Media Proteksinews

Media Proteksinews

sample media terbit

sample media terbit

Cari Blog Ini


Laman

RNI

RNI
kantor pusat

Sabtu, 20 Februari 2010


Istri Wakil Bupati Way Kanan, DR.Hj.Rina Marlina ,M.S
Tekad Memberdayakan Perempuan

Dimanapun, memegang jabatan adalah sebuah amanah. Karenanya, wajib hukumnya dijalani sesuai tugas yang diemban. Tak ada kata lelah atau mengeluh dalam menjalaninya.
Kondisi inilah yang dijalani oleh wakil bupati Way Kanan, Lampung, Bustami Zainuddin. Lima tahun belakangan ia mengabdikan pada rakyat yang memilihnya.
Demikian dikatakan istri Bustami, Hj. Rina Marlina saat ditemui di rumah dinasnya.
Dikatakan, semua yang dilakukan sang suami karena kecintaannya pada masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Maka tak heran bila setiap waktu yang ada dipikiran suaminya adalah membangun Way Kanan, baik infrastrutur maupun meningkatkan sumber daya masyarakatnya (SDM).
Menariknya adalah, sebagai istri, Hj. Rina tak bisa berpangku tangan. Seringkali wanita lulusan Assafiiyah ini terlibat membantu pekerjaan suaminya.
Selain bermaksud mengimbangi kegiatan suami, ia juga merasa tertantang untuk membagi ilmunya pada masyarakat.
Terlebih sekarang. Ia harus melakukan sosialisasi terkait pencalon suaminya menjadi bupati periode 2010 – 2015. Bersama Raden Nasution Husin, sang suami bertekad memimpin Way Kanan.
Segudang kegiatan telah menanti. Sejumlah kegiatan telah dilakoni, seperti mengadakan pertemuan dengan warga baik dalam bentuk pengajian hingga arisan.
Mereka inilah yang kemudian direkrut menjadi tim sukses dan tergabung dalam Perempun Bustami-Raden Nasution (BURAS).
Meski demikian, ia mengaku segala kegiatan yang dilakukan bukan sekadar memenuhi ketentuan undang-undang politik yakni mewajibkan melakukan sosialisasi, tetapi bertekad memberdayakan perempuan.
Tekadnya adalah mengabdi pada masyarakat dengan visi dan misi mengangkat harkat derajat dan martabat perempuan. “Makanya tiap pagi kami mengadakan coffe morning kedaerah-daerah.
Yang dibicarakan biasanya seputar permasalahan yang terjadi. Pada kesempatan itu, Rina dan tim biasanya memberikan solusi dengan memberikan sumbangsih pemikiran.
Semua program yang dijalani sangat sederhana dengan tujuan mudah diterima masyarakat. Misalnya, melibatkan masyarakat pada kegiatan pemerintahan.
Selain itu, tim bercita-cita mempersatukan semua organisasi kewanitaan yang kelak bernama gabungan organisasi wanita (GTOW) dan mengoptimalkan fungsinya.
Program yang menurutnya mudah dipahami adalah sesuatu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salahsatunya yaitu, membuat pupuk dari kompos karena mayoritas masyarakat adalah petani.
Kegiatan lain adalah penyuluhan kesehatan dengan bekerjasama dengan sejumlah dokter. Mantan anggota KPUD Grogol ini juga tak sungkan mengajar agama, apalagi latar belakangnay dibesarkan di pesantren.
Pendeknya segala kegiatan yang membuat masyarakat berkegiatan dan memiliki pemikiran maju bakal dilakoni. “Saya harap dampaknya akan membuat masyarakat maju,” ujarnya.
Padatnya kegiatan membuatnya kerap pulang larut malam. Bayangkan, dalam sehari bisa mendatangi 10 desa. “Seminggu bisa tiga kali, tergantung daerah mana yang mau dikunjungi,” tandasnya.
Ia memahami kegiatan yang dilakukan sangat membantu suami dan pasangannya. Bagaimana tidak? Sosialisasi yang dilakukan suami dan pasangannya, belum tentu bisa menjangkau seluruh wilayah. HALIM MASHATI


Bupati Lampung Barat, Drs. Mukhlis Basri

Mendedikasikan Penghargan Bagi Rakyat

Sebuah prestasi adalah wujud dari tekad menjalankan kinerja dengan sepenuh hati serta pemikiran cergas. Inilah yang diraih oleh bupati Lampung Drs. Mukhlis Basri menerima penghargaan (reward) Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Mukhlis dianugrahi trofi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) (P2BN) dan   Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN)  Lampung Barat Penghargaan ini di raih oleh Bupati Mukhlis Basri karena keberhasilan Kabupaten Lampung Barat meningkatkan produksi pangan terutama beras di atas 5% pada musim tanam
Baru dua tahun memimpin Lampung Barat, ia telah menerima tiga penganugerahan masing-masing, penghargaan (PKPD), (P2BN)  dan(P2BN) Inti pengharagaan adalah lantaran berhasil mengangkat citra Lampung Barat dari daerah tertinggal menjadi daerah lebih maju. Misalnya, pengentasan buta aksara hingga menyehatkan masyarakat.
Seperti diketahui, persoalan mendasar di Lampung Barat adalah masalah kemiskinan. Ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat. “Kebanyakan anak tidak bisa meneruskan pendidikan hingga jenjang SMU,” ujarnya.
Maka dalam kepemimpinannya, ia memiliki program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastrutuktur tanpa melupakan menjaga kelestarian hutan dimana 73 persen wilayah Lampung Barat adalah hutan lindung.
Apakah ia bangga dengan penghargaan yang diterimanya? Secara manusiawi, tentu saja kebanggaan itu ada. Tapi semua tak berarti dan tak mungkin diraih tanpa peranserta masyarakat.
Untuk itu ia tak ragu mendedikasikan penghargaan tersebut pada masyarakat karena kerja keras yang telah mereka lakukan. “Yang terpenting adalah niat saya untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. HALIM MASHATI


Bupati Lampung Barat, Drs. Mukhlis Basri

Mendedikasikan Penghargan Bagi Rakyat

Sebuah prestasi adalah wujud dari tekad menjalankan kinerja dengan sepenuh hati serta pemikiran cergas. Inilah yang diraih oleh bupati Lampung Drs. Mukhlis Basri menerima penghargaan (reward) Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Mukhlis dianugrahi trofi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) (P2BN) dan   Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN)  Lampung Barat Penghargaan ini di raih oleh Bupati Mukhlis Basri karena keberhasilan Kabupaten Lampung Barat meningkatkan produksi pangan terutama beras di atas 5% pada musim tanam
Baru dua tahun memimpin Lampung Barat, ia telah menerima tiga penganugerahan masing-masing, penghargaan (PKPD), (P2BN)  dan(P2BN) Inti pengharagaan adalah lantaran berhasil mengangkat citra Lampung Barat dari daerah tertinggal menjadi daerah lebih maju. Misalnya, pengentasan buta aksara hingga menyehatkan masyarakat.
Seperti diketahui, persoalan mendasar di Lampung Barat adalah masalah kemiskinan. Ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat. “Kebanyakan anak tidak bisa meneruskan pendidikan hingga jenjang SMU,” ujarnya.
Maka dalam kepemimpinannya, ia memiliki program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastrutuktur tanpa melupakan menjaga kelestarian hutan dimana 73 persen wilayah Lampung Barat adalah hutan lindung.
Apakah ia bangga dengan penghargaan yang diterimanya? Secara manusiawi, tentu saja kebanggaan itu ada. Tapi semua tak berarti dan tak mungkin diraih tanpa peranserta masyarakat.
Untuk itu ia tak ragu mendedikasikan penghargaan tersebut pada masyarakat karena kerja keras yang telah mereka lakukan. “Yang terpenting adalah niat saya untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. HALIM MASHATI

Tekad Memberdayakan Perempuan

Istri balon Bupati Way Kanan DR.Hj.Rina Marlina ,M.S
Tekad Memberdayakan Perempuan

