Kamis malam.
Ia menambahkan evaluasi dalam rangka mempertahankan reformasi juga akan dilakukan agar dapat mengetahui hal-hal yang masih kurang dan memperbaiki hal-hal baik yang perlu dipertahankan.
“Program reformasi ini harus terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan berkelanjutan dari sisi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini juga mengatakan reformasi birokrasi dilakukan melalui adanya inovasi untuk pengembangan kinerja pelayanan.
“Contohnya antara lain terkait pelaksanaan New Single Window, kemudian, risk management yang harus dikembangkan melalui pemrosesan informasi dengan pengembangan teknologi informasi,” ujarnya.
Selain tugas rutin sehari-hari dari direktorat bea dan cukai, Ia menambahkan, yang terkait dengan pengawasan ekspor dan impor serta pemungutan bea masuk harus dilakukan secara optimal.
“Bea dan Cukai juga selalu melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan penyelundupan berdasarkan management risiko dengan menempatkan pegawai atau membuat tim untuk meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan prinsip-prinsip dasar direktorat bea dan cukai yaitu reformasi birokrasi membuat tuntutan untuk melayani secara cepat, efisien dan bersih harus terus dipertahankan.
“Keberhasilan reformasi terjadi apabila masyarakat bisa berhubungan dengan aparat lebih cepat, baik, murah, berkualitas dan efisien dimana tantangan melalui perbaikan prosedur kerja, teknologi informasi untuk memonitor jasa lebih cepat dan reliable bisa tercapai apabila ada perubahan dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku,” ujarnya.
Menkeu berpesan kepada Thomas, bahwa perjalanan reformasi yang masih muda dapat disuburkan, lebih tanamkan serta diperdalam akarnya kepada jajaran pejabat tertinggi hingga staf pelaksana dalam direktorat bea dan cukai untuk menjawab tantangan lain dalam menjaga kawasan pabean RI yang luas dan menantang..
Ia juga mengatakan pengawasan dan pengamanan yang efektif dapat memberikan dampak positif ekonomi dan ketenangan kepada masyarakat agar tidak mendapat konsumsi barang yang mencelakakan dari sisi kesehatan maupun sisi lain.
“Kita lihat kuantitas dan kualitas penyeludupan barang menurun sehingga perdagangan dan beberapa industri elektronik dan tekstil menyampaikan apresiasi dan itu merupakan tanda-tanda reformasi yang selama ini dilakukan telah berhasil dimulai dari penertiban berbagai pelabuhan dan perbaikan dalam tata kelola bea cukai,” ujar Menkeu.
Thomas Sugijata hari ini dilantik oleh Menteri Keuangan menjadi Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Anwar Suprijadi yang habis masa baktinya pada 31 Desember 2009.
Sebelumnya Thomas juga pernah menjabat sebagai Direktur Audit, Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai serta Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai ( H. Mashati )
Gerakan menanam pohon PTPN IX Bentuk penyaluran Program Bina Lingkungan
Gerakan menanam pohon merupakan salah satu bentuk kontribusi PTPN IX dalam mendukung konservasi alam, sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan yang diupayakan PTPN IX menjadi wujud nyata dalam mendukung pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sriyadhi, MM pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, yang diselenggarakan oleh PTP Nusantara IX (Persero), di Kampoeng Kopi Banaran Bawen Kabupaten Semarang, Kamis (10/12).Menurutnya, Pohon yang ditanam hendaknya pohon produktif, sehingga selain menjadi penyangga kelestarian dan konservasi alam, juga memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai bahan baku industri ataupun kebutuhan lainnya. Penanaman pohon jabon, sengon dan miopsis sebanyak 1,43 juta pohon di tahun 2010 nanti, hendaknya bukan semarak pada awalnya saja, tetapi juga harus dipelihara secara berkelanjutan agar didapatkan hasil yang optimal.
Gubernur minta, kepada jajaran PTPN IX, saya sampaikan apresiasi atas dedikasinya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan di Jawa Tengah, serta berupaya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui Program Bina Lingkungan yang telah dibangunnya.
Oleh Karena itu, lanjutnya, PTP Nusantara IX hendaknya berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi teknis terkait dalam memberikan bantuan kemitraan kepada masyarakat, selain mitra binaannya sendiri, agar tepat sasaran, dan berhasil guna dengan optimal. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui potensi, klasifikasi usaha, serta perkembangan aktivitas ekonomi masyarakatnya.
Imbal balik antara masyarakat dan dunia usaha melalui program-program CSR ini tentu akan menimbulkan rasa kebersamaan, yang bukan hanya membawa citra baik perusahaan, tetapi kesadaran masyarakat yang tinggi untuk aktif menjaga dan mengelola aset perusahaan dengan baik. Gubernur minta, PTP Nusantara IX agar selalu melibatkan masyarakat dalam mengelola lahan perkebunan yang dimiliki.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, Penanaman pohon menjadi salah satu upaya menciptakan kebersamaan, serta kelanjutan dari gerakan One Man One Tree (OMOT) yang telah dicanangkan secara nasional. Di Jawa Tengah, gerakan ini hendaknya dipopulerkan menjadi “Sak Uwong Sak Uwit”, sehingga masyarakat Jawa Tengah lebih mudah menerima maksud dan makna program ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu, jadikan peringatan Hari Menanam Pohon ini bukan hanya sebagai acara seremonial belaka, tetapi pemacu dan pemicu masyarakat untuk benar-benar sadar lingkungan. Sedangkan bagi PTPN IX, kesempatan ini menjadi bukti nyata untuk memberdayakan lahan perkebunan sekaligus upaya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola lahan perkebunan dengan optimal, agar bernilai ekonomis maupun ekologis.
Pada perkembangan selanjutnya Gubernur berharap, PTPN IX hendaknya mempelopori cara pemanfaatan Hak Guna Usaha lahan perkebunan yang disesuaikan dengan fungsi, kontur tanah dan lingkungannya. Jika ada penggantian jenis tanaman, hendaknya selain memperhatikan aspek teknis, juga dengan pertimbangan ekonomi, bahwa tanaman yang dikembangkan adalah jenis tanaman yang banyak dicari di pasaran dengan nilai jual yang sesuai. HALIM JS
John.Krisno:SBY Tak Akan Mati.kebijakannya Tetap Hidup Walau Partai Golkar Dan PKS Meninggalkannya.
