Media Proteksinews

Media Proteksinews

sample media terbit

sample media terbit

Cari Blog Ini


Laman

RNI

RNI
kantor pusat

Minggu, 17 Januari 2010

Bupati lEBONG Ajak Lepaskan Belenggu Ketertinggalan

Bupati Ajak Lepaskan Belenggu Ketertinggalan
Januari 7, 2008 oleh lebong
LEBONG – Bupati Lebong Drs. Dalhadi Umar, B. Sc kembali mengajak seluruh komponen masyarakat bahu membahu adn bergandengan tangan melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran Kabupaten Lebong. Tanpa adanya partisipasi kolektif seluruh komponen, apapun program dan kegiatan pembangunan pemerintah untuk melepaskan dua hal tersebut akan sulit tercapai.
Ajakan itu disampaikannya dalam pidato pada sidang paripurna istimewa DPRD Lebong dalam rangka memperingati HUT ke-4 Kabupaten Lebong, siang kemarin.
“Tema peringatan HUT ke-4 Kabupaten Lebong adalah Dengan Semangat Swarang Patang Stumang Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Kabupaten Lebong. Melalui tema ini, kami mengajak semua komponen, baik ekekutif, legsilatif dan masyarakat bersama-sama, bahu-membahu membangun Lebong untuk melepaskan belenggu ketertinggalan dan keterisoliran. Mari kita hilangkan prasangka yang membuat kita larut dalam persimpangan persepsi sehingga dapat menjadi penghambat langkah kita membangun,” kata Dalhadi.
Selain Ketua DPRD Kabupaten Lebong, H. Armansyah M, SE dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lebong, serta Wakil Bupati Lebong, Nasirwan, Thoha, SE dan Sekretaris Kabupaten Lebong, Drs. Sulhadie Eddy Irha dan Kapolres Lebong, Kompol Shobarmen, S. Ik. Sidang paripurna itu dihadiri seluruh kepala dinas, kantor, badan dan camat, serta tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda.
Dengan membacakan teks pidato setebal 25 halaman, Dalhadi menyampaikan hampir seluruh program dan kegiatan pemerintah yang telah dilakukan selama tahun 2007, serta memberikan sedikit evaluasi tentang pelaksanaannya. Dan terhadap beberapa capaian kinerja yang dinilai belum maksimal, Dalhadi mengharapkan agar dapat dimaklumi.
“Secara jujur kita akui dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki kita telah berupaya keras dan penuh keseriusan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Namun pada kesempatan ini, kami sampaikan bila ada disana-sini kekurangan dan ketidaksempurnaan adaalh menunjukkan kekurangamampunan sumber daya kita. Hal ini akanmenjadi pelajaran dan perhatian kita bersama,” kata Dalhadi.
Yang membanggakan, lanjut Dalhadi, tahun anggaran 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2007. Peningkataan anggaran itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari seluruh masyarakat terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.
“Tahun 2007, Dana Alokasi Umum yang ditermia sebesar Rp 183, 357 M. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 35,225 M. Pemanfaatan anggaran itu telah dilaokasikan ke pedesaan guna membangun infrastruktur desa dan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan,” Dalhadi. (dmi)


Senam Massal, Peserta Dihibur Artis Ibukota
Kamis, 07 Januari 2010 12:34:56


Kedatangan artis secara tiba-tiba tersebut membuat peserta senam massal yang sebagian besar adalah Pejabat dan PNS serta masyarakat berebutan ingin berfoto. Sehingga kegiatan yang sedang berlangsung sempat terhenti. Untung kondisi tersebut tidak lama berlangsung dan peserta kembali melanjutkan senam yang memang hampir selesai.

Bupati Lebong, Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc sempat mengadakan perlombaan mendadak untuk beberapa kepala dinas dan pejabat eselon II lainnya, sebelum acara pencabutan undian doorprize dan hiburan dimulai. Sehingga membuat suasana kegiatan dan acara kemarin pagi di halaman Kantor Pemda Lebong kemarin semakin semarak dan meriah.

Dalama sambutannya, sebelum melaksanakan senam massal tersebut, Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc, mengharapkan kegiatan senam massal bisa menjadi motivasi semangat untuk membangun Lebong untuk terus maju dan kuat memasuki usia ke-6 Lebong.

“Dengan senam massal ini, semoga semangat kita semakin meningkat untuk terus bersama-sama maju membangun Lebong. Kalau semangat tinggi, maka keinginan untuk maju bersama semakin meningkat. Dengan kebersamaan, Lebong akan semakin kuat dan jaya,’ kata Dalhadi.

