Media Proteksinews

Media Proteksinews

sample media terbit

sample media terbit

Cari Blog Ini


Laman

RNI

RNI
kantor pusat

Minggu, 17 Januari 2010

Bupati lEBONG Ajak Lepaskan Belenggu Ketertinggalan

Bupati Ajak Lepaskan Belenggu Ketertinggalan
Januari 7, 2008 oleh lebong
LEBONG – Bupati Lebong Drs. Dalhadi Umar, B. Sc kembali mengajak seluruh komponen masyarakat bahu membahu adn bergandengan tangan melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran Kabupaten Lebong. Tanpa adanya partisipasi kolektif seluruh komponen, apapun program dan kegiatan pembangunan pemerintah untuk melepaskan dua hal tersebut akan sulit tercapai.
Ajakan itu disampaikannya dalam pidato pada sidang paripurna istimewa DPRD Lebong dalam rangka memperingati HUT ke-4 Kabupaten Lebong, siang kemarin.
“Tema peringatan HUT ke-4 Kabupaten Lebong adalah Dengan Semangat Swarang Patang Stumang Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Kabupaten Lebong. Melalui tema ini, kami mengajak semua komponen, baik ekekutif, legsilatif dan masyarakat bersama-sama, bahu-membahu membangun Lebong untuk melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran. Mari kita hilangkan prasangka yang membuat kita larut dalam persimpangan persepsi sehingga dapat menjadi penghambat langkah kita membangun,” kata Dalhadi.
Selain Ketua DPRD Kabupaten Lebong, H. Armansyah M, SE dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lebong, serta Wakil Bupati Lebong, Nasirwan, Thoha, SE dan Sekretaris Kabupaten Lebong, Drs. Sulhadie Eddy Irha dan Kapolres Lebong, Kompol Shobarmen, S. Ik. Sidang paripurna itu dihadiri seluruh kepala dinas, kantor, badan dan camat, serta tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda.
Dengan membacakan teks pidato setebal 25 halaman, Dalhadi menyampaikan hampir seluruh program dan kegiatan pemerintah yang telah dilakukan selama tahun 2007, serta memberikan sedikit evaluasi tentang pelaksanaannya. Dan terhadap beberapa capaian kinerja yang dinilai belum maksimal, Dalhadi mengharapkan agar dapat dimaklumi.
“Secara jujur kita akui dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki kita telah berupaya keras dan penuh keseriusan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Namun pada kesempatan ini, kami sampaikan bila ada disana-sini kekurangan dan ketidaksempurnaan adaalh menunjukkan kekurangamampunan sumber daya kita. Hal ini akanmenjadi pelajaran dan perhatian kita bersama,” kata Dalhadi.
Yang membanggakan, lanjut Dalhadi, tahun anggaran 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2007. Peningkataan anggaran itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.
“Tahun 2007, Dana Alokasi Umum yang ditermia sebesar Rp 183, 357 M. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 35,225 M. Pemanfaatan anggaran itu telah dilaokasikan ke pedesaan guna membangun infrastruktur desa dan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan,” Dalhadi. (dmi)


Senam Massal, Peserta Dihibur Artis Ibukota
Kamis, 07 Januari 2010 12:34:56


Kedatangan artis secara tiba-tiba tersebut membuat peserta senam massal yang sebagian besar adalah Pejabat dan PNS serta masyarakat berebutan ingin berfoto. Sehingga kegiatan yang sedang berlangsung sempat terhenti. Untung kondisi tersebut tidak lama berlangsung dan peserta kembali melanjutkan senam yang memang hampir selesai.

Bupati Lebong, Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc sempat mengadakan perlombaan mendadak untuk beberapa kepala dinas dan pejabat eselon II lainnya, sebelum acara pencabutan undian doorprize dan hiburan dimulai. Sehingga membuat suasana kegiatan dan acara kemarin pagi di halaman Kantor Pemda Lebong kemarin semakin semarak dan meriah.

Dalama sambutannya, sebelum melaksanakan senam massal tersebut, Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc, mengharapkan kegiatan senam massal bisa menjadi motivasi semangat untuk membangun Lebong untuk terus maju dan kuat memasuki usia ke-6 Lebong.

“Dengan senam massal ini, semoga semangat kita semakin meningkat untuk terus bersama-sama maju membangun Lebong. Kalau semangat tinggi, maka keinginan untuk maju bersama semakin meningkat. Dengan kebersamaan, Lebong akan semakin kuat dan jaya,’ kata Dalhadi.

Senam massal yang diadakan dalam rangka HUT Kabupaten Lebong ke-6 ini setidak diikuti oleh seribu lebih peserta dari berbagai kalangan. Sehingga halaman Pemda Lebong tidak muat dan terpaksa puluhan peserta lainnya harus mengambil barisan di aspal jalan luar pagar kantor Pemda Lebong tersebut.

Meskipun begitu, senam massal yang mendatangkan 3 instruktur senam dari yayasan jantung sehat Indonesia tersebut, tidak mengurangi semangat para peserta untuk tetap mengikuti arahan dari instruktur senam yang berada dipanggung acara. Peserta tetap semangat ikut senam hingga selesai.(dtk)

UNTUK pertama kalinya di Provinsi Bengkulu Raja Dangdut Indonesia H Rhoma Irama bersama Grup Soneta-nya tampil. Kedatangan Rhoma pada malam puncak HUT Kabupaten Kepahiang yang ke-6 ini, tidak disia-siakan begitu saja.

Sejak pukul 14.30 WIB musisi yang akrab di panggil Bang Haji ini diajak langsung mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al- Amin di Desa Kelobak. Kesempatan ini pun tak lepas dari incaran masyarakat.

Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berteriak-teraiak memanggil serta minta foto bersama. Bukan hanya generasi tua, generasi muda pun ikut serta, bahkan banyak pula pejabat di jajaran Pemkab Kepahiang minta foto bersama.

Ooh itu Rhoma, lah tuo tapi masih ganteng jugo dak,'' celetuk warga yang ingin sekali melihat langsung Bang Haji.

Saat konser pun berdasarkan pantauan BE, terlihat masyarakat dari semua lapisan generasi tumpek blek di Lapangan Santoso. Bahkan banyak yang rela berdesak-desakan serta dengan sengaja memanjat tiang Baliho di lokasi konser hanya sekadar ingin menyaksikan secara langsung Bang Haji menyanyikan 10 lagu dihari ulang tahun Kabupaten Kepahiang.

Bahkan ironisnya banyak pula orang tua yang harus terpisah dengan anaknya, dan tak kurang pula 15 orang jatuh pingsan yang kesemuanya membuat sedikit repot anggota TNI, Brimob dan Polres yang berjaga di lokasi acara.

Momen ini juga bukan hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi penonton yang berjumlah sekitar 20 ribu orang yang menyaksikan secara langsung. Namun juga memberi keuntungan tersendiri buat para pedagang, seperti para pedagang tahu Sumedang yang berjumlah 10 orang yang sengaja datang dari Bengkulu.

Termasuk juga para pedagang yang sebelumnya mengisi stand pameran saat pelaksanaan Tabot di Bengkulu beberapa waktu lalu, sengaja datang ke Kepahiang dengan harapan dapat mendulang rejeki dari para penonton yang hadir.

Sambil menyelam minum airlah, jualan terus nonton juga dapet,'' seloroh Andi pedagang baju anak-anak yang mengaku sepi pelanggan ini.

Rhoma sendiri mengaku senang datang ke Kepahiang mengingat suasana kota yang masih alami serta masih di kelilingi hutan belantara yang sudah lama sekali tidak dilihatnya.

Terus terang saya senang datang ke Bengkulu. Alamnya masih sangat indah, masih banyak hutan belantara jauh dari pemanasan global, sampai Bang Haji. Bang Haji sendiri paska konser sempat menginap di rumah dinas Bupati Kepahiang, sedangkan kru lainnya menginap di Hotel Puncak Kepahiang.

Pemandangan yang tak kalah menarik, disaat bubarnya konser pun banyak warga dari Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang yang harus rela diam di lapangan santoso hingga pagi hari akibat ketinggalan kendaraan saat akan pulang.

Kami terpaksa menunggu pagi di sini. Kami ketinggalan mobil tumpangan, apa boleh buat namun kami senang,'' sampai Jauhari warga Padang Tepong seberta lima rekannya. (**)
Kepala Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan KB Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani mengakui perihal telah diterimanya surat rekomendasi persetujuan DPRD tersebut. Ya, pelaksanaan KTP gratis ini juga bisa dianggap sebagai Kado ulang tahun Kepahiang, ujar Iskandar. Dengan kondisi diatas, pihaknya telah menyiapkan 35 ribu lebih blanko isian KTP nasional ber NIK serta KK.

Jelang launching pelaksanaan KTP dan KK gratis tersebut, Bupati Kepahiang akan menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan biaya retribusi KTP dan KK. Sebelumnya mengacu kepda Perda No 29/2005 tentang biaya penggantian retribusi blanko KTP, KK dan akte kelahiran, pungutan resmi Rp 10 ribu diberlakukan untuk pengurusan KTP. Sambil menunggu perubahan Perda yang baru, payung hukum pelaksanaan KTP gratis ini menggunakan surat keputusan Bupati yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini, ujar Iskandar.

Nantinya dalam program KTP dan KK gratis, penduduk Kepahiang akan ber KTP nasional dengan NIK dan KK yang masuk dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK). Aturan siap, kami pun siap segera menjalankan program KTP dan KTP gratis ini, ujar Iskandar.(oce)
KPU: Tidak Punya Dana, Tidak Usah Gelar Pilkada
Selasa, 05 Januari 2010 22:30:32


Ketua KPU Irwan Saputra, S.Ag didampingi Sekretaris KPU Sarjan Saki, SH menerangkan langkah Banggar dalam menyetujui anggaran Pilkada akan berdampak langsung kepada pelaksanaan Pilkada. Kalau kami tidak masalah, kalau memang hanya Rp 4,5 miliar yang disetujui, ya kita jalankan, ujar Sarjan Saki.

Kekecewaan KPU ini sendiri cukup beralasan, betapa tidak dari Rp 7.981.825.454 anggaran yang diusulkan dalam satu putaran Pilkada. Hanya Rp 4,5 miliar saja yang disetujui Banggar DPRD. KPU Kepahiang telah melakukan mininalisasi kegiatan yang memakan anggaran.

Diantaranya, kegiatan Pokja yang sebelumnya berjumlah 31 telah diciutkan menjadi 17 sesuai dengan yang dilakukan Provinsi.

Catatan KPU, dengan alokasi Rp 4,5 miliar sama sekali tidak mencakup anggaran bagi honor PPK dan penyelenggara pemilu lainnya. Makanya kami akan konsultasikan ke KPU Pusat dan Depdagri, bagaimana langkah yang akan kami ambil nantinya. Ya, pada dasarnya kami menerima saja, toh kalau memang tak ada anggaran akan lebih baik kami tidak melakukan Pilkada, sesal anggota KPU lainnya Sahyaruddin, S.Sos.