Langkah yang diambil SBY adalah suatu tindakan yang berani dan jujur serta bertanggung jawab. Untuk memfungsikan operator pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Demi memenuhi kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk meliputi krisis ekonomi diantaranya meliputi kebutuhan pokok. Hal itu dikemukan ketua umum…Lempalhi……
Kami menghimbau kepada seluruh bangsa untuk selalu mendukung semua keputusan Presiden apapun yang keluar dari mulutnya adalah hukum. Dan seluruh rakyat harus mematuhi perintahnya. Pemerintahan pemimpin bangsa bertolak dari suara rakyat mendekati suara Tuhan jadi hasil pilihan oleh rakyat merupakan amanah bisa dikatakan perwakilan Tuhan, paparnya.
Jhon krisno tokoh masyarakat ini ketika ditemui dikantornya baru-baru ini mengatakan tindakan SBY sudah benar, masih ingat dibenak kita ketika baru-baru ini Presiden SBY memanggil Bupati, Gubernur untuk datang ke Jakarta tepatnya di (lemhannas) ada beberapa peserta tertidur pulas dan SBY kala itu marah mengusir mereka sambil berkata. Yang tidur keluar dari ruangan ini! Apa kalian tidak malu kalian harusnya malu karena dipilih rakyat”. Begitu lebih kurangnya ucapan SBY saat itu.
Hali itu dirasakan pula oleh Jhon, banyak hal yang perlu dibenahi pada bangsa ini dimana generasinya amat memperihatinkan, para pemuda bangsa begitu terlena dengan budaya luar, sehingga sikap patriotisme kepedulian akan memajukan bangsa tidak tertanam, iapun tidak henti hentinya mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk Merapatkan barisan dan memerah putihkan bangsa ini. Baru baru ini pun ia melayangkan surat sepada Susilo Bambang Yudoyono untuk menyerukan kepada seluruh rakyat untuk merapatkan barisan kembali, guna membangkitkan bangsa Indonesia untuk tidak terpuruk dan kembali bangkit membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan seperti apa yang amanatkan para pendahulu bangsa dengan memaknai UUD 45.
Pemimpin bangsa bertolak Jhon berkomentar. Kalau dilihat dari kinerjanya Presiden saat ini sosoknya cukup diacungi jempol dan diteladani, kita juga merasakan SBY adalah pigur yang mampu dan peduli akan rakyat bawah dan mau menyambangi wong cilik. Kala itu kita ketahui ternyata Dia memanggil sejumlah Bupati dan Gubernur, adalah karena ingin memberi amanat kepada para peserta agar amanatnya dipegang teguh dan dijalankan dengan baik, sedangkan dalam amanat itu adalah memerintahkan mereka untuk membantu rakyat bawah, menjaga keamanan dan menghindari komplik didaerahnya masing-masing serta mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat yang mereka pimpin langsung di bawah komando SBY.
Sistem pemerintahan Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada sistem Perintahan Negara Lima Tahunan sudah baku bahwa Presiden itu menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari suara rakyat mendekati suara Tuhan jadi hasil pilihan oleh rakyat merupakan amanah bisa dikatakan perwakilan Tuhan dalam memimpin bangsa adalah Presiden yang dipilih kita di- lihat selama lima tahun walau sekarang sisa pemerintahannya tinggal setahun lagi, kalau kita lihat selama 4 tahun pemerintahannya terlihat gonjang ganjing tidak ada penyelesaiannya tentang bagaimana menentramkan rakyat, menstabilkan ekonomi, politik dan keamanan dan bagaimana menciptakan keamanan yang kondusif, pihak aparatur menjadi satu pemikiran, sehingga masa depan bangsa terjamin.
Melihat hal ini tindakan SBY memanggi beberapa operator pemerintahan Bupati, Gubernur agar supaya perintah Presiden untuk segera menstabilkan situasi ini agar tidak terjadi pertumpahan darah apalagi dimusim pilkada dimana mencegah perpecahan antara masyarakat antar masyarakat itu berarti Presiden sudah ada ide kearah sana. Kita konsisten didalam kebijakannya menentukan pilihan kepada kedua tokoh wilayah barat dan wilayah timur.
Rakyat mempercayakan kepada keduanya pemimpin itu untuk melaksanakan kewajiban membawa bangsa ini kemajuan terhadap bagi kesejahteraan rakyak kita berharap dengan komitmen nasional untuk mengatasi krisis multidimensi dan kami melihat presiden mengambil langkah kearah itu kita juga meminta pada presiden untuk agar memantapkan operator-operator pelaksana pembangunan dan kita tetap mendukung presiden sebagai Kepala Negara agar mengembalikan kepercayaan intenasional terhadap bangsa.
Langkah yang diambil SBY adalalah suatu tindakan yang berani dan jujur serta bertanggung jawab untuk memfungsikan operator pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Tindakannya demi memenuhi kepentingan rakyat Indonesia untuk meliputi krisis ekonomi meliputi kebutuhan pokok. Kami yang mendukung melihat presiden apapun keputusan yang keluar dari mulutnya adalah hukum.
Dia melihat bangsa ini kian hari semakin banyak beban yang dipikul rakyat oleh karena itu hal yang patut dibanggakan dia memanggil para Bupati Gubernur untuk diajak berdialog bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, mereka baru mau diajak untuk membicarakan bagaimana untuk menyelamatkan rakyat namun sayangnya hal begitu saja sebagian diantara para undangan tidur? Gimana menyelamatkan segenap bangsa padahal SBY mengajak untuk membangun didaerahnya masing masing, apa kata dunia, paparnya.
Saya selalu bersikap mendukung penuh kepada SBY untuk satu tahun itu merancang landasan untuk presiden yang akan datang, siapaun pun dia. SBY tidak akan mati walaupun Golkar / PKS unggulkan SBY selama satu tahun kedepan dia tidak akan mati kebijakannya akan tetap hidup.
“Banyak masalah yang dihadapi bangsa ini dan SBY sudah melihat itu maka dia selalu tidak henti melakukan konsulidasi kepada rakyat seperti masalah minyak tanah, yang korban rakyat, gas, apa akan kita biarkan? Dibenak seorang SBY sudah ada kearah itu. Untuk menyelamatan bangsa, dia mengetahui bangsa kita dicaci maki dan dipandang sinis oleh dunia luar, menurut saya , SBY sudah merasakan itu”, ujarnya.
Kita melihat kedalam negeri untuk belum kita jalankan di dalam negeri melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah apa itu lindungan, justru persoalan politik antara calon Bupati / Gubernur rebut di sana sini yang korban rakyat kita dan oleh penjagaan yang korban rakyat. Kami melihat SBY sudah meletakkan landasan yang kuat untuk melihat landasan dalam arti membangun lembah dari rakyat banyak di antara internasional.
