Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

Kawanan Pengacara Dikerahkan Untuk Hadapi Pemeriksaan Susno

- Menjelang pemanggilan lanjutan oleh Mabes Polri pada Kamis 6 Mei 2010, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengaku siap menghadapi pemanggilan terkait dengan dugaan mafia hukum kasus ikan arwana tersebut.

Kesiapan itu ditunjukkan oleh tiga pengacara Susno dengan menggelar rapat mendadak di kediaman Susno.

Mereka, yakni Muhammad Assegaf, Henry Yosodiningrat, serta Zul Armain Aziz. Menurut Assegaf, surat panggilan tersebut sudah dilayangkan Polri sejak Sabtu lalu, meski polisi tidak mencantumkan nama tersangka seperti saat Susno mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam kasus Gayus Tambunan.

"Kalau pemanggilan surat yang dahulu kan jelas, klien saya dipanggil atas perkara dugaan penggelapan pajak Gayus Tambunan, kalau sekarang tidak cantumkan nama tersangka," ujarnya kepada wartawan di Jalan Cibodas 1/7 Puri Cinere Depok, Senin (03/05/10).

Kuasa hukum Susno lainnya, Henry Yosodiningrat, tidak menampik 10 pengacara segera rapat bersama guna menyusun strategi. "Pengacara kan ada 10, kita akan telepon satu-satu dulu nih, tapi yang pasti segera kami rundingkan," tandasnya.

Henri Yosodiningrat, mengimbau kepada tim independen agar tidak mencari-cari kesalahan untuk menjerat kliennya. Hal itu dikatakan menanggapi panggilan pemeriksaan kliennya, terkait kasus arwana.
"Harapan kami adalah agar penyidik tidak melakukan langkah-langkah yang memaksakan, apalagi melakukan hal-hal yang mengarah kriminalisasi dengan cara rekayasa karena akan berdampak pada institusi (Polri), ketidakpercayaan," ucap Henri.

Henri memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan sebagai saksi untuk perkara korupsi, tepatnya suap atau gratifikasi. Surat panggilan yang ditandatangani ketua tim independen Matius Salempang itu telah diterima oleh pihaknya. Namun, dalam surat itu tidak dicantumkan nama tersangka.

Henri membantah mengenai dokumen yang diduga merupakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu, Susno telah menerima uang Rp 50 juta dari Sjahril agar perkara arwana segera diselesaikan.

Kliennya, kata Henri, akan membantah jika penyidik menanyakan aliran dana dari mantan diplomat itu. "Tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Pasti akan disangkal dan nantinya akan dikonfrontasi," ungkapnya.

Kepastian Susno hadir disampaikan kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat saat dihubungi0. "Panggilan pertama (beberapa waktu lalu) diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang Gayus dan kawan-kawan, panggilan (hari Kamis) ini juga tentang korupsi dan gratifikasi berkaitan dengan kasus Arwana," kata Henry.

Dalam kasus Arwana ini, posisi Susno masih sebagai saksi. Namun demikian belum jelas Susno akan diperiksa sebagai saksi dengan siapa yang menjadi tersangkanya. "Tersangka siapa, saya tanyakan nggak dijawab," jelas Henry.

Lalu mengapa dalam surat panggilan yang ditandatangani Ketua Tim Independen Polri, Irjen Pol Mathius Salempang itu tidak menyebutkan alasan diperiksanya Susno dengan tersangka yang belum jelas? "Ya nggak tahu tanya dia (Mathius) lah," kata dia.

Meskipun demikian, Henry mengatakan Susno akan memenuhi panggilan Polri. "Datang dong, masak nggak datang," kata dia.

Henry menjelaskan, kasus Arwana ini berbeda dengan kasus sindikat makelar kasus perpajakan yang sedang dibongkar pihak kepolisian saat ini. "Beda, dalam perkara tindak pidana korupsi dalam menerima suap dan atau gratifikasi," kata dia.

Henry tidak menjelaskan siapa yang memberi dan menerima suap dan gratifikasi dalam kasus Arwana tersebut. Henry hanya mengatakan kliennya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik nantinya, sebatas yang diketahui saja.

Namun demikian, dia tak mau menanggapi apakah tindakan Polri ini merupakan upaya mencari-cari kesalahan Susno. "Tanya masyarakat lah, jangan tanya saya. Kalau saya yang ngomong nggak pas lah," kata dia.

Kasus Arwana ini pertama kali muncul dari kuasa hukum Haposan Hutagalung, Viktor Nadapdap yang menyatakan kliennya pertama kali kenal dengan Susno dalam kasus arwana PT Salma Arwana Lestari pada 2008 di Riau. Saat itu, Haposan menjadi kuasa hukum investor asal Singapura bernama Mr Hoo. Sedangkan berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan.

Sedangkan Susno mengatakan dalam mafia Arwana ini 'Haposan'-nya sama, Mr X-nya juga sama. Mr X ini diduga adalah Sjahril Djohan.

Berdasarkan dokumen yang diduga identik dengan Berita Acara Pemeriksaan Sjahril Djohan, saat itu Haposan diperkenalkan kepada Susno oleh Sjahril Djohan. Dalam dokumen yang beredar itu disebutkan Susno mendapatkan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.
Terkait dugaan Susno menerima suap itu, Henry membantah keras kebenarannya. "Tanggapan saya itu fitnah. Itu berita acara liar, karena penyidik menyangkal," kata dia.

"Saya ketemu ketua tim penyidiknya dan anggotanya mereka menyangkal ada kebocoran BAP. Jadi kalo ada, buktikan kebenaran BAP itu," tegasnya.

Namun, bagaimana jika dalam pemeriksaan nantinya pertanyaan penyidik akan mengarah kepada dugaan suap kepada Susno tersebut? "Ya tentunya mereka (penyidik) harus buktikan dulu. Dan pasti disangkal dan nantinya akan dikonfrontir," kata dia

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

Kapolri: Kalau Tidak Hadir, Susno Bisa Dibawa

Kubu Susno Konsolidasi Hadapi Surat

 

Tim kuasa hukum bekas Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jendral Susno Duadji, mengadakan pertemuan di kantor anggota mereka, Henry Yosodiningrat. Mereka melakukan konsolidasi untuk menyikapi surat panggilan yang dilayangkan Mabes Polri terhadap kliennya agar memberikan kesaksiannya jam 10 hari ini.

"Lawyers Pak Susno akan berkumpul di kantor Pak Henry untuk mendiskusikan dan menyikapi surat panggilan yang datang tidak biasanya," ujar M. Assegaf, pengacara Susno saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/5) pagi tadi.

Assegaf mengatakan bahwa tim kuasa hukum Susno akan menyikapi surat panggilan dari tim independen Mabes Polri yang tidak menyertakan nama tersangka. "Dalam surat panggilan tidak disebutkan tersangkanya siapa, ini tidak jelas," kata Assegaf.

Menurut Assegaf, Susno yang dipanggil sebagai saksi tidak akan bisa menjelaskan masalahnya jika tidak disebutkan siapa yang menjadi tersangka. "Saksi kan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang tersangka. Tapi ini tersangkanya siapa juga tidak jelas. Pak Susno juga tidak tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan," katanya menjelaskan.

Assegaf, Henry dan yang lainnya belum bisa memastikan apakah Susno, bekas Kabareskrim di Mabes Polri, akan datang memenuhi panggilan itu atau tidak. "Yang pasti kami akan menentukan sikap pagi ini," ujar Assegaf.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mangkir dari panggilan tim independen Mabes Polri. Alasan Susno, dirinya tidak mendapat jaminan dari Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengenai status pemanggilannya. Namun kalau pada panggilan berikut Susno tidak hadir, Kapolri akan membawa Susno, namun bukan dengan cara paksa.

"Kabareskrim tidak dapat memberikan penjelasan, dan tidak dapat memberikan jaminan. Karena dalam kasus ini, Kabareskrim hanya sebagai pengawas penyidik, bahkan terkadang hanya menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Henry Yosodiningrat saat jumpa pers kepada wartawan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (6/5).