Sebagai gambaran, berikut beberapa item kegiatan yang sama sekali mesti dianggarkan dalam Pilkada. Yakni, honor PPK sebesar total Rp 209,6 juta, honor PPS Rp 852,8 juta dan honor KPPS Rp 327,75 juta. Kemudian,biaya cetak surat suara Rp 394,62 juta, cetak formulir Rp 92,51 juta. adminitrasi perkantoran Rp 329 juta.

Setelah diakumulasi ulang, dana Rp 6,062 miliar merupakan angka minimal dalam penyelenggaran Pilkada 2010. Dana tersebut, sebesar Rp 4,603 bersumber dari APBD dan sebesar Rp 1,45 bersumber dari APBN.

Bandingkan dengan keputusan Banggar DPRD, yang hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 4,5 miliar bagi KPU Kepahiang bagi penyelenggaraan Pilkada. Plus Rp 750 juta, untuk anggaran pengamanan dan Rp 750 juta lagi bagi operasional Panwaskab.(oce)

Boikot Pilkada Batal
Selasa, 05 Januari 2010 09:10:05


Jumlah tersebut diamanahkan DPRD sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan Pilkada. Hal ini diketahui usai pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD dan anggota KPU Kepahiang, kemarin.

Kesepakatan lain yang dibuat, Banggar akan mengalokasikan sebesar Rp 750 juta untuk anggaran pengamanan dan Rp 750 juta untuk operasional Panwaskab. Jadi, secara keseluruhan total Rp 6 miliar anggaran APBD 2010 akan digelontorkan menyambut pesta rakyat dalam satu putaran.

Anggota Banggar, Drs.Ahmad Rizal, MM menerangkan pihaknya masih menunggu kepastian berapa alokasi dana sharing dari Provinsi dalam Pilkada Kepahiang. Angka Rp 4,5 miliar, akan kami kurangi kembali setelah mengetahui kepastian berapa dana sharing Pilkada dari pihak Provinsi, jelas politisi PPP ini.

Provinsi sendiri, telah mengusulkan dana sharing sebesar Rp 1,5 miliar untuk putaran pertama dan Rp 759,77 juta untuk Pilkada putaran ke II. Dengan asumsi dana sharing tidak mengalami perubahan, selama satu putaran hanya Rp 3 miliar saja yang mesti dikeluarkan dalam APBD 2010.

Disinggung faktor apa yang membuat Banggar melakukan pemangkasan anggaran Pilkada, A. Rizal menuturkan banyak item kegiatan yang tumpang tindih. Itu menyebabkan pembengkakan anggaran hingga mencapai angka Rp 7,9 miliar seperti yang pernah diusulkan KPU.

Dicontohkan anggota Banggar lainnya, Drs. H.Saiful Amri, dalam kegiatan Pokja biaya KPU Kepahiang, Pokja logistik, honor PPK, honor PPS, honor KPPS dan sosialisasi kontestan terjadi tumpang tindih. Provinsi saja hanya menetapkan 17 Pokja, sedangkan di KPU Kepahiang ada 31 Pokja yang sebenarnya banyak kegiatan tumpang tindih, jelasnya.

Lalu, soal anggaran Pilkada putaran ke II ? DPRD menyerahkan kepada KPU Kepahiang menyusun secara detil RKA Pilkada putaran ke II. Yang jelas, lanjut A.Rizal untuk alokasi APBD 2010, hanya mengangarkan Pilkada untuk satu putaran.

Nanti kami lihat, kalau memang berjalan dua putaran, tentu akan kami bahas dalam APBD-P 2010, tutupnya. Sebelumnya, alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 5.288.052.954, diusulkan KPU jika Pilkada berlangsung selama II putaran.(oce)

DPRD REJANG LEBONG SIAP AJUKAN INTERPELASI



Curup, DPRD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, akan bersiap-siap mengajukan hak bertanya atau interpelasi terkait penggunaan anggaran pemerintah kabupaten setempat yang melebihi pagu.

"Kita lihat perkembangannya dalam dua hari ke depan, apakah kita akan mengajukan hak bertanya ini atau tidak, tetapi dari fraksi Golkar sudah berkomitmen untuk mengajukan hal ini," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Rejang Lebong, Yurizal, Selasa.

Dia mengatakan, secara personal anggota Dewan dari fraksi lain sudah melakukan komunikasi dan mereka mendukung dilakukannya interpelasi itu karena DPRD sudah menolak perubahan APBD 2009.

Ditambahkan Yurizal, untuk mengajukan hak interpelasi itu dibutuhkan syarat minimal lima anggota Dewan sebagai penggagas dan saat ini sudah empat orang anggota Dewan dari Fraksi Golkar telah menyetujui.

Hak interpelasi itu akan dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari eksekutif tentang penggunaan anggaran yang sudah dilakukan eksekutif tetapi melebihi pagu anggaran.

Khususnya, dana kegiatan HUT Kota Curup, Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, dari anggaran yang ditetapkan RP1 miliar tapi yang digunakan mencapai RP 2.007.000.000.

Selain itu, dana kegiatan peringatan 1 Muharam melebihi anggaran Rp800 Juta. Termasuk, penggunaan dana bantuan sosial sebesar RP 13.285.254.916. yang diajukan dalam perubahan RAPBD 2009.

"Kita tinggal membutuhkan satu orang anggota Dewan lagi sebagai penggagas, kita yakin ini akan bergulir terus," ujar Yurizal.

Setelah terpenuhi lanjutnya, pihaknya akan mengirim surat kepada ketua Dewan dan pimpinan Dewan akan menyampaikan hal itu kepada badan musyawarah untuk dilakukan penjadwalan rapat paripurna.

"Di rapat paripurna inilah ditentukan hak interpelasi ini," kata Yurizal.

Anggota Fraksi Keadilan Rakyat Persatuan Bangsa M Redo mengungkapkan ia secara pribadi mendukung penggunaan hak interpelasi oleh rekannya tersebut, sementara fraksinya sendiri akan mengambil keputusan dua hari ke depan setelah diadakannya pertemuan dengan anggota fraksi.

"Wajar- wajar saja jika kita menggunakan interpelasi mengingat pihak eksekutif dalam penggunaan anggaran bertentangan dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," kata M Redo.

Namun, untuk keputusannya, katanya, pihaknya masih menunggu kehadiran ketua fraksi dan guna membicarakannya dengan seluruh anggota untuk mengambil keputusan.

"Tapi saya optimis fraksi akan mendukung hak interpelasi itu karena untuk penolakan perubahan APBD yang pertama melakukannya adalah fraksi kita," ujarnya.

Selain hak interpelasi, kata Redo, fraksinya tetap akan merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan eksekutif terhadap PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 ke BPK

Rukindo berbenah

PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) mendapat kepercayaan dari PT Pelabuhan Indonesia I untuk memelihara kedalaman alur pelayaran di Pelabuhan Belawan.

Kontrak kerjasama kedua perusahaan BUMN ini berlaku untuk tenggat waktu tiga tahun setelah PT Rukindo melakukan pengerukan kolam dan Alur di pelabuhan beberapa waktu lalu. Dengan adanya pendalaman kolam dan alur, kapal - kapal dengan tonase besar sudah aman memasuki pelabuhan Belawan aman untuk melakukan kegiatan bongkar muat.

Direktur Utama PT Rukindo Drs Soegondo mengungkapkan, ada tahapan kerjasama yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu dengan Pelindo I. Tahap pertama, lanjutnya, dilakukan selama 3 tahun dimana Rukindo memperoleh order untuk melakukan pengerukan atau pendalaman alur kurang lebih sekitar 11 mil dan kolam - kolam pelabuhan, plus melakukan perawatannya.

"PT Rukindo diwajibkan menjaga kedalaman -9,5 meter LWS berikut dengan kolam pelabuhan dengan masa kontrak selama 3 tahun di Pelabuhan Belawan. Untuk mendukung kedalaman alur, setiap bulan kami melakukan pengecekan, dan bila dirasakan perlu kami lakukan pengerukan. Karena itu kami menempatkan satu unit kapal keruk Halmahera di Pelabuhan Belawan. Bila dipandang sangat perlu, kami mendatangkan satu unit kapal keruk lagi untuk mendukung kegiatan pengerukan di pelabuhan Belawan, " kata Sugondo.

Tingkat sedimentasi di Pelabuhan Belawan cukup tinggi. Tingginya sedimentasi ini disebabkan lumpur plus sampah yang datang melalui dua sungai yang bermuara di pelabuhan ini, di antaranya Sungai Deli. Karena itu, kata Sugondo, perawatan alur pelayaran dan kolam di Pelabuhan Belawan perlu diperhatikan.

Model kerjasama yang dilakukan Rukindo dengan Pelabuhan I, juga dilakukan dengan manajemen Peli1

. Pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk
2. Reklamasi, transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan
3. Pekerjaan Teknik Sipil yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan dan bangunan
4. Jasa Konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pengerukan, reklamasi, dan pengembangan lahan
5. Survey hidrografi dan topografi serta penyelidikan tanah
6. Perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kapal keruk dan alat bantunya, serta kapal-kapal lainnya
7. Jasa Keagenan perusahaan/kapal keruk dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pengerukan dan reklamasi
8. Kegiatan penguasaan (konsesi) dan penambangan pasir
9. Usaha penyewaan alat produksi, fasilitas penunjang produksi dan pengawakan kapal

ndo II,III,dan IV.






Dana pengerukan 13 kali


Rencana pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta mengeruk 13 kali di Jakarta makin kabur karena dana pinjaman Bank Dunia sampai sekarang belum ada.

Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Bidang Pembangunan Sarwo Handayani menegaskan, masih ada ganjalan yang harus diselesaikan sebelum dana pinjaman dicairkan.

Ada ketentuan bahwa pinjaman itu harus bernilai ekonomis agar cepat untuk mengembalikan pinjaman. Sementara itu, pinjaman Bank Dunia sekitar Rp 1,2 triliun itu rencanannya untuk pengerukan 13 kali.

"Ganjalan ini yang sekarang sedang dalam proses penyelesaian. Persoalan kecil, tetapi mengganjal sehingga sampai sekarang dana pinjaman Bank Dunia belum dicairkan," tegas Yani.

Yani menambahkan, bila ganjalan sudah diselesaikan dan dibereskan, diharapkan November 2009 sudah dilakukan penilaian sehingga diharapkan tahun 2010 dana dicairkan dan proyek pengerukan 13 kali di Jakarta sudah bisa dilaksanakan.

Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan pengerukan 13 kali. Selain karena kali yang ada di Jakarta ini sudah dangkal dan sempit, setiap kali banjir melanda Jakarta, warga Jakarta yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menjadi korban.