Dimanapun, memegang jabatan adalah sebuah amanah. Karenanya, wajib hukumnya dijalani sesuai tugas yang diemban. Tak ada kata lelah atau mengeluh dalam menjalaninya.
Kondisi inilah yang dijalani oleh wakil bupati Way Kanan, Lampung, Bustami Zainuddin. Lima tahun belakangan ia mengabdikan pada rakyat yang memilihnya.
Demikian dikatakan istri Bustami, Hj. Rina Marlina saat ditemui di rumah dinasnya.
Dikatakan, semua yang dilakukan sang suami karena kecintaannya pada masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Maka tak heran bila setiap waktu yang ada dipikiran suaminya adalah membangun Way Kanan, baik infrastrutur maupun meningkatkan sumber daya masyarakatnya (SDM).
Menariknya adalah, sebagai istri, Hj. Rina tak bisa berpangku tangan. Seringkali wanita lulusan Assafiiyah ini terlibat membantu pekerjaan suaminya.
Selain bermaksud mengimbangi kegiatan suami, ia juga merasa tertantang untuk membagi ilmunya pada masyarakat.
Terlebih sekarang. Ia harus melakukan sosialisasi terkait pencalon suaminya menjadi bupati periode 2010 – 2015. Bersama Raden Nasution Husin, sang suami bertekad memimpin Way Kanan.
Segudang kegiatan telah menanti. Sejumlah kegiatan telah dilakoni, seperti mengadakan pertemuan dengan warga baik dalam bentuk pengajian hingga arisan.
Mereka inilah yang kemudian direkrut menjadi tim sukses dan tergabung dalam Perempun Bustami-Raden Nasution (BURAS).
Meski demikian, ia mengaku segala kegiatan yang dilakukan bukan sekadar memenuhi ketentuan undang-undang politik yakni mewajibkan melakukan sosialisasi, tetapi bertekad memberdayakan perempuan.
Tekadnya adalah mengabdi pada masyarakat dengan visi dan misi mengangkat harkat derajat dan martabat perempuan. “Makanya tiap pagi kami mengadakan coffe morning kedaerah-daerah.
Yang dibicarakan biasanya seputar permasalahan membicarakan tentang permasalahan persolalan wanita diway kanan yang terjadi. Pada kesempatan itu, Rina dan tim biasanya memberikan solusi dengan memberikan sumbangsih pemikiran.
Semua program yang dijalani sangat sederhana dengan tujuan mudah diterima masyarakat. Misalnya, melibatkan masyarakat pada kegiatan pemerintahan.
Selain itu, wanita ini bercita-cita mempersatukan semua organisasi kewanitaan yang kelak bernama gabungan organisasi wanita (GTOW) dan mengoptimalkan fungsinya.
Program yang menurutnya mudah dipahami adalah sesuatu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salahsatunya yaitu, membuat pupuk dari kompos karena mayoritas masyarakat adalah petani.
“Kita punya beberapa program diantaranya, program tentang bagaimana membuat pupuk dari kompos . kenapa propgram tersebut dijalankan. karena saya sadar masyarakat Way Kanan mayoritas petani .untuk membeli pupuk itu cukup mahal,kenapa saya ambil kompos , kompos itu bahan dasarnya memang sudah ada disekitar kita, semua itu bisa di manfaatkan bahan bahan limbah limbah yang ada seperti daun sinkong,daun papaya,bonggol kates ,bonggol jagung,atau kotoran sapi ,kerbau yang sudah endapkan selama sebulan bisa dijadikan pupuk kompos.”Katanya .Kompos itu kan mahal,Lanjut,” perkilonya 8000 rupiah, nah dengan adanya pembuatan kompos sendiri , dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat way kanan ini, minimal mereka bisa menekan pengeluaran sehari-hari,”terang wanita lulusan Pesantren Darrussalam Ciamis ini.
Jadi tidak jadi suaminya terpilh menjadi bupati ,program tersebut akan tetap jalankannya . kita memang tidak bisa banyak janji pada masyarakat tapi memberikan solusi.menurutnya yang namanya pejabat, sudah menjadi kewajiban untuk membangun,kewajiban kepala daerah untuk membangun Fisik , mental juga sefiritual..
Sosialisasi yang tengah digalakannya ialah penyuluhan kesehatan manusia yang berkerja sama dengan dokter sepesialias kandungan ,Dr umum ,Bidan dan perawat. Selain kesehatan manusia, juga kesehatan lingkungan .dalam kesehatan lingkungan ia bawakan penyuluhnya kusus dari spesialis sarjana tehnik lingkungan, kenapa ia mesti memberikan penyuluhan itu,, karena masyarakat Way kanan sebagian warganya kurang mengerti bagaimana hidup sehat. seperti di lihatnya masih ada rumah disampingnya ada kandang kerbau ,di dibawahnya kandang ayam atau itik. Hal itukan akan berdampak pada kesehatan manusia “ jadi saya pikir ini perlu,tidak hanya membangun pisik saja tetapi inpratruktur juga kesehatan manusia perlu di perhatikan, disamping kesehatan jasmani dan roharni.”papar wanita kelahiran Garut ini.
Sedangkan program selanjutnya yaitu program kesehatan hewan ternak ,dalam penyuluhan inipun dia melibatkan dokter spesialis hewan , pembinaanya pemeliharaannya. termasuk kerbau sapi, kambing, ayam dan unggas lainya.Menurutnya banyak hewan hewan yang sakit dan kurus padahal makanan hewan tersebut melimpag di way kanan ini.tapi hewah sering sakit . mungkin mereka tidak bisa memberikan menu yang tepat pada hewan peliharaanya sehingga dia merasa perlu memberikan penyuluhan pada masyarakat yang selama ini program itu tidak berjalan.


Kegiatan lain adalah penyuluhan kesehatan dengan bekerjasama dengan sejumlah dokter. Rina Marlina yang juga anggota KPUD Grogol ini juga tak sungkan mengajar agama, apalagi latar belakangnya dibesarkan di pesantren.
Pendeknya segala kegiatan yang membuat masyarakat berkegiatan dan memiliki pemikiran maju bakal dilakoni. “Saya harap dampaknya akan membuat masyarakat maju,” ujarnya.
Padatnya kegiatan membuatnya kerap pulang larut malam. Bayangkan, dalam sehari bisa mendatangi 10 desa. “Seminggu bisa tiga kali, tergantung daerah mana yang mau dikunjungi,” tandasnya.
Ia memahami kegiatan yang dilakukan sangat membantu suami dan pasangannya. Bagaimana tidak? Sosialisasi yang dilakukan suami dan pasangannya, belum tentu bisa menjangkau seluruh wilayah. HALIM MASHATI

INDONESIA MENABUNG

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung. Acara berlangsung di Jakarta International Expo, Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/2). Turut hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Gerakan Indonesia Menabung dicetuskan Bank Indonesia dan perbankan nasional. Sebanyak 70 bank umum dan 910 bank perkreditan rakyat (BPR) ikut bekerja sama dalam program ini. Target program ini adalah golongan masyarakat menengah ke bawah. Diharapkan dapat menjaring 48 juta penabung tanpa dikenakan biaya administrasi.

Usai mencanangkan Gerakan Indonesia Menabung, Presiden akan meninjau pameran produk-produk perbankan. Acara ini menjadi angin segar bagi dunia perbankan yang tengah diterpa kasus Bank Century.

Selasa, 16 Februari 2010

Pangeran Dilantik Sebagai Kapolwiltabes Semarang





Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo meminta kepada Kapolwiltabes Semarang yang baru, Kombes Pol Edward Syah Pernong SH, untuk menuntaskan kasus-kasus menonjol yang belum terungkap dan menjadi pekerjaan rumah sepanjang tahun 2008.

Menurut Kapolda, tingkat kriminalitas di Kota Semarang menempati peringkat I tertinggi dibandingkan dengan wilayah hukum lain di Jawa Tengah. Dari 1.716 kasus pidana menonjol yang dilaporkan, baru 927 kasus yang terselesaikan. Sementara, secara keseluruhan laporan yang masuk yakni, 4.400 kasus 2.911 diantaranya dapat diungkapkan.

"Saya percaya dan yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Kapolwiltabes yang baru akan dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas yang akan datang," ungkap Kapolda saat membacakan amanat pada upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolwiltabes Semarang, Rabu (18/2) pagi.

Edward Syah Pernong menggantikan Kombes Masjhudi yang akan menjabat sebagai Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung. Hadir acara itu, pejabat tinggi jajaran Muspida Tingkat II dan seluruh Kapolres Polwiltabes Semarang.

Dijelaskan Kapolda, selama Januari 2009 saja, jumlah kasus tindak pidana yang tercatat mencapai 402 kasus dan yang tertangani masih 51 persen. Tingginya tingkat kriminalitas di Semarang, menurut Kapolda, karena sebagai ibukota Jawa Tengah yang secara geografis memiliki posisi strategis dalam koridor pembangunan.

Untuk itu, Kapolwiltabes diminta segera menyusun langkah dan memberikan upaya serta terobosan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

"Berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hindari sikap arogan serta perbuatan anggota yang dapat menimbulkan antipasti masyarakat. Terapkanlah polisi yang tegas dan humanis lewat pemolisian dengan cinta kasih," pesan Alex Bambang.

Kepada seluruh jajaran, Kapolda meminta agar seluruh anggota bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah."

Melakukan Evaluasi

Sementara itu, Edward S Pernong seusai sertijab mengatakan, terhadap pengungkapan kasus menonjol yang belum terselesaikan, dia akan melakukan evaluasi. Dengan demikian, akan dapat dilihat langkah apa yang dapat diambil dan dioptimalkan untuk pengungkapan kasus.

"Saya akan mengoptimalkan langkah dan kebijakan pejabat lama. Termasuk termasuk struktur

organisasi yang sudah tersusun dengan baik. Saya akan mengenali lingkungan dulu untuk memberikan kontribusi dan menentukan langkah yang cukup strategis dalam rangka mengelola keamanan Semarang," kata Edward yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Utama Tindak Pidana tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri.

Ditambahkannya, tugas terpenting lain adalah mempersiapkan pengamanan Pemilu yang tinggal 53 hari lagi. Dia meminta seluruh jajarannya agar mendukung dan dan melakukan persiapan dan kesiapan baik sarana maupun prasarana, demi terpeliharanya suasana yang kondusif.

Kepada Masjhudi, Kapolda menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah memimpin jajarannya dengan penuh semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi

Setelah beberapa tahun PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)   sempat mengalami keterpurukan dengan kerugian terakumulasi Rp 340,8 miliar, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawainya, BUMN tersebut dua tahun  belakangan sudah mandiri kembali. Tahun 2008 pendapatan usaha Rukindo Rp134,26 miliar, laba setelah pajak Rp1,08 miliar dan tahun 2009 pendapatan usaha Rp174,05 miliar dengan laba setelah pajak  naik menjadi Rp 25,42 miliar.
Direktur Usaha PT Rukindo Lukman Piyadi  dan Direktur Teknik Jamiad  mengatakan untuk 2010 direncanakan pendapatan usaha Rp305,23 miliar dan rencana laba Rp 22,96 miliar. Untuk mencapai rencana tersebut utilitas alat produksi harus mencapai 4.805 hari kerja keruk./hari kerja charter.

Rincian pendapatan usaha tersebut meliputi dari produksi jasa pengerukan sebanyak 6,65 juta m3  meliputi pekerjaan pengerukan di  PT Pelabuhan Indonesia dengan volume 5,8 juta m3 (Rp 135,2 miliar) dan pengerukan dibiayai DIP (anggaran pemerintah) volume 8000 m3 (Rp20,4 miliar). Sementara, dari penyewaan alat produksi (charter kapal)  diperoleh Rp 140,4 miliar.
Pendapatan lain ditargetkan Rp9,35 miliar meliputi jasa crewing, jasa survey, sewa alat dan Kerja Sama Operasi (KSO ) sewa lahan. Secara keseluruhan target pendapatan 2010 sebesar Rp 305,23 miliar atau naik 139 persen dari tahun 2009.
Rukindo dengan jumlah SDM pada 2010 direncanakan 587 orang  memiliki 11 kapal keruk jenis hoper (4 di antaranya dicharter di luar negeri) ,2 kapal keruk bor dan 5 kapal kruk cangkram

Senin, 15 Februari 2010

EDWARD SYAH PERNONG

Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo meminta kepada Kapolwiltabes Semarang yang baru, Kombes Pol Edward Syah Pernong SH, untuk menuntaskan kasus-kasus menonjol yang belum terungkap dan menjadi pekerjaan rumah sepanjang tahun 2008.

Menurut Kapolda, tingkat kriminalitas di Kota Semarang menempati peringkat I tertinggi dibandingkan dengan wilayah hukum lain di Jawa Tengah. Dari 1.716 kasus pidana menonjol yang dilaporkan, baru 927 kasus yang terselesaikan. Sementara, secara keseluruhan laporan yang masuk yakni, 4.400 kasus 2.911 diantaranya dapat diungkapkan.

"Saya percaya dan yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Kapolwiltabes yang baru akan dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas yang akan datang," ungkap Kapolda saat membacakan amanat pada upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolwiltabes Semarang, Rabu (18/2) pagi.

Edward Syah Pernong menggantikan Kombes Masjhudi yang akan menjabat sebagai Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung. Hadir acara itu, pejabat tinggi jajaran Muspida Tingkat II dan seluruh Kapolres Polwiltabes Semarang.

Dijelaskan Kapolda, selama Januari 2009 saja, jumlah kasus tindak pidana yang tercatat mencapai 402 kasus dan yang tertangani masih 51 persen. Tingginya tingkat kriminalitas di Semarang, menurut Kapolda, karena sebagai ibukota Jawa Tengah yang secara geografis memiliki posisi strategis dalam koridor pembangunan.

Untuk itu, Kapolwiltabes diminta segera menyusun langkah dan memberikan upaya serta terobosan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

"Berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hindari sikap arogan serta perbuatan anggota yang dapat menimbulkan antipasti masyarakat. Terapkanlah polisi yang tegas dan humanis lewat pemolisian dengan cinta kasih," pesan Alex Bambang.

Kepada seluruh jajaran, Kapolda meminta agar seluruh anggota bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah."

Melakukan Evaluasi

Sementara itu, Edward S Pernong seusai sertijab mengatakan, terhadap pengungkapan kasus menonjol yang belum terselesaikan, dia akan melakukan evaluasi. Dengan demikian, akan dapat dilihat langkah apa yang dapat diambil dan dioptimalkan untuk pengungkapan kasus.

"Saya akan mengoptimalkan langkah dan kebijakan pejabat lama. Termasuk termasuk struktur

organisasi yang sudah tersusun dengan baik. Saya akan mengenali lingkungan dulu untuk memberikan kontribusi dan menentukan langkah yang cukup strategis dalam rangka mengelola keamanan Semarang," kata Edward yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Utama Tindak Pidana tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri.

Ditambahkannya, tugas terpenting lain adalah mempersiapkan pengamanan Pemilu yang tinggal 53 hari lagi. Dia meminta seluruh jajarannya agar mendukung dan dan melakukan persiapan dan kesiapan baik sarana maupun prasarana, demi terpeliharanya suasana yang kondusif.

Kepada Masjhudi, Kapolda menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah memimpin jajarannya dengan penuh semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi.

(sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=23208)
Diposkan oleh Sai Batin Paksi Buay Pernong di 04:44
Label: Tugas Negara
MUKHLIS BASRI BUPATI LAMPUNG Visi Misi




Tempat, Tanggal Lahir :
Sinar Jaya, 24 Februari 1964

Alamat Rumah :
Rumah Jabatan Bupati Lampung Barat

Alamat Kantor :
Jl. Radin Intan No.01 Liwa Lampung Barat

Telp Kantor :
0728-21155 Tempat, Tanggal Lahir :
Pardasuka,14 Juli 1952

Alamat Rumah :
Rumah Jabatan Wakil Bupati Lampung Barat

Alamat Kantor :
Jl. Radin Intan No.01 Liwa Lampung Barat
Telp Kantor :
0728-217



Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang ” CEKATAN ”
( Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan )
Misi
Misi
• Meningkatkan kualitas kehidupanberagama dan kerukunan hidup umat beragama.
• Mengentaskan kemiskinan berbasiskan kegiatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kesinambungan.
• Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi

Selasa, 02 Februari 2010


Diusianya yang ke-55 tahun, aura kecantikannya memancar tegas, tak kalah dengan gadis-gadis berusia jauh di bawahnya. Paduan baju warna gading dipadu dengan rok hitam yang dikenakannya semakin membuatnya terlihat menarik.
Inilah sosok pengacara Chandra Motik Djemat yang ditemui disebuah hotel dibilangan Jakarta Pusat pada Sabtu pada akhir Desember 2009. Senyumnya yang indah membuat setiap orang yang menatapnya terpesona.
“Maaf mas, kita terpaksa bertemu di sini karena saya masih ada pertemuan dengan klien di sini. Tapi mohon bersabar sedikit karena saya akan membereskan urusan lebih dulu dengan klien,” katanya mengawali pertemuan.
15 menit berselang, wanita ini menghampiri majalah Proteksi. Tak terlihat gurat letih sedikit pun kendati terlihat sibuk pada akhir pekan yang biasanya dipakai orang untuk berlibur.
Setelah berbasa-basi sejenak, wanita yang membiarkan rambutnya panjang ini menceritakan tentang awal mula bergelut di bidang hukum sebagai pengacara.
Bermula dari kegundahan atas kondisi kelautan (maritim) Indonesia. Menurutnya negeri yang dikelilingi laut seperti Indonesia, ternyata belum terurus secara maksimal.
Akhirnya, ia banting setir dari cita-citanya untuk menjadi astronot. Dengan antusias ibu tiga anak ini mempelajari segala hal tentang kelautan. Sampai pada akhirnya ia fokus menjadi pengacara kelautan—sebuah profesi yang jarang digeluti sarjana hukum di tanah air.
Berbagai kasus kelautan telah ditangani. Seperti yang lain, tak semua kasus berakhir dengan kemenangan. Apalagi diawal-awal ia merintis karirnya. Namun semuanya dijalani dengan sabar.
Kini, ia menjadi salahsatu wanita yang patut diperhitungkan menjadi pengacara khusus kelautan. Segala kasus hukum yang berkaitan dengan kelautan, tak pelak meminta bantuannya.
Mungkin ketenarannya inilah yang membuat nelayan Thailand yang tertangkap TNI AL pada Desember 2009 silam meminta bantuannya mengurus persoalan hukum yang menimpanya.
Para awak kapal ini mengaku ditangkap saat memasuki perairan Selat Malaka. Mereka dituduh melakukan illegal fishing karena kedapatan membawa lobster (udang besar) serta melewati teritorial tanpa izin.
Sejatinya, menurut Chandra kliennya tak melakukan seperti yang dituduhkan aparat TNI AL. Ini dibuktikan dengan data kecepatan kapal yang diperoleh dari satelit yang bermarkas di Ingris.
“Kalau mencari ikan, biasanya kecepatan kapal hanya berkisar 2 knot. Tapi data yang dikeluarkan satelit Inggris klapal klien kami berkecepatan 7 knot. Artinya, tak mungkin dengan kecepatan itu, klien kami melakukan pencurian,” katanya menjelaskan.
Selain itu, tangkapan lobster yang dituduhkan ternyata bukan seperti jenis yang berasal dari perairan di Indonesia. Yang lainnya yakni jaring yang dijadikan alat bukti ternyata hasil rekayasa aparat.
Dalam penyelidikan, jaring yang dipunyai awak kapal Thailande bernomor 018 ini ternyata sudah dalam keadaan rusak dan disimpan di dalam lambung kapal.
Keberadaan kapal itu sendiri saat melewati perairan Indonesia bukan sebuah kesengajaan karena sebelumnya mereka melakukan penangkapan lobster di Somalia.
Saat hendak pulang, mereka seharusnya melewati perairan Taiwan. Namun perairan itu sedang mengalami penyusutan sehingga tak mungkin dilalui karena terjadi pendangkalan.
Mereka pun berinisiatif mencari jalur alternatif yakni melewati perairan Selat malaka. Saat itulah terjadi penangkapan yang kemudian berujung pada proses pengadilan.
Akan tetapi dalam prosesnya banyak terjadi kejanggalan. Semula saat ditangkap awalnya kapal hendak dibawa ke dermaga Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun dengan alas an dangkal, mereka dibawa ke pelabuhan milik Angkatan Laut di Belawan, Medan.
Kejanggalan lainnya yaitu tak ditemukannya alat tangkap saat dilakukan konferensi pers sesaat setelah penangkapan. Namun bukti itu, tiba-tiba muncul saat perwakilan Dubes Thailand yang diundang mendatangi………….bersambung

Razia Narkoba (ANTARA/Nyoman Budhiana)
- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, pada 2009 dua persen penduduk terdeteksi pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari dua persen pengguna tersebut, 60 persen adalah pekerja, sedangkan 40 persen lainnya pelajar, demikian Ketua Pelaksana Harian BNN, Gories Mere ,baru baru ini di Jakarta.
Pengguna narkoba ini terkonsentrasi di kota-kota dimana Jakarta menduduki urutan Teratas dengan 4,1 persen dari jumlah penduduk, Yogyakarta 2,7 persen dan Maluku 2,4 persen.
Gories mengungkapkan, BNN akan melakukan tiga strategi guna mengendalikan kecenderungan naiknya jumlah pengguna narkoba ini,diantaranya kampanye anti narkoba, memaksimalkan kesembuhan korban narkoba dan pengungkapan jaringan pengedar narkoba.
"BNN ingin mewujudkan tekad untuk membebaskan Indonesia dari narkoba," kata Gories.
Upaya tersebut diakuinya tidak mudah kaena jaringan narkoba menyebar di seluruh dunia sehingga kerjasama dengan masyarakat menjadi faktor kunci.
"Jika pengguna menjadi nol persen maka dengan sendirinya peredarannya akan terhenti, sebab tidak ada orang yang butuh (narkoba)," kata Gories. (Halim)
Tak Cukup Razia dan Penyuluhan
PADA banyak negara, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) atau biasa disebut narkoba (narkotika dan bahan atau obat berbahaya) sudah menjadi persoalan krusial.
Pun halnya di Indonesia. Narkoba sudah merasuk ke segala lapisan masyarakat. Indonesia tidak saja sebagai wilayah transit, tapi sekaligus sasaran pemasaran, bahkan tempat produksi narkoba dari sindikat internasional.

Taruh misal dibongkarnya rumah yang dijadikan pabrik pembuatan sabu-sabu di Pantai Kartini, Jepara, beromzet Rp 30 miliar per minggu, pada 3 Mei lalu. Atau penggerebekan pabrik ekstasi beromzet Rp 500 miliar per bulannya di Jalan Camar, Pasir Gunung, Depok. Polisi menangkap sindikat yang sebagian di antaranya warga negara asing.
Ini artinya, Indonesia sudah menjadi bagian dari peta pemasaran dan pembuatan narkoba internasional. Maka wajar dikatakan narkoba adalah permasalahan yang serius (seperti halnya korupsi), jika tidak ingin generasi mendatang rusak. Kenapa? Karena ancaman narkoba semakin meningkat dan mengarah pada generasi mudayang terdidik.

Bahkan, menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2006, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjangkau ke tingkat rumah tangga, paling banyak terkonsentrasi pada generasi muda. Hampir tiada satu pun kabupaten/ kota di Indonesia yang bebas narkoba.

Tiap tahun, selalu saja ada remaja yang tersangkut kasus tersebut. Jumlahnya pun cukup banyak, meski sebagian besar pengguna belum dalam taraf pengedar. Penyalahgunaan ganja, ekstasi, dan sabu-sabu merupakan jenis narkoba yang paling sering dipakai.

Dari rekap data ungkap kasus di Direktorat Narkoba Polda Jateng tahun 2007 dan 2008, jumlah kasus narkotika dan piskotropika, di luar kasus obatan-obatan di Jawa Tengah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tahun 2007 tercatat 715 kasus dengan tersangka 656 orang. Pada 2008 meningkat menjadi 704 kasus dengan 954 tersangka. Adapun sepanjang 2009 hingga 16 Juni, Polda Jateng telah mengungkap 504 kasus dengan tersangka 600 orang. Usia mereka berkisar antara 15 tahun ke bawah hingga 30 tahun ke atas. Paling banyak usia 30 tahun ke atas, disusul umur 25-29 tahun, dan 20-24 tahun. Dari data tersebut diketahui, para pengguna yang ditangkap adalah usia produktif.

Tingkat pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Teratas siswa SMA, kemudian SMP, SD, dan mahasiswa. Tahun 2007 siswa SMA yang ditangkap berjumlah 701 orang, SMP 207 pelajar, SD 47 siswa, dan 35 mahasiswa. Tahun 2008, 647 siswa SMA, SMP 163 pelajar, SD 93 siswa, dan 61 mahasiswa. Sementara 2009, 408 siswa SMA, 128 pelajar SMP, 44 siswa SD, dan 20 mahasiswa.

Staf Ahli Khusus Bidang Pencegahan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), Dra Hastaning Sakti Psi Mkes, mengatakan, penggunaan narkoba di kalangan pelajar dikarenakan faktor ingin tahu, coba-coba, dan ikut-ikutan. Usia remaja dianggap sebagai masa pencarian jati diri dan penuh godaan. Terjadi perubahan yang pesat secara biologis, psikologis, dan sosial.

”Usia remaja adalah masa pencarian identitas diri yang didapat dari lingkungan. Ada semacam ingin mendapat pengakuan dari lingkungan mereka. Awalnya banyak yang sekadar ikut-ikutan karena kelompoknya juga memakai narkoba. Tapi lama-kelamaan akan terbisa, ujung-ujungnya ketergantungan dan kecanduan,” ujar psikolog dari Undip yang akrab disapa Hasta itu.

Pencarian Identitas Diri

Dari yang semula satu cc atau gram, meningkat dua, kemudian tiga. Terjadi peningkatan dosis. Dia menilai, selain lingkungan, keluarga dianggap hal terpenting dalam hal pembentukan dan pencarian identitas diri anak.
Hasta tak sepenuhnya membenarkan jika dikatakan kebanyakan remaja yang menjadi pengguna adalah dari kalangan keluarga mampu dan yang tidak tinggal serumah dengan orang tua.
”Sebab ada yang fisiknya tinggal bersama orang tua, tapi psikisnya tidak. Semisal orang tua banyak bertengkar dan saling menyalahkan, si anak akan tertekan dan bingung. Pengguna dari keluarga kurang mampu juga banyak. Sebab minuman keras yang harganya murah sekarang kan banyak didapat. Minuman keras itu juga narkoba lho,” kata Hasta.