Senam massal yang diadakan dalam rangka HUT Kabupaten Lebong ke-6 ini setidak diikuti oleh seribu lebih peserta dari berbagai kalangan. Sehingga halaman Pemda Lebong tidak muat dan terpaksa puluhan peserta lainnya harus mengambil barisan di aspal jalan luar pagar kantor Pemda Lebong tersebut.

Meskipun begitu, senam massal yang mendatangkan 3 instruktur senam dari yayasan jantung sehat Indonesia tersebut, tidak mengurangi semangat para peserta untuk tetap mengikuti arahan dari instruktur senam yang berada dipanggung acara. Peserta tetap semangat ikut senam hingga selesai.(dtk)

UNTUK pertama kalinya di Provinsi Bengkulu Raja Dangdut Indonesia H Rhoma Irama bersama Grup Soneta-nya tampil. Kedatangan Rhoma pada malam puncak HUT Kabupaten Kepahiang yang ke-6 ini, tidak disia-siakan begitu saja.

Sejak pukul 14.30 WIB musisi yang akrab di panggil Bang Haji ini diajak langsung mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al- Amin di Desa Kelobak. Kesempatan ini pun tak lepas dari incaran masyarakat.

Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berteriak-teraiak memanggil serta minta foto bersama. Bukan hanya generasi tua, generasi muda pun ikut serta, bahkan banyak pula pejabat di jajaran Pemkab Kepahiang minta foto bersama.

Ooh itu Rhoma, lah tuo tapi masih ganteng jugo dak,'' celetuk warga yang ingin sekali melihat langsung Bang Haji.

Saat konser pun berdasarkan pantauan BE, terlihat masyarakat dari semua lapisan generasi tumpek blek di Lapangan Santoso. Bahkan banyak yang rela berdesak-desakan serta dengan sengaja memanjat tiang Baliho di lokasi konser hanya sekadar ingin menyaksikan secara langsung Bang Haji menyanyikan 10 lagu dihari ulang tahun Kabupaten Kepahiang.

Bahkan ironisnya banyak pula orang tua yang harus terpisah dengan anaknya, dan tak kurang pula 15 orang jatuh pingsan yang kesemuanya membuat sedikit repot anggota TNI, Brimob dan Polres yang berjaga di lokasi acara.

Momen ini juga bukan hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi penonton yang berjumlah sekitar 20 ribu orang yang menyaksikan secara langsung. Namun juga memberi keuntungan tersendiri buat para pedagang, seperti para pedagang tahu Sumedang yang berjumlah 10 orang yang sengaja datang dari Bengkulu.

Termasuk juga para pedagang yang sebelumnya mengisi stand pameran saat pelaksanaan Tabot di Bengkulu beberapa waktu lalu, sengaja datang ke Kepahiang dengan harapan dapat mendulang rejeki dari para penonton yang hadir.

Sambil menyelam minum airlah, jualan terus nonton juga dapet,'' seloroh Andi pedagang baju anak-anak yang mengaku sepi pelanggan ini.

Rhoma sendiri mengaku senang datang ke Kepahiang mengingat suasana kota yang masih alami serta masih di kelilingi hutan belantara yang sudah lama sekali tidak dilihatnya.

Terus terang saya senang datang ke Bengkulu. Alamnya masih sangat indah, masih banyak hutan belantara jauh dari pemanasan global, sampai Bang Haji. Bang Haji sendiri paska konser sempat menginap di rumah dinas Bupati Kepahiang, sedangkan kru lainnya menginap di Hotel Puncak Kepahiang.

Pemandangan yang tak kalah menarik, disaat bubarnya konser pun banyak warga dari Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang yang harus rela diam di lapangan santoso hingga pagi hari akibat ketinggalan kendaraan saat akan pulang.

Kami terpaksa menunggu pagi di sini. Kami ketinggalan mobil tumpangan, apa boleh buat namun kami senang,'' sampai Jauhari warga Padang Tepong seberta lima rekannya. (**)
Kepala Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan KB Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani mengakui perihal telah diterimanya surat rekomendasi persetujuan DPRD tersebut. Ya, pelaksanaan KTP gratis ini juga bisa dianggap sebagai Kado ulang tahun Kepahiang, ujar Iskandar. Dengan kondisi diatas, pihaknya telah menyiapkan 35 ribu lebih blanko isian KTP nasional ber NIK serta KK.