Bahkan 13 kali yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta sudah lebih dari 30 tahun tidak pernah dikeruk sehingga layak bila menjadi dangkal dan sempit. Tambahan lagi, banyak bangunan berdiri

“Ke Depannya, KPK Jangan Tebang Pilih”

“Ke Depannya, KPK Jangan Tebang Pilih”

Sekjen GOWA, Andi Syahputra

Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) mengalami kendala. Ketua Pansus RUU Tipikor Arbab Paproeka menjamin RUU tersebut akan diserahkan. Akan tetapi beberpa pasal yang mengalami perubahan dinilai sejumlah pengamat hukum sebagai upaya mengerdilkan kekuasaan KPK dan Pengadilan Tipikor. Alhasil, upaya dukungan untuk mempertahankan eksistensi KPK yang disebut-sebut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi terus bergulir. Sekjen Government Watch (GOWA), Andi Syahputra mengkritik dukungan tersebut. Dikatakannya, dukungan tersebut jangan sampai mengganggu proses hukum yang sedang dijalani komisioner KPK. Sebagai lembaga super body, tak berarti KPK terbebas dari jeratan hukum. Ia sepakat KPK dipertahankan tapi diisi orang-orang yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Maka, kedepannya rekruitmen calon-calon anggota KPK harus lebih baik. Berikut petikannya:

Mengapa RUU Tipikor lambat ditangani?
Memang pemerintah terkesan agak lambat dalam memberikan materi atau draf RUU Tipikor. Sebenarnya bolanya ada dilegislatif. Saya melihat keterlambatan sekarang adalah kelambatan mengagendakan pembahasannya.dilegislatif.

Banyak yang meragukan RUU Tipikor di sahkan. Kalau pun disahkan, akan banyak pasal-pasalnya yang mendgradasi kewenangan KPK atau pengadilan Tipikor. Menurut Anda?
Kedepannya pemerintahan Presiden SBY tetap harus mengedepankan pemberantasan korupsi sebagai sokoguru di dalam kinerja pemerintahan mereka. Tetapi penundaan RUU ini berkaitan dengan adanya serangan balik yang dilakukan anggota legistatif untuk menahan atau upaya balas dendam anggota legislatif yang di obok-obok KPK. Nah jadi serangan baliknya berupa penundaan perubahan Undang-Undang Tipikor.

Apakah Anda yakin RUU Tipikor akan diselesaikan hingga tuntas untuk kemudian di sahkan?
Saya optimis pada Nopember nanti pembahasan RUU TIPIKOR akan selesai. Ini bisa dilihat selama kurun waktu 5 tahun pemerintahan SBY, dalam hal pemberantas korupsi sudah cukup signifikan kemajuannya. Tetapi perlu di lihat juga signifikan yang ada itu sepertinya bisa lebih kuat lagi kalau misalnya tidak ada upaya tebang pilih. Sebab dengan tebang pilih ini pemerintah terlihat puas atas pekerjaan-pekerjaan KPK terutama terkait pengungkapan kasus-kasus. Padahal kinerja tersebut perlu ditingkatkan hingga menjerat orang yang mempunyai kedudukan orang-orang yang lebih tinggi dalam setiap pengungkapan kasus yang telah divonis. Jika tiddak, maka semua pekerjaan KPK tidak menimbulkan efek jerat yang kuat.
Misalnya, seorang menjadi tersangka bagi KPK, sementara nanti dalam penindakan dan penegakan hukum di kejaksaan hukumannya tidak setimpal karena hanya di ganjar tiga atau empat tahun saja.
Sementara masih banyak pelaku-pelaku lain yang lolos yang kedua dari kasus serupa. Jadi KPK hanya puas pada beberapa pelakunya saja .sementara banyak pelaku yang lolos, contohnya seperti kasus Damkar. Masih banyak pelaku-pelakunya yang tidak tersentuh. Dilain sisi masih banyak praktik-praktik yang sebenarnya menciderai eksintansi KPK sendiri seperti kasus Masaro.

Terlepas dari pembahasan RUU Tipikor, di KPK sendiri ternyata tak lepas dari berbagai polemik hukum yang menyangkut anggotanya. Bagaimana Anda melihat persoalan itu?
Antasari adalah suatu pemicu untuk membuka kebobrokan KPK sendiri karena dengan terbukanya kasus Antasari, maka kebobrokan KPK terbongkar. Kuncinya ada di Antasari. Misalnya kemana uang 300 milyar, dalam bentuk travel check. Kasus lainnya, ditemukan bukti yang tersimpan di dalam laptop mengenai komisioner KPK yang telah menerima uang. bukti lain, banyak juga penyelidik-penyelidik pemeriksa di KPK yang melakukan pemerasan yang pada akhirnya beberapa kali KPK mengganti personil-personilnyanya. Selain itu, banyak perselingkuhan antara KPK dengan kepolisian. Ini terlihat saat polisi menarik sejumlah pemeriksa penyelidiknya. Nah, dari situlah sebenarnya sudah lama tercium bahwa KPK tidak terlalu bersih.

Banyak dukungan terhadap lembaga KPK, apalagi saat berseteru dengan aparat peneguk hukum lainnya dengan membuat gerakan anti cicak. Apakah ini pertanda masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap KPK?
Saya tidak setuju dengan gerakan anti cidak, karena sebagai lembaga super body, tidak berarti pejabat-pejabat aparatnya kebal hukum , kalau memang ditenggarai ada pelanggaran hukum suatu bukti yang kuat ada penyuapan, siapapun harus sama di depan hukum. Harus ada pemeriksaan, jangan ketika ditemukan bukti, semua bergerak, semua berteriak seolah-olah KPK sedang di preteli, dikerjai inikan suatu psywar pada masyarakat agar masyarakat berbondong – bondong membela KPK padahal tidak seperti itu. Artinya walau ada oknum di KPK misalnya Antasari atau komisioner lain yang melakukan pelanggaran lain, tetap harus dihukum.

Bukankah KPK memang perlu dipertahankan di tengah ancaman pengurangan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Sebab pemerintah dan legislatif terlihat enggan untuk memperpanjang eksintansi KPK?
Kelihatannya memang seperti itu. Memang ada suatu rekayasa untuk mempreteli kejayaan kekuasaan KPK, misalnya dalam hal penyadapan. KPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Lalu tentang perubahan jumlah hakim add hock yang lebih sedikit dibanding hakim karir.
Tapi terlepas dari polemik yang ada, jangan menjadikan persoalan itu menjadi penyebab kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan itu, diperlukan hakim-hakim Add hock yang bisa menanganinya. Sekarang memang susah mencari orang-orang yang piawai di bidang hukum dan punya kecerdasan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Namun harus terus dicari. HALIM

JEMBATAN SELAT SUNDA BAKALTERPANJANG DIDUNIA

Pembangunan megaproyek jembatan Selat Sunda (JSS) dimulai tahun 2012 setelah tim ahli melakukan studi kelayakan selama empat tahun. Pemerintah memasukan JSS dalam blue print�20tata ruang nasional.


TEKEN NOTA KESEPAKATAN. Gubernur Sjachroedin Z.P. menandatangani nota kesepakatan pembangunan jembatan Selat Sunda disaksikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta (kiri), Mensesneg Hatta Radjasa (kedua kiri), Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah (jilbab), bos Artha Graha Tomy Winata (kedua kanan), dan pimpinan konsorsium Wiratman Associated-AG Network Wiratman Wangsadinata (kanan). Penandatanganan megaproyek 10 miliar dolar Amerika Serikat itu di atas kapal Tunas Wisesa 03 yang berlayar di sekitar Pulau Sangiang, Selat Sunda,
()
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, pakar konstruksi Wiratman Wangsadinata dari Wiratman & Associates, dan Tomy Winata dari Artha Graha, Rabu (3-10), menandatangani nota perjanjian (memorandum of agreement--MoA) di Selat Sunda, lepas pantai Pulau Sangiang. Penandatanganan dilakukan di atas kapal pesiar Tunas Wisesa 03, milik pengusaha Tomy Winata.
Turut menyaksikan penandatanganan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menneg PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzetta, Pangdam II Sriwijaya Mayjen Syarifudin Tippe, Danrem 043 Gatam Kolonel Bambang S. Gandhi, dan Bupati Lamsel Zulkifli Anwar.
Dengan ditandatanganinya MoA, Wiratman & Associates akan memulai prastudi kelayakan (pre-feasibility studies) pembangunan JSS yang menelan biaya lebih Rp91 triliun itu. Artha Graha akan membiayai prastudi kelayakan yang berlangsung 4 tahun. Jika dinyatakan layak, pembangunan JSS akan dimulai lima tahun mendatang.
Model konstruksi jembatan yang akan dibangun, kemungkinan besar adalah tipe jembatan suspensi. Menurut Wiratman Wangsadinata, dari Wiratman & Associates, dipilihnya model tersebut lantaran salah satu kendala dalam pembangunan jembatan Selat Sunda adalah adanya palung laut 200 meter dengan panjang 2,5 kilometer. Dengan model tersebut, salah satu titik tiang kaki jembatan berada di Pulau Sangiang.
'Blue Print' NasionalSesuai dengan blue print
tata ruang nasional, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan JSS menjadi salah satu target pengembangan transportasi di Tanah Air. JSS akan menjadi penghubung Jawa--Sumatera yang akan terus sampai Madura dan Bali. Kini, di lintas Madura--Surabaya tengah dibangun jembatan Suramadu yang dananya bersumber dari APBN dan bantuan lunak China. "Ini megaproyek tingkat dunia, jadi dibutuhkan pencanangan yang cermat dan akurat," katanya.
Kini APBN belum menganggarkan dana untuk menyokong pembangunan JSS. Namun, ujar Paskah, ke depan pemerintah akan menyisihkan dana pada setiap APBN karena terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional tahun 2002--2025. Diharapkan daerah di Sumatera dan Jawa juga ikut menyisihkan APBD untuk JSS.
Gubernur Sjachroedin Z.P. berharap pembangunan JSS tidak berjalan setengah-setengah. "Semua pihak harus mendukung penuh. Kami ingin ini bisa cepat digunakan pendistribusian produk-produk dari Sumatera ke Jawa atau ke wilayah lainnya," kata Sjachroedin.
"Presiden juga meminta saya serius menangani pembangunan JSS ini," kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
JSS, ujar Atut, mendorong pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera dan Jawa serta Indonesia secara luas.
Pembangunan JSS diperkirakan menelan investasi 10 miliar dolar AS (lebih Rp91 triliun dengan kurs antara Rp9.100/dolar AS). Pembangunannya kurang lebih 13 tahun dan dibagi dua tahap. Tahap pertama untuk biaya studi dan jasa engineering 190 juta dolar AS. Tahap kedua untuk tahap konstruksi dengan biaya kurang lebih 9,81 miliar dolar AS.
"Kami berharap pada tahun 2025 mendatang jembatan tersebut sudah beroperasi," ujar Koordinator Humas Artha Graha Heka Hertanto.
Jembatan Selat Sunda memudahkan mobilitas perdagangan antarpulau. Kini infrastruktur penghubung kedua pulau melalui Pelabuhan Merak--Bakau. Selama ini, jalur laut melayani 25 ribu kendaraan, 2.000 ton barang, dan 75 ribu penumpang per hari.
Bangun Jembatan Selat Sunda


Bos Artha Graha Tomy Winata, memprakarsai pembangunan jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumetera. Jika rencana pembangunan jembatan itu benar-benar rampung pada 2020, maka diperlukan anggaran Rp100 trilun.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pembangunan jembatan itu akan membutuhkan anggaran Rp100 triliun. ”Jumlah itu hanya untuk infrastruktur jembatan, belum termasuk lahan yang dikembangkan di kedua provinsi tersebut,” kata Atut dalam penyerahan prastudi kelayakan pembangunan jembatan Selat Sunda kepada pemerintah di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (13/8).
Atut mengatakan, pendanaan akan berasal dari konsorsium yang dibentuk kemudian. Atut berharap, pemerintah pusat bisa membuat payung hukum dan lembaga yang bisa menjamin keberlanjutan pembangunan jembatan itu. Pembangunan itu, lanjut dia, akan menambah pertumbuhan ekonomi di provinsinya 2-8 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Lampung bertambah 4-11 persen.