Namun demikian, ditegaskan, pengaruh akan lebih mudah masuk jika pada si anak tidak ada pengawasan, bebas, dan punya uang. Dia mengingatkan, narkoba tidak hanya merusak tubuh fisik semata, tapi juga psikis. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak .

Dia menyimpulkan berperang melawan narkoba tidak cukup hanya dengan razia dan penyuluhan. Harus ada upaya pencegahan dengan cara lebih kreatif dan interaktif. Semisal metode pemberian informasi atau kegiatan yang kreatif.
”Kalau hanya hanya ceramah, mereka biasanya cepat bosan.”

Dicontohkan, sejak 2006, di Semarang dia menggagas kegiatan yang bernama Keterampilan Konseling Interaktif (KKI), sebuah metode komunikasi antarkelompok. Tiap kelompok maksimal 10 orang dengan satu fasilitator. Mereka mendiskusikan tema apa saja. Seusainya, tiap peserta bertugas menyampaikan informasi yang diperoleh ke kelompok lain.

”Kelihatannya sederhana tapi penuh makna, yakni kita belajar untuk tidak hanya mendengar tapi juga transfer ilmu atau komunikasi pada orang lain, serta bertanggung jawab. Istilah jawanya jarkoni atau ajar nglakoni (belajar melakukan, tidak asal bicara),” ungkapnya.

Dengan KKI, Hasta telah berkeliling ke Banten, Yogyakarta, Jatim, Jabar, dan Jateng, mengampanyekan gerakan antinarkoba.

“Ke Depannya, KPK Jangan Tebang Pilih”

Sekjen GOWA, Andi Syahputra

Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) mengalami kendala. Ketua Pansus RUU Tipikor Arbab Paproeka menjamin RUU tersebut akan diserahkan. Akan tetapi beberpa pasal yang mengalami perubahan dinilai sejumlah pengamat hukum sebagai upaya mengerdilkan kekuasaan KPK dan Pengadilan Tipikor. Alhasil, upaya dukungan untuk mempertahankan eksistensi KPK yang disebut-sebut sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi terus bergulir. Sekjen Government Watch (GOWA), Andi Syahputra mengkritik dukungan tersebut. Dikatakannya, dukungan tersebut jangan sampai mengganggu proses hukum yang sedang dijalani komisioner KPK. Sebagai lembaga super body, tak berarti KPK terbebas dari jeratan hukum. Ia sepakat KPK dipertahankan tapi diisi orang-orang yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Maka, kedepannya rekruitmen calon-calon anggota KPK harus lebih baik. Berikut petikannya:

Mengapa RUU Tipikor lambat ditangani?
Memang pemerintah terkesan agak lambat dalam memberikan materi atau draf RUU Tipikor. Sebenarnya bolanya ada dilegislatif. Saya melihat keterlambatan sekarang adalah kelambatan mengagendakan pembahasannya.dilegislatif.

Banyak yang meragukan RUU Tipikor di sahkan. Kalau pun disahkan, akan banyak pasal-pasalnya yang mendgradasi kewenangan KPK atau pengadilan Tipikor. Menurut Anda?
Kedepannya pemerintahan Presiden SBY tetap harus mengedepankan pemberantasan korupsi sebagai sokoguru di dalam kinerja pemerintahan mereka. Tetapi penundaan RUU ini berkaitan dengan adanya serangan balik yang dilakukan anggota legistatif untuk menahan atau upaya balas dendam anggota legislatif yang di obok-obok KPK. Nah jadi serangan baliknya berupa penundaan perubahan Undang-Undang Tipikor.

Apakah Anda yakin RUU Tipikor akan diselesaikan hingga tuntas untuk kemudian di sahkan?
Saya optimis pada Nopember nanti pembahasan RUU TIPIKOR akan selesai. Ini bisa dilihat selama kurun waktu 5 tahun pemerintahan SBY, dalam hal pemberantas korupsi sudah cukup signifikan kemajuannya. Tetapi perlu di lihat juga signifikan yang ada itu sepertinya bisa lebih kuat lagi kalau misalnya tidak ada upaya tebang pilih. Sebab dengan tebang pilih ini pemerintah terlihat puas atas pekerjaan-pekerjaan KPK terutama terkait pengungkapan kasus-kasus. Padahal kinerja tersebut perlu ditingkatkan hingga menjerat orang yang mempunyai kedudukan orang-orang yang lebih tinggi dalam setiap pengungkapan kasus yang telah divonis. Jika tiddak, maka semua pekerjaan KPK tidak menimbulkan efek jerat yang kuat.
Misalnya, seorang menjadi tersangka bagi KPK, sementara nanti dalam penindakan dan penegakan hukum di kejaksaan hukumannya tidak setimpal karena hanya di ganjar tiga atau empat tahun saja.
Sementara masih banyak pelaku-pelaku lain yang lolos yang kedua dari kasus serupa. Jadi KPK hanya puas pada beberapa pelakunya saja .sementara banyak pelaku yang lolos, contohnya seperti kasus Damkar. Masih banyak pelaku-pelakunya yang tidak tersentuh. Dilain sisi masih banyak praktik-praktik yang sebenarnya menciderai eksintansi KPK sendiri seperti kasus Masaro.

Terlepas dari pembahasan RUU Tipikor, di KPK sendiri ternyata tak lepas dari berbagai polemik hukum yang menyangkut anggotanya. Bagaimana Anda melihat persoalan itu?
Antasari adalah suatu pemicu untuk membuka kebobrokan KPK sendiri karena dengan terbukanya kasus Antasari, maka kebobrokan KPK terbongkar. Kuncinya ada di Antasari. Misalnya kemana uang 300 milyar, dalam bentuk travel check. Kasus lainnya, ditemukan bukti yang tersimpan di dalam laptop mengenai komisioner KPK yang telah menerima uang. bukti lain, banyak juga penyelidik-penyelidik pemeriksa di KPK yang melakukan pemerasan yang pada akhirnya beberapa kali KPK mengganti personil-personilnyanya. Selain itu, banyak perselingkuhan antara KPK dengan kepolisian. Ini terlihat saat polisi menarik sejumlah pemeriksa penyelidiknya. Nah, dari situlah sebenarnya sudah lama tercium bahwa KPK tidak terlalu bersih.

Banyak dukungan terhadap lembaga KPK, apalagi saat berseteru dengan aparat peneguk hukum lainnya dengan membuat gerakan anti cicak. Apakah ini pertanda masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap KPK?
Saya tidak setuju dengan gerakan anti cidak, karena sebagai lembaga super body, tidak berarti pejabat-pejabat aparatnya kebal hukum , kalau memang ditenggarai ada pelanggaran hukum suatu bukti yang kuat ada penyuapan, siapapun harus sama di depan hukum. Harus ada pemeriksaan, jangan ketika ditemukan bukti, semua bergerak, semua berteriak seolah-olah KPK sedang di preteli, dikerjai inikan suatu psywar pada masyarakat agar masyarakat berbondong – bondong membela KPK padahal tidak seperti itu. Artinya walau ada oknum di KPK misalnya Antasari atau komisioner lain yang melakukan pelanggaran lain, tetap harus dihukum.

Bukankah KPK memang perlu dipertahankan di tengah ancaman pengurangan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Sebab pemerintah dan legislatif terlihat enggan untuk memperpanjang eksintansi KPK?
Kelihatannya memang seperti itu. Memang ada suatu rekayasa untuk mempreteli kejayaan kekuasaan KPK, misalnya dalam hal penyadapan. KPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Lalu tentang perubahan jumlah hakim add hock yang lebih sedikit dibanding hakim karir.
Tapi terlepas dari polemik yang ada, jangan menjadikan persoalan itu menjadi penyebab kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan itu, diperlukan hakim-hakim Add hock yang bisa menanganinya. Sekarang memang susah mencari orang-orang yang piawai di bidang hukum dan punya kecerdasan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Namun harus terus dicari. HALIM

HUKUM/PERSIDANGAN

Nasabah Save Deposit Box di Obok-Obok

Hakim di persidangan mengakui adanya pembobolan namun tidak mengabulkan gugatan. Ini menjadi preseden buruk atas kepercayaan nasabah pada Bank

Maret 2009, Ivone Santoso—selaku customer Bank Internasional BII menuntut ganti rugi atas hilangnya barang-barang berharga miliknya yang disimpan di Save Deposit Box (SDB) BII. Kala itu ia menuntut sebesar Rp5 miliar sesuai dengan barang yang hilang. Sayangnya, upaya tersebut tidak digubris oleh pihak manajemen.

Sejak itulah, warga Menteng, Jakarta Pusat ini melakukan upaya hukum dengan menuntut BII. Setelah melakukan serangkaian persidangan, pada awal September silam, PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan korban.

Sidang yang dipimpin hakim Lexi Mamoto, Daniel dan Mahmun menilai sulit mengabulkan permohonan penggugat lantaran tidak bisa menentukan nilai nominal atas harta yang hilang dari SDB BII.

Disinilah awal dari bencana bagai para nasabah. Menurut kuasa hukum Ivone Santoso, John Azis tidak ada lagi jaminan keamanan bagi para nasabah bila mengalamai masalah. “Ini merupakan preseden buruk bagi para nasabah yang mempercayakan hartanya disimpan di Bank,” ujarnya ketus.

Dengan putusan itu, John menilai ke depannya Bank-Bank akan sulit mendapat kepercayaan dari nasabah. Pasalnya, kesalahan yang terjadi bukan dari pihak nasabah tapi Bank yang bersangkutan.

"Putusan itu sangat melukai perasaan klien kami. SDB-BII sudah jelas-jelas terbukti ada pembobolan dan 2 pelaku telah ditangkap polisi. Namun hakim tidak melihat fakta itu. Mereka lebih memilih ke pendapat penasihat hukum BII," kata John.

Uniknya, meski mengakui adanya pembobolan, hakim tidak berani mengabulkan gugagatan ganti rugi kliennya dengan dalih tidak dapat menentukan nilai nominal atas kerugian karena tidak ada kuitansi penyimpanan barang.

Mestinya, lanjut John, bila hakim jeli dan memiliki hati nurani, maka gugatan itu diterima dan nilai ganti rugi dikembalikan sesuai kesepakatan antara korban dan pihak Bank.

Untuk itulah, John mengaku akan mengadakan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. “Klien saya bersikukuh akan meneruskan kasus ini sampai persidangan yang lebih tinggi hingga mendapatkan keadilan,”terangnya.

Bukan itu saja, Dia mengaku akan melakukan upaya lainnya, seperti melaporkan kasus pembobolan BII ke DPR, BI dan Bappepam. Maksudnya agar instansi-instansi terkait dapat mengambil tindakan atas apa yang terjadi di BII. Selain itu, kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan penipuan.

Indikasinya adalah promosi yang dilakukan BII dan Bank-Bank lainnya di sejumlah situs, brosur, dan spanduk mengajak para nasabah untuk menyimpan hartanya di Bank yang dimaksud agar aman.

Faktanya, peristiwa yang dialami kliennya malah anti klimaks. Justeru kerugian yang didapat. Jangankan mengganti kerugian yang ditimpa kliennya—permohonan maaf saja tidak dilakukan BII.

Lantas, bagaimana pula dengan nasib nasabah lain yang mempercayakan hartanya pada Bank. Harapan mendapatkan keamanan dan kenyamanan justeru berbanding terbalik.

Inilah yang menjadi motivasi pihaknya melakukan berbagai upaya hukum agar peristiwa serupa tidak menimpa pihak lainnya sehingga menjadi pelajaran—baik bagi nasabah maupun Bank.

Sekadar informasi, kasus pembobolan SDB BII terjadi sejak Juni sampai Desember 2008. Sejumlah nasabah pernah mengalami nasib serupa dan berakhir dengan penyesalan.

Seperti yang dialami, tiga nasabah BNI Tangerang, Siauw Mie Siong, Lea Lestari, dan Buntoro Prasoya. Pada 2007, seorang nasabah Bank Danamon cabang Pasar Baru juga mengaku SDB miliknya dibobol.

Pengamat hukum Pidana UI, Rudi Satrio yang dimintai keterangan oleh Tabloid Proteksi mengatakan harus ada jaminan keamanan bagi nasabah agar kepercayaan tetap berlangsung.

Ia menyarankan agar para klien hendaknya jangan pesimis untuk terus berupaya melakukan upaya hukum. “Jangan pesimistis untuk mencari kebenaran,” tandasnya. HALIM

Pengeran Cicakrowo

Rivai Zakaria SH. Pengacara senior ini sangat menyayangkan atas sikap pemerintah yang dirasa lamban menangani suatu permasalahan.Kasus yang menimba Rakyatnya siapapun itu, TKI ,Imigran, atau orang mendapat perlakuan yanh sipatnya melangar Hak Azasi Manusia, seperti kasus Manohara ini, Harusnya Pemerintah sigap tanggap dalam merespon atas apa yang dialami warganya.”Tidak dibiarkan berlarut,”Rivai. Sebagai bangsa yang berdaulat sambungnya, “ kita harus merasa dilecehkan pemerintah sepantasnya Unjuk gigi bahwa Indonesia, bangsa yang bermartabat dan punya harga diri. Para diplomat,penegak hukum harus berbuat sesuatu Malaysia sudah acapkali kali merendahkan martabat bangsa kita,”kata Advocat kelahiran Palembang ini.
Seperti yang dialami Daisy Fajarina, ibunda Manohara, yang menghawatirkan keadaan anaknya. Beberapa kali ia mencoba menemui anaknya di Kerajaan Kelantan sana, namun tidak diijinkan masuk oleh pihak imigrasi Malaysia. Tentu saja ada alasannya, tetapi mungkin bersifat pribadi.
Lalu memuncaklah kegelisahan Daisy terhadap anaknya Manohara. Ia menduga anaknya telah dianiaya, salah satu bagian tubuhnya, disilet-silet dan lain sebagainya. Dugaan ini menimbulkan empati,
Menurut Pengacara Senior ini,harusnya Pemerintah proaktif, khususnya Kantor Kedutaan Indonesia di Malaysia. Bantulah bunda Daisy, fasilitasi beliau untuk bertemu pihak kerajaan Kelantan agar masalah ini cepat selesai. Bunda Daisy hanya perlu bertemu anaknya Manohara untuk memastikan keadaan anak manisnya itu baik-baik saja, untuk memastikan apakah benar bagian tubuh tertentu Manohara tidak disilet-silet seperti dugaannya maupun isu yang beredar selama ini. Apa susahnya?
Dan, kalau benar bagian tubuh tertentu dari Manohara terdapat bekas luka sayatan silet, maka itu adalah bukti nyata kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Manohara. Bukti itu sudah cukup bagi Pemerintah Indonesia untuk membawa pulang Manohara.
Tapi, Lanjut Rivai, “kalau pihak Kerajaan Kelantan tetap tak mau mempertemukan Manohara dengan ibunnya, maka utuslah satu staf wanita dari Kantor Kedubes RI di Malaysia untuk meminta kesaksian Manohara di istana. Jika ini pun tak dibolehkan, berarti isu bahwa Manohara telah dianiaya patut dibenarkan. Kita semua, bukan hanya bunda Daisy, tentu tak rela Manohara dianiaya, apalagi sampai bagian tubuhnya ada yang disilet-silet, walaupun oleh seorang Pangeran sekalipun!Pemerintah Jangan diam Saja,”terang Zakaria.

Hal tersebut sangat disayangkan Rivai, ketika tanggapan kepolisian, kedutaan, pemerintah. Tidak langsung mendapat respon,atas pengaduan yang dilakukan orang tua Manohara. Harusnya pemerintah bersikap proaktif, tanggap atas laporan warganya sendiri, apalagi ini menyangkut harkat , derajat dan martabat bangsa Indonesia, karena yang melakukan itu Negara luar ,yakni Malaysia.

Malaysia itu Negara kecil, belum tentu orang kita lebih hebat dari dia (Malaysia red). Masalah ini harus dikrarifikasi baik secara diplomatik maupun politis, bila perlu dilaporkan juga ke HAM Internasional karena termasuk kemanusiaan. Dengan melaporkan pelecehan sex dibawah umur tidak bisa dibiarkan begitu saja, ungkapnya.

“sebagai bangsa yang besar Indonesia harus merasa dilecehkan ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang merasa bangsa Indonesia, jangan hanya karena mengharapkan kekayaan dan mempunyai mobil mewah harta melimpah lalu seenak-enaknya aja, orang kita diperlakukan seperti binatang”, tambahnya.
Apa pikir orang Malaysia itu hebat ?! Tidak ada itu , tidak ada yang hebat , mana ada orang Malaysia lebih hebat dari kita, bangsa kita lah yang hebat.
Ini penghinaan bagi bangsa Indonesia, telah banyak warna Indonesia diperlakukan semena-mena oleh pihak Malaysia,. Menurut saya, pangeran itu “Pangeran cicakrowo” yang martabatnya lebih rendah dari martabat binatang, kita harus berani lakukan penuntutan!.Rivai gemas.

Saya kasihan atas orang-orang yang acap kali menjadi korban melihat bangsa Indonesia seperti ini sering terjadi diperlakukan semena-mena oleh pihak Malaysia. Bagaimana kita mau jadi majikan dinegara sendiri untuk mengangkat derajat sendiri aja tidak berani bangsa kita ini besar mulut banyak bicara saja, tidak mau bertindak, ujarnya.

Selama ini kita terlalu membiarkan, masalah tidak dianggap besar akhirnya segala sesuatu yang ada pada bangsa kita dilecehkan oleh Negara Malaysia. Kalau masih ada diplomat – diplomat Indonesia yang tidak mendukung pada masalah ini lebih baik “copot sebagai bangsa Indonesia”, Kita bukan bangsa yang selalu mau ditindas mental diplomat – diplomat itu makin tidak punya perasaan saja. Hal yang masuk akal jika dimana terjadi reaksi dari berbagai elemen seperti baru baru ini , terjadi aksi unjuk rasa sejumlah orang di depan kantor Kedutaan Malaysia di Jakarta, mendukung upaya Daisy. Jika hal ini terus berlanjut, bisa jadi akan muncul aksi unjuk rasa yang lebih besar, yang bisa menyebabkan hubungan Indonesia – Malaysia terganggu,Pemerintah harus memberi kebangaan pada Rakyatnya ,bahwa pemerintah tanggap dan pro aktip,Kalau sudah terjadi unjuk rasa kan,repot?” tambahnya.

Ketika disinggung tentang Pengacara Robinhood,Rivai memaparkan ,”Robinhood itu sebenarnya sosok seseorang yang dianggap pahlawan pada jaman dulu, yang mencuri untuk dibagikan kepada kaumnya dan membela kebenaran dari penindasan, tapi arti Robinhood itu sendiri bisa diterapkan Pada para pengacara dengan mengambil sisi pembela pada kaum lemah”, katanya.
Walaupun diakuinya sulit menjadi pengacara Robinhood,untuk elakukan pembelaan saja, masih dalam proses pengacara sudah dimuntai uang oleh kepolisian ,pengadilan dan hakim,saya bisa saja melakukan pembelaan sesuai propesi,tapi keluarga tersangka asal mau membayar apa yang menjadi persaratan Adminitrasinya.Yang penting saya konsiseten hanya membela semaksimal mungkin ,saya tidak ikut campur malah administrasi. Saya bisa saja tidak dibayar

Minggu, 31 Januari 2010


"Pengurangan pasokan batubara dari PT BA sama sekali tidak berkaitan dengan harga batubara. Kami mesti melayani semua investor yang sudah berkontrak untuk memasok batubara ke PLN, sehingga mesti direvisi, katanya. Secara terpisah. Dirut PT IP Djoko Hastowo membantah kabar tersebut "Kontrak tetap 6,1 juta ton per tahun dengan swing 10% sehingga batas dasarnya 5,5 juta ton per tahun," katanya.

JAKARTA - PT Tambang Batubara Bukit Asam (PT BA) akan mengalihkan 600 ribu ton pasokan batubara ke PT Indonesia Power (IP) tahun ini untuk ekspor. PT IP resmi meminta PTBA mengurangi pasokan batubara tahun ini ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten menjadi 5,5 juta ton dari 6,1 juta ton."Kami akan alihkan batubara hasil pengurangan pasokan ke PLTU Suralaya itu ke pasar luar negeri. Produksi dan pasokan batubara sebesar 600 ribu ton itu akan melengkapi target penjualan perseroan tahun ini sekitar 15 juta ton," ujar Direktur Utama PT BA Sukrisno di Jakarta, Selasa (12/1).
Menurut Sukrisno, pasar batubara tahun ini diperkirakan naik, sehingga manajemen PT BA berani menargetkan kenaikan penjualan batubara 20%, atau dari 13,2 juta ton pada 2010 menjadi 15 juta ton pada 2010. PT BA kini bernegosiasi dengan pembeli asal Tiongkok untuk memenuhi target penjualan batubara tersebut "Dari pembeli asal Tiongkok, kami menargetkan bisa menjual 300 ribu ton batubara. Pembeli lainnya yang dalam tahap negosiasi antara lain pembeli dari pasar Taiwan dan Jerman," kata dia.
Kepala Satuan Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, pengurangan pasokan batubara sebesar 600 ribu ton, dari 6,1 juta ton menjadi 5,5 juta ton terjadi karena cadangan batubara untuk PLTU Suralaya sudah lebih dari cukup. Selain PT BA, PTIP mesti melayani pasokan batubara dari investor lainnya. Jika tidak dikurangi, pasokan batubara ke PLTU Suralaya akan mengalami kelebihan."Pengurangan pasokan batubara dari PT BA sama sekali tidak berkaitan dengan harga batubara. Kami mesti melayani semua investor yang sudah berkontrak untuk memasok batubara ke PLN, sehingga mesti direvisi, katanya. Secara terpisah. Dirut PT IP Djoko Hastowo membantah kabar tersebut "Kontrak tetap 6,1 juta ton per tahun dengan swing 10% sehingga batas dasarnya 5,5 juta ton per tahun,"
katanya.
Negosiasi Harga
Nur Pamudji menegaskan, PLN hingga kini bernegosiasi soal harga pasokan batubara tahun ini dengan pemasok besar, seperti PT BA, PT Adaro Energy Tbk, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. Total batubara yang sedang dinegosiasikan harganya sekitar 35 juta ton. Jumlah tersebut terbilang besar, sehingga revisi harga batubara itu akan sangat memengaruhi arus kas perseroan.Tahun ini PLN membutuhkan pasokan batubara sekitar 38,5 juta ton. gas 430 miliar kaki kubik, minyak bakar 1,873 ribu kiloliter (kl), dan solar 5.233 ribu kL Kebutuhan batubara PLN tahun depan akan meningkat menjadi 50 juta ton, gas 419 miliar kaki kubik, dan pengurangan kebutuhan minyak bakar menjadi 1384 ribu kL dan solar 4,637 ribu kl.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Indonesia Power menyepakati harga penjualan batu bara kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya, Cilegon, Jawa Barat. "Kesepakatan harga jual Rp 685 ribu per ton," ujar juru bicara perusahaan, Achmad Sudarto dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/1).

Nilai tersebut berarti Bukit Asam telah mendapatkan kontrak Rp 3,67 triliun. Harga tersebut berlaku untuk batu bara dengan kalori 5 ribu kilo kalori per kilogram. Harga jual ini akan berlaku bagi pengiriman mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2010.

Adapun total volume yang akan dipasok ke pembangkit Suralaya sebesar 5,5 juta ton. Volume penjualan Bukit Asam sendiri pada 2010 diprediksikan naik 20 persen menjadi 15 juta ton. Sampai akhir 2009, total penjualan dipatok 13,2 juta ton.

Pembayaran atas tagihan Bukit Asam wajib dibayar PT Indonesia Power 30 hari sejak menerima invoice. Setiap sehari keterlambatan akan didenda 2 persen dari jumlah tagihan yang terlambat bayar.

Buntut perseteruan vokalis grup band Kerispatih, Sammy, dengan model majalah dewasa bernama Giska semakin bertambah rumit. Setelah melaporkan kasus pencurian mobil miliknya, Giska berencana akan melaporkan Sammy kembali ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu (6/1) atas pencemaran nama baik.

Menurut Rifai Zakaria, pengacara Giska, kliennya merasa tersinggung dan terhina atas pernyataan Sammy di sebuah tabloid ternama, yang menyatakan Giska adalah seorang pelacur.

"Kita akan melaporkan hari Rabu jam 11.00 WIB, mau melaporkan Sammy atas pencemaran nama baik. Data sudah lengkap," ujar Rifai saat dihubungi KapanLagi.com melalui ponselnya, Senin (4/1).

Lebih jauh, Rifai menuturkan bahwa pihak Giska sudah melayangkan somasi atas pemberitaan Sammy di tabloid tersebut. Namun sampai saat ini pihak musisi bernama lengkap Hendra Samuel Simorangkir itu belum menanggapi apa-apa.

"Kita sudah layangkan somasi ke pihak Sammy, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Kalau sampai tidak ada tanggapan, kita akan melaporkan," terang Rifai.

Rifai juga menegaskan bahwa pihak Sammy harus meminta maaf kepada Giska atas pelecehan yang disampaikannya di tabloid itu. "Sammy harus minta maaf. Kita menghormati itu, tapi saat ini belum ada itikad baik," tukasnya.

Merasa terancam hukuman mati karena didakwa terlibat dalam peredaran 600.000 pil ektasi yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, pengacara Rivai Zakaria, S. Siregar atas nama kliennya Siegfried Mets alias Fredy, meminta perlindungan hukum kepada Kedutaan Besar Negeri Belanda.

Alasan permintaan perlindungan hukuma itu, menurut Rivai Zakaria, karena terdakwa Fredy tidak pernah tahu-menahu tentang pil ekstasi tersebut. Sebab, kata dia, terdakwa saat itu hanya disuruh oleh Sani alias Tommy melalui telepon untuk membantu mengurus barangnya yang akan dikirimkan yaitu berupa satu buah mesin Compresor yang dikemas dalam box kayu.