Tim kuasa hukum Susno yang dipimpin Henry Yosodingrat mempertanyakan surat pemanggilan Mabes Polri. Ditegaskan Henry, Susno dipanggil dalam kasus arwana. "Dipanggil tapi tidak ada diuraikan siapa tersangkanya," ujar Henry.

Mereka menilai dengan tidak diketahui tersangkanya, surat tersebut tak ubahnya jebakan. Di sinilah kuasa hukum meminta jaminan Kabareskrim bahwa Susno benar hanya dijadikan saksi.

Susno mengatakan, dirinya tidak pernah katakan akan hadir dalam panggilan hari Kamis ini. Hal senada juga disampaikan Henri bahwa tim penasehat hukum tidak pernah mengatakan kepastian Susno hadir. Katanya, "Pak Susno hanya mengatakan Insya Allah."

Selain itu, Henry juga mempertanyakan format surat panggilan terhadap kliennya, terlebih dalam surat itu tak tercantum locus delicti dan juga tak disebutkan tempus delicti. Dengan demikian, surat panggilan bertentangan dengan KUHAP serta bertentangan dengan pasal 65 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009

Terpisah, Kapolri  Jendral Bambang Hendarso Danuri menyerahkan proses pemanggilan Susno kepada penyidik  "Tentunya kita serahkan semuanya pada otoritas penyidik. Penyidik akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur," kata Kapolri di Kantor Presiden.

Jika pemanggilan kedua Susno tetap tidak datang, Kapolri kembali menjawab semuanya akan diserahkan kepada penyidik. "Kita serahkan pada penyidik. Nanti sesuai catatan dengan ketentuan, nanti ada surat perintah membawa, tidak dengan paksa, tetapi surat perintah membawa," Kapolri menegaskan.

Ditanya wartawan, apakah benar Susno akan dijadikan tersangka, Kapolri mengungkapkan, itu hanya menurut pandangan Susno sendiri. "Sebenarnya, itu kan menurut yang bersangkutan (Susno). Dan itu urusan penyidik, saya tidak mengikuti," ujarnya.

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Sri Mulyani Mundur, Golkar-Demokrat Kembali Akrab

Mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, dinilai politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso akan kembali mengakrabkan koalisi dua partai besar Demokrat dan Golkar yang sebelumnya sempat renggang.

Kerenggangan itu akibat mencuatnya kasus Bank Century yang menganggap Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua tokoh yang harus bertanggung jawab.

"Saat mencuatnya kasus Century, kami sempat dihardik, tekanan terasa sekali. Tapi kami tetap pada pendirian dengan tidak mengubah mitra koalisi," ujar Priyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta,
Sudah tentu, untuk kasus Century, Golkar tidak akan mundur dan tetap harus berjalan pada pendiriannya.

"Meskipun berkoalisi dengan Demokrat, kami tetap tidak mau. Sekarang jangan hendak diancam lagi, saat itu kita berada dalam posisi saling menghormati," ujarnya.