Prastudi kelayakan dikerjakan pemrakarsa megaproyek itu, yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia (BSM), salah satu perusahaan yang tergabung dalam Artha Graha Network (AGN). Penyerahan prastudi kelayakan dilakukan Dirut BSM Agung Prabowo dan Bos Artha Graha Tomy Winata kepada Men PPN Paskah Suzetta, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Lampung Sjahroedin Z.P.

Meski proyek ini bersifat jangka panjang, Tomy Winata optimistis pembangunan ini akan didukung pemerintah. ”Ini proyek dibangun demi kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira siapapun pemerintahnya nanti, pasti punya komitmen,” kata Tomy. Ia mengatakan, efek berlipat keuntungan ekonomi ini akan dinikmati seluruh pebisnis khususnya di Banten dan Lampung.

Meski demikian, Tomy mengatakan ketertarikannya terhadap proyek ini bukan semata pertimbangan ekonomis. ”Kalau mulai dengan keuntungan, saya tidak mulai ini proyek. Waktu diresmikan nanti, saya umur 63 tahun menanggung utang Rp100 triliun,” kata

Jembatan Selat Sunda bakal Terpanjang di Dunia

Jembatan Messina di Jepang sepanjang 3,3 KM dinyatakan sebagai jembatan terpanjang. Jembatan Selat Sunda, jika jadi dibangun akan memiliki panjang 29 KM.

- Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyebutkan, pembangunan fisik Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Jawa-Sumatera di Lampung ke Banten ditargetkan dimulai pada Januari 2009, dan pembangunannya rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI.

"Semula banyak yang meragukan rencana pembangunan JSS itu, padahal gagasan itu sudah berkembang sejak dulu. Mudah-mudahan awal Januari 2009 bisa dilaksanakan pembangunan tahap awalnya," kata Sjachroedin, dalam acara "Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad Kiprah Dokter Indonesia" di Bandar Lampung, Minggu (18/5) malam.

Gubernur menyebutkan, meski awalnya banyak yang meragukan, namun ia tetap berusaha meyakinkan pemerintah pusat tentang manfaat JSS itu bagi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Ia menyebutkan, hampir 3.500 unit kendaraan melalui penyeberangan Bakauheni-Merak setiap hari, sedangkan jumlah penumpang mencapai 25.000 orang. "Selain itu, 22.000 ton batu bara dikirim setiap hari dari Tarahan ke PLTU Suryalaya. Belum lagi berapa banyak hasil bumi yang dikirim ke Pulau Jawa, demikian juga berbagai jenis barang dari Jawa ke Sumatera," katanya.

Karenanya, ia menyatakan tetap berusaha melihat jauh ke depan dengan terus berupaya agar pembangunan JSS bisa diwujudkan.

Rencana JSS sebenarnya telah digulirkan sejak lama, dan gagasan menghubungkan Jawa dan Sumatera menguat tahun 1997. Ketika itu, guru besar ITB, Prof Dr Ir Wiratman Wangsadinata, yang melontarkan ide menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dengan membangun jembatan melintasi Selat Sunda.

Ahli konstruksi itu menyebutkan, ada tiga kemungkinan menghubungan Jawa dan Sumatera, yakni membangun terowongan dasar laut, terowongan terapung (40 meter di bawah permukaan laut), dan jembatan.

Gagasan pembangunan jembatan itu berdasarkan terobosan besar di bidang jembatan saat dibangun jembatan yang menghubungkan Italia dan Pulau Sisilia.

Berdasarkan data Bappeda Lampung tahun 2007, panjang JSS akan mencapai 29 kilometer dan lebar 60 meter yang terdiri atas jalur mobil, kereta api, dan sepeda motor. Biayanya diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun.

JSS direncanakan mampu dilalui maksimum 160.000 kendaraan per hari. Jika JSS jadi dibangun, dipastikan merupakan jembatan terpanjang di dunia, sementara yang terpanjang sekarang adalah jembatan Messina (3,3 km) yang mengalahkan jembatan Akashi Kaikyo, Jepang (1.991 meter).


Pembangunan Jembatan Selat Sunda Akan Dipercepat


Pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi Lampung berencana mempercepat pembangunan jembatan Selat Sunda. Jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kamis (13/8) malam, Arthagraha Network akan menyerahkan konsep bangunan jembatan kepada pemerintah.

Sebelumnya, PT Bangun Sejahtera Mulia dari Arthagraha Netrwork sudah melakukan nota perjanjian dengan Pemprov Banten dan Lampung. Nota perjanjian ditujukan untuk membuat prastudi kelayakan untuk mewujudkan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Jembatan ini akan membentang sepanjang 29 Kilometer dari pantai Anyer, Banten, ke Pantai Bakaheuni Lampung, Bandar Lampung. Jembatan ini akan terdiri dari lima seksi. Dua seksi di antaranya adalah jembatan gantung ultrapanjang, dengan bentang utama masing-masing 2.200 Meter. Tiga seksi lainnya, masing-masing terdiri dari rangkaian jembatan kantilever seimbang dengan bentang tipikal 200 meter.
Tinggi dari pilon jembatan gantung ultrapanjang sekitar 310 meter di atas permukaan air rata-rata. Rangkaian jembatan ini terbuat dari baja bermutu tinggi. Sementara ruang bebas vertikal di tengah bentang jembatan ultrapanjang berkisar 81 Meter. Jadi, kapal-kapal besar tak menemui hambatan.

Jembatan gantung ultrapanjang disarankan menggunakan teknologi Pilon. Teknologi Pilon dinilai sangat fleksibel, ringan, dan aerodinamis. Perkiraan dari hasil prastudi kelayakan, biaya konstruksi akan memakan dana sebesar US$ 9,5-10,4 miliar.

Jika proyek ini terealisasi, masyarakat dapat menempuh perjalanan Jawa-Sumatera sekitar 30 menit. Proyek jembatan penghubung ini akan memakan waktu selama 12 hingga 15 tahun. Diharapkan proyek ini segera dipercepat untuk membangun kehidupan sosial Pulau Jawa dan Sumatera
Bupati Dal Hadi Umar

Dalam kesepakatan itu, Kabupaten Lebong yang diwakili orang nomor satu di Lebong Dal hadi Umar
B.Sc S.Sos ini mengajukan 10 calon mahasiswa yang akan menimba ilmu di FK Unib. Jumlah beasiswa yang dianggarkan sebesar 10,5 miliar.

Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokter sebanyak 40 orang yang akan melayani 113 ribu masyarakat. Jumlah dokter yang ada sekarang baru 13 orang yang ditugaskan di seluruh pusat pelayanan kesehatan. Di rumah sakit Lebong yang baru dibangun cuma ada 2 dokter. “Jumlah ini masih sangat kurang. 2014 diharapkan Lebong sudah mempunyai tambahan dokter sebanyak 20 orang,’’ujar Dalhadi.

Setiap tahun, lanjutnya, Lebong merencanakan mengirim utusan mahasiswa untuk belajar di FK Unib. Untuk sekarang Lebong akan mengutus 30 siswa yang akan diseleksi di Unib. Siswa tersebut harus memenuhi kualifikasi persyaratan. Diantaranya, bertempat tinggal di Lebong, tamat SMA Lebong, orangtua tinggal di Lebong. Panitia kabupaten akan sangat selekstif dalam menjaring siswa. “Kalau tidak memenuhi syarat, mereka tidak bisa diajukan,” ungkap Dalhadi.

Untuk pemondokan, telah didirikan mess mahasiswa yang berasal dari Lebong di kelurahan Kandang Limun. Mes ini akan diresmikan langsung oleh Bupati Lebong Dal hadi Umar minggu depan. “Ini wujud sumbangsih daerah untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan sehat.”
Sama halnya dengan kabupaten Kaur.

Kabupaten yang baru berumur 6 tahun ini hanya mengirim 4 mahasiswa kedokteran dengan jumlah beasiswa sebesar Rp 2 miliar.’’Ini karena keterbatasan dana yang ada. Tapi tahun depan kita akan mengirim utusan lebih banyak lagi,’’ ujar Bupati Kaur Drs. Warman Suwardi saat menyampaikan sambutannya. “2010 prioritas utama kita adalah pendidikan dengan dana pendidikan 26% dari APBD. Sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang pintar,” lanjut Bupati.

Untuk saat ini, paparnya, Kaur sudah memiliki 28 dokter yang bekerja di puskemas dan rumah sakit. Ke 28 dokter ini termasuk direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan. Dengan adanya penandatanganan MoU ini jumlah dokter mulai 5 tahun kedepan akan meningkat. “Kita akan menuju Indonesia sehat 2010,” imbuh Bupati.

Rektor Unib Prof. Dr. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc mengatakan, kedua kabupaten ini merupakan yang pertama menjalin kesepakatan dengan Unib. Dalam waktu dekat Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah akan menjalin kerjasama. Kelas yang akan dibuka hanya satu kelas yang akan diisi oleh 50 mahasiswa.

40 mahasiswa merupakan jatah kabupaten dan 10 mahasiswa lainnya dibuka untuk jalur umum. Disadarinya bahwa lulusan kedokteran Unib tidak akan sama kualitasnya dengan lulusan Universitas Indonesia (UI), Karena keterbatasan sarana dan tenaga pendidik FK Unib yang baru 2 orang.

Untuk itu, Unib menjalin kerjasama dengan UI dan mengharapkan tenaga pengajar yang bersal dari UI bekerja ekstra keras. Sehingga input yang diperoleh setara dengan UI. “Sehingga lima tahun Unib bisa menghasilkan dokter yang berkualitas,” terang Zainal.

Dalam penerimaan mahasiswa baru FK jalur beasiswa, Unib menggunakan sistem 3N. Dalam artian, jumlah pelamar harus tiga kali lipat jumlah yang diterima. Misalnya, Kabupaten Kaur memberikan beasiswa kepada 4 orang mahasiswa, jadi jumlah yang harus dikirim untuk seleksi di Unib harus 12 calon mahasiswa. Dan Unib yang menentukan kelulusannya. “Dengan tujuan mahasiswa yang terjaring benar-benar mampu mengikuti program pembelajaran di FK,” jelas Zainal.