Terdakwa juga pernah meminta bantuan kepada seorang warga Indonesia yakni Robert Mandey yang ternyata adalah informan kepolisian dan pada ahirnya terdakwa terjebak dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Bahwa ternyata, kiriman dalam box kayu itu bukanlah mesin Compresor, melainkan pil ektsasi sebanyak 600.000 butir yang akan diedarkan di Indonesia.

Rivai juga menyesalkan, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya, terdakwa tidak diberikan hak untuk menghubungi penasehat hukum. Atau paling tidak, kata Rivai, sebagai warga Belanda pihak Kedutaan Belanda harus diberi tahukan mengingat Kedutaan Negeri Belanda juga mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.

“Dalam pemeriksaan dihadapan penyidik kepolisian,klien kami terkesan diarahkan dengan alasan agar pemeriksaan cepat selesai.Bahkan terdakwa sempat dipukul karena dianggap berbeli-belit dalam memberikan keterangan. Atas dasar itu, akhirnya terdakwa menandatangani BAP yang secara komprehensif menyatakan klien kami merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba,” ujar Rivai Zakaria dalam sebuah konferensi persnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, atas nama terdakwa, Rivai Zakaria dan rekan-rekan meminta bantuan dan kerjasama kepada pihak Kedutaan Besar Belanda agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Siegfried Mets alias Fredy dalam kewenangannya melalui jalur diplomat asing atau upaya yang lain terhadap pemerintah Indonesia.

“Paling tidak dengan adanya bantuan dari Belanda sebesar 2 juta US dollar untuk kepentingan Pemilu di Indonesia, diharapkan bisa menjembatani upaya bantuan hukum yang akan diberikan terhadap klien kami sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah Australia terkait dua warganya yang telah divonis mati oleh pengadilan Indonesia,” pinta Rivai.

Candra motik 13 Kapal Keruk Pasir Laut Ilegal Cuma Dijerat dengan Denda 15 Persen
Penegakan hukum terhadap 13 kapal keruk pasir laut tampaknya cukup sulit terwujud. Bahkan, pemerintah seperti mulai patah arang, menyusul kurangnya kekompakan di antara aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku seberat-beratnya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Karena itu, para pemilik kapal akan diminta membayar denda sebesar 15 persen dari harga kapal."Proses pengadilan terhadap ke-13 kapal keruk itu seperti tak ada ujungnya dan sangat bertele-tele. Makanya, kami memberlakukan denda sebesar 15 persen dari harga kapal. Langkah ini jauh lebih efektif dan cepat, dan negara kemungkinan mendapatkan dana senilai Rp 315 milyar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di Jakarta, Senin (4/11).
Negosiasi pembayaran denda, menurut Rokhmin, mulai berlangsung kemarin. Dari pemerintah diwakili Departemen Kelautan dan Perikanan didampingi auditor independen Deloitte and Touche. Jika telah ada titik temu, dan para pemilik kapal menyerahkan uang denda seperti disepakati, Menteri Keuangan akan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan proses hukum ke-13 kapal keruk tersebut.
Mengapa denda yang diminta hanya 15 persen? Rokhmin berkata, jumlah itu didasarkan perkiraan kemampuan keuangan pemilik kapal keruk. "Memang, ada sejumlah pakar, seperti Ibu Chandra Motik Yusuf Djemat, menginginkan agar denda itu dikenakan sebesar 50 sampai 100 persen dari harga kapal. Tapi, rasanya sulit dipenuhi para pemilik kapal," ujarnya.
Sangat buruk
Di tempat terpisah, pakar hukum maritim Chandra Motik Yusuf Djemat mengatakan, aparat penegak hukum kasus kapal pasir laut di luar TNI AL memiliki kinerja yang sangat buruk. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Tidak mengherankan, berbagai cara diupayakan untuk menggagalkan proses hukum ke-13 kapal keruk pasir laut dengan tuduhan yang kumulatif.
Misalnya, aparat kejaksaan tetap ngotot bahwa tak ada dasar hukum untuk menuduh ke-13 kapal melanggar Undang-Undang (UU) Kepabeanan, UU Pertambangan, UU Perdagangan dan UU Lingkungan Hidup. Pelanggaran versi aparat kejaksaan di Riau hanya terhadap UU Pelayaran dan UU Imigrasi.
"Padahal, data yang terkumpul sudah sangat jelas menunjukkan adanya manipulasi volume ekspor pasir laut. Jumlah yang diangkut jauh lebih banyak dibanding yang dilaporkan kepada petugas Kantor Bea dan Cukai. Bahkan, telah ada pulau di Riau yang tenggelam akibat penambangan pasir tanpa kendali," ujar Chandra Motik.
Namun anehnya, meskipun kerugian yang diderita masyarakat dan negara sudah begitu banyak, aparat penegak hukum tidak bersatu-padu untuk menegakkan hukum, sekaligus membela Merah Putih. "Kasihan TNI AL yang sudah susah payah menertibkan dan menangkap kapal keruk pasir laut, tapi tidak dihargai sesama aparatur negara," tambah Chandra Motik.
Sementara itu, anggota Komisi VIII Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pasir Laut. Hal ini dimaksudkan agar setiap aparat penegak hu-kum memiliki dasar dan pedoman hukum yang sama dalam menindak pelanggaran penambangan dan ekspor pasir laut.
"Akar persoalan saat ini kan masing-masing aparat penegak hukum memiliki persepsi sendiri-sendiri terhadap pelanggaran kapal keruk pasir laut. Akibatnya, penanganan kasus ini belum juga tuntas dan semakin menjengkelkan. Maka, pilihannya adalah terbitkan perpu, sebab penanganan kasus kapal keruk ini menjadi tolok ukur kesanggupan dan kemampuan Indonesia dalam menegakkan hukum," ungkap Priyo.
Untuk mempercepat penyelesaian kasus ini, ia juga mengusulkan agar usaha penambangan pasir laut dihentikan. Jika tidak, apabila langkah ini dinilai merugikan, maka dilakukan penutupan sementara waktu, lalu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara total. Kedua langkah ini pasti diprotes pemerintah daerah, sebab kehilangan rezeki, tetapi perlu dilakukan pemerintah pusat untuk menyelamatkan dari kehancuran sumber daya alam


Chandra Motik
• Umur: 55
• Jenis Kelamin: Wanita
• Tanda Astrologi: Aquarius
• Shio: Kuda
• Jabatan: KONSULTAN HUKUM
• Lokasi: JAKARTA : INDONESIA
Mengenai Saya
NAMA: DR. CHANDRA MOTIK YUSUF, SH., MSc; LAHIR: Jakarta, 18 Februari 1954; AGAMA: Islam; STATUS: Menikah dengan Dipl. Ing. Yusuf Djemat – Tahun 1983, dianugerahi 1 orang puteri Ashana pada tahun 1984 dan 2 orang putera kembar – Yuda dan Yudi pada tahun 1985, ALAMAT: Jl. Cemara No. 21, Menteng – Jakarta Pusat, KEBANGSAAN: Indonesia, PENDIDIKAN Tahun 1959 – 1965: Sekolah Dasar HOS. Cokroaminoto 66, Tahun 1965 – 1968: Sekolah Menengah Pertama Negeri I, Tahun 1968 – 1971: Sekolah Menengah Atas Negeri III, Tahun 1971 – 1972: Language Tuition Center, School of English London, Tahun 1973 – 1977: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sarjana Hukum SH), Tahun 1978: Berlitz Sprach Schule, Desseldorf – West Germany, Tahun 1979: Lecture’s Attendance – University of Hamburg West Germany, Tahun 1993: Kennedy – Western University USA, Master of Science Degree (MSc), Tahun 1995: Kennedy – Western University USA, Doctor of Philosophy (Phd),
TEXT SIZE :

TB Ardi Januar - Okezone

fauzibowo.com
BUDAYA patriarki membuat sosok perempuan menjadi terbelenggu. Kaum hawa kerap diidentikan dengan pekerjaan rumah tangga dan seakan sulit untuk menjadi figur yang bersaing dalam karir profesi.
Namun, lambat laun penilaian itu seakan sirna. Saat ini, sejumlah tokoh perempuan terus bermunculan dari beragam profesi, dan memberi bukti bahwa mereka dapat bersaing dengan lelaki untuk memberi kontribusi kepada bangsa. Chandra Motik salah satunya.

Perempuan kelahiran Jakarta 18 Februari 55 tahun silam, kini menjadi tokoh perempuan yang patut diacungi jempol. Betapa tidak, saat ini Chandra menjadi pengacara khusus bidang kelautan. Sebuah profesi yang jarang digeluti para sarjana hukum di Tanah Air.

Siapa sangka, Chandra yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini awalnya bercita-cita menjadi astronot. Dimata dia, menjadi seorang astronot adalah hal yang sangat membanggakan karena tak semua orang bisa menginjakkan kakinya di bulan. Apalagi nama Chandra artinya adalah bulan.