Buruh Rusuh di Istana Pemerintah Janjikan Penghapusan Outsourcing
Bentrokan itu sempat terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika beberapa buruh tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Melihat aksi itu, para demonstran mencoba membebaskan rekannya tersebut. Demonstran mengambil kayu dan pentungan untuk memukul polisi.
Polisi yang sempat bertahan dengan tamengnya, akhirnya memilih menghindar dan masuk ke Taman Monas. Namun, tak berselang lama, Polisi membalasnya dengan menyemprotkan water cannon. Situasi sedikit mereda setelah masing-masing koordinator berusaha menenangkan massanya.
Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana menuntut pemerintah segera memberlakukan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah tertunda lebih dari
Untuk menghadapi aksi buruh
Meskipun terjadi bentrok, Polri mengklaim unjuk rasa hari buruh tersebut masih aman. ”Semua berlangsung aman. Di Bali, Sumut, dan semua berlangsung lancar,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan yang diterima Mabes Polri, lanjut Edward, belum ada yang bersifat gangguan keamanan yang berarti.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pekerja dan perusahaan mempunyai hubungan baik. Dia mengimbau agar pekerja tidak melakukan aksi perusakan dalam memperingati Hari Buruh. ”Akhirnya perusahaan bangkrut, perusahaan bubar, kehilangan pekerjaan, semua ikut merugi, negara juga merugi,” kata SBY, seperti dikutip vivanews.com.
SBY berpesan kepada pimpinan perusahaan terus mengelola perusahaan dengan baik, menerpakan kebijakan dengan baik. Perusahaan jika terus berkembang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. ”Jika perusahaan makin berkembang, bagilah keuntungan itu kepada semua yang bekerja termasuk yang bekerja,” kata presiden.
Selain itu Presiden juga meminta manajemen perusahaan dan pegawai menjaga hubungan baik. Jika ada masalah, kata Presiden, sebaiknya dibicarakan secara baik.”Jika ada apa-apa bertemulah pimpinan perusahaan dan serikat pekerja,” katanya.
Presiden juga menyempatkan makan siang bersama buruh PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat.”Kami ke Karawang untuk ikut merayakan hari buruh internasional dengan berdialog dengan karyawan,” ujar Presiden.
Janji Pemerintah
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyinggung soal desakan para buruh tentang kenaikan upah, penghapusan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang lebih baik untuk pekerja. Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan baru tentang jaminan sosial pekerja dan sistem outsourcing yang pro pekerja.
”Sesegera mungkin pemerintah menerbitkannya,” janji Cak Imin, sapaan akrabnya.
Aksi buruh juga terjadi di Solo dan beberapa daerah di sekitarnya. Di Solo ratusan buruh menolak pemberlakukan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Keduanya dinilai membahayakan masa depan buruh
Kenaikan TDL dan pemberlakukan ACFTA dinilai telah dan akan berdampak serius terhadap perindustrian di Tanah Air. Dampak berikutnya adalah pemecatan karyawan oleh perusahaan dengan dalih industri dan pengurangan biaya produksi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Suharno mengatakan, sistem kerja yang menerapkan sistem outsourcing selama ini merugikan buruh. ”Kalau tahun 2011 nanti masih ada buruh kontrak dan tak diperhatikan kesejahteraannya, maka kami akan melakukan sweeping ke perusahaan tersebut. Kami akan selalu memperjuangkan nasib kawan-kawan buruh,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo Singgih Yudoko mengatakan, dari 800-an perusahan di Solo, rata-rata sudah menerapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai aturan. ”Tapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan karakter perusahaan berbeda-beda,” tandasnya.
Aksi yang sama juga terjadi di Boyolali dan Sukoharjo. Buruh di Boyolali menuntut upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100 persen, penghapusan sistem outsourcing, revisi UU 3/1992 tentang Jamsostek, penolakan sistem kontrak, penolakan TDL, dan penolakan ACFTA. ”Kami juga menuntut agar tidak ada PHK bagi buruh, selama ini kami dibayar murah dengan status yang tidak jelas, outsourcing dan sistem kontrak itu sama saja melegalkan perdagangan manusia,” ungkap Wahono,Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mendukung tuntutan para buruh tersebut. Namun, selain ada batas kewenangan, mengingat kabupaten masih di bawah pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan demo buruh di Sukoharjo diwarnai aksi longmarch ratusan buruh ke dprd. Tuntutan mereka sama, yakni menolak outsourcing, TDL dan ACFTA. ”Jika perintah tetap memberlakukan kenaikan TDL pasti perusahaan akan memotong gaji karyawan dan itu sangat ironis,” kata Ketua DPC SPN Sukoharjo, Sumarno