Acara penandatanganan itu dihadiri pejabat teras Unib. Diantaranya Rektor Unib Zainal Muktamar, Purek I. Dr. Ir. Fachrurozi, M.Sc, Purek II, Dr.rar.net. Totok. Eka Suharto, Purek III Subanrio, SH,MH. Dan Purek IV Hutapia, SE, ME. Sedangkan dari Kabupaten Kaur dihadiri oleh Bupati Kaur Drs. Warman Swardi, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Marlena, Kepala Bappeda Dr. Bandi, Kadiknas, Hasisman. Sedangkan dari Kabupaten Lebong hanya dihadiri oleh Bupati Lebong Dalhadi Umar. Dalam kesempatan itu, setelah penandatanganan MoU, ketiga pejabat ini cipika-cipiki.(Halim)

Bupati Solok Selatan

Visi
Terwujudnya masyarakat Solok Selatan yang HARMONIS (Harkat, Bermartabat, Bermoral, Aman, Peduli dan Sejahtera) berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Misi
Terbentuk Kabupaten Solok Selatan merupakan buah dari perjuangan panjang yang dimulai sejak 1950-an yang ditandai dengan diadakan Konferensi Timbulun.

Pada Konferensi Timbulun saat itu akan dibetuk sebuah kabupaten dengan nama Kab. Sehilir Batang Hari (SBH) yang memasukan wilayah Kecamatan Lembah Gumanti (Alahan Panjang), Pantai Cermin (Surian), Sungai Pagu (Muaro Labuh) dan Kec. Sangir (Lubuk Gadang).

Menumbuhkankembangkan rasa kebersamaan dan rasa percaya diri untuk bangkit mengantarkan Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang mandiri dan mampu sejajar dengan daerah lainnya di Sumatera Barat tahun 2010.
Perjuangan panjang itu, baru tercapai setelah disahkannya Undang-Undang No 38 tahun 2003 dan pada 7 Januari 2004 diresmikan 24 kabupaten baru di Indonesia tiga di antaranya terdapat di Sumbar, yakni, Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Tiga hari setelah diresmikan atau pada 10 Januari 2004, Gubernur Sumbar, melantik Pj Bupati Solok Selatan, Drs. Aliman Salim.

Dalam perjalanan satu tahun Kab. Solok Selatan, Gubernur Sumbar, H. Zainal Bakar. kembali melantik Marzuki Onmar sebagai Pj. Bupati Solok Selatan menggantikan Aliman Salim yang sudah habis masa jabatannya.

Melalui dua Pj, Bupati daerah pemekaran terus menata dan menjalan roda pemerintah sehingga terpilihnya Bupati dan wakil Bupati melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Proses demokrasi perdana itu, terpilih pasangan Drs. Syafrizal M.Si dan Drs. Nurfirmanwansyah, pada 20 Agustus 2005 maka dilantik oleh Gubernur Sumbar, di Padang Aro yang kini menjadi ibukabupaten Solok Selatan.

Sejak pertama sekalinya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melaksanakan pelantikan Camat secara serentak disatu tempat, pelantikan serentak ini karenakan mengingat volume kegiatan Pemkab Solsel sedang banyak. Maka pelantikan serentak dilaksanakan kata yang paling efektif dan efisien, kata Bupati Syafrizal pada pelantikan tujuh Camat yang ada di kab. Solsel bada waktu itu
Kepada para camat Syafrizal menegaskan supaya menyusun rencana kerja yang baik, sehingga tidak satupun pekerjaan yang gagal dilaksanakan pada tahun berjalan, mewujudkan disiplin aparatur dilingkungan kerja kecamatan masing-masing, mengendalikan proyek-proyek fisik dikecamatan yang berinti perlu pengawasan.

Syafrizal juga meminta agar para camat melakukan koordinasi rutin dengan muspika, instansi vertikal di tingkat kecamatan dan merangkul semua stakeholder. Menyelesaikan persoalan yang muncul dikecamatan sejak dini mungkin dan mengkoordinasikan dengan unsur terkait, sehingga pemecahan masalah cukup dilaksanakan di Kecamatan saja.

Dari tujuh Camat yang dilantik Bupati Syafrizal, satu diantaranya mengantikan posisi Camat Kecamatan Sangir Jujuan. Drs Arizal digantikan Drs. Thamrin dari Kantor KPU,Arizal naik menjadi Asis III. Sedangkan Camat yang enam lainya tetap pada jabatanya sebagai camat



Harapan dan sebuah Cita-cita

Bupati Solok Selatan Pemilihan Bupati Solok Selatan sudah hampir selesai, sesuai dengan prediksi banyak pengamat Pasangan Syafrizal dan Nurfirmanwansyah merupakan pasangan yang cocok untuk memimpin Solok Selatan sa’at ini. Syafrizal merupakan sosok yang sarat dengan pengalaman, pernah merasakan menjadi orang kecil, menapaki karir dari seorang satpam sampai menjadi Kepala Perwakilan Sumatra Barat di Jakarta. Banyak bergaul dengan orang – orang yang cukup punya pengaruh di Negara ini, sebut saja Bpk Azwar Anas, Harun Zain yang merupakan bekas Gubernur Sumatra Barat.
Jika kita lihat Latar Belakang dari Syafrizal ini, kita menaruh harapan besar untuk membawa Solok Selatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya kedepan. Solok Selatan merupakan Kabupaten Baru yang nota bene banyak persoalan yang harus dihadapi dan masih perlu bantuan dari pihak lain, dari segi ekonomi walaupun Solok Selatan ini termasuk daerah kaya, tapi karena belum ditangani secara maksimal
masih sulit diharapkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, infra stuktur yang masih sangat terbatas, seperti sarana transpotasi, irigasi dsbnya akan menelan biaya yang sangat besar, jika mengandalkan pendapatan asli daerah mungkin diperlukan waktu yang cukup lama. Disinilah peran Syafrizal sangat dibutuhkan, pengalamannya dalam bidang pemerintahan serta pergaulannya yang luas dapat digunakan untuk melobi pemerintahan yang lebih tinggi baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat pusat.
Karena KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) merupakan kebiasaan yang sering muncul bila seseorang telah berada ditampuk pemerintahaan, istilah nya dalam bahasa Minang “salagi aden bakuaso”, yang merupakan watak asli bangsa ini kemungkinan besar juga akan terjadi pada pemerin. Syafrizal tahan Solok Selatan yang akan datang, kerusakan moral seperti judi, mabok-mabokan, narkoba dan sebagainya yang sa’at belakangan ini banyak terjadi di Solok Selatan diperlukan pendkatan khusu dalam penyelesaian. Disinila peran s. Syafrizal ebuah Cita-cita yang merupakan wakil Bupati sangat diharapkan. Latar belakangnya yang dibesarkan di lingkungan yang taat beragama, yang merupakan partai yang selalu konsisten dalam memberantas KKN, hal ini akan sangat membantu mengontrol jalannya pemerintahan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan roda pemerintah.

Dengan kemampuan yang masing-masing mereka punyai kita harapkan keduanya bisa saling mengisi sehingga pemerintahan yang baru ini dapat mendorong Solok Selatan menjadi sebuah daerah yang maju.
Semua kemampuan yang mereka punyai saja belumlah cukup untuk membangun Solok Selatan yang serba kekurangan ini, Kita harap komitmen dan hati nurani mereka dalam membangun sangat kita harapkan.

Kita lihat jika seseorang yang telah memegang kekuasaan biasanya lupa dengan apa yang mereka niatkan sebelum berkuasa, tidak sedikit yang melupakan janji-janji yang diucapkannya saat mereka berkampanye sosok syafrizal belum kelihatan seperti itu

Baru baruini Drs H Syafrizal J M.Si menyerahkan beasiswa Bank Nagari untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 150 orang, SLTP / MTs sebanyak 30 orang dan Siswa SLTA sebanyak 158 orang di SMA I Solok Selatan, Senin (02/03) dengan jumlah total Rp 120 juta.

Bupati Solok Selatan Drs H Syafrizal J M.Si saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) sekaligus penyerahan Besiswa Bank Nagari mengatakan, sesuai dengan slogan kita sebagai masyarakat Solok Selatan, maka tidaklah salah kta merujuk kepada slogan tersebut yaitu ‘Manaruko Basamo’ yang salah satu maknanya adalah bersama-sama kita bekerja dan berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa.

Belajar dan sekolah bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah sebagai pengajar, tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mencerdaskan generasi muda ini,”ungkapnya.

Dalam mencari ilmu, ucapnya, tidak ada halangan dan rintangan lagi karena peran pemerintah tidak sedikit dalam bidang pendidikan ini.

Pemerintah telah mengalokasikan dana 20 persen untuk pendidikan, belum lagi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Bantuan daerah terpencil bagi guru-guru daerah terpencil, bantuan sisiwa berprestasi dari pemerintah kabupaten dan bantuan beasiswa dari Bank nagari ini,. jelasnya
sekarang ini, lanjutnya, tidak ada kata tidak untuk melanjutkan pendidikan, tidak ada kata malas untuk belajar. Sebagai manusia akan sangat berharga dimata dunia dan Tuhan jika ada ilmunya, Tuhan sangat menyukai orang-orang yang berilmu, rajin-rajinlah belajar dan berlombalah untuk mencapai prestasi untuk masa depan kita dan masa depan negeri ini.

” Masa sekolah merupakan masa yang paling membahagiakan, untuk itu jangan terlalu larut dalam keadaan. SMA merupakan ujung tombak untuk menentukan arah masa depan,”ujarnya.

Untuk itu kedepannya, Syafrizal beharap Generasi muda mesti mampu mengembangkan talenta kreatifitas, inovasi dan produktifitas. Sehingga pemuda menjadi insan pembangunan yang selalu mengedepankan daya nalar, fikiran sehat, argumen berbasis pengetahuan dan kompetensi demi kemajuan negeri ini.

Saat ini pembangunan yang di prioritaskan adalah untuk meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas, Hal ini di upayakan melalui proses pendidikan yang bermutu disetiap jenjang pendidikan dan alokasi dana yang presentasinya cukup besar untuk membangun pendidikan.

Pada tahun 2006 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sektor pendidikan berjumlah 35 Milliar, jumlah ini meningkat ditahun 2007 menjadi 58,5 Milliar, kemudian meningkat lagi di tahun 2008 menjadi 70 Milliar dan untuk tahun 2009 ini pemerintah telah menambah anggaran sebanyak 20 persen dari dana tahun kemaren. [*]

Bupati menyampaikan, daerah kecil dan bahkan terpencil sekalipun akan mampu menjadi besar dan ternama karena prestasi dan karya besar yang diukir oleh masyarakatnya. “Karena itu, kebanggaan kita terhadap sejarah perjuangan PDRI di daerah ini, hendaknya mampu menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk bangkit dan berbuat lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” katanya
Daerah pemekaran Syafrizal juga menyampaikan, pemekaran yang dilakukan terhadap Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah pilihan yang tepat dan baik. Tepat, karena ini salah satu kabupaten termuda di Sumbar, setelah dilakukan evaluasi juga telah mampu berbuat dan berprestasi baik. “Ini tentunya juga merupakan keberhasilan bupati dan wakil bupatinya bersama masyarakat di daerah ini,” katanya.
Bupati Solsel Syafrizal J. dalam kesempatan itu juga menyampaikan, sejarah PDRI merupakan cermin yang objektif masyarakat Solsel dalam menata dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. “Semangat perjuangan dan kegigihan sesudah dan setelah sejarah itu terjadi, hendaknya menjadi motivator yang hebat dalam memajukan pembangunan daerah Solsel tercinta ini,” hal itu dikatakannya pada saat Pembukaan acara seminar nasional PDRI
beberapa waktulalu .
Harapan Banyak Pihak berharap syaprizal memimpin kembali pada periode 2010-2015

Tegas dan Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat Banyak

Kurun waktu dekat Pesta Demokrasi Pilpres secara Nasional bakal digelar. Khusus untuk Kabupaten Solok Selatan yang masa kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Drs. H. Syafrizal. J. M.Si dan Drs. H. Nurfirmanwansyah, Apt, MM masa kepemimpinannya juga sudah berada dipenghujung masa tugas.