Jelang launching pelaksanaan KTP dan KK gratis tersebut, Bupati Kepahiang akan menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan biaya retribusi KTP dan KK. Sebelumnya mengacu kepda Perda No 29/2005 tentang biaya penggantian retribusi blanko KTP, KK dan akte kelahiran, pungutan resmi Rp 10 ribu diberlakukan untuk pengurusan KTP. Sambil menunggu perubahan Perda yang baru, payung hukum pelaksanaan KTP gratis ini menggunakan surat keputusan Bupati yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini, ujar Iskandar.

Nantinya dalam program KTP dan KK gratis, penduduk Kepahiang akan ber KTP nasional dengan NIK dan KK yang masuk dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK). Aturan siap, kami pun siap segera menjalankan program KTP dan KTP gratis ini, ujar Iskandar.(oce)
KPU: Tidak Punya Dana, Tidak Usah Gelar Pilkada
Selasa, 05 Januari 2010 22:30:32


Ketua KPU Irwan Saputra, S.Ag didampingi Sekretaris KPU Sarjan Saki, SH menerangkan langkah Banggar dalam menyetujui anggaran Pilkada akan berdampak langsung kepada pelaksanaan Pilkada. Kalau kami tidak masalah, kalau memang hanya Rp 4,5 miliar yang disetujui, ya kita jalankan, ujar Sarjan Saki.

Kekecewaan KPU ini sendiri cukup beralasan, betapa tidak dari Rp 7.981.825.454 anggaran yang diusulkan dalam satu putaran Pilkada. Hanya Rp 4,5 miliar saja yang disetujui Banggar DPRD. KPU Kepahiang telah melakukan mininalisasi kegiatan yang memakan anggaran.

Diantaranya, kegiatan Pokja yang sebelumnya berjumlah 31 telah diciutkan menjadi 17 sesuai dengan yang dilakukan Provinsi.

Catatan KPU, dengan alokasi Rp 4,5 miliar sama sekali tidak mencakup anggaran bagi honor PPK dan penyelenggara pemilu lainnya. Makanya kami akan konsultasikan ke KPU Pusat dan Depdagri, bagaimana langkah yang akan kami ambil nantinya. Ya, pada dasarnya kami menerima saja, toh kalau memang tak ada anggaran akan lebih baik kami tidak melakukan Pilkada, sesal anggota KPU lainnya Sahyaruddin, S.Sos.

Sebagai gambaran, berikut beberapa item kegiatan yang sama sekali mesti dianggarkan dalam Pilkada. Yakni, honor PPK sebesar total Rp 209,6 juta, honor PPS Rp 852,8 juta dan honor KPPS Rp 327,75 juta. Kemudian,biaya cetak surat suara Rp 394,62 juta, cetak formulir Rp 92,51 juta. adminitrasi perkantoran Rp 329 juta.

Setelah diakumulasi ulang, dana Rp 6,062 miliar merupakan angka minimal dalam penyelenggaran Pilkada 2010. Dana tersebut, sebesar Rp 4,603 bersumber dari APBD dan sebesar Rp 1,45 bersumber dari APBN.

Bandingkan dengan keputusan Banggar DPRD, yang hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 4,5 miliar bagi KPU Kepahiang bagi penyelenggaraan Pilkada. Plus Rp 750 juta, untuk anggaran pengamanan dan Rp 750 juta lagi bagi operasional Panwaskab.(oce)

Boikot Pilkada Batal
Selasa, 05 Januari 2010 09:10:05


Jumlah tersebut diamanahkan DPRD sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan Pilkada. Hal ini diketahui usai pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD dan anggota KPU Kepahiang, kemarin.

Kesepakatan lain yang dibuat, Banggar akan mengalokasikan sebesar Rp 750 juta untuk anggaran pengamanan dan Rp 750 juta untuk operasional Panwaskab. Jadi, secara keseluruhan total Rp 6 miliar anggaran APBD 2010 akan digelontorkan menyambut pesta rakyat dalam satu putaran.

Anggota Banggar, Drs.Ahmad Rizal, MM menerangkan pihaknya masih menunggu kepastian berapa alokasi dana sharing dari Provinsi dalam Pilkada Kepahiang. Angka Rp 4,5 miliar, akan kami kurangi kembali setelah mengetahui kepastian berapa dana sharing Pilkada dari pihak Provinsi, jelas politisi PPP ini.

Provinsi sendiri, telah mengusulkan dana sharing sebesar Rp 1,5 miliar untuk putaran pertama dan Rp 759,77 juta untuk Pilkada putaran ke II. Dengan asumsi dana sharing tidak mengalami perubahan, selama satu putaran hanya Rp 3 miliar saja yang mesti dikeluarkan dalam APBD 2010.