Saat ini, koalisi Golkar dan Demokrat baik-baik saja. "Meskipun demikian, kami akan tetap mengawal untuk hal yang dianggap baik," katanya.
wajah Sri Mulyani Indrawati menghiasi berbagai media nasional maupun internasional setelah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sebagai menteri keuangan RI. tidak hanya itu, pro kontra pun muncul dikalangan ekonom, anggota DPR, kalangan internasional, dsb. seperti yang kita tahu dari berbagai media televisi kemarin, bahwa perempuan kelahiran bandar lampung 48 tahun lalu ini resmi diterima dan disetujui pengunduran dirinya oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. ibu tiga anak ini akan menduduki jabatan direktur pelaksana world bank yang berkantor di Washington DC per 1 juni 2010 nanti.
keputusannya untuk mundur, menuai banyak kritikan dan pujian. bagaimana tidak, dia menerima tawaran dan pada saat yang bersamaan dia juga sedang diperiksa oleh kpk dalam kaitan dengan kasus penggelontoran dana talangan century senilai 6.7 triliun. uang yang bisa ditukar dengan beras dan mampu menutupi pulau jawa dengan beras tersebut. kritikan muncul dari kalangan oposisi di parlemen. seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, PDIP dan HANURA walk-out dari rapat kerja DPR-pemerintah membahas APBN-P saat Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna tersebut. sementara beberapa pihak merasa bangga atas penunjukan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank. berikut sedikit point-of-view mengenai penunjukan beliau sebagai direktur pelaksana bank dunia.
a) prestasi sebagai menteri keuangan
Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai direktur world bank memang karena prestasinya yang luar biasa. prestasi membawa Indonesia melewati krisis global dimana ekonomi tetap tumbuh 4-5% ketika negara lain minus. Ini adalah analisa mengenai penunjukan beliau sebagai direktur world bank.
b) world bank memanfaatkan SMI
world bank melihat adanya keanehan pada negara Indonesia. kenapa dianggap aneh? bagaimana tidak, negara yang kaya akan SDA tetapi memiliki hutang yang melimpah hingga 1600 triliun. padahal memiliki menteri keuangan terbaik asia. kemudian selain itu, kegemaran negeri ini akan hutang luar negeri juga menjadi daya tarik tersendiri. kerjaan world bank kan ngasih utang ke negara-negara berkembang. lama-kelamaan kalo utang sudah numpuk tinggal intervensi ke negaranya mudah. analisa ini terkait alasan world bank untuk memanfaatkan SMI guna mengucurkan utang sebanyak mungkin ke negara-negara berkembang diwilayah kerjanya nanti.
c) menyelamatkan teman
bisa jadi penunjukan SMI menjadi direktur world bank sebagai upaya teman-temannya yang sama-sama ekonom untuk menyelamatkan karirnya dari terpaan politik dalam negeri Indonesia. hantaman bertubi-tubi anggota DPR-RI akan kebijakan century memaksa SMI masuk ke ranah politik praktis, dan sepertinya itu bukan passion SMI. oleh karena itu, penyelamatan SMI melalui penunjukannya sebagai direktur world bank adalah cara yang logis dan dianggap tepat. analisa ini muncul karena SMI adalah alumni salah satu universitas bergengsi di US.
d) jenuh dan kecewa
Dia sudah jenuh dengan tekanan politik dalam negeri yang membuatnya tidak nyaman bekerja. disatu pihak, bosnya yang notabene adalah presiden RI seperti setengah hati membelanya disaat anggota parlemen menyerangnya terkait pengucuran dana talangan century senilai 6.7 triliun. oleh karena itu, ketika mendapat tawaran dari world bank, hal itu dianggapnya sebagai sebuah pengabdian mulia meski harus meninggalkan negaranya sendiri Indonesia. analisa ini terkait keputusan SMI menerima ato menolak tawaran world bank.
SMI adalah orang biasa yang sama seperti kita. dia makan nasi juga. menghirup napas seperti manusia pada umumnya. dia juga seorang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki sifat-sifat kewanitaan umumnya. patut dibela disaat harus dibela. patut ditegur saat memang ada teguran yang patut dilayangkan. pantas untuk dipuji jika memang layak. dia juga seorang ibu yang melahirkan. putri pertamanya yang kuliah di ITB sebagai bukti bahwa dia mampu mendidik putrinya. tapi tidak berhak untuk disakiti hanya karena interest politik. tidak berhak dibuat menangis hanya karena ego untuk memenangkan kepentingan kelompok. pengetahuannya akan dunia ekonomi makro dan fiskal adalah pengetahuan umum yang bisa dipelajari siapapun. kurang tepat juga apabila kita membanggakan dia secara berlebihan sehingga mendekatkan kita pada pengkultusan.
perlu kita yakini bersama bahwa negeri kita memiliki orang yang sekaliber atau bahkan lebih jago dari SMI dalam hal yang sama, finance. lantas kemana mereka? ini hanya masalah waktu dan kesempatan dimana orang-orang yang sekaliber SMI belum terekspos mendia. bahkan setiap dari kita berpeluang sama seperti dia. yang menutup peluang itu adalah hati kecil kita sendiri yang mati dan mematikan apa yang menjadi keinginan. oleh karena itu, hendaknya pemberitaan ini tidak perlu dianggap berlebihan.