Berbagai harapan dan wacana tentang kepemimpinan depenitif Bupati / Wakil Bupati 5 Tahun kedua Solok Selatan, sudah mulai dibicarakan oleh banyak kalangan. Meski kontek tokoh yang bakal maju tersebut baru masih reka-reka beberapa nama. Namun harapan banyak masyarakat, kedepan Solok Selatan hendaknya dapat dipimpin oleh Bupati/Wakil yang tegas dan tidak plinplan dalam mengambil keputusan untuk pembangunan Solok Selatan secara umum.masih kuat menyebut nyebut nama Syafrizal .

mengukur kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati saat kini sangat berharap, kedepan kalau bisa Solok Selatan ini dipimpin kembali oleh kedua tokoh tesebut untuk melanjutkan orang yang betul-betul bisa meletakan tatanan pemerintahan dan tatanan Pusat Pemerintahan Solok Selatan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan otonominya Kabupaten Solok Selatan ini. Sehingga, wajah Solok Selatan, khsususnya pusat pemerintahan betul-betul tertata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Kabupaten Solok Selatan yang sudah punya kekuatan hukum.

Tidak itu, harapan masyarakat Solok Selatan sangat berharap, kedepan berbagai kegiatan pembangunan di Solok Selatan ini betul-betul cerminan dari harapan masyarakat Solok Selatan secara umum. Jangan ada pula pengotakan wilayah kegiatan pembangunan oleh
Meski belum disebut secara berpasangan, namun dari wacana yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber , calon Bupati Solok Selatan 2010 yang bakal maju pada pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti, tersebut nama Drs. H. Syafrizal. J. M. Si, Drs. H. Nurfirmanwansyah, masih marak didengung dengungkan kan
“meski beliau sedang mengalami pengobatan namun program programnya tetap berjalan , sesuai dengan harapan rakyat. Agenda beliau tetap berjalan.
Siapa yang bakal maju menjadi bupati Solok Selatan kedepan meski belum lengkap dengan nama calon wakil-wakilnya serta belum jelas partai politik yang bakal mengusungnya. Namun banyak pihak berharap, kedepan Solok Selatan akan terus dipimpin syafrizal yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dan untuk kemajuan Solok Selatan secara umum.

PT BA

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) mematangkan rencana akuisisi ladang pertambangan batubara di wilayah Kalimantan. Perusahaan tambang milik negara ini sudah menyiapkan dana US$ 150 juta dari kas internalnya untuk membiayai pengambilalihan dua perusahaan tambang yang memiliki tambang batubara di Kalimantan.

Saat ini, PTBA masih melakukan uji tuntas atau due dilligence terhadap kedua perusahaan tersebut. Direktur Utama PTBA Sukrisno masih belum bersedia membuka identitas dua perusahaan tambang batubara itu. Alasannya, PTBA terikat perjanjian dengan calon penjual. "Yang jelas target kami, akuisisi satu perusahaan tambang selesai akhir tahun ini," kata Sukrisno, kemarin.

Orang nomor satu di PTBA ini menyatakan, akuisisi dua tambang batubara itu bertujuan untuk mendongkrak pendapatan PTBA. Di luar itu, "Tambang di Sumatera sering terkendala masalah transportasi yang banyak mengandalkan kereta api. Sementara di Kalimantan bisa lebih murah karena bisa mengandalkan angkutan sungai," ujarnya.
Kandungan kalori tinggi
Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman berpendapat, PTBA memiliki dukungan pendanaan yang kuat untuk melakukan akuisisi itu. Lihat saja, posisi kas dan setara kas perusahaan batubara ini mencapai Rp 2,46 triliun pada semester pertama 2009.

Memang ada sejumlah target akuisisi PTBA yang akan menguras kantongnya. Selain membeli dua tambang batubara, PTBA akan bergabung dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk membeli 14% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara senilai hampir Rp 4 triliun. Toh, Norico melihat kantong PTBA masih sanggup menanggung semua aksi korporasi tersebut.

Lagi pula Norico melihat, akuisisi dua tambang batubara di Kalimantan itu cukup strategis bagi PTBA. Taksiran Norico, dengan dana US$ 150 juta, PTBA bisa membeli ladang batubara yang memiliki cadangan batubara terbukti mencapai 200 juta ton. Dus, kelak kedua tambang batubara itu bisa menjadi andalan PTBA untuk melayani kenaikan permintaan batubara.

Joh Azis Banding

Pengacara Pembobolan Box Deposit John Aziz Banding

o

John K. Aziz sebelumnya sudah menduga keputusan hakim akan seperti itu. Sidang Pembobolan SDB BII

Korban pembobolan kotak penyimpanan barang berharga (save deposit box-SDB) milik Bank Internasional Indonesia (BII) akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak gugatan mereka,
Korban menilai putusan itu tidak adil dan lebih memihak ke BII.

"Putusan itu sangat melukai perasaan klien kami. SDB-BII sudah jelas-jelas terbukti ada pembobolan dan 2 pelaku telah ditangkap polisi. Namun hakim tidak melihat fakta itu. Mereka lebih memilih ke pendapat penasihat hukum BII," kata John Aziz kuasa hukum Ivone Santoso, salah satu korban pembobolan SDB-BII ,ujar John.

siang, hakim PN Jakpus yang terdiri dari Lexi Mamoto, Daniel, dan Mahmun menolak gugatan ganti rugi Ivone dengan alasan tidak bisa ditentukan nilai nominal atas harta yang hilang dari SDB BII.

"Mereka (hakim)

) Mengakui adanya pembobolan, tapi tidak berani mengabulkan gugatan ganti rugi. Alasannya tidak dapat ditentukan nilai nominal atas kerugian karena tidak ada kuitansi penyimpanan barang. Mestinya kalau hakim punya hati nurani, maka gugatan diterima dan nilai ganti rugi dikembalikan ke kesepakatan antara korban dan BII," ujarnya.

Sebelumnya, pada Maret 2009 lalu, Ivone yang warga Menteng Jakpus ini menuntut BII membayar ganti rugi atas barang miliknya yang hilang dari SDB -BII yang berlokasi di Jalan MH Thamtin, Jakarta Pusat.

Ia menuntut ganti rugi sebesar Rp 5 Miliar setera dengan nilai perhiasan yang hilang, John mengemukakan gugatan ditolak, kliennya bertekad untuk meneruskan perlawanan.

Selain mengajukan banding, Ivone juga akan melaporkan kasus pembobolan BII ke DPR, BI, dan Bapepam. Tujuannya agar instansi-instansi itu dapat mengambil tindakan atas apa yang telah terjadi di BII. Ivone juga akan melaporkan BII secara pidana ke kepolisian dengan tuduhan penipuan.

"Dalam situs, brosur, dan spanduk BII mengemukakan, supaya aman barang-barang berharga seperti perhiasan dapat disimpan di SDB-BII. Tetapi, ternyata tidak aman bahkan hilang. Dengan itu maka BII melakukan penipuan kepada masyarakat,'' kata John.

Kasus pembobolan SDB - BII terjadi sejak Juni sampai Desember 2008 lalu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menolak gugatan nasabah Bank Internasional Indonesia (BII) dalam perkara pencurian di kotak penyimpan atau (safe deposit box/SDB) milik BII. "Penggugat tidak bisa membuktikan apa saja isi SDB yang dibobol," kata Ketua Majelis Hakim Lexi Mamoto saat membacakan keputusan kemarin.

Dalam surat gugatan, nasabah bernama Ivonne Susanto menuntut manajemen BII membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 5 miliar dan imateriil Rp 10 miliar. Ivon mengaku menyimpan sejumlah perhiasan dalam kotak penyimpanan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, hakim memutuskan gugatan itu tidak beralasan karena penggugat tidak bisa membuktikan ada tidaknya barang-barang yang dilaporkan hilang itu.

Nasib Ivon itu tidak jauh berbeda dengan nasib nasabah BII lainnya yang lebih dulu menjalani sidang. Bahkan, sebelum sidang digelar, kuasa hukum Ivon, John Azis, mengaku pesimistis dapat memenangkan gugatan. "Sudah ada contoh, hakim menolak gugatan," kata John.

Pada 18 Juni lalu, majelis hakim yang dipimpin oleh Panusunan Harahap menolak gugatan nasabah BII bernama Ishwar Manwani yang menuntut ganti rugi materiil Rp 1,25 miliar dan imateriil Rp 10 miliar. Ishwar mengaku memiliki sejumlah perhiasan senilai Rp 1,25 miliar yang ia simpan di kotak deposit itu. Ia mengetahui perhiasannya hilang pada Desember 2008.

Menurut John, hakim sudah mengakui adanya pencurian di ruang kotak penyimpanan milik BII. Apalagi dua pelakunya sudah ditangkap polisi. "Seharusnya fakta-fakta ini menjadi pertimbangan," kata John. "Seharusnya BII bertanggung jawab karena gagal mengamankan harta milik nasabah."

Untuk memperjuangkan nasib kliennya, John berencana mengajukan banding. "Kami juga akan mengadu ke Bank Indonesia," katanya. Ia berharap BI sebagai otoritas perbankan dapat melindungi hak-hak nasabah yang dicederai BII.

kasus pembobolan bank tak hanya pernah terjadi di BII. Tahun lalu, tiga nasabah BNI Tangerang juga mengaku kehilangan barang di SDB. Mereka adalah Siauw Mie Siong, Lea Lestari, dan Buntoro Prasoya. Pada 2007, seorang nasabah Bank Danamon Pasar Baru juga mengaku SDB miliknya dibobolPutusan itu menurutnya sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat.

Sama sekali tidak ada katanya , padahal dalam persidangan John Aziz sudah membuktikan kelalaian dari pihak BII sehingga megakibatkan hilangnya barng-barang berharga milik penyewa yang diseimpan dalam safe deposit box (SDB). Kelalaian itu menurutnya adalah tentang mutu SDB yang tidak layak disewakan kepada nasabah, ujarnya. Seperti diketahui sipencoleng itu dalam jangka waktu 5 detik dapat membuka dengan bantuan obeng saja di SDB itu.

Kedua BII tidak menyediakan ruangan khusus kepada penyewa yang akan memasukkan atau mengambil barang dalam SDB , penyewa bila memasukkan / mengambil barang adalah dalam ruangan SDB , BII memberi waktu 15 menit kepada penyewa dalam ruang SDB itu , dalam waktu yang lama itu dan tidak ada nasabah lain dalam ruangan itu menurutnya member kesempatan kepada penyewa yang beretkat tidak baik untuk membongkar atau membobol SDB penyewa lain.

Peristiwa inilah yang terjadi pada pembobolan SDB BII ini .

Sedangkan yang ketiga BII tidak tanggap atas laporan pembobolan SDB pada tanggal 25 Agustus 2008, yaitu tidak melakukan tindakan antisipasi apapun kepada penyewa SDB yang belum dibobol, kalau saja pembobolan itu disampaikan kepada penyewa yang belum dibobol , disosialisasikan secara baik , pasti tidak akan terjadi pembobolan-pembobolan terhadap SDB lain.

Keputusan yang dijatuhkan kepada Ivone kliennya , sangat melukai perasaan orang, kalau BII tidak tanggung jawab , kalau begitu siapa yang tanggung jawab ? yang jelas-jelas SDB itu dibobol sementara SDB itu berada dibawah manajemen penguasaan dan pengelolaan BII ,”Gak apa-apa mudah-mudahan saja ini kemenangan yang tertunda”, paparnya. atas itu klien saya akan memperjuangkan haknya sampai kapanpun , bahkan klien saya juga berencana akan mengadukan permasalahan ini ke DPR , BI , BAPEPAM , pokoknya instansi terkait dan bahkan tidak menutup kemungkinan melaporkan BII kembali ke pihak kepolisian , karena diduga adanya tindakan penipuan.

John K Aziz Kuasa Hukum

Sidang Pembobolan SDB BII

Korban pembobolan kotak penyimpanan barang berharga (save deposit box-SDB) milik Bank Internasional Indonesia (BII) akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak gugatan mereka,
Korban menilai putusan itu tidak adil dan lebih memihak ke BII.

"Putusan itu sangat melukai perasaan klien kami. SDB-BII sudah jelas-jelas terbukti ada pembobolan dan 2 pelaku telah ditangkap polisi. Namun hakim tidak melihat fakta itu. Mereka lebih memilih ke pendapat penasihat hukum BII," kata John Aziz kuasa hukum Ivone Santoso, salah satu korban pembobolan SDB-BII ,ujar John.

siang, hakim PN Jakpus yang terdiri dari Lexi Mamoto, Daniel, dan Mahmun menolak gugatan ganti rugi Ivone dengan alasan tidak bisa ditentukan nilai nominal atas harta yang hilang dari SDB BII.

"Mereka (hakim)

) Mengakui adanya pembobolan, tapi tidak berani mengabulkan gugatan ganti rugi. Alasannya tidak dapat ditentukan nilai nominal atas kerugian karena tidak ada kuitansi penyimpanan barang. Mestinya kalau hakim punya hati nurani, maka gugatan diterima dan nilai ganti rugi dikembalikan ke kesepakatan antara korban dan BII," ujarnya.

Sebelumnya, pada Maret 2009 lalu, Ivone yang warga Menteng Jakpus ini menuntut BII membayar ganti rugi atas barang miliknya yang hilang dari SDB -BII yang berlokasi di Jalan MH Thamtin, Jakarta Pusat.

Ia menuntut ganti rugi sebesar Rp 5 Miliar setera dengan nilai perhiasan yang hilang, John mengemukakan gugatan ditolak, kliennya bertekad untuk meneruskan perlawanan.

Selain mengajukan banding, Ivone juga akan melaporkan kasus pembobolan BII ke DPR, BI, dan Bapepam. Tujuannya agar instansi-instansi itu dapat mengambil tindakan atas apa yang telah terjadi di BII. Ivone juga akan melaporkan BII secara pidana ke kepolisian dengan tuduhan penipuan.

"Dalam situs, brosur, dan spanduk BII mengemukakan, supaya aman barang-barang berharga seperti perhiasan dapat disimpan di SDB-BII. Tetapi, ternyata tidak aman bahkan hilang. Dengan itu maka BII melakukan penipuan kepada masyarakat,'' kata John.

Kasus pembobolan SDB - BII terjadi sejak Juni sampai Desember 2008 lalu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menolak gugatan nasabah Bank Internasional Indonesia (BII) dalam perkara pencurian di kotak penyimpan atau (safe deposit box/SDB) milik BII. "Penggugat tidak bisa membuktikan apa saja isi SDB yang dibobol," kata Ketua Majelis Hakim Lexi Mamoto saat membacakan keputusan kemarin.

Dalam surat gugatan, nasabah bernama Ivonne Susanto menuntut manajemen BII membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 5 miliar dan imateriil Rp 10 miliar. Ivon mengaku menyimpan sejumlah perhiasan dalam kotak penyimpanan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, hakim memutuskan gugatan itu tidak beralasan karena penggugat tidak bisa membuktikan ada tidaknya barang-barang yang dilaporkan hilang itu.

Nasib Ivon itu tidak jauh berbeda dengan nasib nasabah BII lainnya yang lebih dulu menjalani sidang. Bahkan, sebelum sidang digelar, kuasa hukum Ivon, John Azis, mengaku pesimistis dapat memenangkan gugatan. "Sudah ada contoh, hakim menolak gugatan," kata John.

Pada 18 Juni lalu, majelis hakim yang dipimpin oleh Panusunan Harahap menolak gugatan nasabah BII bernama Ishwar Manwani yang menuntut ganti rugi materiil Rp 1,25 miliar dan imateriil Rp 10 miliar. Ishwar mengaku memiliki sejumlah perhiasan senilai Rp 1,25 miliar yang ia simpan di kotak deposit itu. Ia mengetahui perhiasannya hilang pada Desember 2008.

Menurut John, hakim sudah mengakui adanya pencurian di ruang kotak penyimpanan milik BII. Apalagi dua pelakunya sudah ditangkap polisi. "Seharusnya fakta-fakta ini menjadi pertimbangan," kata John. "Seharusnya BII bertanggung jawab karena gagal mengamankan harta milik nasabah."

Untuk memperjuangkan nasib kliennya, John berencana mengajukan banding. "Kami juga akan mengadu ke Bank Indonesia," katanya. Ia berharap BI sebagai otoritas perbankan dapat melindungi hak-hak nasabah yang dicederai BII.

kasus pembobolan bank tak hanya pernah terjadi di BII. Tahun lalu, tiga nasabah BNI Tangerang juga mengaku kehilangan barang di SDB. Mereka adalah Siauw Mie Siong, Lea Lestari, dan Buntoro Prasoya. Pada 2007, seorang nasabah Bank Danamon Pasar Baru juga mengaku SDB miliknya dibobol( Halim)

RNI

Gula kristal rafinasi harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) wajib mulai 12 Februari 2009. Produsen gula rafinasi menyambut baik ketentuan SNI wajib itu, karena akan menciptakan persaingan yang sehat dan perlindungan kepada konsumen.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-Ind/ Per/ 11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib.
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) M. Yamin Rahman mengatakan selama ini empat pabrik gula rafinasi telah memiliki standar nasional Indonesia (SNI) sukarela sehingga telah siap jika harus memenuhi SNI wajib mulai Februari 2009.

"Kita [AGRI] siap dan menyambut baik ketentuan SNI wajib untuk gula rafinasi," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Pabrik gula rafinasi a.l. PT Angels Products, PT Jawamanis Rafinasi, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Permata Dunia Sukses Utama dan PT Dharmapala Usaha Sukses.

Yamin menambahkan pabrik gula rafinasi akan menyiapkan selama rentang waktu 3 bulan seperti mencantumkan label SNI pada kemasan.
Peraturan itu dimaksudkan untuk mendukung program peningkatan mutu gula rafinasi, memberikan kemudahan dalam pengadaan pasokan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan konsumen.
Gula rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang dibuat melalui pengolahan gula kristal mentah yang meliputi rafinasi, dan pelarutan kembali.
SNI untuk gula rafinasi itu bernomor 01-3140.2-2006. Peraturan itu ditetapkan pada 13 November 2008 dan berlaku 3 bulan berikutnya yakni pada 13 Februari 2009.
Gula rafinasi impor juga harus memenuhi ketentuan SNI wajib karena bersifat perlakuan yang sama (equal treatment) yaitu dengan menilai dokumen sertifikat analisis.

Dua mutu

Menurut Yamin, melalui SNI wajib itu, gula rafinasi dikelompokkan ke dalam dua mutu.
Mutu pertama, polarisasi sebesar 99,8 (kandungan sukrosa) dan mutu II, mengandung sukrosa sebesar 99,7. Mutu I, gula reduksi naik maksimal sebesar 0,04%, sedangkan mutu II sebesar 0,05%.
Yamin menambahkan mutu I, dengan icumsa unit (tingkat warna) maksimal sebesar 45 iu, sedangkan mutu II maksimal sebesar 80 iu.
Achmad Sufiardi, Direktur Industri Pangan, Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, mengatakan untuk gula rafinasi sudah semestinya diberlakukan SNI wajib.
Hal ini, katanya, mengingat komoditas tersebut merupakan barang dalam pengawasan terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan meningkatkan mutu serta daya saing.

Dia menambahkan pemberlakuan SNI wajib untuk gula rafinasi memudahkan pengawasan dan akan lebih terarah untuk melindungi konsumen.

Menurut Sufiardi, jika pemerintah inginkan SNI wajib, persaingan yang sehat dalam setiap perdagangan akan tercipta.
Hingga awal 2008 hanya 218 produk yang sudah diberlakukan SNI wajibnya dan 32 di antaranya di bawah kewenangan Departemen Perindustrian dan Depdag.
Produk yang sudah mendapatkan SNI wajib, yaitu 15 jenis pupuk, 5 jenis ban, 6 semen, 2 kaca pengaman mobil, lampu hemat energi, tepung terigu, garam, dan air minum kemasan. (19)
Pemerintah meminta kepada industri gula rafinasi untuk menggunakan bahan baku gula mentah (raw sugar) dari dalam negeri sebanyak 50.000 ton selama 2010, atau naik dibandingkan dengan tahun ini yang hanya 35.000 ton.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Kemenko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan No. S.56/D.II.M.Ekon/ 9/2009 perihal kebijakan gula Oktober 2009 yang dikeluarkan pada 11 September.
Kebijakan lain dalam surat tersebut meliputi penambahan importasi gula mentah sebanyak 180.000 ton oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan pabrik gula swasta untuk gula konsumsi.
Sementara itu, penambahan sebanyak 220.000 ton diberikan kepada industri gula rafinasi untuk menjamin pasokan gula bagi industri kecil.
Pemerintah juga melonggarkan persyaratan importasi gula rafinasi oleh 82 industri makanan dan minuman skala besar selama Oktober-Desember 2009 yang sisa alokasi impor diperkirakan masih mencapai 180.000 ton. Oleh karena itu, program konversi impor gula rafinasi ke dalam gula mentah tidak dilaksanakan.
Untuk menurunkan harga gula, pemerintah juga akan menurunkan tarif bea masuk gula mentah (gula kasar) sebesar 72,8% menjadi Rp150 per kg dibandingkan dengan tarif sebelumnya Rp550 per kg, sedangkan tarif bea masuk gula rafinasi turun 49,4% menjadi Rp400 per kg dibandingkan dengan sebelumnya Rp790 per kg.