Disinggung faktor apa yang membuat Banggar melakukan pemangkasan anggaran Pilkada, A. Rizal menuturkan banyak item kegiatan yang tumpang tindih. Itu menyebabkan pembengkakan anggaran hingga mencapai angka Rp 7,9 miliar seperti yang pernah diusulkan KPU.

Dicontohkan anggota Banggar lainnya, Drs. H.Saiful Amri, dalam kegiatan Pokja biaya KPU Kepahiang, Pokja logistik, honor PPK, honor PPS, honor KPPS dan sosialisasi kontestan terjadi tumpang tindih. Provinsi saja hanya menetapkan 17 Pokja, sedangkan di KPU Kepahiang ada 31 Pokja yang sebenarnya banyak kegiatan tumpang tindih, jelasnya.

Lalu, soal anggaran Pilkada putaran ke II ? DPRD menyerahkan kepada KPU Kepahiang menyusun secara detil RKA Pilkada putaran ke II. Yang jelas, lanjut A.Rizal untuk alokasi APBD 2010, hanya mengangarkan Pilkada untuk satu putaran.

Nanti kami lihat, kalau memang berjalan dua putaran, tentu akan kami bahas dalam APBD-P 2010, tutupnya. Sebelumnya, alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 5.288.052.954, diusulkan KPU jika Pilkada berlangsung selama II putaran.(oce)

DPRD REJANG LEBONG SIAP AJUKAN INTERPELASI



Curup, DPRD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, akan bersiap-siap mengajukan hak bertanya atau interpelasi terkait penggunaan anggaran pemerintah kabupaten setempat yang melebihi pagu.

"Kita lihat perkembangannya dalam dua hari ke depan, apakah kita akan mengajukan hak bertanya ini atau tidak, tetapi dari fraksi Golkar sudah berkomitmen untuk mengajukan hal ini," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Rejang Lebong, Yurizal, Selasa.

Dia mengatakan, secara personal anggota Dewan dari fraksi lain sudah melakukan komunikasi dan mereka mendukung dilakukannya interpelasi itu karena DPRD sudah menolak perubahan APBD 2009.

Ditambahkan Yurizal, untuk mengajukan hak interpelasi itu dibutuhkan syarat minimal lima anggota Dewan sebagai penggagas dan saat ini sudah empat orang anggota Dewan dari Fraksi Golkar telah menyetujui.

Hak interpelasi itu akan dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari eksekutif tentang penggunaan anggaran yang sudah dilakukan eksekutif tetapi melebihi pagu anggaran.

Khususnya, dana kegiatan HUT Kota Curup, Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, dari anggaran yang ditetapkan RP1 miliar tapi yang digunakan mencapai RP 2.007.000.000.

Selain itu, dana kegiatan peringatan 1 Muharam melebihi anggaran Rp800 Juta. Termasuk, penggunaan dana bantuan sosial sebesar RP 13.285.254.916. yang diajukan dalam perubahan RAPBD 2009.

"Kita tinggal membutuhkan satu orang anggota Dewan lagi sebagai penggagas, kita yakin ini akan bergulir terus," ujar Yurizal.

Setelah terpenuhi lanjutnya, pihaknya akan mengirim surat kepada ketua Dewan dan pimpinan Dewan akan menyampaikan hal itu kepada badan musyawarah untuk dilakukan penjadwalan rapat paripurna.

"Di rapat paripurna inilah ditentukan hak interpelasi ini," kata Yurizal.

Anggota Fraksi Keadilan Rakyat Persatuan Bangsa M Redo mengungkapkan ia secara pribadi mendukung penggunaan hak interpelasi oleh rekannya tersebut, sementara fraksinya sendiri akan mengambil keputusan dua hari ke depan setelah diadakannya pertemuan dengan anggota fraksi.

"Wajar- wajar saja jika kita menggunakan interpelasi mengingat pihak eksekutif dalam penggunaan anggaran bertentangan dengan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006," kata M Redo.

Namun, untuk keputusannya, katanya, pihaknya masih menunggu kehadiran ketua fraksi dan guna membicarakannya dengan seluruh anggota untuk mengambil keputusan.

"Tapi saya optimis fraksi akan mendukung hak interpelasi itu karena untuk penolakan perubahan APBD yang pertama melakukannya adalah fraksi kita," ujarnya.

Selain hak interpelasi, kata Redo, fraksinya tetap akan merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan eksekutif terhadap PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 ke BPK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar