Komisi D DPRD Lampung Barat merasa prihatin dengan temuan Bupati Mukhlis Basri yang mendapati 178 siswa SDN Sengsadu, Kecamatan Bengkunat, dari kelas I–VI tidak mengetahui nama presiden, gubernur, dan bupati.
Komisi Bidang Pendidikan ini pun mendesak kepala sekolah (Kepsek) dan dewan guru di Lambar mengajarkan ilmu pengetahuan umum kepada peserta didiknya.
’’Kita selaku komisi D sangat prihatin dengan kenyataan ini. Sudah sangat terlalu jika sebanyak 178 siswa itu tidak mengetahui nama pemimpinnya. Seharusnya sejak dini guru-guru di sekolah itu sudah mengenalkan siapa nama-nama pemimpin kita. Dewan guru harus berbenah!’’ ungkap ketua Komisi D DPRD Lambar Hi. Suhaili kepada Radar Lambar kemarin (15/10).
Temuan bupati di SDN Sengsadu itu merupakan cambuk bagi Kepsek dan dewan guru serta dinas terkait. Karena selain kualitas pendidikan, yang tak kalah pentingnya diperhatikan adalah mutu pendidikan itu sendiri. Ini agar program benar-benar tepat sasaran.
Diketahui, Kamis (14/10), Bupati Mukhlis Basri meninjau SDN Sengsadu. Ketika tatap muka dengan siswa, ia melontarkan pertanyaan kepada siswa. Namun, dari 178 siswa yang ditanyai seputar nama presiden, gubernur, hingga bupati, hanya satu siswa yang tahu.
Rendahnya pengetahuan umum siswa membuat orang nomor satu di Lambar itu kecewa. Tak ayal, Kepala SDN Sengsadu Imron dan dewan guru pun disemprotnya.
’’Bupati menganggap ini persoalan serius,’’ ungkap salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Lambar yang turut dalam kunjungan orang nomor satu di Lambar itu ke sekolah tersebut.
Pejabat eselon II yang menolak namanya dikorankan itu menambahkan, usai menanyai para siswa, ketika itu juga bupati memanggil Imron dan para guru. Bupati meminta kepala sekolah (Kepsek) dan guru benar-benar memprioritaskan pemberian ilmu pengetahuan umum kepada siswa di sekolah setempat.
’’Kinerja Anda-Anda sangat buruk! Saya minta Anda-Anda ini benar-benar memberikan pengetahuan umum secara baik dan benar! Apalagi ini sekolah negeri, jadi harus memiliki standar,’’ kata pejabat itu menirukan ucapan bupati.
Bupati juga mengatakan jika siswa di sekolah itu tidak mengetahui nama bupatinya adalah kewajaran. Tapi, jika nama presiden sampai tidak tahu, itu keterlaluan.
’’Saya maklum kalau nama bupatinya tidak tahu. Tapi, kalau sampai nama presiden sampai tidak tahu, itu sudah miris sekali. Sedih saya melihat kenyataan ini,’’ tiru pejabat itu lagi.
Komisi Bidang Pendidikan ini pun mendesak kepala sekolah (Kepsek) dan dewan guru di Lambar mengajarkan ilmu pengetahuan umum kepada peserta didiknya.
’’Kita selaku komisi D sangat prihatin dengan kenyataan ini. Sudah sangat terlalu jika sebanyak 178 siswa itu tidak mengetahui nama pemimpinnya. Seharusnya sejak dini guru-guru di sekolah itu sudah mengenalkan siapa nama-nama pemimpin kita. Dewan guru harus berbenah!’’ ungkap ketua Komisi D DPRD Lambar Hi. Suhaili kepada Radar Lambar kemarin (15/10).
Temuan bupati di SDN Sengsadu itu merupakan cambuk bagi Kepsek dan dewan guru serta dinas terkait. Karena selain kualitas pendidikan, yang tak kalah pentingnya diperhatikan adalah mutu pendidikan itu sendiri. Ini agar program benar-benar tepat sasaran.
Diketahui, Kamis (14/10), Bupati Mukhlis Basri meninjau SDN Sengsadu. Ketika tatap muka dengan siswa, ia melontarkan pertanyaan kepada siswa. Namun, dari 178 siswa yang ditanyai seputar nama presiden, gubernur, hingga bupati, hanya satu siswa yang tahu.
Rendahnya pengetahuan umum siswa membuat orang nomor satu di Lambar itu kecewa. Tak ayal, Kepala SDN Sengsadu Imron dan dewan guru pun disemprotnya.
’’Bupati menganggap ini persoalan serius,’’ ungkap salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Lambar yang turut dalam kunjungan orang nomor satu di Lambar itu ke sekolah tersebut.
Pejabat eselon II yang menolak namanya dikorankan itu menambahkan, usai menanyai para siswa, ketika itu juga bupati memanggil Imron dan para guru. Bupati meminta kepala sekolah (Kepsek) dan guru benar-benar memprioritaskan pemberian ilmu pengetahuan umum kepada siswa di sekolah setempat.
’’Kinerja Anda-Anda sangat buruk! Saya minta Anda-Anda ini benar-benar memberikan pengetahuan umum secara baik dan benar! Apalagi ini sekolah negeri, jadi harus memiliki standar,’’ kata pejabat itu menirukan ucapan bupati.
Bupati juga mengatakan jika siswa di sekolah itu tidak mengetahui nama bupatinya adalah kewajaran. Tapi, jika nama presiden sampai tidak tahu, itu keterlaluan.
’’Saya maklum kalau nama bupatinya tidak tahu. Tapi, kalau sampai nama presiden sampai tidak tahu, itu sudah miris sekali. Sedih saya melihat kenyataan ini,’’ tiru pejabat itu lagi.
Tiga kota di Lampung meraih penghargaan Adipura 2010, salah satunya Liwa. Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat, untuk pertama kalinya meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu RESIDEN MENYERAHKAN PIALA ADIPURA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan piala Adipura kepada tiga kepala daerah (atas-bawah), yakni Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa, dan Wali Kota Metro Lukman Hakim, di Istana Negara, Selasa (8-6). Liwa, ibu kota Lampung Barat, untuk pertama kalinya menerima penghargaan lingkungan itu. (DOKUMENTASI PEMKAB LAMBAR/LAMSEL/PEMKOT METRO)
Dua daerah lainnya yakni Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, yang meraih Adipura untuk ketujuh kalinya dan Kota Metro untuk keenam kalinya. Penghargaan Adipura diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (8-6).
Tiga kepala daerah, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa serta Wali Kota Metro Lukman Hakim menerimanya langsung.
Kabupaten Lampung Barat yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) itu memperoleh Adipura untuk kategori kota kecil. Penghargaan itu menjadi kebanggaan warga di daerah yang 70% wilayahnya kawasan hutan tersebut.
Ditemui di sela-sela acara Olimpiade Siswa Nasional di Gedung Serbaguna Pemkab setempat, Selasa (7-6), Mukhlis mengatakan penghargaan itu menjadi kebanggaan besar bagi Pemkab khususnya dan masyarakat Lambar umumnya. Sebab, keberhasilan tersebut diraih bukan hanya karena kerja keras pemerintah, melainkan juga berkat peran serta dan partisipasi masyarakat. "Ini pertama kalinya penghargaan Adipura diraih Lampung Barat," kata Mukhlis.
Dua daerah lainnya yakni Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, yang meraih Adipura untuk ketujuh kalinya dan Kota Metro untuk keenam kalinya. Penghargaan Adipura diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (8-6).
Tiga kepala daerah, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa serta Wali Kota Metro Lukman Hakim menerimanya langsung.
Kabupaten Lampung Barat yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) itu memperoleh Adipura untuk kategori kota kecil. Penghargaan itu menjadi kebanggaan warga di daerah yang 70% wilayahnya kawasan hutan tersebut.
Ditemui di sela-sela acara Olimpiade Siswa Nasional di Gedung Serbaguna Pemkab setempat, Selasa (7-6), Mukhlis mengatakan penghargaan itu menjadi kebanggaan besar bagi Pemkab khususnya dan masyarakat Lambar umumnya. Sebab, keberhasilan tersebut diraih bukan hanya karena kerja keras pemerintah, melainkan juga berkat peran serta dan partisipasi masyarakat. "Ini pertama kalinya penghargaan Adipura diraih Lampung Barat," kata Mukhlis.
Dipertahankan
Sementara itu, bagi Kabupaten Lampung Selatan, penghargaan Adipura diraih untuk ketujuh kalinya. Penghargaan dapat dipertahankan daerah itu berkat kerja keras masyarakat bersama Pemkab dalam menciptakan Kota Kalianda menjadi kota yang bersih dan indah.
Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Lampung Selatan Rizal Fauzi mengatakan penghargaan Adipura yang ketujuh kalinya itu langsung diterima Bupati Wendy Melfa. "Kami telah mendapat pemberitahuan dari pusat bahwa Kota Kalianda kembali berhasil meraih Adipura pada 2010 ini," ujar Rizal Fauzi via telepon selulernya kemarin.
Adiwiyata
Upaya mempertahankan penghargaan itu juga berhasil dilakukan Kota Metro. Kota Metro kembali meraih penghargaan Adipura untuk yang keenam kalinya dalam kategori kota sedang.
Bahkan Kota Metro mendapat penghargaan tambahan. Salah satu sekolah di Kota Metro juga mendapat penghargaan Adiwiyata. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Metro berhasil mempertahankan penghargaan bagi sekolah berbasis lingkungan untuk ketiga kalinya.
"Penghargaan ini untuk rakyat Metro, bukan wali kota. Saya berterima kasih kepada masyarakat Metro dan mengucapkan selamat," kata Lukman Hakim usai menerima penghargaan Adiwiyata.
Penghargaan Adipura bisa dipertahankan karena masyarakat merasa memiliki kotanya. Mereka proaktif berperan dan berpartisipasi menjadikan Kota Metro sebagai kota bersih dan nyaman.
Sementara itu, bagi Kabupaten Lampung Selatan, penghargaan Adipura diraih untuk ketujuh kalinya. Penghargaan dapat dipertahankan daerah itu berkat kerja keras masyarakat bersama Pemkab dalam menciptakan Kota Kalianda menjadi kota yang bersih dan indah.
Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Lampung Selatan Rizal Fauzi mengatakan penghargaan Adipura yang ketujuh kalinya itu langsung diterima Bupati Wendy Melfa. "Kami telah mendapat pemberitahuan dari pusat bahwa Kota Kalianda kembali berhasil meraih Adipura pada 2010 ini," ujar Rizal Fauzi via telepon selulernya kemarin.
Adiwiyata
Upaya mempertahankan penghargaan itu juga berhasil dilakukan Kota Metro. Kota Metro kembali meraih penghargaan Adipura untuk yang keenam kalinya dalam kategori kota sedang.
Bahkan Kota Metro mendapat penghargaan tambahan. Salah satu sekolah di Kota Metro juga mendapat penghargaan Adiwiyata. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Metro berhasil mempertahankan penghargaan bagi sekolah berbasis lingkungan untuk ketiga kalinya.
"Penghargaan ini untuk rakyat Metro, bukan wali kota. Saya berterima kasih kepada masyarakat Metro dan mengucapkan selamat," kata Lukman Hakim usai menerima penghargaan Adiwiyata.
Penghargaan Adipura bisa dipertahankan karena masyarakat merasa memiliki kotanya. Mereka proaktif berperan dan berpartisipasi menjadikan Kota Metro sebagai kota bersih dan nyaman.