Surat Deputi tersebut ditujukan kepada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Meneg BUMN, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Dirjen Bea dan Cukai.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) M.Yamin Rachman mengatakan industri rafinasi siap menggunakan gula mentah dari dalam negeri jika harga kompetitif dan tersedia oleh PTPN dan RNI.

“PTPN dan RNI juga impor gula mentah, bagaimana harus memenuhi 50.000 ton [gula mentah] yang berasal dari tebu petani. Tahun lalu [2008] sekitar 35.000 ton yang diprogramkan agar industri gula rafinasi menyerap gula mentah dari dalam negeri,” ujarnya belum lama ini.

Padahal, kemampuan menyerap bahan baku eks tebu dalam negeri akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian alokasi impor gula mentah bagi industri gula rafinasi.

SNI gula
Selain itu, pada 2010 akan mulai diberlakukan ketentuan standar nasional Indonesia (SNI) untuk gula konsumsi, gula industri, dan gula mentah.

Yamin meminta agar gula konsumsi yang tidak dapat memenuhi SNI tersebut diproduksi dalam bentuk gula mentah dan digunakan sebagai bahan baku gula rafinasi sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah akan melakukan pengawasan serta penataan struktur pasar dan tata niaga gula dalam negeri guna menghindari kemungkinan adanya kondisi persaingan yang tidak sehat.
Kebijakan lain dalam surat tersebut juga akan dibangun pabrik gula baru yang menggunakan bahan baku tebu dalam negeri dengan sasaran menghasilkan gula dengan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan harga pokok yang bersaing.

Pembangunan pabrik gula tersebut mendapat dukungan dana yang bersifat jangka panjang (multiyears) dari APBN mulai 2010 dan melibatkan BUMN.
Beberapa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan gula sehingga terdapat stok di masyarakat minimal 1 juta ton pada akhir tahun, karena jika tidak dilakukan penambahan impor, stok pada akhir tahun hanya sebanyak 600.000 ton.


Produksi Gula Mentah Rafinasi Masih Terbatas
Produksi gula mentah atau raw sugar yang diproses pabrik gula dalam negeri masih terbatas. Produsen gula rafinasi pun masih mempertanyakan kualitas gula mentah yang akan dihasilkan. "Sampai saat ini kualitas belum diketahui karena baru mau memulai proses dengan masuknya musim giling," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) M Yamin Rachman, Rabu (21/5).

Menurut Yamin, produsen gula rafinasi tak keberatan dengan permintaan pemerintah untuk mengolah di dalam negeri. Saat ini produsen telah bekerjasama dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) untuk memproses gula mentah (raw sugar). Gula mentah ini merupakan bahan baku gula rafinasi yang selama ini diimpor.

Dia menjelaskan, apabila gula mentah produksi dalam negeri lebih murah dan memenuhi kualitas maka produsen lebih memilih produksi dalam negeri.

Produksi gula mentah dalam negeri, kata Yamin, masih terbatas sekitar 100-200 ribu ton. Sementara itu dalam neraca gula yang ditawarkan AGRI, diproyeksikan kebutuhan gula rafinasi 2008 sebanyak 2,1 juta ton atau diperlukan sekitar 2,3 juta ton gula mentah.

Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Achmad Manggabarani menjelaskan proyek percontohan produksi gula mentah sudah dimulai oleh PT Sugar Labinta sebanyak 265 ribu ton. "Tak ada masalah teknologi," ujarnya.
Dia menegaskan, gula rafinasi harus berbasis gula tebu. Produsen harus bekerjasama dengan tebu rakyat untuk mendapat pasokan tebu. "Ada masa toleransi dua tahun, tapi harus jelas rencananya," katanya.
Cirebon:Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesi (APTRI) meminta audit kebutuhan gula rafinasi di Indonesia. Audit dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kelebihan stok gula yang berakibat anjloknya harga. Menurut Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Jawa Barat Anwar Asmali, pihaknya menghitung terjadi kelebihan stok gula rafinasi sampai 1,2 juta ton. Akibatnya, 20 ribu ton gula petani dan 80 ribu ton gula milik badan usaha milik negara belum terjual. "Dampaknya petani tebu rakyat bisa hancur," katanya, Kamis (21/8).
Saat ini harga gula rafinasi belum bisa dijual di atas patokan pemerintah sebesar Rp 5.000 per kilogram. Menurut Anwar, jika gula tersebut dilelang harganya dipastikan di bawah patokan. Padahal, petani tebu mendapat dana talangan sebesar Rp 5.170 per kilogram.

Dia mensinyalir saat ini terjadinya kelebihan stok akibat banyaknya izin impor untuk gula rafinasi maupun raw sugar. Akibatnya, pasar kebanjiran gula. Anwar meminta pemerintah menghentikan impor gula rafinasi, khususnya yang dilakukan industri. Selain kelebihan stok akan dibeli pemerintah juga dijadikan penyangga atau buffer stock.
Perusahaan milik negara, kata Arman, harus mengupayakan peningkatan kualitas penampilan gula rakyat agar bisa bersaing dengan gula rafinasi. "Tampilan gula rafinasi itu dengan kristal yang lebih putih dan butiran yang lebih halus, sehingga sangat menarik," katanya. Dengan penampilan yang sama diharapkan harga jual gula rafinasi dan gula tebu rakyat tidak berbeda. Harga gula lokal di pasar mencapai Rp 5.700-5.800 per kilogram. Sedangkan gula rafinasi dijual dalam kisaran Rp 6.200-6.400 per kilogram.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil meminta, badan usaha yang dikelolanya meningkatkan rendemen gula hingga mencapai 11 persen. Cara itu dilakukan agar mampu bersaing dengan gula rafinasi yang beredar di pasar. Saat ini rendeman gula lokal 8,9 persen.

Sofjan mengakui, harga jual gula lokal anjlok akibat peredaran gula rafinasi. Menurut dia, masalah gula rafinasi adalah persoalan bersama. "Bahkan Wakil Presiden akan membahas dalam rapat resmi," ujarnya di Pabrik Gula Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur.
Produsen Belum Ekspor Gula Rafinasi
Selasa, 25/11/2008
Produsen gula rafinasi masih berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri sehingga belum berencana untuk ekspor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) M. Yamin Rahman mengatakan kebijakan pemerintah memberikan izin pendirian pabrik gula rafinasi bertujuan memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman yang sudah dapat dipasok dari produksi lokal.
"Adapun gula rafinasi yang spesifikasi teknis tertentu dan belum dapat dipenuhi produsen lokal, akan dipenuhi lewat impor," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
negara-negara yang membutuhkan gula rafinasi, tetapi jika terdapat permintaan gula rafinasi di luar negeri, maka siap untuk ekspor.
"Kami akan menjajaki dulu pemenuhan spesifikasi mutu, karena gula rafinasi telah memiliki standar nasional Indonesia yang juga sesuai dengan standar internasional."

Kemungkinan peluang Indonesia mengekspor gula rafinasi tersebut sebelumnya disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamurti.
Menurut dia, produksi gula tahun ini meningkat sekitar 1 juta ton menjadi 2,7 juta ton dan produksi gula rafinasi sebesar 1,5 juta ton sehigga total sebesar 4,2 juta ton.

Dengan kebutuhan gula dalam negeri sebesar 3,5 juta ton, yaitu kebutuhan rumah tangga sebesar 2 juta ton dan industri sebesar 1,5 juta ton sehingga terjadi surplus sebesar 700 ton, sehingga bisa diekspor.
Menurut Yamin, swasembada gula hanya pada gula petani untuk konsumsi masyarakat sebesar 2,79 juta ton.

Total konsumsi gula, katanya, sebesar 4,8 juta ton dengan rincian konsumsi langsung sebesar 2,7 juta ton dan konsumsi industri sebesar 2,1 juta ton.

Sementara itu, kalangan pabrik gula (PG) berbahan baku tebu menyambut positif rencana ekspor terhadap sebagian gula rafinasi.
dig Suwandi, Wakil Sekjen Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) mengatakan selain menghindari benturan kepentingan dengan gula lokal, ekspor gula rafinasi merupakan solusi terbaik menuju pendewasaan industri.

"Ekspor idealnya diarahkan untuk gula rafinasi berbahan baku gula mentah (raw sugar)," ujarnya.
Produksi gula dari hasil penggilingan tebu oleh 58 PG di Indonesia pada 2008 ini diperkirakan 2,78 juta ton, sehingga memenuhi konsumsi langsung yang diasumsikan mencapai 2,7 juta ton. Adapun produksi 5 industri gula rafinasi diperkirakan 1,6 juta ton.

Produksi gula rafinasi dipastikan bertambah mengingat adanya sejumlah pabrik baru yang mulai beropSedikitnya lima pabrik gula rafinasi lokal siap menyerap gula mentah (raw sugar) produksi pabrik gula (PG) Rajawali II, anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebanyak 1.500 ton.
Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Agus Purnomo mengatakan kerja sama ini untuk mengatasi kisruh pergulaan nasional akibat masuknya gula rafinasi ke pasar umum.
"Volumenya sekitar 1.500 ton, dan akan terus ditingkatkan," ujarnya saat penandatanganan kerja sama antara PT RNI dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) di Jakarta, kemarin. Agus menjelaskan dengan memproduksi raw sugar di dalam negeri, maka diharapkan jumlah impor akan berkurang dan akan terjadi keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Harga jual raw sugar lokal tersebut ditetapkan Rp470 per kg. Selama ini seluruh pasokan raw sugar masih berasal dari impor.
Tahap pertama
Produksi sebanyak 1.500 ton itu merupakan tahap pertama sedangkan tahap berikutnya akan dilakukan kerja sama lagi dalam jumlah yang lebih besar.
Kelima pabrik rafinasi itu adalah PT Angel Products yang memproduksi sebesar 335 ton, PT Jawamanis Rafinasi (340 ton), PT Sentra Usaha Tama Jaya (425 ton), PT Permata Dunia Sukses Utama (335 ton), dan PT Darmapala Usaha Sukses (65 ton). PT PG Rajawali II yang memiliki basis produksi di Cirebon itu akan memproduksi raw sugar dengan bahan baku dari tebu lokal. Walaupun jumlahnya kecil, kata Agus, perjanjian ini merupakan langkah awal untuk mencapai tahap selanjutnya yang saling menguntungkan.
Menurut Agus, produksi raw sugar di dalam negeri akan mulai dilakukan pada akhir September 2008.
Direktur Eksekutif AGRI M. Yamin Rahman menjelaskan kerja sama ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurut Yamin, harga raw sugar impor saat ini masih lebih murah, yakni sekitar Rp420 per kg. "Ini sebuah langkah maju bagi pergulaan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada gula impor," ujarnya. Pemerintah, katanya, mengambil kebijakan pengurangan impor gula rafinasi sebesar 200.000 ton dan raw sugar sebesar 300.000 ton. Selama ini impor gula rafinasi mencapai 650.000 ton. Yamin menambahkan pihaknya terus menggalang kerja sama dengan pabrik gula untuk memproduksi raw sugar