Diakuinya, dia mendukung partai dari SBY untuk menjadi presiden tapi saya mendukung program dan kebijakannya sebagai pemimpin Negara saat sekarang dia harus melakukan dan pekerja berat untuk melihat pigur sehingga membangun kembali kepercayaan internasional. Jadi pemerintahan kedepan sudah tidak ada menjadi kita keluar dari IMF dan menjadi kalau dunia luar sudah tidak percaya artinya kita bisa membagi kepercayaan dan kita bisa mandiri.
Menurutnya SBY sudah dan telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UUD 45. Kehidupan rakyat adalah mutlak karena ada pemerintahan dalam UUD 45 yang diantaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa turut aktif menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial apa maksudnya bahasa kita campur tangan menegakan dalam menegakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, jadi semua tidak boleh dijajah dan politik bebas aktif. (HALIM)
Chandra Motik Djemat Srikandi Maritim
Inilah sosok pengacara Chandra Motik Djemat yang ditemui disebuah hotel dibilangan Jakarta Pusat pada Sabtu pada akhir Desember 2009. Senyumnya yang indah membuat setiap orang yang menatapnya terpesona.
“Maaf mas, kita terpaksa bertemu di sini karena saya masih ada pertemuan dengan klien di sini. Tapi mohon bersabar sedikit karena saya akan membereskan urusan lebih dulu dengan klien,” katanya mengawali pertemuan.
15 menit berselang, wanita ini menghampiri majalah Proteksi. Tak terlihat gurat letih sedikit pun kendati terlihat sibuk pada akhir pekan yang biasanya dipakai orang untuk berlibur.
Setelah berbasa-basi sejenak, wanita yang membiarkan rambutnya panjang ini menceritakan tentang awal mula bergelut di bidang hukum sebagai pengacara.
Bermula dari kegundahan atas kondisi kelautan (maritim) Indonesia. Menurutnya negeri yang dikelilingi laut seperti Indonesia, ternyata belum terurus secara maksimal.
Akhirnya, ia banting setir dari cita-citanya untuk menjadi astronot. Dengan antusias ibu tiga anak ini mempelajari segala hal tentang kelautan. Sampai pada akhirnya ia fokus menjadi pengacara kelautan—sebuah profesi yang jarang digeluti sarjana hukum di tanah air.
Berbagai kasus kelautan telah ditangani. Seperti yang lain, tak semua kasus berakhir dengan kemenangan. Apalagi diawal-awal ia merintis karirnya. Namun semuanya dijalani dengan sabar.
Kini, ia menjadi salahsatu wanita yang patut diperhitungkan menjadi pengacara khusus kelautan. Segala kasus hukum yang berkaitan dengan kelautan, tak pelak meminta bantuannya.
Mungkin ketenarannya inilah yang membuat nelayan Thailand yang tertangkap TNI AL pada Desember 2009 silam meminta bantuannya mengurus persoalan hukum yang menimpanya.
Para awak kapal ini mengaku ditangkap saat memasuki perairan Selat Malaka. Mereka dituduh melakukan illegal fishing karena kedapatan membawa lobster (udang besar) serta melewati teritorial tanpa izin.
Sejatinya, menurut Chandra kliennya tak melakukan seperti yang dituduhkan aparat TNI AL. Ini dibuktikan dengan data kecepatan kapal yang diperoleh dari satelit yang bermarkas di Ingris.
“Kalau mencari ikan, biasanya kecepatan kapal hanya berkisar 2 knot. Tapi data yang dikeluarkan satelit Inggris klapal klien kami berkecepatan 7 knot. Artinya, tak mungkin dengan kecepatan itu, klien kami melakukan pencurian,” katanya menjelaskan.
Selain itu, tangkapan lobster yang dituduhkan ternyata bukan seperti jenis yang berasal dari perairan di Indonesia. Yang lainnya yakni jaring yang dijadikan alat bukti ternyata hasil rekayasa aparat.
Dalam penyelidikan, jaring yang dipunyai awak kapal Thailande bernomor 018 ini ternyata sudah dalam keadaan rusak dan disimpan di dalam lambung kapal.
Keberadaan kapal itu sendiri saat melewati perairan Indonesia bukan sebuah kesengajaan karena sebelumnya mereka melakukan penangkapan lobster di Somalia.
Saat hendak pulang, mereka seharusnya melewati perairan Taiwan. Namun perairan itu sedang mengalami penyusutan sehingga tak mungkin dilalui karena terjadi pendangkalan.
Mereka pun berinisiatif mencari jalur alternatif yakni melewati perairan Selat malaka. Saat itulah terjadi penangkapan yang kemudian berujung pada proses pengadilan.
Akan tetapi dalam prosesnya banyak terjadi kejanggalan. Semula saat ditangkap awalnya kapal hendak dibawa ke dermaga Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun dengan alas an dangkal, mereka dibawa ke pelabuhan milik Angkatan Laut di Belawan, Medan.
Kejanggalan lainnya yaitu tak ditemukannya alat tangkap saat dilakukan konferensi pers sesaat setelah penangkapan. Namun bukti itu, tiba-tiba muncul saat perwakilan Dubes Thailand yang diundang mendatangi…
akan mengalihkan 600 ribu ton pasokan batubara ke PT Indonesia Power
JAKARTA - PT Tambang Batubara Bukit Asam (PT BA) akan mengalihkan 600 ribu ton pasokan batubara ke PT Indonesia Power (IP) tahun ini untuk ekspor. PT IP resmi meminta PTBA mengurangi pasokan batubara tahun ini ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten menjadi 5,5 juta ton dari 6,1 juta ton."Kami akan alihkan batubara hasil pengurangan pasokan ke PLTU Suralaya itu ke pasar luar negeri. Produksi dan pasokan batubara sebesar 600 ribu ton itu akan melengkapi target penjualan perseroan tahun ini sekitar 15 juta ton," ujar Direktur Utama PT BA Sukrisno di Jakarta, Selasa (12/1).
Menurut Sukrisno, pasar batubara tahun ini diperkirakan naik, sehingga manajemen PT BA berani menargetkan kenaikan penjualan batubara 20%, atau dari 13,2 juta ton pada 2010 menjadi 15 juta ton pada 2010. PT BA kini bernegosiasi dengan pembeli asal Tiongkok untuk memenuhi target penjualan batubara tersebut "Dari pembeli asal Tiongkok, kami menargetkan bisa menjual 300 ribu ton batubara. Pembeli lainnya yang dalam tahap negosiasi antara lain pembeli dari pasar Taiwan dan Jerman," kata dia.