Belum Cium Isu Rusuh, berarti ,Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Belum Cium Isu Rusuh, Menko Polhukam Imbau Buruh Tertib Demo May Day

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar para buruh yang memperingati hari buruh 1 Mei melaksanakan unjuk rasa dengan tertib. Keamanan bersama merupakan hal yang utama.

"Kita mengimbau agar peringatan 1 Mei dapat dilaksanakan dnegan tertib dan damai," terang Djoko saat dihubungi detikcom, Kamis (29/4/2010).

Apakah sudah ada laporan dan analisa intelijen kalau demo akan rusuh? "Enggak ada. Tapi ada beberapa permintaan izin demo ke Polri. Ini untuk antisipasi kita bersama," terangnya.

Dia berharap perusahaan juga berpartisipasi aktif terkait pelaksanaan May Day. "Perusahaan diminta merayakan di lingkungan masing-masing dengan segenap karyawan," tutupnya.
Mayday, Buruh Janji Demo tak Berlangsung Rusuh

Demo di depan Istana Presiden
-Puluhan ribu buruh akan menggelar demonstrasi mengepung Istana Presiden pada peringatan hari buruh sedunia (mayday) yang jatuh tiap 1 Mei. Sekjen Komita Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, menjamin aksi buruh akan dilakukan dengan damai.
Bahkan jika kepolisian menengarai akan adanya keributan, Iqbal mempersilahkan polisi untuk turut serta dala aksi yang dimulai di Bundaran HI itu. ''Kami sudah berkoordinasi dengan Polda (Metro Jaya) dan Polri terkait aksi hari buruh,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (29/4).

Koordinasi itu, jelas iqbal, dilakukan untuk membahas pengaturan keamanan saat aksi massa. Dia mengatakan, meskipun konvoi yang dilakukan pada 1 Mei sangat banyak, dirinya menjamin aksi akan dilakukan dengan damai.

Dengan antusiasme buruh yang sangat tinggi, dia memperkirakan sebanyak 5 ribu motor akan memenuhi jalanan Ibukota. Bahkan, jika memungkinkan, dia juga akan menyetop arus lalu lintas di tol. ''Tapi nanti kita akan beritahukan sebelumnya. Kami minta pengertiannya saja dari para pengguna jalan,'' pintanya.

DPR Dukung May Day Jadi Hari Libur Nasional

Buruh Kepung Istana
May ditetapkan menjadi Hari Buruh sedunia. DPR mendukung agar Hari Buruh menjadi hari libur nasional.

Dukungan hari buruh menjadi hari libur nasional disampaikan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat berorasi dalam demo buruh di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2010).

"Komisi IX tetap usahakan agar hari buruh menjadi hari libur nasional. Karena, hanya di Indonesia saja yang tidak menetapkan hari buruh internasional menjadi hari libur nasional bagi buruh," kata politisi PDIP ini disambut tepuk tangan para buruh.

Ribka yang mengenakan baju warna coklat ini juga meminta agar para pengusaha untuk tidak memberangus dan melarang serikat pekerja terbentuk di perusahaannya karena melanggar UUD 1945.

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing

Aksi buruh memperingati May Day diwarnai bentrokan antara buruh dengan aparat kepolisian di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (1/5). Buruh sempat marah karena dipicu tindakan aparat kepolisian yang menangkap tiga demonstran, karena dianggap provokator.
Bentrokan itu sempat terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika beberapa buruh tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Melihat aksi itu, para demonstran mencoba membebaskan rekannya tersebut. Demonstran mengambil kayu dan pentungan untuk memukul polisi.
Polisi yang sempat bertahan dengan tamengnya, akhirnya memilih menghindar dan masuk ke Taman Monas. Namun, tak berselang lama, Polisi membalasnya dengan menyemprotkan water cannon. Situasi sedikit mereda setelah masing-masing koordinator berusaha menenangkan massanya.
Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana menuntut pemerintah segera memberlakukan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah tertunda lebih dari lima tahun sejak diundangkan.
Untuk menghadapi aksi buruh Jakarta, Polda Metro Jaya mengerahkan 15.000 personel untuk mengamankan aksi. Dari data Polda Metro Jaya, diperkirakan sekitar 10.000 buruh  mengikuti peringatan mayday tahun ini. ”Untuk penempatan pasukan antara lain di Istana Presiden, Gedung DPR, Bunderan HI,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, Sabtu (1/5).
Meskipun terjadi bentrok, Polri mengklaim unjuk rasa hari buruh tersebut masih aman. ”Semua berlangsung aman. Di Bali, Sumut, dan semua berlangsung lancar,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan yang diterima Mabes Polri, lanjut Edward, belum ada yang bersifat gangguan keamanan yang berarti.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh. ”Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi,” kata SBY, seperti dikutip vivanews.com.
SBY berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. ”Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja,” kata presiden.
Selain itu Presiden juga meminta manajemen perusahaan dan pegawai menjaga hubungan baik. Jika ada masalah, kata Presiden, sebaiknya dibicarakan secara baik.”Jika ada apa-apa bertemulah pimpinan perusahaan dan serikat pekerja,” katanya.
Presiden juga menyempatkan makan siang bersama buruh PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat.”Kami ke Karawang untuk ikut merayakan hari buruh internasional dengan berdialog dengan karyawan,” ujar Presiden.
Janji Pemerintah
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal desakan para buruh tentang kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang lebih baik untuk pekerja. Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja.
”Sesegera mungkin pemerintah menerbitkannya,” janji Cak Imin, sapaan akrabnya.
Aksi buruh juga terjadi di Solo dan beberapa daerah di sekitarnya. Di Solo ratusan buruh menolak pemberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Keduanya dinilai membahayakan masa depan buruh Indonesia. Aksi buruh Solo digelar dipusatkan di depan Tama Sriwedari. Aksi tersebut diikuti ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Solo.
Kenaikan TDL dan pemberlakukan ACFTA dinilai telah dan akan berdampak serius terhadap perindustrian di Tanah Air. Dampak berikutnya adalah pemecatan karyawan oleh perusahaan dengan dalih industri dan pengurangan biaya produksi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Suharno mengatakan, sistem kerja yang menerapkan sistem outsourcing selama ini merugikan buruh. ”Kalau tahun 2011 nanti masih ada buruh kontrak dan tak diperhatikan kesejahteraannya, maka kami akan melakukan sweeping ke perusahaan tersebut. Kami akan selalu memperjuangkan nasib kawan-kawan buruh,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo Singgih Yudoko mengatakan, dari 800-an perusahan di Solo, rata-rata sudah menerapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai aturan. ”Tapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan karakter perusahaan berbeda-beda,” tandasnya.
Aksi yang sama juga terjadi di Boyolali dan Sukoharjo. Buruh di Boyolali menuntut upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100 persen, penghapusan sistem outsourcing, revisi UU 3/1992 tentang Jamsostek, penolakan sistem kontrak, penolakan TDL, dan penolakan ACFTA. ”Kami juga menuntut agar tidak ada PHK bagi buruh, selama ini kami dibayar murah dengan status yang tidak jelas, outsourcing dan sistem kontrak itu sama saja melegalkan perdagangan manusia,” ungkap Wahono,Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mendukung tuntutan para buruh tersebut. Namun, selain ada batas kewenangan, mengingat kabupaten masih di bawah pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan demo buruh di Sukoharjo diwarnai aksi longmarch ratusan buruh ke dprd. Tuntutan mereka sama, yakni menolak outsourcing, TDL dan ACFTA. ”Jika perintah tetap memberlakukan kenaikan TDL pasti perusahaan akan memotong gaji karyawan dan itu sangat ironis,” kata Ketua DPC SPN Sukoharjo, Sumarno