Kepala Satuan Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, pengurangan pasokan batubara sebesar 600 ribu ton, dari 6,1 juta ton menjadi 5,5 juta ton terjadi karena cadangan batubara untuk PLTU Suralaya sudah lebih dari cukup. Selain PT BA, PTIP mesti melayani pasokan batubara dari investor lainnya. Jika tidak dikurangi, pasokan batubara ke PLTU Suralaya akan mengalami kelebihan."Pengurangan pasokan batubara dari PT BA sama sekali tidak berkaitan dengan harga batubara. Kami mesti melayani semua investor yang sudah berkontrak untuk memasok batubara ke PLN, sehingga mesti direvisi, katanya. Secara terpisah. Dirut PT IP Djoko Hastowo membantah kabar tersebut "Kontrak tetap 6,1 juta ton per tahun dengan swing 10% sehingga batas dasarnya 5,5 juta ton per tahun,"
katanya.
Negosiasi Harga
Nur Pamudji menegaskan, PLN hingga kini bernegosiasi soal harga pasokan batubara tahun ini dengan pemasok besar, seperti PT BA, PT Adaro Energy Tbk, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. Total batubara yang sedang dinegosiasikan harganya sekitar 35 juta ton. Jumlah tersebut terbilang besar, sehingga revisi harga batubara itu akan sangat memengaruhi arus kas perseroan.Tahun ini PLN membutuhkan pasokan batubara sekitar 38,5 juta ton. gas 430 miliar kaki kubik, minyak bakar 1,873 ribu kiloliter (kl), dan solar 5.233 ribu kL Kebutuhan batubara PLN tahun depan akan meningkat menjadi 50 juta ton, gas 419 miliar kaki kubik, dan pengurangan kebutuhan minyak bakar menjadi 1384 ribu kL dan solar 4,637 ribu kl.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Indonesia Power menyepakati harga penjualan batu bara kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya, Cilegon, Jawa Barat. "Kesepakatan harga jual Rp 685 ribu per ton," ujar juru bicara perusahaan, Achmad Sudarto dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/1).
Nilai tersebut berarti Bukit Asam telah mendapatkan kontrak Rp 3,67 triliun. Harga tersebut berlaku untuk batu bara dengan kalori 5 ribu kilo kalori per kilogram. Harga jual ini akan berlaku bagi pengiriman mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2010.
Adapun total volume yang akan dipasok ke pembangkit Suralaya sebesar 5,5 juta ton. Volume penjualan Bukit Asam sendiri pada 2010 diprediksikan naik 20 persen menjadi 15 juta ton. Sampai akhir 2009, total penjualan dipatok 13,2 juta ton.
Pembayaran atas tagihan Bukit Asam wajib dibayar PT Indonesia Power 30 hari sejak menerima invoice. Setiap sehari keterlambatan akan didenda 2 persen dari jumlah tagihan yang terlambat bayar.
Selasa, 16 Maret 2010
Bupati Dalhadi Umar progamkan tahun 2010 hutan lindung khusus untuk karbon.
Bupati Dalhadi Umar progamkan tahun 2010 menyiapkan 50 hektar di kawasan Hutan Taman Basonal Kerinci Seblat(TNKS) juga hutan lindung khusus untuk karbon.
Isu pemanasan global (Global Warming) telah menjadi agenda dunia. Lantaran itu, dunia beberapakali mengadakan pertemuan demi mencari solusinya. dengan isu tersebut menjadi bahan pemikiran bagi bupatiKab Lebong yang punya pandangan jauh kedepan ini.Dalam pemikirannya bagaimana solusinya disamping menekan pemanasan global tetapi diimbangi pula dengan mendapatkan dolar ,dari situlah timbul ide cemerlang yaitu menawarkan penjualan karbon di kawasan konservasi dan hutan lindung solusinya, kawasan hutan conservasi di gunakan untuk produksi karbon
Dalhadi Umar akan menyiapkan 50 hektar di kawasan Hutan Taman Basonal Kerinci Seblat(TNKS) juga hutan lindung khusus untuk karbon.
dari hasil penjualan karbon keluar negeri nanti jelas menjadi masukan bagi pendapatan daerahnya dan yang terpenting bisa mensejahterakan Rakyatnya.
Di paparkan Dalhadi,Karbon yang diproduksi dari kabupaten yang dinakodainya nanti akan ditawarkan kepada pengusaha pengusaha di tingkat internasional ,penawaran itu bertujuan untuk menekan pemanasan global.
"Kami sudah memiliki mitra untuk memasarkan karbon dari daerah ini ke luar negeri, namun tahap awal konpensasinya adalah mempertahankan kawasan hutan secara alami," kata Dalhadi.
Kabupaten Lebong sendiri yang dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong enam tahun lalu, menurut Bupati Dalhadi Umar mendapat tawaran dari pengusaha Australia untuk menjual karbon dari kawasan konservasi dan hutan lindung yang dimilikinya dengan harga empat sampai lima dolar AS per ton.
"Kami sudah ajukan proposal untuk menawarkan penjualan karbon di kawasan konservasi dan hutan lindung," katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Lebong secara aktif menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar hutan, agar menjaga kelestarian kawasan di daerah tersebut.
Bila upayanya terwujud, maka akan berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah nya .tanpa harus menebang atau merambah hutan untuk membuka perkebunan dan pertanian
Kabupaten Lebong sendiri yang dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong enam tahun lalu, menurut Bupati Dalhadi Umar mendapat tawaran dari pengusaha Australia untuk menjual karbon dari kawasan konservasi dan hutan lindung yang dimilikinya dengan harga empat sampai lima dolar AS per ton.
"Kami sudah ajukan proposal untuk menawarkan penjualan karbon di kawasan konservasi dan hutan lindung," katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Lebong secara aktif menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar hutan, agar menjaga kelestarian kawasan di daerah tersebut.
Bila upayanya terwujud, maka akan berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah nya .tanpa harus menebang atau merambah hutan untuk membuka perkebunan dan pertanian
.
pihaknya sudah menyampaikan usul tersebut ke Kementerian Kehutanan untuk dibahas dalam APBN perubahan 2010.
Pemkab Lebong, ujar Bupati, dalam hal ini kami bekerja sama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusakan hutan, karena tingkat kerusakan kawasan hutan di daerah itu sudah sangat memprihatinkan. Pemkab Lebong bekerja sama dengan aparat keamanan akan terus meningkatkan pengawasan pengrusakan hutan, karena tindakan pengrusakan hutan juga dinilai belum akan berakhir yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan yang tidak sah dari hasil hutan.
Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lebong selama ini, sebagian besar melalui perambahan dan "ilegal logging", namun peraktik tersebut secara berangsur diputus mata rantainya termasuk perambahan mulai berkurang.
Di samping itu Pemkab Lebong selalu meningkatkan kebiasaan menanam kayu terhadap warga setempat, baik melalui kegiatan rutin maupun dikuatkan dengan menggunakan adat setempat.
Pengamanan kawasan hutan itu sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir untuk mendukung program Kabupaten Lebong menjadi "Kabupaten Konservasi", yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
Program konservasi itu tujuannya menjaga kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang ada di daerah itu, tidak hanya mencegah kasus pencurian kayu, tapi juga melindungi ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
Ancaman serius terhadap kawasan hutan lindung dan TNKS di daerah itu berupa pembabatan oleh rakyat, sampai saat ini sudah terdata sekitar 4.000 hektare yang dilakukan 2.000-an kepala keluarga, mereka menanam berbagai jenis tanaman keras dan palawija.
pihaknya sudah menyampaikan usul tersebut ke Kementerian Kehutanan untuk dibahas dalam APBN perubahan 2010.
Pemkab Lebong, ujar Bupati, dalam hal ini kami bekerja sama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusakan hutan, karena tingkat kerusakan kawasan hutan di daerah itu sudah sangat memprihatinkan. Pemkab Lebong bekerja sama dengan aparat keamanan akan terus meningkatkan pengawasan pengrusakan hutan, karena tindakan pengrusakan hutan juga dinilai belum akan berakhir yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan yang tidak sah dari hasil hutan.
Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lebong selama ini, sebagian besar melalui perambahan dan "ilegal logging", namun peraktik tersebut secara berangsur diputus mata rantainya termasuk perambahan mulai berkurang.
Di samping itu Pemkab Lebong selalu meningkatkan kebiasaan menanam kayu terhadap warga setempat, baik melalui kegiatan rutin maupun dikuatkan dengan menggunakan adat setempat.
Pengamanan kawasan hutan itu sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir untuk mendukung program Kabupaten Lebong menjadi "Kabupaten Konservasi", yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
Program konservasi itu tujuannya menjaga kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang ada di daerah itu, tidak hanya mencegah kasus pencurian kayu, tapi juga melindungi ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
Ancaman serius terhadap kawasan hutan lindung dan TNKS di daerah itu berupa pembabatan oleh rakyat, sampai saat ini sudah terdata sekitar 4.000 hektare yang dilakukan 2.000-an kepala keluarga, mereka menanam berbagai jenis tanaman keras dan palawija.
Berdasarkan data Bappeda Lebong, kerusakan kawasan hutan di kabupaten itu sudah mencapai 35 persen, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan air bagi sebuah bendungan yang dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes berkapasitas 60 megawatt
Luas Kabupaten Lebong seluruhnya tercatat 192.424 hektare, sekitar 70 persen di antaranya merupakan kawasan hutan yang terdiri atas hutan lindung dan cagar alam, sedangkan hutan TNKS mencapai 117.000 hektare. Total luas kawasan hutan di kabupaten berpenduduk lebih kurang 110.000 jiwa mencapai 192.294 hektare (Ha) yang meliputi TNKS, suaka alam, hutan lindung dan area hutan untuk penggunaan lain (APL)
Kelestarian hutan (TNKS) yang juga telah ditetapkan sebagai "paru-paru" dunia setidaknya juga akan menyejahterakan warga masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian sawah dan tanaman pangan lainnya.
Hutan tersebut menjadi penyangga kehidupan karena merupakan wilayah tangkapan air yang dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk pengairan sawah.
Itu juga sudah disosialisasikan kepada warga terutama yang berada sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan, karena dari penjualan karbon akan berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah tanpa harus menebang atau merambah hutan untuk membuka perkebunan dan pertanian.
Ia menjelaskan, jika penjualan karbon itu terwujud juga merupakan kompensasi bagi warga yang menjaga dan melestarikan hutan, karena selama ini kerusakan hutan cukup tinggi akibat pembalakan liar dan perambahan liar.
"Kawasan hutan ini sudah dirambah, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37 tahun 2007 tentang hutan kemasyarakan, masyarakat bisa mengelola," tambahnya.
(HALIM M)
Hutan tersebut menjadi penyangga kehidupan karena merupakan wilayah tangkapan air yang dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk pengairan sawah.
Itu juga sudah disosialisasikan kepada warga terutama yang berada sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan, karena dari penjualan karbon akan berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah tanpa harus menebang atau merambah hutan untuk membuka perkebunan dan pertanian.
Ia menjelaskan, jika penjualan karbon itu terwujud juga merupakan kompensasi bagi warga yang menjaga dan melestarikan hutan, karena selama ini kerusakan hutan cukup tinggi akibat pembalakan liar dan perambahan liar.
"Kawasan hutan ini sudah dirambah, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37 tahun 2007 tentang hutan kemasyarakan, masyarakat bisa mengelola," tambahnya.
(HALIM M)
Istri Bupati Lebong, Hj. Euis Kulsum Mengabdi Demi Kemajuan Masyarakat Lebong
Istri Bupati Lebong, Hj. Euis Kulsum
Mengabdi Demi Kemajuan Masyarakat Lebong
Banyak yang percaya, di balik kesuksesan suami, ada istri yang hebat. Adagium ini tampaknya tepat dialamatkan pada sosok, Hj. Euis Kulsum Dalhadi—istri bupati Kabupaten Lebong, Dalhadi Umar.
Lima tahun belakangan, kesibukannya bertambah dari biasanya saat sang suami masih menjabat camat di Kabupaten Garut.
Sejumlah kegiatan yang menempatkannya menjadikannya pengurus kini diembannya, terutama kegiatan sosial.
Seperti kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana (PKK-KB) yang memiliki program penyuluhan pada keluarga seperti pelayanan KB gratis.
Program ini melayani peserta aktif dan peserta baru yang berjumlah 110 akseptor KB yang terdiri dari suntik 26 akseptor, implant 9 akseptor, pil 72 akseptor dan kondom 3 akseptor.
Pelaksanaan kegiatan itu sendiri dilaksanakan di 13 kecamatan dan dipusatkan di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Belapis, Lebong Utara, Padang Bano dan Uram Jaya
Sebagai Ketua Tim Pelaksana kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan ini sangat ditentukan oleh mantapnya koordinasi, keterpaduan dan dukungan semua unsur pelaksana serta masyarakat mulai dari desa, kelurahan, kecamatan serta kabupaten.
Sejauh ini, program tak mendapat kendala berarti bahkan telah memenuhi target.
Namun, ada yang terasa kurang sreg. Pasalnya, program tersebut masih minim peran serta kaum pria. Ini ditandai dengan kurangnya peserta KB pria.
Padahal peran pria sangat diperlukan dalam mensukseskan Program KB Nasional dan keadilan dan kesetaraan gender dalam ber-KB.
“Dalam mensukseskan Program KB diperlukan keadilan dan kesetaraan gender dalam ber-KB dalam artian peran serta pria sangat diperlukan,” katanya usai memebrikan laporan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2009.
Besarnya animo masyarakat dalam sejumlah program, membuat Hj. Euis merasa program harus dilakukan secara berkesinambungan, khususnya kepada masyarakat pra sejahtera dan sejahtera I.
Untuk itu dibutuhkan peran semua pihak terkait seperti tim penggerak PKK, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan.
Nah, untuk 2010 ini, Hj. Euis berencana melaksanakan program yang lebih menyentuh masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan, lebih sehat dan mengalami maju.
Kegiatan-kegitan inilah yang dinilainya turut mengimbangi kesibukan suami dalam mengerakan roda pemerintahannya.
Ia sadar, semua yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan amanah masyarakat yang mempercayakan pada sang suami.
Menurutnya, apa yang dilakukannya bertujuan mensukseskan program suaminya yang berniat mewujudkan masyarakat Lebong sejahtera dan menjadi sumber daya yang mumpuni.
Makanya, ia tak ragu membagi ilmunya kepada masyarakat agar kemajuan Lebong cepat terlaksana. “Semua saya lakukan demi pengabdian dan kecintaan kepada masyarakat,” tandasnya. HALIM MASHATI
Mengabdi Demi Kemajuan Masyarakat Lebong
Banyak yang percaya, di balik kesuksesan suami, ada istri yang hebat. Adagium ini tampaknya tepat dialamatkan pada sosok, Hj. Euis Kulsum Dalhadi—istri bupati Kabupaten Lebong, Dalhadi Umar.
Lima tahun belakangan, kesibukannya bertambah dari biasanya saat sang suami masih menjabat camat di Kabupaten Garut.
Sejumlah kegiatan yang menempatkannya menjadikannya pengurus kini diembannya, terutama kegiatan sosial.Seperti kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana (PKK-KB) yang memiliki program penyuluhan pada keluarga seperti pelayanan KB gratis.
Program ini melayani peserta aktif dan peserta baru yang berjumlah 110 akseptor KB yang terdiri dari suntik 26 akseptor, implant 9 akseptor, pil 72 akseptor dan kondom 3 akseptor.
Pelaksanaan kegiatan itu sendiri dilaksanakan di 13 kecamatan dan dipusatkan di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Belapis, Lebong Utara, Padang Bano dan Uram Jaya
Sebagai Ketua Tim Pelaksana kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan ini sangat ditentukan oleh mantapnya koordinasi, keterpaduan dan dukungan semua unsur pelaksana serta masyarakat mulai dari desa, kelurahan, kecamatan serta kabupaten.
Sejauh ini, program tak mendapat kendala berarti bahkan telah memenuhi target.
Namun, ada yang terasa kurang sreg. Pasalnya, program tersebut masih minim peran serta kaum pria. Ini ditandai dengan kurangnya peserta KB pria.
Padahal peran pria sangat diperlukan dalam mensukseskan Program KB Nasional dan keadilan dan kesetaraan gender dalam ber-KB.
“Dalam mensukseskan Program KB diperlukan keadilan dan kesetaraan gender dalam ber-KB dalam artian peran serta pria sangat diperlukan,” katanya usai memebrikan laporan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2009.
Besarnya animo masyarakat dalam sejumlah program, membuat Hj. Euis merasa program harus dilakukan secara berkesinambungan, khususnya kepada masyarakat pra sejahtera dan sejahtera I.
Untuk itu dibutuhkan peran semua pihak terkait seperti tim penggerak PKK, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan.
Nah, untuk 2010 ini, Hj. Euis berencana melaksanakan program yang lebih menyentuh masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan, lebih sehat dan mengalami maju.
Kegiatan-kegitan inilah yang dinilainya turut mengimbangi kesibukan suami dalam mengerakan roda pemerintahannya.
Ia sadar, semua yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan amanah masyarakat yang mempercayakan pada sang suami.
Menurutnya, apa yang dilakukannya bertujuan mensukseskan program suaminya yang berniat mewujudkan masyarakat Lebong sejahtera dan menjadi sumber daya yang mumpuni.
Makanya, ia tak ragu membagi ilmunya kepada masyarakat agar kemajuan Lebong cepat terlaksana. “Semua saya lakukan demi pengabdian dan kecintaan kepada masyarakat,” tandasnya. HALIM MASHATI
SHS Lampung Produsen benih
podusen benih PT (Persero) Sang Hyang Seri (SHS) pada 2010 akan mengekspor benih padi hibrida jenis SL8-SHS sebanyak 100 ton ke Filipina dan Bangladesh.11 "Mulai awal tahun depan kita ekspor perdana benih unggulan ke Filipina dan Bangladesh," kata Direktur Utama SHS, Eddy Budiono, di sela-sela acara Penanaman 10.000 Pohon, kemarin.
Menurut Eddy, kontrak pengadaan benih padi hibrida sudah diperoleh tinggal pengiriman saja. Pemenuhan pasar ekspor tersebut mencerminkan benih hibrida SHS memiliki kualitas yang lebih baik. "Dari sisi jumlah ekspor tersebut tidak signifikan, tetapi cukup membuktikan benih padi hibrida SHS telah dapat memasuki pasar negara produsen beras," ujarnya.Meski begitu, dia menegaskan, ekspor benih hibrida dilakukan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. "Produksi benih padi hibrida SHS pada 2010 ditargetkan mencapai 4.000 ton. Selain untuk ekspor tentunya juga harus mengamankan terlebih dulu pasar dalam .negeri," katanya.
HUT Kab.Lebong_ Dalhadi UMar
-Lebong tergolong kabupaten baru, usianya baru 6 tahun. Namun kiprahnya, cukup membanggakan. Perekonomian Kabupaten Lebong maju cukup pesat, termasuk juga penataan kotanya.
Bahkan Lebong sempat dijadikan kegiatan otomotif berskala internasioanl, yakni pada Agustus silam digelar kejuaraan .Off Road yang diikuti 5 negara.
Untuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini, Ap.ril mendatang akan diresmikan gedung olahraga megah, direncanakan diresmikan Menpora. Terkait Provinsi Bengkulu dijadikanTahun Kunjungan Wisata 2010, Kabupaten Lebong menyatakan siap menerima kedatangan wisatawan nusantara (Wisnu) maupun wisatawan mancanegara (Wisman). Alasannya, Lebong memiliki cukup banyak obyek wisata alam, seperti Danau Tes, Danau Picung, Telaga 7 Warna, Bukit Kaca Mata, Air Putih, serta berpuluh air terjun. Lebong juga dikenal sebagai surga wisata berburu.
MAHARAJA D1SASTRA
"Yang jelas masyarakat Lebong siap mendukung sebagai daerah tujuan wisata. Dan kami ingin Lebong dikenal secara nasional." ungkap Bupati Lebong, Drs. H. Dalhadi Umar, BSc, yang belum lama ini menerima gelar Maharaja Disastra.
Hanya saja, Dalhadi membenarkan jika ada sedikit kendala di infastruktur jalan yang menghubungkan \Bengku1u - Lebong sedikit rusak."Sehingga walau hanya beberapa kilometer yang rusak, agak kurang nyaman," katanya, kemarin.
Sebagai daerah perpencil, sehingga bisa dipastikan .masyarakatnya haus hiburan. Karena itu, Dalhadi mengakui, setiap 4 bulan sekali pihaknya menggelar pergelaran musik. Pada malam puncak HUT kc;-6 Kabupaten Lebong, Kamis (7/1), di Lapangan Hatta, dimeriahkan sejumlah artis dangdut Ibukota, seperti Dea Wentika, Aida Sazia, Mitha Arzeti, Rifky AFI, Vety Vera, serta Uut Permatasari. Mitha Arzeti, koordinator artis, mengaku puas bisa menghibur masyarakat Lebong,
Bupati Ajak Lepaskan Belenggu Ketertinggalan
LEBONG – Bupati Lebong Drs. Dalhadi Umar, B. Sc kembali mengajak seluruh komponen masyarakat bahu membahu adn bergandengan tangan melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran Kabupaten Lebong. Tanpa adanya partisipasi kolektif seluruh komponen, apapun program dan kegiatan pembangunan pemerintah untuk melepaskan dua hal tersebut akan sulit tercapai.
Ajakan itu disampaikannya dalam pidato pada sidang paripurna istimewa DPRD Lebong dalam rangka memperingati HUT ke-4 Kabupaten Lebong, siang kemarin.
“Tema peringatan HUT ke-4 Kabupaten Lebong adalah Dengan Semangat Swarang Patang Stumang Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Kabupaten Lebong. Melalui tema ini, kami mengajak semua komponen, baik ekekutif, legsilatif dan masyarakat bersama-sama, bahu-membahu membangun Lebong untuk melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran. Mari kita hilangkan prasangka yang membuat kita larut dalam persimpangan persepsi sehingga dapat menjadi penghambat langkah kita membangun,” kata Dalhadi.
Selain Ketua DPRD Kabupaten Lebong, H. Armansyah M, SE dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lebong, serta Wakil Bupati Lebong, Nasirwan, Thoha, SE dan Sekretaris Kabupaten Lebong, Drs. Sulhadie Eddy Irha dan Kapolres Lebong, Kompol Shobarmen, S. Ik. Sidang paripurna itu dihadiri seluruh kepala dinas, kantor, badan dan camat, serta tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda.
Dengan membacakan teks pidato setebal 25 halaman, Dalhadi menyampaikan hampir seluruh program dan kegiatan pemerintah yang telah dilakukan selama tahun 2007, serta memberikan sedikit evaluasi tentang pelaksanaannya. Dan terhadap beberapa capaian kinerja yang dinilai belum maksimal, Dalhadi mengharapkan agar dapat dimaklumi.
“Secara jujur kita akui dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki kita telah berupaya keras dan penuh keseriusan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Namun pada kesempatan ini, kami sampaikan bila ada disana-sini kekurangan dan ketidaksempurnaan adaalh menunjukkan kekurangamampunan sumber daya kita. Hal ini akanmenjadi pelajaran dan perhatian kita bersama,” kata Dalhadi.
Yang membanggakan, lanjut Dalhadi, tahun anggaran 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2007. Peningkataan anggaran itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.
“Tahun 2007, Dana Alokasi Umum yang ditermia sebesar Rp 183, 357 M. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 35,225 M. Pemanfaatan anggaran itu telah dilaokasikan ke pedesaan guna membangun infrastruktur desa dan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan,” Dalhadi.
Masyarakat memadati Jalan Lapangan Hatta dan Jalan Kipati. Selain pemuda/pemudi, mereka yang berbondong-bondong itu juga kaum ibu dan bapak serta anak-anaknya. Tujuan mereka sama: berkumpul di Lapangan Hatta guna menyaksikan pertunjukan hiburan musik yang memang sejak jauh hari sudah dipersiapkan panitia HUT Lebong.
Jam belum lagi menunjuk pukul 20.30 WIB. Lapangan Hatta, khususnya di sekitar tenda utama persis di depan panggung, sudah dipenuhi warga. Tampaknya mereka sudah tak sabar ingin menikmati hiburan sekaligus melihat langsung artis ibu kota yang selama ini hanya mereka kenal lewat tayangan infotainment di televisi.
Bapak ibu sekalian, rombongan Bupati dan artis yang akan menghibur kita pada malam ini sudah dalam perjalanan menuju kemari, kata MC dari atas panggung. Warga yang sudah sempat dihibur biduan lokal dan biduan musik pengiring pun mengalihkan perhatian ke jalan masuk tenda utama.
Bupati Drs H Dalhadi Umar BSc beserta Ny Euis Kulsum Dalhadi, Ketua DPRD Azman May Dolan, Sekkab Lebong Zainul Amin Yasik, Kapolres AKBP Harries Budiharto SIK MSi, Ketua PN Harry Suptanto SH serta dua artis ibu kota tiba di lokasi. Mereka disambut hangat warga yang sudah menunggu. Ooi.. dio Veti Vera o, titik tun ne gi (oh, ini Veti Vera itu. Kecil ya orangnya, red), cetus ibu-ibu begitu tahu yang turun dari mobil itu adalah kakaknya si Alam 'Mbah Dukun'.
Tak menunggu lama MC Dedi pun mendaulat bupati untuk menyampaikan sambutan sebelum para artis menghibur warga. Saya singkat saja karena saya tahu bapak/ibu sekalian sudah tak sabar melihat penampilan mereka (para penyanyi). Pesan saya, acara ini bisa digelar sampai lewat tengah malam atau sampai pagi asalkan semua saling menjaga keamanan dan ketertiban, ujar Dalhadi.
Dalhadi juga mengingatkan warga untuk memastikan kendaraan yang diparkir dalam kondisi aman sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan. Rumahnya juga jangan lupa apa sudah dikunci atau belum. Hati-hati dompet atau uangnya. Jangan sampai jatuh, pesan Dalhadi.
Minta Dalhadi Maju Lagi
Usai menyampaikan pesannya, bupati lantas minta izin kepada penonton untuk diputarkannya film pembangunan Lebong selama kurun 6 tahun terakhir di masa kepemimpinannya. Tayangan yang menarik perhatian warga itu menampilkan hasil-hasil pembangunan selama ini. Tak ketinggalan komentar warga atas capaian pembangunan serta harapannya ke depan.
Sebelum sampai ke sambutan bupati di akhir tayangan, sejumlah warga yang diwawancarai dalam tayangan itu meminta Dalhadi Umar maju kembali dalam Pilkada Lebong 2010. Mereka menyebut Dalhadi sebagai pemimpin yang adil dan baik. Dalhadi diminta maju karena pembangunan yang sudah dimulainya masih tanggung.
Di sisi lain, saat film menampilkan sambutan Dalhadi, warga di sebelah kanan panggung kompak riuh. Apa pasal? Tampaknya mereka tak sabar lagi menunggu acara hiburan utama dimulai. Sejumlah pengunjung berkomentar tayangan film pembangunan itu terlalu panjang, monoton dan kurang memvisualisasikan isi sambutan bupati. Editing-nya kurang pas, celoteh penonton.
Warga tiba-tiba serempak bertepuk tangan begitu tayangan berakhir. Sorot mata mereka kembali ditujukan ke atas pentas. Hiburan lagu-lagu dangdut pun dimulai. Suci, penyanyi cilik asal Lebong menggoyang panggung dengan tembang andalannya.
Veti Vera sendiri membawakan empat lagu, di antaranya: Sedang-Sedang Saja, Mbah Dukun, Kuda Lumping. Sementara Uut Permatasari menggoyang dengan lagu dangdut dan paduan lagu pop yang didangdutkan: Isabella, Kucing Garong, Ketahuan.
Bagi-bagi Hadiah
Di sela-sela acara, Bupati Dalhadi juga didaulat menyampaikan hadiah kepada pejabat yang memenangkan lomba baca puisi karyanya berjudul 'Satu Lagi Kelahiran Terkuak'. Juara 1 diraih Kepala DPPKAD Mustarani Abidin SH MSi, juara II Kepala Diknaspora, Drs Dahari Hanafi MPd juara III direbut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs Yustin Hendri.
Mustarani yang memenangkan satu unit sepeda motor menyerahkan hadiah kepada warga melalui bupati. Hadiah itu diperebutkan dengan cara menguji pengetahuan warga yang datang. Pertanyaan saya, berapa luas Kabupaten Lebong termasuk Kec Padang Bano, tanya Dalhadi.
Dari enam warga yang naik ke atas panggung, seorang di antaranya bernama Sudarisman menjawab dengan tepat pertanyaan itu. Luas Lebong yang disampaikannya kepada bupati adalah 272.924 hektar.
Lelaki itu berhak atas satu unit motor Honda Revo. Luas Padang Bano itu 80 ribu hektar. Jadi dari 192.924 hektar luas semula, dengan Padang Bano, luas Lebong menjadi 272.924 hektar, jelas Dalhadi.
Inisiatif Mustarani menyumbangkan hadiah kepada warga juga diikuti dua pejabat lainnya. Dahari menyumbangkan kulkas dua pintu ke Pesantren Madinatunnajah Al Hadi di Kelurahan Turan Lalang. Sementara Yustin menyerahkan satu unit TV ke Panti Asuhan Muhammadiyah.
Lahir 7 Januari
Pemkab Lebong melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga tak ketinggalan memberikan kejutan kepada warga. Bertepatan dengan HUT Lebong 7 Januari, Pemkab juga memberikan hadiah kepada warga yang lahir tepat pada 7 Januari. Setelah ditunggu hingga pukul 21.30 WIB, tercatat ada lima nama yang masuk ke Kabag Kesra Yudarman SPd.
Dari keempat nama, seorang di antaranya adalah bayi yang baru lahir tepat tanggal 7 Januari 2010. Namanya Turindo, asal Kel Turan Lalang. Tiga lainnya adalah Kasih Putri Utami (7/1/2006), Montica Syahla (7/1/2009), dan Angga Ferdian Putra dan Idrus. Yang persis lahir 7 Jan 2010 akan diberikan uang Rp 1 juta. Yang lainnya hadiah hiburan
Program PT (Persero) Sang Hyang Seri (SHS) pada 2010
SHS) pada 2010 akan Ekspor Benih Padi Hibrida jenis SL8-
Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) sangat ingin membangun spirit armada pemasarannya agar semakin kuat, tangguh dan tetap prima di tengah badai krisis yang sedang melanda hampir sebagaian besar bisnis di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, tanggal 26 Januari 2010 ini PT Sang Hyang Seri (Persero) mengundang Motivator Nomor Satu di Indonesia, Andrie Wongso. Motivator yang konon bergelar SDTT alias Sekolah Dasar Tidak Tamat tersebut mampu membangkitkan dan mengobarkan api untuk tetap menjadikan Sukses sebagai Hak dari setiap orang yang menyadari, meyakini dan mau memperjuangkan dengan sepenuh hati.
Slogan luar bias selalu menggema ditengah presentasinya yang dihadiri lebih dari 50 stake holder PT Sang Hyang Seri (Perseri) mulai dari Direksi dan jajaran pemasaran dari cabang-cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Andrie Wongso berpesan : Bersikaplah keras terhadap diri sendiri sehingga Dunia akan lunak kepada kita, karena kalau kita lemah dan lunak terhadap diri sendiri maka Dunia akan keras terhadap kita. Bosan hidup menderita, saatnya bangkit dan membangun Indonesia demikian tutur mulya dari seorang Andrie Wongso.
Produsen benih
PT (Persero) Sang Hyang Seri (SHS) pada 2010 akan mengekspor benih padi hibrida jenis SL8-SHS sebanyak 100 ton ke Filipina dan Bangladesh.11 "Mulai awal tahun kita ekspor perdana benih unggulan ke Filipina dan Bangladesh," kata Direktur Utama SHS, Eddy Budiono, di sela-sela acara Penanaman 10.000 Pohon, kemarin.
Menurut Eddy, kontrak pengadaan benih padi hibrida sudah diperoleh tinggal pengiriman saja. Pemenuhan pasar ekspor tersebut mencerminkan benih hibrida SHS memiliki kualitas yang lebih baik. "Dari sisi jumlah ekspor tersebut tidak signifikan, tetapi cukup membuktikan benih padi hibrida SHS telah dapat memasuki pasar negara produsen beras," ujarnya.Meski begitu, dia menegaskan, ekspor benih hibrida dilakukan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. "Produksi benih padi hibrida SHS pada 2010 ditargetkan mencapai 4.000 ton. Selain untuk ekspor tentunya juga harus mengamankan terlebih dulu pasar dalam .negeri," katanya.( Halim)
Langganan:
Postingan (Atom)